DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini dibahas mengenai perubahan yang ada pada peraturan tersebut terkait badan kesatuan bangsa dan politik dan susunan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 47 Tahun 1969) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 2 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun `2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah omor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Perangkat Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Organisasi Perangkat Daerah;
18.Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang SOTK Lemtekda(LD Tahun 2008 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN BUPATI BOVEN DIGOEL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Bagian Ketiga diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan dan penetapan Kebijakan dan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik. 4

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 10, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi Sekretariat, Bidang Bina Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Bidang Politik.
c.Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.Fasilitasi Tugas Pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
e.Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis;
f.Mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi : 1) Sub Bidang Bina Ideologi 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. d.Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi : 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, pengawasan orang asing dan Lembaga Asing; 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
5. e.Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi: 1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya 2) Sub Bidang Ketahanan Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi
6. f.Bidang Politik membawahi : 1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; 2) Sub Bidang Kelembagaan Parpol dan Fasilitasi Pemilihan Umum
7. g.UPT;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktural struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini 5

Pasal 28

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna, berhasil guna, mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 28, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.pelayanan medis;
b.pelayanan penunjang medis dan non medis;
c.pelayanan dan asuhan keperawatan;
d.pelayanan rujukan;
e.pendidikan dan pelatihan;
f.penelitian dan pengembangan;
g.pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 30

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
1. a.Direktur
2. b.Sub.Bagian Tata Usaha
3. c.Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
4. d.Seksi Keperawatan.
5. e.Instalasi;
6. f.Komite Medis
7. g.Staf Medis Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 11 Maret 2014 Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL, CAP/TTD YESAYA MERASI Diundangkan di Tanah Merah Pada tanggal 11 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL CAP/TTD EVERT SAFUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2014 NOMOR 1 Untuk salinan yang Sah sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001 7 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 Maret 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOVEN DIGOEL KEPALA BADAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG BINA IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN BIDANG POLITIK SUB.BIDANG BINA IDEOLOGI SUB.BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN SUB.BIDANG KELEMBAGAAN PARPOL & FASILITASI PEMILIHAN UMUM SUB.BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & PENDIDIKAN POLITIK Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL CAP/TTD YESAYA MERASI YUSAK YALUWO, SH. M.Si. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL SUB.BIDANG KEWASPADAAN DINI,PENGAWASAN ORANG ASING & LEMBAGA ASING SUB.BIDANG PENANGANAN KONFLIK BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI SUB.BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA SUB.BIDANG KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI SEKRETARIAT SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Untuk salinan yang Sah sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001 8 LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 Maret 2014 STURKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL Untuk salinan yang Sah sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001 SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS KOMITE MEDIK SEKSI KEPERAWATAN 20 UPTD 20 UPTD INSTALASI DIREKTUR Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL CAP/TTD YESAYA MERASI YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008