Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 2
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 'rabun 2017;
- 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN ffiRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONOOORQ dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasal l Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lebaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Kepala Dcsa dibantu unsur penyelenggara - 4
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 13.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
I5.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Dcsa. 16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepaia Desa yang memperoleh suara terbanyak dalarn pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 17.Pe~abat Kepala Desa adalah seorang pcjabat yang diangkat oJeh pcjabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 19.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebcnarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pcmilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 5
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah reneana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pernidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 30.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 6
PasaJ 4
7
Pasa!8
Pasa!9 Panitia Pemilihan dan Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
J. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara; - 8
L menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
PasallOA Pengawas bertugas:
1)pelanggaran Pilkades; dan 2) sengketa proses Pilkades tingkat Desa.
1)perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pilkades rnenyesuaikan jadwal Pilkades serentak yang ditetapkan Kabupaten; 2) perencanaan pengadaan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan; 3) sosialisasl penyelenggaraan Pilkades; dan 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pilkades diatur dalam Peraturan Bupati.
1) pernutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sernentara serta daftar pemilih tetap; 2) penetapan Bakal Calon Kepala Desa sarnpai dengan Calon Kepala Desa; 3) pelaksanaan kampanye; 4) pengadaan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan; 5) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkades di TPS; 6) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS;dan 7) penetapan hasil Pilkades.
i.mengawasi peJaksanaan tata tertib Panitia PemiJihan; dan
- 9 Pasal lOB Pengawas berwcnang :
Pasall1 Panitia Pemilihan dan Pengawas dilarang:
10
(IA) Oalam hal Pengawas berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, keanggotaannya digantikan olch un sur Perangkat Desa, pcngurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Keputusan SPO.
pasal25
I. tidak sedang ctieabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; J. berbadan sehat; 11
12
13
(4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peJantikan.
14
Bagian Kedua Tahapan Pemilihan Kepala Oesa Antar Waktu
Pasa154
15
16
17
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen