DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Dengan Peraturan Daerah ini, pembangunan dan pengembangan KTM Lagita ditetapkan Nama Kota Terpadu Mandiri Lagita. Wilayah Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita Meliputi : a. Kecamatan Ketahun; b. Kecamatan Giri Mulya; c. Kecamatan Lais; d. Kecamatan Batiknau; e. Kecamatan Napal Putih; f. Kecamatan Pinang Raya; g. Kecamatan Air Padang; h. Kecamatan Padang Jaya; i. Kecamatan Ulok Kupai

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Bengkulu Utara Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang mencakup desa-desa transmigrasi maupun desa-desa sekitar, perlu dilakukan pembangunan pengembangan KTM Lagita yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
c.bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kawasan Pengembangan Transmigrasi Lagita Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat berhasil dengan baik dan berkelanjutan maka perlu ditunjuk kawasan yang akan dikembangkan dan suatu lokasi sebagai pusat pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kota Tepadu Mandiri Pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi LAGITA Kabupaten Bengkulu Utara. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
11.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP : 137/MEN/VI/2008 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009;
12.Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi.
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9.); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN BUPATI BENGKULU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI LAGITA PADA WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
(2)Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(3)Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
(4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
(5)Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6)Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi pemukiman transmigrasi.
(7)Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut WPT adalah wilayah Potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.
(8)Kota Terpadu Mandiri selanjutnya disebut KTM adalah Kawasan Transmigrasi yang pembangunannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dalam Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan dipersiapkan sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
(9)Fungsi perkotaan adalah pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan Industri pengelolah hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
(10)Kawasan Perkotaan Baru (KPB) adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan berfungsi Perkotaan.
(11)Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
(12)Aset KTM adalah Barang Milik Negara/Daerah yang dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi Bengkulu dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara;
(13)Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya disebut SKPD.
(14)Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA.

BAB II

NAMA, WILAYAH, DAN LOKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, pembangunan dan pengembangan KTM Lagita ditetapkan Nama Kota Terpadu Mandiri Lagita.

Pasal 3

(1)Wilayah Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita Meliputi :
1. a.Kecamatan Ketahun;
2. b.Kecamatan Giri Mulya;
3. c.Kecamatan Lais;
4. d.Kecamatan Batiknau;
5. e.Kecamatan Napal Putih;
6. f.Kecamatan Pinang Raya;
7. g.Kecamatan Air Padang;
8. h.Kecamatan Padang Jaya;
9. i.Kecamatan Ulok Kupai.
(2)Luas Wilayah Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas wilayah 92.522 Ha, terdiri dari Desa-desa Transmigrasi dan Desa-desa sekitarnya.
(3)Peta wilayah KTM Lagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Batas wilayah KTM Lagita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan
(2)Adalah :

1.Sebelah Utara
2.Sebelah Selatan
3.Sebelah Barat
4.Sebelah Timur : : : : Kecamatan Putri Hijau dan Ulok Kupai Samudera Indonesia Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Lebong

Pasal 4

Lokasi pusat KTM Lagita terletak pada Dusun Cakra Desa Pasar Ketahun dan sebagian Desa Urai Kecamatan Ketahun.

Pasal 5

Wilayah pengembangan kawasan dan pusat KTM Lagita sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), Pasal (3) dan Pasal (4) ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pusat pertumbuhan baru.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PERENCANAAN

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan KTM Lagita bertujuan untuk :

(1)Menciptakan sentra agribisnis, sentra agroindustri dan sentra agrowisata berbasis komoditas unggulan yang mampu menarik investasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
(2)Menciptakan pusat pertumbuhan baru.
(3)Membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita adalah :

(1)Terciptanya peningkatan investasi pada budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, jasa, perdagangan, perumahan dan pariwisata serta investasi lainnya sehingga terbuka peluang kerja dan usaha.
(2)Terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.
(3)Terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya), peluang kerja dan daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(4)Terwujudnya peningkatan jaringan infrastruktur.
(5)Terwujudnya peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan.
(6)Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(7)Terbentuknya pusat KTM Lagita sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pengembangan transmigrasi, yang dipersiapkan sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 8

(1)Pengembangan KTM Lagita dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan wilayah desa sekitarnya melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan di Kabupaten Bengkulu Utara.
(2)Dalam pembangunan dan pengembangan KTM Lagita dilaksanakan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan Rencana Induk dalam bentuk Masterplan sebagai dasar pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) Lagita melalui pemberdayaan masyarakat dan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bagian dari RTRW Kabupaten Bengkulu Utara.
(3)Rencana pola ruang pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) sebagai kawasan KTM Lagita adalah diperuntukkan guna pengembangan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, investasi dan jasa lainnya pada desa-desa utama dan desa- desa penyangga.
(4)Rencana struktur ruang kawasan KTM Lagita :
1. a.pusat KTM Lagita pada Dusun Cakra Desa Pasar Ketahun dan sebagian Desa Urai Kecamatan Ketahun.
2. b.desa utama yang melayani beberapa desa sekitarnya adalah Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya, Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya, Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya.
3. c.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pendekatan fungsional, terpadu dan bersifat holistik sebagai dasar bagi implementasi pembangunan dan pengembangan KTM Lagita sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
(5)Rencana Induk (Masterplan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diuraikan secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan KTM Lagita melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2016