Ruang lingkup Recana Induk Pembangunan Pertar ian Daerah, terdiri atas:
a.kewenangan penyelenggaraan pembangunan perta ian Daerah;
b.perencanaan Rencana Induk Pembangunan Pertanfan Daerah;
c.penyelenggaraan Rencana Induk Pembangun1 Pertanian Daerah, terdiri atas:
1.alokasi sumber daya lahan pertanian sesuai engan kelas kemampuannya
2.produksi pertanian;
3.ketersediaan hasil pertanian;
4.distribusi pu puk;
5.penganekaragaman hayati;
6.keberlanjutan pertanian;
7.pencegahan dan penanggulangan lahan kritis;
8.koordinasi dan sinkronisasi;
9.kerjasama;
10.pengembangan sumberdaya manusia;
11.sistem informasi pertanian;
12.insen tif dan disinsen tif; dan
13.peran masyarakat.
d.pembinaan, pengawasan, serta pengendalian; dan
e.pembiayaan.
Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:
a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumu kan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Jembangunan pertanian daerah;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan pertanian daerah; dan
c.pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan pertanian daerah.
BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kedua Distribusi Pu puk Pasal 8 ( 1) Distribusi pupuk bersubsidi di Daerah diperu tukkan bagi petani yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
(2)Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan tidak erhak atas penyaluran pupuk bersubsidi.
BABV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERTANIA1 DAERAH Bagian Kesatu Alokasi Lahan Pertanian dan Produksi Pertalian