DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Nomor: 29
Tahun: 2009
Ditetapkan: 15 September 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3.Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
4.Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.
5.Wilayah . . .
5.Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6.Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
7.Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
8.Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
9.Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
10.Transmigrasi . . .
10.Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
11.Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
12.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2)Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan kepada transmigran.

3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam mengikutsertakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi.
(3)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalin hubungan kemitraan usaha dengan transmigran.
(4)Hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlangsung setara, adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan badan usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2)Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban masing-masing serta cara pelaksanaannya, wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara transmigran dengan badan usaha.

5.Ketentuan . . .
5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
1. a.perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
2. b.lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
3. c.sarana produksi; dan
4. d.catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
1. a.pelayanan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
2. b.sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya;
3. c.lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
4. d.sebagian . . .
5. d.sebagian kebutuhan sarana produksi; dan
6. e.bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
(2)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dapat memperoleh bantuan catu pangan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(3)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan mendapat bantuan dari badan usaha berupa:
1. a.perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran;
2. b.bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha ekonomi;
3. c.informasi usaha;
4. d.jaminan pemasaran hasil produksi;
5. e.jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak;
6. f.bimbingan sosial kemasyarakatan; dan
7. g.fasilitas umum dan fasilitas sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7.Ketentuan . . .
7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
1. a.pengurusan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
2. b.bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha;
3. c.lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan
4. d.bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
(2)Kebutuhan pengembangan usaha transmigran di luar bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diupayakan melalui kemampuan swadaya dan/atau melalui bantuan badan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8.Ketentuan . . .
8.Ketentuan Pasal 25 ayat (4) sampai dengan ayat (7) diubah, dan mengubah penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Penyiapan Permukiman Transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.
(2)Penyiapan permukiman meliputi penyiapan area, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana Permukiman Transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha.
(3)Perencanaan penyiapan permukiman disusun berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
(4)Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(5)Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha.
(6)Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilakukan oleh transmigran dan dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha.
(7)Ketentuan . . .
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat di kawasan transmigrasi.
(2)Setiap orang mempunyai kesempatan seluas- luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan kerja dan/atau usaha di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing.

10.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3.Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
4.Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.
5.Wilayah . . .
5.Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6.Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
7.Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
8.Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
9.Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
10.Transmigrasi . . .
10.Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
11.Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
12.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2)Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan kepada transmigran.

3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam mengikutsertakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi.
(3)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalin hubungan kemitraan usaha dengan transmigran.
(4)Hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlangsung setara, adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan badan usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2)Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban masing-masing serta cara pelaksanaannya, wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara transmigran dengan badan usaha.

5.Ketentuan . . .
5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
1. a.perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
2. b.lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
3. c.sarana produksi; dan
4. d.catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
1. a.pelayanan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
2. b.sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya;
3. c.lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
4. d.sebagian . . .
5. d.sebagian kebutuhan sarana produksi; dan
6. e.bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
(2)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dapat memperoleh bantuan catu pangan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(3)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan mendapat bantuan dari badan usaha berupa:
1. a.perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran;
2. b.bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha ekonomi;
3. c.informasi usaha;
4. d.jaminan pemasaran hasil produksi;
5. e.jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak;
6. f.bimbingan sosial kemasyarakatan; dan
7. g.fasilitas umum dan fasilitas sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7.Ketentuan . . .
7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
1. a.pengurusan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
2. b.bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha;
3. c.lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan
4. d.bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
(2)Kebutuhan pengembangan usaha transmigran di luar bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diupayakan melalui kemampuan swadaya dan/atau melalui bantuan badan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8.Ketentuan . . .
8.Ketentuan Pasal 25 ayat (4) sampai dengan ayat (7) diubah, dan mengubah penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Penyiapan Permukiman Transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.
(2)Penyiapan permukiman meliputi penyiapan area, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana Permukiman Transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha.
(3)Perencanaan penyiapan permukiman disusun berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
(4)Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(5)Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha.
(6)Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilakukan oleh transmigran dan dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha.
(7)Ketentuan . . .
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat di kawasan transmigrasi.
(2)Setiap orang mempunyai kesempatan seluas- luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan kerja dan/atau usaha di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing.

10.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 2 Tahun 2014