DokumenPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Nomor: 4
Tahun: 1964
Ditetapkan: 13 Februari 1964
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Dairi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
c.bahwa karena keadaan mendesak hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : a. Pasal 18 dan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar,
b.Undang-undang no. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara No. 6 tahun 1957, seperti itu telah diubah dan ditambah;
c.Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Lembaran- Negara No. 129 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara No. 6 tahun 1960;
d.Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.

1.Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem. 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956.
2.Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:
1.Tarutung,
2.Sipoholon,
3.Sipahutar,
4.Pangaribuan,
5.Pahae Djae,
6.Pahae Djulu,
7.Adian Koting,
8.Siborong-borong,
9.Litongnihuta,
10.Dolok Sanggul,
11.Onanganjang,
12.Parlilitan,
13.Parmonangan,
14.Pakkat,
15.Balige,
16.Laguboti,
17.Porsea,
18.Silaen,
19.Lumbajulu,…
19.Lumbajulu,
20.Mabinsaran,
21.Muara,
22.Pengururan,
23.Palipi,
24.Onanrunggu,
25.Harian dan
26.Simanindo. Pasal 2.

(1). Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
(2). Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkeddudukan di Sidikalang. Pasal 3. Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, Pasal 7 ayat (1), jo Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II.
1. a.Tapanuli Utara terdiri atas 30 orang anggota,
2. b.Dairi terdiri atas 15 orang anggota. Pasal 4. Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 1

dan 2. Lihat pencejalasan umum. Pasal 3. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Dairi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu. Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Lihat penjelasan umum. Pasal 10, 11, 12 dan 13. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2621

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Dairi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
c.bahwa karena keadaan mendesak hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : a. Pasal 18 dan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar,
b.Undang-undang no. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara No. 6 tahun 1957, seperti itu telah diubah dan ditambah;
c.Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Lembaran- Negara No. 129 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara No. 6 tahun 1960;
d.Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956;

Menetapkan

1.Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem. 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956.
2.Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:
1.Tarutung,
2.Sipoholon,
3.Sipahutar,
4.Pangaribuan,
5.Pahae Djae,
6.Pahae Djulu,
7.Adian Koting,
8.Siborong-borong,
9.Litongnihuta,
10.Dolok Sanggul,
11.Onanganjang,
12.Parlilitan,
13.Parmonangan,
14.Pakkat,
15.Balige,
16.Laguboti,
17.Porsea,
18.Silaen,
19.Lumbajulu,…
19.Lumbajulu,
20.Mabinsaran,
21.Muara,
22.Pengururan,
23.Palipi,
24.Onanrunggu,
25.Harian dan
26.Simanindo. Pasal 2.

(1). Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
(2). Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkeddudukan di Sidikalang. Pasal 3. Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, Pasal 7 ayat (1), jo Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II.
1. a.Tapanuli Utara terdiri atas 30 orang anggota,
2. b.Dairi terdiri atas 15 orang anggota. Pasal 4. Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957

Peraturan turunan (5)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1978

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957

Peraturan turunan (5)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1978

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016