DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA GANGGUAN BAB III KETENTUAN PERIZINAN BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN BAB V LARANGAN BAB VI RETRIBUSI BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI SANKSI PIDANA BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang izin gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) S. Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan S. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2001 Nomor 3/C); 3
9.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Blitar.
5.Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin Gangguan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 4 perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9.Gangguan adalah segala perbuatan dan/ atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus- menerus.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
(2)Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria gangguan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1)Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan dan
3. c.ekonomi.
(2)Kriteria gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi :
1. a.tanah;
2. b.air tanah;
3. c.sungai;
4. d.laut;
5. e.udara dan;
6. f.gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. 5
(3)Kriteria gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.terjadinya ancaman kemerosotan moral dan;
2. b.ketertiban umum.
(4)Kriteria gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
(5)Jenis kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Kegiatan usaha/kegiatan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
1. a.kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
2. b.kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
3. c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
(2)Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Izin Gangguan, setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
(2)Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. 6
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemohon Izin Gangguan harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang didasarkan kepada radius persebaran dampak yang senyatanya atau yang diperkirakan terkena sebaran dampak dari usaha/kegiatan.
(2)Tim Teknis melakukan pengecekan/pemantauan lapangan terhadap surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan yang dimintakan dari warga sekitar sesuai radius sebaran dampak yang diperkiraan timbul akibat adanya usaha/kegiatan.
(3)Ketidak setujuan/keberatan warga sekitar terhadap usaha/kegiatan yang didasarkan karena kekawatiran akan persaingan usaha atau alasan lain yang tidak berdasarkan data/fakta, kewajaran dan azas kepatutan tidak boleh menyebabkan penolakan izin.
(4)Apabila dalam radius sebaran dampak usaha/kegiatan terdapat beberapa warga sekitar yang tidak menyetujui adanya usaha/kegiatan dimaksud, Tim Teknis harus melaksanakan rapat intern untuk menghasilkan keputusan.
(5)Bupati mengatur lebih lanjut radius sebaran dampak usaha/kegiatan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
(2)Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Setiap keputusan atas permohonan izin wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas. 7
(4)Keputusan atas permohonan izin diberikan kepada pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan.
(5)Keputusan atas Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diterbitkan oleh Bupati paling lama 15 (Lima belas) hari kerja.

Pasal 8

Setiap Pemegang Izin Gangguan mempunyai hak :

a.mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan minimal yang telah ditentukan;
b.mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
c.memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d.mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
e.memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan;
f.mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan yang telah ditentukan;
g.mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap dengan sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
h.memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
i.mendapatkan pelayandengan standart pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
j.memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan. Setiap pemegang Izin Gangguan wajib :
a.menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/usaha agar tercita keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya;
b.mengatur dan menjaga kegiatan pekerja/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana perusahaan/usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya; 8
c.menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya;
d.mengatur kegiatan perusahaan/usaha agar tidak mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum;
e.melaksanakan segala ketentuan sesuai izin yang diberikan;
f.mentaati persyaratan yang melekat pada izin; dan
g.melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
h.membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama Perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan usahanya.
(2)Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tidak dipungut biaya.
(3)Setiap pemegang izin yang melakukan pendaftaran ulang izin gangguan harus mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir waktu wajib daftar ulang.
(4)Permohonan pengajuan daftar ulang harus ditindaklanjuti dengan peninjauan oleh Tim Teknis untuk mengetahui ada/tidaknya perkembangan/perubahan usaha/kegiatan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011