Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipe sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah yang merupakan tipe B;
b.Sekretariat DPRD yang merupakan tipe B;
c.Inspektorat Daerah yang merupakan tipe A;
d.Dinas Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) dinas, yakni:
1.Dinas Daerah yang merupakan tipe A, sebanyak 7 (tujuh) dinas, yakni:
a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; b) SATPOL PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d) Dinas Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; e) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; f) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga; dan g) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
2.Dinas Daerah yang merupakan tipe B, sebanyak 9 (sembilan) dinas, yakni:
a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 4 g) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; h) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan; dan i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3.Dinas Daerah yang merupakan tipe C, sebanyak 3 (tiga) dinas, yakni:
a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. c) Dinas Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
e.Badan Daerah sebanyak 5 (lima) badan, yakni:
1.Badan Daerah tipe A sebanyak 2 (dua) badan, yakni:
a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan b) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
2.Badan Daerah tipe B sebanyak 1 (satu) badan yakni Badan Kepegawaian Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
f.Kecamatan tipe A sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, yakni:
1.Kecamatan Batang;
2.Kecamatan Tulis;
3.Kecamatan Warungasem;
4.Kecamatan Wonotunggal;
5.Kecamatan Bandar;
6.Kecamatan Blado;
7.Kecamatan Reban;
8.Kecamatan Kandeman;
9.Kecamatan Tersono;
10.Kecamatan Gringsing;
11.Kecamatan Subah;
12.Kecamatan Limpung;
13.Kecamatan Banyuputih;
14.Kecamatan Pecalungan; dan
15.Kecamatan Bawang.
5
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: