DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penambahan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) penyertaan modal ditetapkan dengan peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2020 2 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah untuk jangka panjang pada badan usaha milik 3 Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, yang bersifat permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 2

Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan sampai dengan 30 September 2020 sebagai berikut:

a.PT. Bank Jateng sebesar Rp36.334.000.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
b.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang sebesar Rp3.816.050.275,00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
c.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan sebesar Rp28.801.194.765,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
d.PT BPR BAPERA Kabupaten Batang sebesar Rp7.990.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
e.PT. BPR BKK BATANG sebesar Rp7.680.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
f.PT. BKK JATENG Cabang Batang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
g.PT. PRPP Jawa Tengah sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang;
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai dengan uang;
(3)Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
2. b.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
3. c.PT. BPR BAPERA Kabupaten Batang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
4. d.PT. BPR BKK BATANG sebesar Rp19.760.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
5. e.Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan/atau
6. f.PT PRPP Jawa Tengah sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). 4
(4)Besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi tahun 2021 sampai dengan tahun 2031.

Pasal 4

Besaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 9 Desember 2020 BUPATI BATANG, ttd WIHAJI Diundangkan di Batang pada tanggal 9 Desember 2020 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd LANI DWI REJEKI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:(9-319/2020); 5 PENJELASAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bermaksud melakukan penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Dearah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi Daerah melalui Penyertaan Modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan Daerah. Pelaksanaan Penyertaan Modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988