DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan umum, kedudukan dan ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, perencanaan rencana induk pembangunan pertanian daerah, penyelenggaraan pembangunan pertanian daerah yang meliputi alokasi lahan pertanian dan produksi pertanian, distribusi pupuk, penganekaragaman pertanian, koordinasi dan sinkronisasi, Kerjasama, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi pertanian, insentif dan disinsentif, serta peran masyarakat. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan pertanian daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya menuju kedaulatan pangan nasional guna memenuhi keberlangsungan hidup dan eksistensi kehidupan manusia secara lebih baik;
b.bahwa untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan pertanian daerah dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, terjangkau dan aman diperlukan rencana induk pembangunan pertanian di Kabupaten Belitung Timur;
c.bahwa berdasarkan Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 (SIPP) Kementerian Pertanian yang merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); BUPATIBELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKA BELITUNG PERATURANDAERAHKABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANAINDUK PEMBANGUNAN PERTANIANDAERAH DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI BELITUNG TIMUR, SALIN AN Mengingat Menirnbang

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah s bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjut ya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daera Kabupaten Belitung Timur.
6.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber day alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pe tanian yang mencakuptanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7.Hasil Pertanian adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati berupa produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, qan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntu~kan sebagai bahan untuk kepentingan hidup manusia, makanan atau minuman uang dikonsumsi manusia, termf suk bah an tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, : pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. INDUKRENCA A MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNANPERTANIANDAERAH. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBELITUN TIMUR dan BUPATIBELITUNGTIMUR
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 21015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2$ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Le11 aran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 te tang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lemb an Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64121; Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah bertuiuan untuk:

a.mendukung perwujudan pembangunan Pertan(an nasional secara berkelanjutan;
b.mengalokasikan lahan budidaya untuk Pertanian sesuai dengan bioekosistem;
c.meningkatkan kemampuan melakukan produ si Pertanian secara mandiri;
d.menjamin keberlanjutan Pertanian yang beranek ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bag konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi an kearifan budaya lokal;
e.memfasilitasi akses bagi masyarakat dengan har a yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
f.meningkatkan pembangunan Pertanian masyarak t;
g.meningkatkan nilai tambah dan daya sain komoditas Pertanian yang dihasilkan Daerah; dan
h.menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 2

8.Rencana Induk Pembangunan Pertanian adalah engalokasian sumber daya lahan untuk budidaya pertanian esuai dengan kelas kemampuan dan potensi bioekolo isnya serta berkelanj utan.
9.Petani adalah warga negara Indonesia, perseoran an dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha t ni di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebuna , dan/atau petemakan.
10.Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau o ganik, bahan alami dan/ atau sintetis, organisme dan/ atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan un ur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak Ian sung.
11.Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat ~ubsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dat./atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, pupuk P 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi ainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12.Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berk itan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. yang ! I i kegiatan bencana Pertanian pertanian Dalam penyelenggaraan Rencana Induk Pembangun n Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pengawasan penggunaan sarana pertanian;
b.pengembangan prasarana pertanian;
c.pengendalian dan penanggulangan pertanian; dan
d.penerbitan izin usaha usahanya dalam Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PasalS

Pasal 4

Ruang lingkup Recana Induk Pembangunan Pertar ian Daerah, terdiri atas:

a.kewenangan penyelenggaraan pembangunan perta ian Daerah;
b.perencanaan Rencana Induk Pembangunan Pertanfan Daerah;
c.penyelenggaraan Rencana Induk Pembangun1 Pertanian Daerah, terdiri atas:
1. 1.alokasi sumber daya lahan pertanian sesuai engan kelas kemampuannya
2. 2.produksi pertanian;
3. 3.ketersediaan hasil pertanian;
4. 4.distribusi pu puk;
5. 5.penganekaragaman hayati;
6. 6.keberlanjutan pertanian;
7. 7.pencegahan dan penanggulangan lahan kritis;
8. 8.koordinasi dan sinkronisasi;
9. 9.kerjasama;
10. 10.pengembangan sumberdaya manusia;
11. 11.sistem informasi pertanian;
12. 12.insen tif dan disinsen tif; dan
13. 13.peran masyarakat.
d.pembinaan, pengawasan, serta pengendalian; dan
e.pembiayaan.
a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumu kan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Jembangunan pertanian daerah;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan pertanian daerah; dan
c.pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan pertanian daerah.

(2)Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan tidak erhak atas penyaluran pupuk bersubsidi. BABV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERTANIA1 DAERAH

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menciptakan Rencana Induk Pembangunfln Pertanian Daerah dengan melakukan alokasi dan perun~ukan lahan budidaya untuk meningkatkan produksi dan roduktivitas pertanian.
(2)Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan d ngan:
1. a.mengembangkan produksi pangan yang be umpu pada potensi sumber daya alam, kelembagaan, dank arifan lokal;
2. b.meningkatkan efisiensi sistem usaha pertanian;
3. c.mengembangkan teknologi produksi;
4. d.mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksibagi petani;
5. e.meningkatkan produksi dan produktivitas perta ian;
6. f.peningkatan kemampuan petani dalam penera ian teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
7. g.melakukan pengkajian atau analisa situasi p rtanian dan basil-basil pertanian; dan I
8. h.melakukan kerja sama an tar daerah Kab i paten/ Kata, daerah surplus dan daerah defisit.
(1)Pemerintah Daerah menyusun penyelenggaraan r ncana induk pembangunan Pertanian Daerah yang disesu ikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(2)Pemerintah Daerah menyusun penyelenggaraan r. ncana induk pembangunan pertanian daerah, dengan m ngacu pada perencanaan penyelenggaraan pembangunan pert nian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERENCANAAN RENCANA INDUK PEMBANG I NAN PERTANIAN DAERAH Pasa16

Pasal 11

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan Pertanian Daer

Pasal 10

(1)Penganekaragaman pertanian diselenggarak n dengan memperhatikan sumberdaya lahan budidaya, ~elembagaan, dan kearifan lokal. I
(2)Penganekaragaman pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan melalui: I
1. a.peningkatan pengetahuan, kesadaran, ddn perilaku masyarakat terhadap diversifikasi pertanian; l
2. b.perubahan perilaku masyarakat;
3. c.peningkatan penelitian, pengembangan, dan pe uluhan;
4. d.peningkatan peran pelaku usaha masyarakat; dan
5. e.alokasi peruntukan lahan budidaya sesuai engan kelas kemampuannya.

Pasal 9

( 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian Hasil Pertanian dalam rangka pemerataan di Daerah.

(2)Untuk mewujudkan distribusi Hasil ·Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
2. b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas ~elembagaan pemasaran komoditi pangan; dan I.
3. c.melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakaf secara aktif dalam mendistribusikan hasil pertanian se~ara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pe distribusian Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Pemerintah Daerah menjamin distribusi pupuk subsidi dan non subsidi melalui pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah wajib membangun, me usun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yan terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, p nganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
(2)Sistem informasi paling sedikit digunakan untuk:
1. a.perencanaan; .
2. b.pengelolaan pasokan dan permintaan produk p gan;
3. c.data dan infonnasi pangan sesuai kebutuhan; d n
4. d.pemantauan dan evaluasi.
(3)Jenis data dan informasi harus dapat diakses d ngan mudah dan cepat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah wajib mengumumkan Pertanian khususnya komoditas pangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan umber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iatur dengan Peraturan Bupati. sumberdaya embangunan

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah wajib mengembangkan manusia untuk mewujudkan Rencana Induk Pertanian Daerah.
(2)Pengembangan sumber daya manusia sebagaima a dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidik , pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan tek ologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produks , distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019