DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Dan Tujuan, Usaha Jasa Konstruksi, Perizinan, Hak Dan Kewajiban, Laporan, Pembinaan Dan Pemberdayaan, Pengawasan, Sanksi Administratif, Format Lampiran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, atas Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksana Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN BUPATI BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati danPerangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
7.Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPMPPT;
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPMPPT;
9.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
10.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
11.Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman; 5
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
13.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelangkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
14.Rekomendasi Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah rekomendasi yang diperlukan bagi pengurusan izin usaha jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
15.Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati;
16.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
17.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
18.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
19.Sertifikasi adalah:

a.Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi ataskompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usahaorang perseorangan atau badan usaha; atau
b.Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. 6
1. 20.Sertifikat adalah:
a.Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 21.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 1

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat di daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi. 7

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 5

(1)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi;
(2)Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
(3)Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan;
(4)Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 6

(1)Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat terdiri dari:
1. a.Survei;
2. b.Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
3. c.Studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
4. d.Perencanaanteknik, operasi, dan pemeliharaan;
5. e.Penelitian.
(2)Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
1. a.Pengawasanpelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. b.Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
(3)Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi. 8
(4)Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. c.Rancang bangun (design and build);
2. d.Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
3. e.Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
4. f.Penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
(5)Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
1. a.Manajemen proyek;
2. b.Manajemen konstruksi;
3. c.Penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
(6)Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 7

(1)Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing;
(2)Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum aupun tidak berbadan hukum;
(3)Usahaorang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
(4)Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Badan;
(5)Tata Cara dan Persyaratan penerbitan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari : 1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis; 9 2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu; 3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi; 4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain; 5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000