DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa, perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor IS Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6397); - 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telab diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10.Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 112 'rabun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana teJah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 120 Tahun 2018; 12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 'rabun 2017;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabuaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1); - 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN ffiRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONOOORQ dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasal l Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lebaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah dan setelah angka 28 ditambahkan 4 (empat) angka barn, yaitu angka 29, angka 30, angka 31, dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Carnat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pcmimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
5.Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang rnemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sctcmpat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danj'atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sis tern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Perangkat Desa sebagai Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Dcsa dibantu unsur penyelenggara - 4
9.Badan Permusyawaratan Desa, yang seJanjutnya disingkal BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat Jangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 12.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 13.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga des a yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa pada tahap penjaringan calon. I5.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Dcsa. 16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepaia Desa yang memperoleh suara terbanyak dalarn pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 17.Pe~abat Kepala Desa adalah seorang pcjabat yang diangkat oJeh pcjabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 19.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebcnarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pcmilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 5
21.Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalarn rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pernungutan suara. 24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah reneana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26.Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
27.Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Pengawas adalah petugas yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
28.Hari adalah hari kerja. 29.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pernidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 30.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadi1i di pengadilan.
32.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. - 6
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: PasaJ 4

(1)Pemilihan KepaJa Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kcmampuan kcuangan daerah; danj'atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat KepaJa Desa.
(2)Pernilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kaJi daJam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dihapus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan KepaJa Dcsa sccara bergelombang dan serentak diatur daJam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pernilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan rnempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, dan mcnyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pernilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pernilihan;
3. c.dihapus;
4. d.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
5. e.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
6. f.mcnyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pernilihan;
7. g.rnemfasilitasi penyelesaian permasaJahan pernilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
8. h.mclakukan evaJuasi dan pelaporan pelaksanaan pernilihan; dan
  1. 1.dihapus; dan
9. j.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepaJa Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
(3)Togas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. 7

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasa!8

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.BPD melakukan musyawarah untuk membentuk Panitia Pemilihan dan Pengawas; dan
2. b.musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh Camat darr/atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator/pengarah, Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh rnasyarakat, tokoh agama, pemuda, PKK, serta unsur lain yang ada di Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Penjelasan Pasal 8 diubah sebagaimana tercanturn dalam penjelasan pasal demi pasal.
6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasa!9 Panitia Pemilihan dan Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
7.Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.menyediakan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  1. 1.melaksanakan pemungutan suara; J. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara; - 8
9. k.menetapkan hasil rekapituJasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; L menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
10. m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat menunjuk pembantu Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

8.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal lOA dan JOB sebagai berikut: PasallOA Pengawas bertugas:

a.menetapkan tata tertib pengawas tingkat Desa;
b.melakukan pencegahan, mediasi serta memberikan rekomendasi terhadap: 1)pelanggaran Pilkades; dan 2) sengketa proses Pilkades tingkat Desa.
c.mengawasi persiapan penyelenggaraan Pilkades, yang terdiri atas: 1)perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pilkades rnenyesuaikan jadwal Pilkades serentak yang ditetapkan Kabupaten; 2) perencanaan pengadaan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan; 3) sosialisasl penyelenggaraan Pilkades; dan 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pilkades diatur dalam Peraturan Bupati.
d.mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades, yang terdiri atas: 1) pernutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sernentara serta daftar pemilih tetap; 2) penetapan Bakal Calon Kepala Desa sarnpai dengan Calon Kepala Desa; 3) pelaksanaan kampanye; 4) pengadaan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan; 5) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkades di TPS; 6) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS;dan 7) penetapan hasil Pilkades.
e.mencegah terjadinya praktik politik uang;
f.menya.mpaikan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkades oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
g.menyampaikan Japoran dugaan tindak pidana Pilkades kepada Aparat Penegak Hukum;
h.mengevaluasi pengawasan penyelenggaraan Pilkades; i.mengawasi peJaksanaan tata tertib Panitia PemiJihan; dan
j.melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada BPD. - 9 Pasal lOB Pengawas berwcnang :
1. 1.Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pcmilihan Kepala Desa;
2. 2.Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan serta merekomendasikan basil perneriksaan dan pengkajiannya kepada BPD dan Tim Kabupaten;
3. 3.Melakukan mediasi guna penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan; dan
4. 4.Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait apabila diduga terjadi pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Desa dan sengketa proses Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
5. 9.Ketentuan Pasal J 1 diu bah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasall1 Panitia Pemilihan dan Pengawas dilarang:
a.terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa;
b.rnelakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa;
c.mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
d.rnenerirna barang, uang danj atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk rnemenangkan salah satu Calon Kepala Desa.
1. 10.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Panitia Pemilihan dan Pengawas berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Panitia Pemilihan dan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
1. a.tidak mc1aksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
2. b.rnelanggar larangan sebagai Panitia Pemilihan atau Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
3. c.mempunyai hubungan keluarga sarnpai derajat kesatu dengan Calon Kepala Desa; atau
4. d.rnencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Kepala Desa. 10
  1. 11.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ctiubah, ctiantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (IA), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Oalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kcanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pen gurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang dimusyawarahkan dan ditetapkan dcngan Keputusan SPO. (IA) Oalam hal Pengawas berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, keanggotaannya digantikan olch un sur Perangkat Desa, pcngurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Keputusan SPO.
(2)Pemberhentian Panitia Pemilihan atau Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (IA) ditetapkan dengan Keputusan BPO.

12.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: pasal25

(1)Calon Kepala Oesa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Rcpublik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.mcmegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Oesa;
7. g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. h.tidak pemah ctijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karen a melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, keeuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan seeara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah ctipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; I. tidak sedang ctieabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; J. berbadan sehat; 11
9. k.berkelakuan baik; dan
  1. 1.tidak pernah menjadi Kcpala Desa selarna 3 (tiga) kali masajabatan.
(2)Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan din dari keanggotaan BPD.
(3)Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
(4)Persetujuan atas permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ayat (3) harus diberikan dalarn jangka waktu paling lama, 7 (tujuh) hari.
(5)Dalam hal Kepala Desa menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan yang dapat dipcrtanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang- undangan;
(6)Dalam hal lewat jangka waktu 7 (tujuh) han sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa tidak meberikan persetujuan atau penolakan, maka dianggap memberikan persetujuan.
(7)Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, yang mencalonkan din dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dan pejabat pembina kepegawaianjatasan yang berwcnang.
(8)Seseorang hanya dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa pada 1 (satu) Desa.

13.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalarn hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak Iebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Wilayab perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah persebaran perolehan suara sah yang lebih banyak pada tiap-tiap TPS.
(4)Dalam hal perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hasil yang sarna (draw), maka calon terpilih adalah yang bependidikan lebih tinggi.
(5)Dalarn hal perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan hasil yang sarna (draw), maka calon terpilih adalah yang berusia lebih tua.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 12

14.Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 48A dan Pasal 48B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang mcninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan scbelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wcwcnang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya KepaJa Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 48B
(1)Calon KepaJa Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, caJon terpilih tetap dilantik sebagai KepaJa Dcsa.
(2)Cajon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, rnakar danl atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepata Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan semen tara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai KepaJa Desa.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancarn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebeJum peiantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan semcntara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Cajon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana pcnjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, cajon terpilih tetap dilantik menjadi KepaJa Desa dan pada kescmpatan pertama Bupati mcmberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. 13
(5)Calon Kepala Oesa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat peJantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan kctcntuan kesempatan pcrtama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ayat (3) dan ayat
(4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peJantikan.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewcnang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Oesa hasil pemilihan kepala Oesa antar waktu melalui musyawarah Desa,

15.Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan semen tara dari jabatannya selama menjadi Kepala Oesa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, rnendapatkan tunjangan Kepala Oesa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa.

16.Ketentuan Pasal 52 setelah ayat (3) ditambahkan I [satu] ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Pemilihan Kepala Oesa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dilaksanakan meJalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus.
(2)Pelaksanaan pemilihan Kepala Oesa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Kepala Oesa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
(4)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dcngan habis sisa masa jabatan Kepala Oesa yang diberhentikan. 14

17.Judul Bagian Kesatu diubah sebagai berikut:
18.Ketentuan Pasa! 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai bcrikut:

Pasal 53

(1)BPO membentuk Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPO.
(2)Panitia Pcmilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Oesa dan unsur masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan komposisi keanggotaan dari unsur Perangkat Oesa 40% (empat puluh persen) dan unsur masyarakat 60% (enam puluh persen).
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPO.
(4)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kegiatan dan mengelola anggaran biaya untuk diajukan kepada Pemerintah Oesa;
2. b.mclakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Oesa antar waktu; dan
3. c.menetapkan Calon Kepala Oesa antar waktu.
  1. 19.Judul Bagian Kedua diubah sebagai berikut:
  2. 20.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: Pasa154
(1)Pemilihan Kepala Oesa antar waktu dilaksanakan me1alui tahapan:
1. a.persiapan:
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPO paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung scjak Kepala Oesa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBOesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Oesa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pcmilihan oleh Penjabat Kepala Oesa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; 15
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa olch Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Han;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
6. f.penetapan Cajon KepaJa Oesa antar waktu oleh Panitia Pcmilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pcngcsahan musyawarah Dcsa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Oesa;
(3)Oalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan selcksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Oesa;
2. b.tingkat pendidikan; dan Zatau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati;
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Oalam hal mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan dan calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPO menunda pelaksanaan musyawarah Dcsa pemilihan Kepala Oesa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPO.
(7)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Oesa dipiropin oleh Ketua BPO yang teknis pelaksanaan pcmilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
2. b.pengesahan Calon Kepala Oesa yang berhak dipilih oleh musyawarah Oesa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Oesa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Ocsa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Oesa oleh Panitia Pcmilihan kepada musyawarah Oesa; dan
5. e.pcngesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(8)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c melibatkan unsur masyarakat. 16
(9)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)berasal dari:
1. a.tokoh ad at;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelornpok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
  1. 1.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin;
10. k.perwakilan kelompok difabel; atau
  1. 1.perwakilan kelompok pemuda.
(10)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf 1diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
(11)Jumlah pcserta musyawarah Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(12)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan Calon Kepala Oesa terpilih hasil musyawarah Oesa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
3. c.penerbitan Keputusan Bupati ten tang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Dcsa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditcrbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
(13)Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Oesa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 17

21.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 46

Pasal 48A

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 46

Pasal 48A

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015