DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 diubah Ketentuan Pasal 2 diubah Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan Pasal 4 diubah Ketentuan Pasal 5 diubah Ketentuan Pasal 6 diubah Ketentuan Pasal 7 diubah Ketentuan Pasal 8 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian peraturan;
b.bahwa perlu meninjau kembali tarif dan jenis retribusi perizinan tertentu yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum memuat pengaturan mengenai beberapa jenis layanan retribusi izin trayek secara keseluruhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; BUPATI BULUNGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 8 TAHUN 2021 BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTANUTARA ( SALINAN )

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR 12 TAHUN2011 TENTANG RETRIBUSIPERIZINANTERTENTU. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBULUNGAN dan BUPATIBULUNGAN

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9); kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danjatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bulungan.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penyelenggaraunsursebagaidaerah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuru t asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undanng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12),diubah sebagai berikut:
8.Badan adalah sekumpulan orang darr/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orgamsasi massa, orgamsasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
12.Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
18.Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
17.Minuman beralkohol adalah mmuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi , baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun
16.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan mencampurcaradenganyang diproses tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13.Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14.Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19.Izin Trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan daerah.
20.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
21.Angkutan adalah perpindahan orang dan Zatau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
22.Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan)tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23.Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24.Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barangbarang khusus.
25.Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
26.Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimilikisetiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
29.Surat Izin Kapal Pengangkut lkan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimilikisetiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
30.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
39.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat memperluas, mengurangi, Bangunan Gedung.
38.Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan
34.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, darr/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian perizinan kepada pemilik bangunan gedung baru, mengubah, dan/ atau merawat membangununtuk penyrmpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
40.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas danjatau di dalam tanah danjatau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
41.Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya danj atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
42.Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, danjatau perolehan lainnya yang sah.
43.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
44.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas pemberian perizinan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat Bangunan Gedung.
(2)Objek retribusi PBG adalah bangunan Gedung dan prasarana bangunan gedung.
(3)Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang digolongkan menjadi Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c.Retribusi IzinTrayek; dan
d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
2. 45.Surat Bukti KepemilikanBangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBGadalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Pasal 6

(1)Penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk Retribusi.
(2)Nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.
(3)Indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi PBGmeliputi:

a.Pembangunan Gedung baru;
b.Rehabilitasi atau Renovasi bangunan Gedung; dan
c.Pelestarian atau pemugaran.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: memperluas, mengurangi, Bangunan Gedung. baru, mengubah, danj atau merawat membangununtuk hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung yang memperoleh perizinan memperluas, mengurangi, Bangunan Gedung.

(2)Wajib retribusi PBG adalah setiap orang, badan baru, mengubah, danj atau merawat membangununtuk Pasal 4
(1)Subjek Retribusi PBG adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung yang memperoleh perizinan

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Catatan: • Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dindingj kolom. • Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. • Luas bagian bangunan Gedung seperti canopy dan pegola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut. • Luas overstekjuifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut. Keterangan: LLt : Luas Total Lantai SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya, yang digunakan dalam perhitungan retribusi merupakan SSHT untuk BGN sederhana Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% It :Indeks Terintegrasi Ibg : Indeks BG Terbangun LLi : Luas Lantai ke-i LBi :Luas Basemen ke-i If : Indeks Fungsi Bp : bobot parameter Ip : Indeks parameter Fm : Faktor kepemilikan Nilai retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST)x It x Ibg LLt = L (LLi x LBi) It = IfxL(Bpxlp)xFm Pemerintah Daerah.

(5)Perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung mengikuti rumus: olehretribusi ditetapkansatuan(4) Harga Indeks BG Jenis Pembangunan Terbangun Bangunan Gedung Baru 1 Rehabilitasi / Renovasi BG
1. a.Sedang 0,45 X 50 % = 0,225
2. b.Berat 0,65 X 50 % = 0,325 Pelestarian / Pemugaran
3. a.Pratama 0,65 X 50 % = 0,325
(7)Tabel penetapan Indeks BG Terbangun (Ibg) sebagai berikut: Indea Bobot Indeks Fungsi Fungsi Klasifikasi Parameter Parameter Parameter 'If} 'Bp) 'Ip) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana 1
1. b.Tidak Sederhana 2 Usaha 0,5 Permanensi 0,2 a.Non Permanen 1 (UMKM- b. Permanen 2 Prototipe) Hunian Ketinggian 0,5 *)Mengikutitabel *)Mengikuti 0,15 koefisian Jumlah tabe1
2. a.< 100 lantai koefisian m? dan Jumlah <2 lantai Lantai
3. b.>100 0,17 m- dan >2 Lantai Keagamaan 0 BGFK 1 Sosial 0,3 Faktor a. Negara 0 Budaya Kepemilikan (Fm) Ganda / b. Perorangan / 1 Campuran Badan Usaha
4. a.Luas < 0,6 500 m- dan < 2 Lantai
5. b.Luas > 0,8 500 m2 dan> 2 Lantai
(6)Tabel penetapan Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi PBG untuk bangunan Gedung sebagai berikut: Jumlah Koefisien Lantai JumJah Lantai 31 1,686 32 1,695 33 1,704 34 1,713 35 1,722 36 1,730 37 1,738 38 1,746 39 1,754 40 1,761 41 1,768 42 1,775 43 1,782 44 1,789 45 1,795 46 1,801 47 1,807 48 1,813 49 1,818 50 1,823 51 1,828 52 1,833 53 1,837 54 1,841 55 1,845 56 1,849 57 1,853 58 1,856 59 1,859 60 1,862 60+(n) 1,862+0,003(n) Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Basemen 3 Lapis + (n) 1,393 + 0,1 (n) Basemen 3 Lapis 1,393 Baseman 2 Lapis 1,299 Basemen 1 Lapis 1,197 1 1 2 1,090 3 1,120 4 1,135 5 1,162 6 1,197 7 1,236 8 1,265 9 1,299 10 1,333 11 1,364 12 1,393 13 1,420 14 1,445 15 1,468 16 1,489 17 1,508 18 1,525 19 1,541 20 1,556 21 1,570 22 1,584 23 1,597 24 1,610 25 1,622 26 1,634 27 1,645 28 1,656 29 1,666 30 1,676
(8)Tabel Penetapan KoefisienJumah Lantai sebagai berikut:
1. b.Madya 0,45 x 50 % = 0,225
2. c.Utama 0,30 x 50 % = 0,150 RUSAK BERAT I RUSAK SEDANG I HARGA SATUAN PEKERJAAN PEKERJAAN RETRIBUSI PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI NO JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA BARU SEBESAR65% SEBESAR45% (HSPBG) DARI BANGUNAN DARI BANGUNAN GEDUNG GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7 1 Konstruksi pembatas I Pagar Rp 3.500,00 1m' 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 penahan I pengaman Tanggull retaining wall Rp 6.000,00 1m' 1,00 0,65 x 50% :: 0,325 0,45 x 50% :: 0,225 Turap Balas kaveling I persil Rp 6.000,00 1m' 1,00 0,65 x 50% :: 0,325 0,45 x 50% = 0,225
(10)Tabel Penetapan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagai berikut: : Volume : Indeks prasarana Bangunan Gedung : Indeks BG Terbangun Keterangan : V I Ibg HSpbg Nilai Retribusi (Nr)= v x I x Ibg X HSpbg bangunan gedung mengikuti rumus: prasaranaretribusibesarnya(9) Perhitungan LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisienjumlah lantai LBi: Luas Basemen ke-i KB : KoefisienJumlah lapis (E (LLix KL))+ (E (LBix KB)) (ELLi+ LBi) Koefisien Ketinggian BG : Keterangan: • Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis. • Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai. • Koefisien jumlah Iantai/Iapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. • Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. • Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. prasarana: Harga satuan retribusi Bangunan Gedung 2 Konstruksi penanda masuk Gapura Rp 9.500,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 lokasi Gerbang Rp 9.500,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 3 Konstruksi perkerasan Jalan Rp 6.000,00 1m2 1.00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Lapangan Upacara Rp 6.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 500j(,= 0,225 Lapangan OlahRaga terbuka Rp 6.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 4 Konstruksi perkerasan aspal, Rp 9.500,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% :;:0,225 beton 5 Konstruksi perkerasan Rp 6.000,00 Jrn2 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% = 0,225 grassblock 6 Konstruksi penghubung Jembatan Rp 40.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% :;:0,225 BoxCulverl Rp 20.000,00 1m2 1.00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% = 0,225 7 Konstruksi penghubung Rp 55.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Uembatan antar gedung) 8 Konstruksi penghubung Rp 185.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% = 0,225 (jembatan penyebrangan oranglbarang) 9 Konstruksi penghubung Rp 110.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 (jembatan bawah tanahl underpass) 10 Konstruksi kolaml reservoir Kolam renang Rp 18.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% :;:0,225 bawah tanah Kolam pengolahan air Rp 18.000,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 reservoir di bawah tanah 11 Konstruksi septic tank, Rp 16.500,00 1m2 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% :;:0,225 sumur, resapan 12 Konstruksi menara Menara reservoir Rp 300.000,00 15 m2 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% :;:0,225 Cerobong Rp 300.000,00 15 m2 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% :;:0,225 13 Konstruksi menara air Rp 300.000,00 15 m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% :;:0,225 14 Konstruksi Monumen Oidalam persil Rp 375.000,00 IUnit 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% :;:0,225 (Tugu/Patung) Oiluar Persil 1,75% dari RAB I unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% :;:0,225 atau paling sedikit Rp3.000.ooo,00 15 Konstruksi Instalasi I gardu Instalasi listrik Rp 280.000,00/Unit 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% :;:0,225 listrik (Iuas maksimum 10 m2) apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 1m2 Instalasi teleponlkomunikasi Rp 280.000,OO/Unit 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50% :;:0,225 (Iuas maksimum 10 m2) apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 1m2 Instalasi pengolahan Rp 280.000,00IUnit 1,00 0,65 x 50% :;:0,325 0,45 x 50010 = 0,225 (Iuas maksimum 10m2) apabila unit lebih dari 10 m' dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 1m2 16 Konstruksi reklame I papan Billboard papan iklan Rp 1.850.000 IUnit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 nama dengan luas sampe 30 m' dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan retribusi sebesar Rp 300.000,00 Papan nama (berdiri sendiri Rp 235.000,00 IUnit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 atau berupa tembok pagar) dan penambahannya 17 Pondasi mesin (diluar Rp 300.000,00 IUnit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% - 0,225 bangunan) mesin 18 Konstruksi menara televisi Rp 30.000.000,00 IUnit 1,00 0,65 x 50% - 0,325 0,45 x 50% = 0,225 (tinggi maksimall00 m, selebihnya dihitung kelipatannya) 19 konstruksi antena radio 1). standing Towerdengan konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m Rp 3.000.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 51-75 m Rp 4.350.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 76-100 m Rp 6.250.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 101-125 m Rp 7.500.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 126-150 m Rp 9.350.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian diatas 150 m Rp 15.500.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 2). Sistem guy wirelbentang kawat Ketinggian 0-50 m Rp 1.550.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 51-75 m Rp 2.500.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 76-100 m Rp 3.150.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian diatas 100 m Rp 6.250.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 20 Konstruksi antena (tower Menara bersama telekomunikasi) a). Ketinggian kurang dari Rp 3.150.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 25m b). Ketinggian 25-50 m Rp 9.350.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 c). Ketinggian diatas 50 m Rp 15.500.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Menara Mandiri a). Ketinggian kurang dari Rp 15.500.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 25m b}. Ketinggian 25-50 m Rp 43.500.000,00 lunit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 c). Ketinggian diatas 50 m Rp 74.500.000,00 IUnit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 21 Tangki tanam bahan bakar Rp 1.650.000,00 IUnit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 22 Pekerjaan drainase (dalam persil) 1}. Saluran Rp 1.500,00 1m' 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 2). Kolam tampung Rp 1.500,00 1m2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 23 Konstruksi penyimpanan I Rp 3.500,00 1m3 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 silo

9.Pasal 14 dihapus.
10.Pasal 15 dihapus.
11.Pasal 16 dihapus.
12.Pasal 17 dihapus.
13.Pasal 18 dihapus.
14.Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan PBG.

8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Jenis Layanan Satuan Harga per satuan Pencetakan PBG ulang Unit Rp. 75.000,00 (karena hilang) Pencetakan SLF ulang Unit (karena hilang) Rp. 75.000,00 Pemeriksaan RTB Unit Rp.500.000,00 Pencetakan Plakat SLF Unit Rp. 300.000,00 Pencetakan Pap an PBG Unit Rp. 100.000,00 Pasa17 Besarnya tarif retribusi untuk layanan lainnya ditetapkan sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keterangan:
1.RB = Rusak Berat
2.RS = Rusak Sedang
3.Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah SYAFRIL LEMBARANDAERAH KABUPATENBULUNGANTAHUN 2021 NOMOR8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVTN~T ttd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal6 Desember 2021 SEKRETARISDAERAH KABUPATENBULUNGAN, SYARWANI Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal6 Desember2021 BUPATIBULUNGAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KAPASITAS TARIF (Rp) No. JENIS ANGKUTAN Per unit per 5 TEMPATDUDUK Tahun
1.Mobil Penumpang sId 8 orang 400.000,00
2.Mobil Bus 9 sId 16 orang 500.000,00 16 sId 28 orang 600.000,00 Diatas 28 orang 700.000,00

(2)Besamya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaiberikut:
1. a.perpanjang trayek: ttd '-, II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas.
  1. 1.UMUM Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 ten tang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, yang mencabut seluruh ketentuan mengenai pedoman penerbitan izin gangguan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum memuat pengaturan mengenai beberapa jenis layanan retribusi izin trayek secara keseluruhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizin Tertentu. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBULUNGAN NOMOR...TAHUN... TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANGRETRIBUSI PERIZINANTERTENTU TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 48 Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal II Cuku p jelas.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020