DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Perusahaan Air Minum Daerah adalah dalam bentuk investasi permanen. Besaran penyertaan modal disesuaikan dengan jumlah hibah yang diserahkan pemerintah kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone sebesar Rp. 11.038.190.000,- (Sebelas Milyar Tiga Puluh Depalan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone. Mengingat :
1. 1.Undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 2.Undang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONE DALAM BENTUK NON KAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang pedoman penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan Peneyrtaan Modal Pemerintah daerah Kepada Perusahaan daerah Air Minum Daerah dalam rangka penyelesaian Hutang Perusahaan aerah Air Minum kepada Pemerintah Pusatsecara Non Kas ditetapkan dengan Paraturan Daerah; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) or 48 Tahun 2016 tentang pedoman penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan Peneyrtaan Modal Pemerintah daerah Kepada Perusahaan daerah Air Minum m rangka penyelesaian Hutang Perusahaan inum kepada Pemerintah Pusatsecara Non ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah emerintah Kabupaten Bone Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada pemerintah daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1977 Tentang Perusahaan daerah dengan Nama Perusahaan Daerah Bone. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANGPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE KEPADA PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH KABUPATEN BONE DALAM BENTUK NON KAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2.Daerah adalah Kabupaten Bone.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bone.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13.Perusahaan Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penyelenggara sistim Penyediaan Air Minum.
14.Non Kas adalah mencerminkan yang tidak mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan, belanja dan pembiyaan pemerintah daerah

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Tujuan penyertaan modal adalah untuk pelunasan hutang yang dilakukan pemerintahmelaluicara hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal melalui Pemerintah Daerah kepada PDAM secara non kas untuk dikonversi dalam bentuk Bantuan PDAM.
(2)Untuk memperkuat struktur permodalan PDAM menjamin likuiditas usaha dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ditetapkan Penerima modal dari Pemerintah Daerah
(2)Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bone.

BAB III

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Perusahaan Air Minum Daerah adalah dalam bentuk investasi permanen.

Pasal 5

Besaran penyertaan modal disesuaikan dengan jumlah hibah yang diserahkan pemerintah kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone sebesar Rp. 11.038.190.000,- (Sebelas Milyar Tiga Puluh Depalan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 6

Sumber Dana Penyertaan Modal Berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah menganggarkan hibah Non Kas Kepada Pemerintah Daerah dalam rangkan penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah.
(2)Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
(3)Untuk menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyesuaikan target pendapatan hibah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(4)Pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM dan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(5)Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pembiayaan daera, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PDAM.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal BUPATI BONE, ttd A.FAHSAR M. PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, ttd A.SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONE DALAM BENTUK NON KAS I. UMUM Perusahaan Daerah air minum Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 1977 tentang perusahaan Daerah Bone dengan Nama” Perusahaan Daerah Bone” dengan adanya sistim Pemerintah Negara dari asas Dekonsentrasi menjadi asas desentralisasi beserta aturan pelaksanaanya. Perusahaan Daerah Bone sebagai salah satu paradigma dalam pengelolaan sistim manajemen Pemerintahan yang baik memberikan infilikasi yang subtantif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dimana semakin luasnya urusan Pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah sehingga dituntut Daerah memiliki kemandirian dalam penyelnggaranaan pembangunan di Daerah. Peranan Perusahaan Air Minum Kabupaten Bone (PDAM) dalam sistim perekonomian Daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD. Pemerintah Pusat menganggarkan hibah non kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat. Penyelsaian hutan PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah non kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah wajib membuat peraturan Daerah terkait dengan penyertaan modal kepada PDAM. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan Naska Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Bone membentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Daerah emerintah Kabupaten Bone Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone. Undang Nomor 29 Tahun 1959

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1977

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Daerah emerintah Kabupaten Bone Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone. Undang Nomor 29 Tahun 1959

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1977