DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VI STANDAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VII PENDANAAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX LARANGAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ten tang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BANTUANHUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BUPATI Bl,JTONTENGAH PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Euton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Euton Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah di verifi.kasi dan terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENEUTON TENGAH dan BUPATIEUTON TENGAH Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.

(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

BABIII PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.hak dan kewajiban
c.syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum
d.standar pemberian Bantuan Hukum;
e.pendanaan;
f.pengawasan;
g.larangan;
h.sanksi administrasi;
1. 1.ketentuan penyidikan; dan J. ketentuan pidana.

Pasal 2

10.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu dan/ atau dokumen keluarga miskin, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16.Dana Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah. Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 6

Bagian Kesatu Hak dan KewajibanPenerima Bantuan Hukum BABIV HAKDAN KEWAJIBAN Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1)meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.

Pasal 4

(3)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
2. b.menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. e.mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap akhir tahun anggaran. Pemberi Bantuan Hukum wajib:
7. a.memberikan Bantuan Hukum sesuai layanan Bantuan Hukum;
8. b.melaporkan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Bantuan Hukum;
9. c.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
10. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
11. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
12. f.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
13. g.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu dibutuhkan meliputi:
  1. 1.perkembangan penanganan perkara; dan

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam siding pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/ a tau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

( 1) Permohonan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum.

(2)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau secara bersama-sama oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 11

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang- kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. c.melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
(3)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Pasal 2

RUANGLINGKUP

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Pasal 2

RUANGLINGKUP

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013