DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan tujuan 3.Perencanaan 4.Penyelenggaraan Reklame 5.Perizinan 6.Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin 7.Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame 8.Penghentian dan/atau Pembongkaran Reklame 9.Jaminan Pembongkaran 10.Pengawasan 11.Ketentuan Penyidikan 12.Ketentuan Pidana 13.Ketentuan Peralihan 14.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan pengaturan pengendalian dan pengawasan reklame dalam bentuk izin penyelenggaraan reklame;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Himpunan Peraturan Daerah 102

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); Himpunan Peraturan Daerah 103
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Himpunan Peraturan Daerah 104
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6.Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
7.Penyelenggara Reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu.
11.Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut Titik Reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12.Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Himpunan Peraturan Daerah 105

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah

a.terciptanya penyelengaraan Reklame yang tertib sesuai kaidah tata ruang dan persyaratan keindahan dan estetika wilayah;
b.meningkatkan pelayanan perizinan bidang Reklame kepada Penyelenggara Reklame.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame berdasarkan aspek:

a.etika dan estetika kota;
b.sosial budaya;
c.ketertiban dan keamanan;
d.keselamatan;
e.kepastian hukum;
f.kemanfaatan;dan
g.pendapatan.

Pasal 5

(1)Pola penyebaran Reklame didasarkan pada kawasan yang terdiri dari :
1. a.kawasan Reklame; dan
2. b.kawasan tanpa Reklame (white area).
(2)Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Himpunan Peraturan Daerah 106
1. a.kawasan pengendalian ketat;
2. b.kawasan pengendalian sedang; dan
3. c.kawasan khusus.
(3)Kawasan tanpa Reklame (white area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame, kecuali yang semata-mata memuat nama dan/atau logo perusahaan sebagai identitas gedung atau perusahaan.
(4)Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci menjadi Titik Reklame.
(2)Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan :
1. a.pada sarana dan prasarana umum; atau
2. b.di luar sarana dan prasarana umum.
(3)Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.sisi luar trotoar atau bahu jalan;
2. b.median jalan;
3. c.halte bus;
4. d.jembatan penyeberangan orang;
5. e.jembatan penyeberangan multi guna;
6. f.ornamen kota;
7. g.terminal;
8. h.stasiun kereta api;
9. i.terowongan (underpass);
10. j.waduk;
11. k.gelanggang olah raga;
12. l.pasar modern; dan
13. m.pasar tradisional.
(4)Titik Reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: Himpunan Peraturan Daerah 107
1. a.di atas bangunan;
2. b.menempel pada bangunan;
3. c.di halaman; atau
4. d.di area terbuka.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Titik Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap pemanfaatan Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keluasan bidang reklame dan nilai strategis.
(3)Hasil penerimaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;
b.tidak bertentangan dengan norma agama, etika, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, dan kesehatan;
c.materi atau isi reklame tidak menyinggung perasaan suku, agama, ras atau golongan tertentu;
d.sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan pada :
1. a.Titik Reklame yang telah ditetapkan; Himpunan Peraturan Daerah 108
2. b.panggung reklame; dan/atau
3. c.sarana lain.
(2)Pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012