BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 201.7 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55620); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- . Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Mengingat: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah; BUPATI EUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANDAERAH KABUPATENBUTONTENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAKKEUANGAN. DANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBUTON TENGAH, Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud. dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. 3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buton Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buton Tengah. 5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah. 6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Euton Tengah. 7. Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Bupati Buton Tengah, 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Euton Tengah sebagai rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Euton Tengah yang ditetapkan dengan Perda. 9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Euton Tengah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 11.Tunjangan keluarga dan tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 12.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiapbulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalammenghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 13.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pinpinandan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. 14.Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan lain diberikan setiapbulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan BAB I KETENTUAN UMUM MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH.
MEMUTUSKAN: BUPATI BUTON TENGAH dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Dengan persetujuan bersama
(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Uang representasi ketua DPRDsetara dengan gaji pokok Bupati. (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80°/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. Pasal2 (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri atas: a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif; dan i. tunjangan reses. (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dibebankan pa.da APBD. (3) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dan huruf i dibebankan pada Anggota DPRDyang bersangku tan. (4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD BABII PENGHASILAN,TUNJANGANKESEJAHTERAAN,DANUANGJASA PENGABDIANPIMPINANDANANGGOTADPRD kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain. 15.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDuntuk peningkatan kinerja. 16.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 17.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan kesehatan, jaminan kecelakanaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga dan tunjangan transportasi. 18.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDbila meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD. (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf I diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan Komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD eesuai tingkatan kelompok kemampuan keuangan daerah. (5) Penentuan tingkatan pengelornpokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dah huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjanganjabatan ketua DPRD. (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. ?asal 6 Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsebesar 10% [sepuluh persen] dari uang representasi yang bersangkutan.
(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD. (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (J.) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut. (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga. (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi. Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Besarnya jumlah uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 4, uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. (3) Tunjangan reses diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (4) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, pada saat kelompok kemampuan keuangan daerah: a. tinggi, sebesar 7 (tujuh) kali; b. sedang, sebesar 5 (lima) kali; clan c. rendah, sebesar 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
( 1) Rumah negara dan pertengkapennya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a da.pat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikernbalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)