DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; MAKSUD DAN TUJUAN ; KLASIFIKASI DAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL ; PENJUALAN, PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PELAPORAN MINUMAN BERALKOHOL; PERIZINAN; LARANGAN; PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN; PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA ; KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat berkaitan dengan kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam peredaran dan perdagangannya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
b.bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Barito Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 2469);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M- DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara.
7.Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang menjual secara eceran dan/atau secara langsung untuk diminum di tempat, dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, atau bentuk usaha lainnya yang berkedudukan di daerah.
8.Pengawasan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengamati, melihat dan melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempat yang diberi izin, dan kepada orang yang belum dewasa.
9.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan destilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
10.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada badan usaha yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
11.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan usaha.
12.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 5
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang berfungsi melakukan pembinaan penyidikan/koordinator pengawasan sesuai dengan peraturan tentang koordinasi dan melaksanakan kegiatan supervisi pada institusi dinas.
14.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
15.Toko bebas bea yang selanjutnya disebut duty free shop adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak, yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
16.Industri minuman beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri.
17.Importir minuman beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat IT-MB yang mendapatkan izin khusus dari menteri yang membidangi perdagangan untuk mengimpor minuman beralkohol.
18.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
19.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
20.Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
21.Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan dan minuman yang diinginkan, di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
22.Kelab malam adalah kegiatan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan, makanan dan minuman.
23.Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.
24.Pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
25.Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.
26.Penjual langsung untuk diminum adalah badan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
27.Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
28.Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual berbagai jenis minuman terutama alcoholic beverages termasuk pula mixed drink di tempat usahanya untuk para tamu dan menyediakan fasilitas karaoke. 6
29.Cafe adalah suatu jenis restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue, snack, roti isi (sandwich), kopi dan teh, apabila menyediakan minuman beralkohol harus dilengkapi dengan fasilitas bar.
30.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, pengawasan dan pengendalian atas perdagangan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Barito Utara.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk membatasi perdagangan minuman beralkohol di Daerah dan memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelarangan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan terhadap pelanggaran perdagangan dan/atau peredaran minuman beralkohol serta menjamin adanya kepastian hukum.

BAB III

KLASIFIKASI DAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a.minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung ethil alkohol atau ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
b.minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung ethil alkohol atau ethanol (C2H5OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
c.minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung ethil alkohol atau ethanol (C2H5OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 4

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk dalam kelompok minuman keras yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PENJUALAN, PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PELAPORAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C diizinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.
(2)Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.hotel berbintang;
2. b.restoran;
3. c.kelab malam;
4. d.diskotik; 7
5. e.pub;
6. f.karaoke;
7. g.bar; dan
8. h.Duty Free Shop.
(3)Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana pada ayat (2) huruf a, diizinkan untuk diminum di bar hotel dengan ketentuan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
(4)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Penjualan Minuman Beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 6

(1)Duty Free Shop dilarang menjual Minuman Beralkohol, kecuali hanya menjual secara eceran kepada :
1. a.anggota korps diplomatik;
2. b.tenaga ahli warga negara asing; dan
3. c.warga negara asing lainnya.
(2)Penjualan secara eceran kepada pembeli sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas Pembeli.

Pasal 7

(1)Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C oleh Produsen dan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), wajib dilakukan oleh distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis.
(2)Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjualan hanya kepada Sub Distributor yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
(3)Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) hanya diizinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C paling banyak kepada 3 (tiga) distributor.
(4)Setiap Distributor berdasarkan golongannya dalam menyalurkan minuman beralkohol dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) Sub Distributor.

Pasal 8

(1)Sub Distributor melakukan penyaluran Minuman Beralkohol secara partai kecil kepada pengecer dan tidak diizinkan untuk menjual secara eceran, kecuali untuk kegiatan keagamaan agama tertentu atas rekomendasi lembaga keagamaan yang bersangkutan.
(2)Sub Distributor hanya diizinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari Distributor yang menunjuk.

Pasal 9

(1)Badan Usaha, pengelola atau penanggung jawab usaha tempat penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib 8 menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar paling lambat 2 (dua) bulan sekali.
(2)Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965