(1)Jumlah anggota BUM Desa ditentukan berdasarkan domisili atau komunitas masyarakat yang ada ,9.i wilayah desa tanpa terkeeuali.
~ ~. ~. 14
(2)Keanggota8.11 BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa yang berada di wilayah desa di Kabupaten Dairi yang sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang sesuai perkembangan keanggotaan BUM Desa.
Bagian Ketiga Organisasi BUM Desa Pasal 19
(1)Organisasi BUM Desa terdiri dad komposisi sebagai berikut:
a.penasehat;
b.pelaksana operasional BUM Desa; dan
c.pengawas BUM Desa;
(2)Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh kepala Desa yang bersangkutan.
~ (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.direktur; dan
b.bagian.
(4)Pengawas sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat dengan susunan kepengurusan terdiri dari :
a.ketua merangkap anggota;
b.sekretaris merangkap anggota; dan
c.1 (satu) orang anggota.
(5)Untuk menentukan susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mela1ui Rapat Umum Pengawas.
;; (6) Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya secara struktur terpisah dari struktur Pemerintah Desa. 15
(7)Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya diangkat dru1.
diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dari hasil musyawarah des.a. Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengurus BUM Desa Paragraf 1 Hak Pasal 20 Pengurus BUM Desa berhak mendapat penghasilan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(1)Penasehat berkewajiban:
Paragraf2 Kewajiban Pasal 21
a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desai dan
c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(2)Pelaksana Operasional berkewajiban:
a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan I atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan AsH Desai dan 16
c.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Paragraf 3 Wewenang Pasal 22
(1)Penasehat berwenang untuk :
a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang .menyangku t pengelolaan usaha Desa; dan
b.meli:p.dungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kineIja BUM Desa.
(2)Pelaksana Operasional berwenang untuk :
a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pengawas berwenang untuk :
a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
17
b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
dan
c.pelaksanaan pemantauan. dan evaluasi terhadap kinetja Pelaksana Operasional.
BAS VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM DESA Pasal 23 Persyaratan pengangkatan Pelaksana Operasional organisasi BUM Desa adalah :
a.masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
b.berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan. maksimal 60 (enam puluh) tahun;
<;. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
d.pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
e.memiliki pengalaman di bidang usaha dan' pengembangan sistem perekonomian;
f.sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba.
Pasa124 Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengawas:
a.masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
~ b. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun; 18 i
c.berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
d.pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
e.memiliki pengalaman di bidang kepengawasan;
f.sehatjasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba.