Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang. BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1.
(1)Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga Siemput-nempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58 .
(2)Daerah…
(2)Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara-baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan:
1.Tarutung,
2.Sipoholon,
3.Sipahutar,
4.Pangaribuan,
5.Pahae Djae,
6.Pahae Djulu,
7.Andian Koting,
8.Siborong-borong,
9.Litongnihuta,
10.Dolok Sanggul.
11.Onangandjeng,
12.Parlilitan,
13.Parmonangah,
14.Pakkat.
15.Balige,
16.Laguboti,
17.Porsea,
18.Silaen,
19.Lumban…
19.Lumban Djulu,
20.Habinsaran,
21.Muara,
22.Pangururan,
23.Palipi,
24.Onanrunggu,
25.Harian dan
26.Simanindo.
Pasal 2.
(1)Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
(2)Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkedudukan di Sidikalang.
Pasal 3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. I tahun 1957 Pasal 7 ayat (1) juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II;
a.Tapanuli Utara terdiri atas 30 orang anggota;
b.Dairi terdiri atas 15 orang anggota.
Pasal 4. Bagi masing-masing Daerah Tingakt II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang- undang ini. BAB II… BAB II. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 5. Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkt II Tapanuli Utara lama, mutatis- mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Dairi, sampai saat ketentuan- ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. Pasal 6. Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, pada saat Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara. Pasal 7.
(1)Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuan- ketentuan, bahwa:
a.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Dairi, berhenti sebagai anggota.
b.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
(2)Lowongan…
(2)Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat
(1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
(3)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1), huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Dairi, yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1), huruf b.
Pasal 8. Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Dairi oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957. Pasal 9.
(1)Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuan, bahwa:
a.anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi oleh Daerah Tingkat II Dairi, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, diberhentikan sebagai anggota;
b.anggota…
b.anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, yang tidak memenuhi syarat dimaksud pada pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129, serta syarat sebagaimana berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada pasal 7, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang bersangkutan, diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
(2)Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat
(1)huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
(3)Anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah Tingkat II Dairi, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.
Pasal 10.
(1)Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbul, Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Dairi:
a.pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah Tingkat II Dairi sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
b.tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Daerah Tingkat II Dairi;
c.alat…
c.alat pengangkutan di laut atau disungai dan perlengkapannya;
d.alat pengangkutan di darat;
e.surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutine yang telah tersedia;
f.perkakas, perlengkapan kantor, arsip,, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
(2)Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah TingKat I Sumatera Utara.
Pasal 11.
(1)Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Dairi, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
(2)Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Dairi.