DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembentukan dan Kedudukan BUM Desa, Maksud, Tujuan, dan Sasaran Pembentukan Bum Desa, Bentuk, Keanggotaan dan Organisasi Bum Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa, Alokasi Hasil Usaha Bum Desa, Masa Bhakti Pelaksana Operasional dan Pengawas, Mekanisme Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Audit, Modal Bum Desa, Kerjasama Bum Desa Antar Desa, Pembubaran Bum Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatur pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur dalam satu pedoman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repl,lblik Indonesia Tabun 2014 NomQr 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba,han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uridang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Penguru~an, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Plenyusun Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

a.agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa di setiap Desa; dan
b.untuk mengefektifkan pengelolaan BUM Desa. 7 ;; ~ ;; BABIII RUANG LINGKUP Pasa14 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a.pembentukan dan kedudukan BUM Desa;
b.maksud, tujuan dan sasaran pembentukan BUM Desa;
c.bentuk, keanggotaaan dan organisasi BUM Desa;
d.pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas e. f. g. h. i. j. k. 1. BUM Desa; alokasi hasil usaha BUM Desa; masa bhakti pelaksana operasional dan pengawas; mekanisme pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; audit; modal BUM Desa; ketjasama BUM Desa antar desa; pembubaran BUM Desa; dan pembinaan dan pengawasan. BABIV PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BUM DESA Pasal 5

(1). Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
1. a.inisiatif Pemerintah Desa danj atau masyarakat Desa; 8
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alarn di Desa;
4. d.suinber daya manusia yang marnpu mengelola BUM Desa; dan •
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalarn bentuk pembiayaan ~, dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1)BUM Desa merupakan badan usaha milik desa yang independen dan struktumya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan bina manfaat :J.<:erja Kepala Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan -asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian, yang berkedudukan di Desa.
(2)- Pelaksana Operasional BUM Desa bertanggungjawab langsung kepada .. Kepala Desa. BABV MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUM DESA .- 9 ..
1. a.meningkatkan perekonomian Desa;
2. b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. d.mengembangkan rencana keIja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. f.membuka lapangan keIja;
7. g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. h.meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
9. a.terpenuhinya pelayanan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha prod uktif; dan 10
10. b.tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian dan kebutuhan masyarakat desa.

BAB VI

BENTUK, KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI BUM DESA

Pasal 10

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis sosial, penyewaan, perantara, perdagangan, keuangan, dan usaha bersama yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa ten tang Pembentukan BUM Desa.

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a.perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan b . lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan. 11

Pasal 12

(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
1. a.air minum Desa;
2. b.usaha listrik Desa;
3. c.lumbung pangan; dan
4. d.sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
(3)Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

e1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.

(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
1. a.alat transportasi;
2. b.perkakas pesta;
3. c.gedung pertemuan;
4. d.rumah toko;
5. e.tanah milik BUM Desa; dan
6. f.barang sewaan lainnya. 12 Pasal 14
(1)BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
1. a.jasa pembayaran listrik;
2. b.pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
3. c.jasa pelayanan lainnya.

Pasal 15

(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
1. a.pabrik es;
2. b.pabrik asap cair;
3. c.hasil pertanian;
4. d.sarana produksi pertanian;
5. e.sumur bekas tambang; dan
6. f.kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 16

(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. 13 · (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. ;.: Pasal 17
(1)BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
(2)Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola seeara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
1. a.pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan keeil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
2. b.desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
3. e.kegia~an usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 18

(1)Jumlah anggota BUM Desa ditentukan berdasarkan domisili atau komunitas masyarakat yang ada ,9.i wilayah desa tanpa terkeeuali. ~ ~. ~. 14
(2)Keanggota8.11 BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa yang berada di wilayah desa di Kabupaten Dairi yang sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang sesuai perkembangan keanggotaan BUM Desa.
(1)Organisasi BUM Desa terdiri dad komposisi sebagai berikut:
1. a.penasehat;
2. b.pelaksana operasional BUM Desa; dan
3. c.pengawas BUM Desa;
(2)Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh kepala Desa yang bersangkutan. ~ (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.direktur; dan
2. b.bagian.
(4)Pengawas sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat dengan susunan kepengurusan terdiri dari :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.1 (satu) orang anggota.
(5)Untuk menentukan susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mela1ui Rapat Umum Pengawas. ;; (6) Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya secara struktur terpisah dari struktur Pemerintah Desa. 15
(7)Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya diangkat dru1. diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dari hasil musyawarah des.a.
(1)Penasehat berkewajiban: Paragraf2 Kewajiban Pasal 21
1. a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desai dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(2)Pelaksana Operasional berkewajiban:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan I atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan AsH Desai dan 16
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(1)Penasehat berwenang untuk :
1. a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang .menyangku t pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.meli:p.dungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kineIja BUM Desa.
(2)Pelaksana Operasional berwenang untuk :
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pengawas berwenang untuk :
1. a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); 17
2. b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
3. c.pelaksanaan pemantauan. dan evaluasi terhadap kinetja Pelaksana Operasional. BAS VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM DESA Pasal 23 Persyaratan pengangkatan Pelaksana Operasional organisasi BUM Desa adalah :
4. a.masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
5. b.berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan. maksimal 60 (enam puluh) tahun; <;. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
6. d.pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. e.memiliki pengalaman di bidang usaha dan' pengembangan sistem perekonomian;
8. f.sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba. Pasa124 Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengawas:
9. a.masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha; ~ b. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun; 18 i
10. c.berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
11. d.pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
12. e.memiliki pengalaman di bidang kepengawasan;
13. f.sehatjasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015