PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 201.7 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55620);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- . Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Mengingat: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah; BUPATI EUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANDAERAH KABUPATENBUTONTENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAKKEUANGAN. DANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBUTON TENGAH, Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud. dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buton Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buton Tengah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Euton Tengah.
7.Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Bupati Buton Tengah,
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Euton Tengah sebagai rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Euton Tengah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Euton Tengah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 11.Tunjangan keluarga dan tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 12.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiapbulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalammenghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 13.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pinpinandan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. 14.Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan lain diberikan setiapbulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan BAB I KETENTUAN UMUM MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH.