DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2019

Nomor: 06
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2015 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenDompu Nomor 02) diubah sebagai berikut: • Ketentuan Pasal I angka 6, angka 10, angka 11, dan angka 13 diubah, dan ditambahkan angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21; • Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); • Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat; • Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 25 Disispkan 1 (satu) huruf, yakni huruf al; • Ketentuan Pasal 26 Huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Menimbang BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR06 TAHUN2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DOMPU, Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 taun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri epublik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Mengingat

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2015 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal I angka 6, angka 10, angka 11, dan angka 13 diubah, dan ditambahkan angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

Pasal 11

(1)Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Masa jabatan perangkat desa berakhir sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun
(2)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 4.Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 25 Disispkan 1 (satu) huruf, yakni hufur al sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Perangkat Desa berhenti karena: a.Meninggal dunia; b.Permintaan sendiri; dan c.Diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; al. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b.Berhalangan tetap; c.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan d.Melanggar larangan sebagai perangkat desa. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR3^ TAHUN 2019 Diundangkan di Dompu Pada tanggal lQ~Q^f SEKRETARIS DAERAH KABUP^N^OMPU, ASIN

5.Ketentuan Pasal 26 Huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b.Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c.Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa; dan d.Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu. Ditetapkan di Dompu Pada tanggal Qj? - QJ * Z0^ ^BUPATI DOMPU, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I.PENJELASAN UMUM Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan masyarakat desa saat ini. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dilaksanakan mekanisme Penjaringan dan penyaringan atau Seleksi kemudian dilakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa rekomendasi tertulis Camata atau sebutan lain dijadikan Dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa adapun perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa dibantu oleh Unsur Staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Bidang administrasi Pemerintah paling banyak terdiri atas 3 ( tiga ) bidang urusan, Pelaksana kewilayahan merupakan Perangkat Desa Unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dengan jumlah ditentukan secara Proporsional antara pelaksana wilayah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa, dan Pelaksana tekhnis sebagai pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dengan jumlah paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015

PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015

PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2015