DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3 huruf e dan penambahan angka 4, perubahan pada Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kewenangan otonom kepada rumah sakit daerah, dan untuk mengoptimalkan koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Batang, maka perlu merestrukturisasi kelembagaan badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan meningkatkan klasifikasi dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sesuai rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor : B.241.F/BNPB/SU/HK.08/01/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Rekomendasi atas Permohonan Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
b.Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10); 3 diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipe sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah yang merupakan tipe B;
b.Sekretariat DPRD yang merupakan tipe B;
c.Inspektorat Daerah yang merupakan tipe A;
d.Dinas Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) dinas, yakni:
1. 1.Dinas Daerah yang merupakan tipe A, sebanyak 7 (tujuh) dinas, yakni: a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; b) SATPOL PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d) Dinas Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; e) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; f) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga; dan g) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. 2.Dinas Daerah yang merupakan tipe B, sebanyak 9 (sembilan) dinas, yakni: a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 4 g) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; h) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan; dan i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. 3.Dinas Daerah yang merupakan tipe C, sebanyak 3 (tiga) dinas, yakni: a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. c) Dinas Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
e.Badan Daerah sebanyak 5 (lima) badan, yakni:
1. 1.Badan Daerah tipe A sebanyak 2 (dua) badan, yakni: a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan b) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
2. 2.Badan Daerah tipe B sebanyak 1 (satu) badan yakni Badan Kepegawaian Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
f.Kecamatan tipe A sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, yakni:
1. 1.Kecamatan Batang;
2. 2.Kecamatan Tulis;
3. 3.Kecamatan Warungasem;
4. 4.Kecamatan Wonotunggal;
5. 5.Kecamatan Bandar;
6. 6.Kecamatan Blado;
7. 7.Kecamatan Reban;
8. 8.Kecamatan Kandeman;
9. 9.Kecamatan Tersono;
10. 10.Kecamatan Gringsing;
11. 11.Kecamatan Subah;
12. 12.Kecamatan Limpung;
13. 13.Kecamatan Banyuputih;
14. 14.Kecamatan Pecalungan; dan
15. 15.Kecamatan Bawang. 5
16. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis Daerah terdapat rumah sakit Daerah, sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(3)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(4)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.UPT Dinas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diundangkan;
c.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.Rumah Sakit Daerah, yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
e.Direktur rumah sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sebagai jabatan struktural.
1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 26 Agustus 2021 BUPATI BATANG, ttd WIHAJI Diundangkan di Batang pada tanggal 26 Agusutus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd LANI DWI REJEKI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-175/2021); 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nomor : B.241.F/BNPB/SU/HK.08/01/2021, tanggal 26 April 2021, perihal Rekomendasi atas Permohonan Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang, dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Batang, maka perlu merestrukturisasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan meningkatkan klasifikasi dari klasifikasi B ke klasifikasi A, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a.Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI 2018) Bencana di Kabupaten Batang dalam kategori risiko tinggi dengan skor 168,40;
b.Hasil Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Batang memiliki 9 ancaman dengan tingkat risiko tinggi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) perlu dicabut. Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, maka perlu menyesuaikan kelembagaan rumah sakit Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas. 8 Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 yang dimaksud dengan “klasifikasi A” adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah dengan kategori beban kerja besar dan risiko terjadinya bencana di Daerah yang tinggi. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019