Perangkat Daerah dalam bentuk Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari :
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A menyelenggarakan sub-urusan bencana.
[5] PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA I. UMUM Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tersebut belum mengatur mengenai kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 117 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berisi pengaturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan tata kerja, pemantauan dan evaluasi kelembagaan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan yang menetapkan bahwa urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah menjadi bagian dari Perangkat Daerah, serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara telah dilakukan evaluasi untuk menentukan besaran organisasinya. Berdasarkan hasil perhitungan skor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Mei 2019 mendapatkan skor 968 yang merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 4 (empat) bidang. Sehubungan dengan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando pelaksanaan dan pengendalian dalam hubungan kerja sama antara Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya. Bahwa saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menggunakan Klasifikasi B atau setingkat eselon III, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi, komando pelaksanaan dan pengendalian dalam hal penanggulangan bencana di daerah. [6] Dengan mempertimbangkan situasi, kondisi geografis daerah, serta iklim/cuaca yang semakin tidak menentu yang sangat berpotensi menimbulkan bencana di daerah, maka perlu peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara menjadi setingkat eselon II sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi koordinasi, komando pelaksanaan dan pengendalian dalam hal kerja sama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam hal penanganan bencana di daerah. Usulan peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, yang dilengkapi dengan data dukung yang tertulis. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Terkait dengan tugas dan fungsi termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dalam Peraturan Daerah ini kedua lembaga tersebut akan ditetapkan dalam status dan kedudukan sebagai Perangkat Daerah dengan menempatkannya dalam Pasal yang sama dengan Perangkat Daerah lainnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1