DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ENREKANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (2) angka 1 dan angka 9 Pasal 2 diubah dan ditambah 1 huruf yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.
(2)Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum;
4. d.Dinas Pertanian dan Perkebunan;
5. e.Dinas Kehutanan;
6. f.Dinas Pertambangan dan Energi;
7. g.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
8. h.Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
9. i.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. j.Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
11. k.Dinas Peternakan dan Perikanan;
12. l.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
13. m.Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
  1. 2.Ketentuan Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  2. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Bidang – bidang terdiri dari :
1. a.Bidang pendidikan dasar;
2. b.Bidang pendidikan menengah;
3. c.Bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal; dan
4. d.Bidang kebudayaan.
(2)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bidang pendidikan dasar terdiri dari :
1. a.Seksi kurikulum dan kesiswaan;
2. b.Seksi ketenagaan pendidikan dasar; dan
3. c.Seksi sarana dan prasarana.
(2)Bidang pendidikan menengah terdiri dari :
1. a.Seksi kurikulum dan kesiswaan ;
2. b.Seksi ketenagaan pendidikan menengah; dan
3. c.Seksi sarana dan prasarana.
(3)Bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal terdiri atas :
1. a.Seksi pendidikan anak usia dini;
2. b.Seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. c.Seksi pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan.
(4)Bidang kebudayaan terdiri dari :
1. a.Seksi budaya dan seni; dan
2. b.Seksi sejarah dan purbakala.
(5)Masing – Masing Seksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Bidang-bidang terdiri dari :
1. a.Bidang perhubungan;
2. b.Bidang komunikasi; dan
3. c.Bidang informatika.
(2)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

8.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Bidang perhubungan terdiri dari :
1. a.Seksi lalu lintas dan angkutan jalan;
2. b.Seksi terminal dan pengujian kendaraan; dan
3. c.Seksi sarana dan prasarana.
(2)Bidang komunikasi terdiri dari :
1. a.Seksi sarana komunikasi dan kelembagaan; dan
2. b.Seksi aplikasi dan telematika.
(3)Bidang informasi terdiri dari :
1. a.Seksi pelayanan informasi publik; dan
2. b.Seksi media informasi.
(4)Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

9.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Uraian Tugas dan Fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga belas, sehingga berbunyi sebagai berikut Bagian Ketiga belas Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
11.Diantara Pasal 58E dan Pasal 59 disisipkan 5 Pasal yakni Pasal 58F, Pasal 58G, Pasal 58H, Pasal 58I dan Pasal 58J, sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 58F

(1)Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang-bidang ;
4. d.Sub bagian-sub bagian; dan
5. e.Seksi-seksi. Pasal 58G
(1)Sekretariat terdiri dari :
1. a.Sub bagian perencanaan;
2. b.Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
3. c.Sub bagian keuangan.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Pasal 58H
(1)Bidang – bidang terdiri dari :
1. a.Bidang olah raga;
2. b.Bidang kepemudaan; dan
3. c.Bidang Pariwisata;
(2)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 581

(1)Bidang olah raga terdiri dari :
1. a.Seksi olah raga prestasi dan unggulan;
2. b.Seksi pengembangan kapasitas dan kelembagaan olah raga; dan
3. c.Seksi akreditasi, penghargaan dan sarana prasarana olah raga.
(2)Bidang kepemudaan terdiri dari :
1. a.Seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda;
2. b.Seksi pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
3. c.Seksi lembaga kepemudaan dan kemitraan.
(3)Bidang Pariwisata terdiri dari :
1. a.Seksi bina usaha dan daya tarik wisata;
2. b.Seksi pengembangan destinasi dan objek wisata; dan
3. c.Seksi pemasaran dan peran masyarakat.
(4)Masing-Masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 58J
(1)Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Parawisata diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 24 Februari 2014 BUPATI ENREKANG, ttd MUSLIMIN BANDO Diundangkan di Enrekang Pada tanggal 24 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG, ttd CHAIRUL LATANRO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAMING, NIP. 19700502 199803 1 011 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN (NOMOR URUT 2)/(2014)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 581

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 581

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2011