DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Nomor: 53
Tahun: 2011
Ditetapkan: 4 November 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2.Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
7.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
8.Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah.
9.Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda. 3
11.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14.Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
17.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) Pasal . . .

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat:

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

a.Perda atau nama lainnya;
b.Perkada; dan
c.PB KDH. 4

Pasal 4

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Perda provinsi; dan
b.Perda kabupaten/kota.

Pasal 5

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.Peraturan gubernur; dan
b.Peraturan bupati/walikota.

Pasal 6

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a.Peraturan bersama gubernur; dan
b.Peraturan bersama bupati/walikota.

Pasal 7

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa keputusan kepala daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
(2)Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 9

(1)Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
(2)Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(3)Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. 5

Pasal 10

(1)Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.
(2)Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3)instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
1. a.kewenangan;
2. b.materi muatan; atau
3. c.kebutuhan dalam pengaturan.
(4)Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004

Peraturan turunan (24)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004

Peraturan turunan (24)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2014