DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI BAB X KADALUARSA PENAGIHAN BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian caeran perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi T empat Rekreasi di Kabupaten Buton Tengah;
b.bahwa retribusi tomcat rekreasl merupakan salah satu surnber pendapatan daerah yang penting guna m~mbiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinslp demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; Pj. BUr'ATI BUTON TENGAH,
a.bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahur 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka penyetenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan rnemberikan kewenangan yang seluas- luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam memungut retribusi tempat rekreasi di daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah; Menimbang BUPATI BUTON TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENT ANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA •

Mengingat

8.Peraturan Pe~erintah Nomor 69 Tahun 201 o tentang Tata Ca.ra Pembe,·,an dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan PaJak Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daemh l<abupaten/Kota (Lembara~ Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma~ 4737);
5.Undang-Undang Republik :ndonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5562)
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. tentang Keparlwisataan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nornor 11 Tarnoahan Lembaran Nefiara Republik Indonesia Nomor 4966);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1.Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pemberrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

d.bahwa berdasarl<an pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas per1u

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ter.tang Retribusi Tempat Rekreasi; • Mengingat ---------

3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Buton Tengah; 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah,
6.Dinas Pendapatan Oaerah aoalah Dinas Pendapatan Oaerah Kabupaten Buton Tengah; 7 Dinas Kebudayaan dan Pariwrsata adalah Dinas Teknis yang mengurusi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton Tengah;
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai ··pembayaran atas jasa atau pemberian izin tert.entu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9.Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang dtsediakan, cirntliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerat-; 1 O Jasa adalah keqiatan Pemenntah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang rneayebabkan barang, tasuitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat c1nikrnati oleh orang pribadi atau badan;
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Oaerah dengan rnenganut prinsip-prinsip komersial karer.a pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12.WaJrb Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajiokan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu, 13 Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir disedrakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan peranqkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Pasal 1

BABI KfTENTIJAN UMUM Menet.apkan: PERATURAN OAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATIBUTONTENGAH MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama • Pasal 4 {1) Subyek Retribusi r:emp~t Rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang meng_gunaka~,~~~1kmat1 petayanan ternpat rekreasi dan pariwisata yang d1sed1akan. d1m11tk1, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

(2)WaJib Retnbusi Tempat Rekreas, adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh jasa penyediaan rempat rekreas, dan panwrsata yang drsediakan, dimiliki, dan atau dtkelola oleh Pemerintah Daerah. •
1. h.Sewa tempat parktr kendaraan;
2. i.Sewa bumi perkemahan;
3. j.Sewa MCK {Toilet Umum);
4. k.Sewa pelampung dan sejenisnya; I. Kegiatan tukang foto atau semacamnya yang hasilnya dikomersialkan:
5. m.Tempat pemancingan, ' <3) Drkecualikan dari obyek retribus: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pel~yanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dtkelola oleh Pemerintah Daerah,
(1)Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. . (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.T em pat rekreasi pantai dan atau pantai pasir putih
2. b.Tempat rekreasi permandian alarn air tawar (danau/telaga)
3. c.Tem pat rekreasi goa
4. d.T em pat rekreasi benteng
5. e.Sewa Gasebo
6. f.Sewa tempat berjualan di kios dan luar kios;
7. g.Sewa penginapan motel; • Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 2

14.Tarif masuk adalah besarnya punqutan yang dikenakan setiap orang atau pt!ngunjung yang memasuki tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15.Karcis adalah tanda bukti rnasuk setiap orang atau pengunjung tempat rekreasi dan pariwisata;
16.lnsentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. I I I Pa&al3 Besarnya tarif retribusi/pungutan masuk tempat rekreasi dan pemakaian sarana dan prasarana objek wisata di tempat rekreasi meliputi : 1. Karcis masuk objek wisata terdiri dari

a.Wisatawan Nusantara Dewasa Rp 3.000 Orangb. Wisatawan Nusar.tara Anak-anak Rp 2.000 Orangc. Wisatawan Mancanegara Dewasa Rp 20.000 Orango Wisatawan Mancanegara Anak-anak Rp 10.000 Orange. Kendaraan Roda Dua Rp 5.000 Unitf. Kendaraan Roda Empat Rp 10.000 Unitg.Kendaraan Roda Empat Bus Rp 15.000 Unit ') Sewa Gasebo'-. a. Wisatawan Nusantara Rp 50.000 Harib. Wisatawan Mancanegara Rp 100.000 Hari 3. Sewa ternpat berjualar, di Kios dan luar Kios Rp 250.000 bulan 4. Sewa Penginapan Mot~I a. Wisatawan Nusantara Rp 100.000 Ma/amb. Wisatawan Mancanegara Rp 200.000 Ma lam •

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Pasal 8

(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pereyanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 7

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARN'f A ~rARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis rekreasi, jenis fasilitas, kla~ifikasi pengunjung dan jangka waktu pemakaian fasilitas;

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARN'f A ~rARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis rekreasi, jenis fasilitas, kla~ifikasi pengunjung dan jangka waktu pemakaian fasilitas;

Pasal 6

BABIV CARA MENGUKUR TING KAT Pl!NGGUNAAN JASA Retribusi Tempat Rekreasi termasux nolongan Retribusi Jasa Usana;

BAB ILL

GOLONGAN RETRIBUSJ TEMPAT REKREASI Pasal 5 Tata cara pemungutan sebaqaimana dimaksud dalam pasal 11, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Pasal 12

(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Pemungutan retribusi dilaksanakan disetiap Tempat Rekreasi di Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini.
(3)Pen,ungutan dilakukan oleh petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 11

(3)Tata cara pemberian dan pernanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ava: (1) diatur dengan Peraturan Bu::,at:dengan berpedoman pada peraturan pe runda ng-u nda nga n;
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(1)lnstansi yang rnelaksanakan pemungutan retribusi dapa'i. diberi insentif atas dasar kinerja tertentu.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat Rekreasi di Kabupaten Buton Tengah; • Pasat 9

s.M<;K (Toiret Umum) terdiri atas Orang/kalia. Buang air kecil Rp 1.000
b.Buang air besar/Mandi Rp 3.000 Orang/kali
1. 6.Pelampung a Oewasa Rp 3.000 Orang b . Anak-Anak Rp 2.000 Orang 7.. Kegiatan tukang foto atau semacamnya yang Rp 25.000 hari hasilnya dikomersialkan 8 . Tempat Pemancingan terdiri atas
a.Memancing lkan Rp 15.000 jam
b.Hasll lkan panclngan Rp 50.000 - 120.000/ kg BABVI WILAYAH PEMUNGUTAN D~.N INSENTIF PEMUNGUTAN • • • • •

(2)Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana d;maksud ayat (1) tertangguh, apabila: a diterbitkannya surat teguran;
1. b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
(3)Dalam hal diterbitl<:annya surat tequran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, kacaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat tegur::in tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara lang~u1g sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah waji~ retriousi dengan kesadarannya menyatakan ma:Sih mempunyai utang retribusi dan belum mefunasinya kepada Pemerintah Daerah . •
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung seiak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi rnelakukan tindak pidana dibidang retribusi;

Pasal 15

BABX KADALUARSA PENAGIHAN

(1)Penagihan Retribusi dilakukan dengan manggunakan karcis rnasuk di setiap Tempat Rekreasi Kabupaten Buton Tengah yang dikelola oleh Dinas yang terkait;
(2)Jika jumlah Retribusi yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007