DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dibentuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan bentuk Badan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 20 18 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bo.ionegoro Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boionegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); Dengan Persetuiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan Menetapkan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 20i6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16), diadakan perubahan sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga 1 1 1 ""' 1 1 1 1 • 1 • 1 ., , Kc:::st1u1-uua11 ra:sai 1. ue.ruuuy1 :stuaga1 uc:nKUL:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

i.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. 3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. 4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
4. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. 6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. 7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. 8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. 9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
9. 10.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
10. 11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
11. 12.Dinas adalah Dinas Kabupaten Bojonegoro.
12. 13.Badan adalah Badan Kabupaten Bojonegoro.
13. 14.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. 15.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
15. 16.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat.
16. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
17. 2.Ketentuan BAB III Susunan Perangkat Daerah, Pasal 4 ayat (4), huruf e, huruf s dan huruf t diubah, huruf o, huruf q, huruf v dan huruf w dihapus, dan setelah huruf x ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf y dan huruf z, serta ayat (5) setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

( 1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah Sekretariat Daerah, bertipe A.

(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b , adalah Sekretariat DPRD, bertipe A.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah Inspektorat, bertipe A.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
4. d.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air; · e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan persampahan serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. f.Dinas Sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. g.Dinas Pemadam Kebakaran bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;
7. h.Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  1. 1.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan masyarakat dan desa; Desa bidang bertipe A, administrasi bertipe A, pemberdayaan
  1. 1.Dinas Perhubungan bertipe A, pemerintahan bidang perhubungan; menyelenggarakan urusan
10. m.Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
11. n.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
12. o.Dihapus;
13. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
14. q.Dihapus;
15. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16. s.Dinas Lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang kehutanan, dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan; • t. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. u.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. v.Dihapus;
19. w.Dihapus;
20. x.Dinas Peternakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan :
  1. 1.Bidang Pertanian, terdiri dari : a). Sub urusan sarana pertanian dengan fungsi/layanan: 1) Pengelolaan sumber daya genetik hewan; 2) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; 3) Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer; 4) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; dan 5) Penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, b). Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan: 1) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak; dan 2) Pengembangan lahan penggembalaan umum, c). Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan d). Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi/layanan: 1) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan; dan 2) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
  2. 2.Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya.
21. y.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
22. z.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
1. a.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. d.Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
1. a.Kecamatan Bojonegoro, bertipe A;
2. b.Kecamatan Kapas, bertipe A;
3. c.Kecamatan Balen, bertipe A;
4. d.Kecamatan Sumberrejo, bertipe A;
5. e.Kecamatan Kanor, bertipe A;
6. f.Kecamatan Baureno, bertipe A;
7. g.Kecamatan Sugihwaras, bertipe A;
8. h.Kecamatan Kepohbaru, bertipe A;
  1. 1.Kecamatan Kedungadem, bertipe A; J. Kecamatan Sukosewu, bertipe A;
9. k.Kecamatan Trucuk, bertipe A;
  1. 1.Kecamatan Malo, bertipe A;
10. m.Kecamatan Kalitidu, bertipe A;
11. n.Kecamatan Dander, bertipe A;
12. o.Kecamatan Padangan, bertipe A;
13. p.Kecamatan Purwosari, bertipe A;
14. q.Kecamatan Kasiman, bertipe A;
15. r.Kecamatan Kedewan, bertipe A;
16. s.Kecamatan Ngasem, bertipe A;
17. t.Kecamatan Ngambon, bertipe A;
18. u.Kecamatan Tambakrejo, bertipe A; V. Kecamatan Ngraho, bertipe A; W. Kecamatan Margomulyo, bertipe A;
19. x.Kecamatan Temayang, bertipe A;
20. y.Kecamatan Bubulan, bertipe A;
21. z.Kecamatan Gondang, bertipe A; aa. Kecamatan Sekar, bertipe A; dan bb. Kecamatan Gayam, bertipe A.
  1. 3.Ketentuan BAB IV Pembentukan UPT, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan BAB IV, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, terdiri dari :
1. a.UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
2. b.UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(3)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(4)Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 9

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
(4)Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah.
(6)Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah memiliki tugas dan kewenangan :
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Ru.mah Sa.kit Umum Daerah yeng telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

4.Ketentuan BAB VII Ketentuan Lain-Lain, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3), dihapus.

5.Ketentuan BAB IX Ketentuan Penutup, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 16 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah m1, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6), beserta perubahannya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang :

a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b.Rumah Sa.kit Umum Daerah Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; dan
c.Rumah Sa.kit Umum Daerah Kelas D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pelaksanaan tu.gas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 26 Juni 2020 BUPATIBOJONEGORO, ttd. ANNA MU'AWANAH Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 26 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Dra. NURUL AZIZAH, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2020 NOMOR 5 . Salinan sesuai dengan aslinya S EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Dra. NURUL AZIZAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19690405 198809 2 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR : 74-5/2020. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5 TAHON 2020 T ENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHON 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO I. UMUM Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2019 beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa guna memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah, maka dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tu.gas dan fungsi dan penyesuaian beban kerja serta sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur pada Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro guna mempercepat terwujudnya pencapaian visi dan misi Pem erintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, diantaranya adalah :

1.Penggabungan Urusan Pemerintahan Wajib bidang Ketahanan Pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Pertanian menjadi 1 (satu} Dinas, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2.Penggabungan Urusan Pemerintahan Wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Perdagangan menjadi 1 (satu) Dinas, yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
3.Penataan dan penyesuaian penyelenggaraan beberapa Urusan Pemerintahan dan Sub Urusan Pemerintahan, khususnya pada : 2

a.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (penambahan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase);
b.Dinas Lingkungan Hidup (penambahan urusan pemerintahan bidang kehutanan, serta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan);
c.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (penambahan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi).
1. 4.Pembentukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai tindaklanjut atas diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, secara lebih terperinci untuk masing-masing substansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas 000000000

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019