Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
(1)Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
(2)Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(3)Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
(4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
(5)Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6)Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi pemukiman transmigrasi.
(7)Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut WPT adalah wilayah Potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.
(8)Kota Terpadu Mandiri selanjutnya disebut KTM adalah Kawasan Transmigrasi yang pembangunannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dalam Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan dipersiapkan sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
(9)Fungsi perkotaan adalah pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan Industri pengelolah hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
(10)Kawasan Perkotaan Baru (KPB) adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan berfungsi Perkotaan.
(11)Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
(12)Aset KTM adalah Barang Milik Negara/Daerah yang dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi Bengkulu dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara;
(13)Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya disebut SKPD.
(14)Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA.
BAB II NAMA, WILAYAH, DAN LOKASI