DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN; BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN; PENGANGGARAN DANA CADANGAN; PENGGUNAAN; PENATAUSAHAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENGADAAN TANAH KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Untuk Pengadaan Tanah komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang baru;
(2)Pembangunan sarana dan prasarana olah raga dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Jumlah dana cadangan untuk Pengadaan Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000.000,-(Empat Puluh milyar rupiah).
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah).
(3)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
(4)Rincian tahunan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan sebagai berikut :
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah), dengan rincian : 4
  1. 1.untuk Pengadaan Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah); dan
  2. 2.untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
2. b.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), yaitu untuk Pengadaan Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara

BAB IV

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada rekening tersendiri, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
(3)Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek bunga atau jasa giro dana cadangan, rincian obyek bunga atau jasa giro dana cadangan sesuai peruntukannya.
(4)Pencairan dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
(3)Dana Cadangan dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan dan terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening Kas Daerah. 5

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 25 September 2015 BUPATI BARITO UTARA, ttd NADALSYAH Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 25 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ttd JAINAL ABIDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd H. FAKHRI FAUZI, MH NIP.19710921 199803 1 004 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENGADAAN TANAH KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA TAHUN 2015 I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan dana cadangan untuk pengadaan Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan pembangunan sarana dan prasarana olah raga bertujuan agar terwujudnya percepatan pembangunan diberbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju kabupaten barito utara yang lestari dan sejahtera. Hal tersebut diharapkan dengan adanya pengadaan tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan memudahkan proses birokrasi pemerintahan, menghemat biaya dan waktu karena perkantoran tersebut berada dalam satu komplek. Selain itu dengan adanya pengadaan tanah tersebut diharapkan dapat membuka dan meluaskan perkembangan kota sehingga dapat meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Terhadap pembangunan sarana dan prasarana olah raga diharapkan membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani yang pada akhirnya dapat melahirkan atlet yang berprestasi ditingkat daerah, nasional mau pun internasional sehingga dapat mengharumkan nama daerah khususnya dan Indonesia umumnya. 7 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011