Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2021
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2756);
3193);
4400);
4438);
5155);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA Dan BUPATI BARITO UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) diubah sebagai berikut : 5
Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45G adalah :
dan
6
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur dari Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. Paragraf 3 Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang. Paragraf 4 Besarnya Tarif Retribusi
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum. Peraturan Daerah dimaksud belum mengatur mengenai retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk penambahan jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tersebut kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup Jelas. Angka 2
Cukup Jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen