DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, meliputi: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Asas dan Prinsip; Pelaksanaan TSLP; Program TSLP; Forum TSLP; Mekanisme Pelaksanaan TSLP; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang…… tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAB I……3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahDaerah.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6.Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat Program TSLP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah berkedudukan dalam wilayah RI dan bertujuan mencari keuntungan atau laba.
8.Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Bungo.
9.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJLP yang selanjutnya disingkat Forum TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh Bupati sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara TSLP.
10.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi dan terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan prilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan TSLP ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah;
b.menciptakan…..4
b.menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah; dan
c.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan TSLP.

Pasal 3

TSLP bertujuan untuk:

a.mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan batasan yang jelas termasuk pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang disinkronkan dengan program-program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 5

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dialokasikan dari mata anggaran perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 6

(1)Pelaksanaan TSLP berdasarkan atas:
1. a.asas kepatutan dan kewajaran; dan
2. b.asas berkelanjutan.
(2)Asas Kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah asas yang menentukan pelaksanaan TSLP dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3)Asas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TSLP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menggunakan prinsip:
1. a.kepedulian;
2. b.koordinatif; dan
3. c.terukur.
(2)Prinsip Kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip kepedulian perusahaan untuk menganggarkan TSLP bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.
(3)Prinsip Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah prinsip yang mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan TSLP.
(4)Prinsip Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah prinsip yang menentukan bahwa kegiatan dan program TSLP yang direncanakan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB IV

PELAKSANAAN TSLP

Pasal 8

(1)Pelaksana TSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah;
(3)Perusahaan…..6
(3)Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

BAB V

PROGRAM TSLP

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan TSLP, perusahan wajib menyusun perencanaan program TSLP.
(2)Setelah menyusun perencanaan program TSLP, perusahaan wajib:
1. a.melaksanakan program TSLP tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
3. c.menetapkan bahwa program TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
(3)Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012