MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2015 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal I angka 6, angka 10, angka 11, dan angka 13 diubah, dan ditambahkan angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1.Daerah adalah Kabupaten Dompu. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.Bupati adalah Bupati Dompu. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. 5.Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6.Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mangatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari emerintah dan Pemerintah Daerah. 10.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa; 12.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnay disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan Unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana tekhnis dan unsur kewilayahan. 14.Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. 15.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan keija pelaksanaan pemerintah Desa. 16.Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desa wilayah kerja tertentu. 17.Hari adalah hari kerja; 18.Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam Sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 19.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; 20.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan; 21.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh ketentuan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: