DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut, dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0078);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0103);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas; dan
4. d.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 747.030.357.454,99
b.Belanja Rp. 707.721.590.421,18 Surplus Rp. 39.308.767.033,81
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 49.620.987.685,48 - Pengeluaran Rp. 4.990.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 44.630.987.685,48

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.869.001.545,01 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 757.899.359.000,00 2) Realisasi Rp. 747.030.357.454,99 Selisih lebih/Kurang Rp. 10.869.001.545,01
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 95.309.817.578,82 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 803.031.408.000,00 2) Realisasi Rp. 707.721.590.421,18 Selisih kurang Rp. 95.309.817.578,82
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 5.823.281.966,19 dengan rincian sebagai berikut: 1) Defisit setelah perubahan (Rp. 45.132.049.000,00) 2) Realisasi Rp. 39.308.767.033,81 Selisih kurang Rp. 5.823.281.966,19
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.501.061.314,52 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 50.122.049.000,00 2) Realisasi Rp. 49.620.987.685,48 Selisih kurang Rp. 501.061.314,52
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.990.000.000,00 2) Realisasi Rp. 4.990.000.000,00 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 501.061.314,52 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 45.132.049.000,00 2) Realisasi Rp. 44.630.987.685,48 Selisih kurang Rp. 501.061.314,52

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp.1.616.931.195.530,82
b.Jumlah kewajiban Rp. 165.682.697,00
c.Jumlah ekuitas dana Rp.1.616.765.512.833,82

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014 Rp. 49.211.921.193,58
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 127.408.722.489,81
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (88.099.955.456,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp. (4.565.694.200,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp. 17.770.097,38
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp. 84.105.508.210,29

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca
c.Lampiran III : Laporan arus kas
d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari:

a.laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
b.ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 6 Tahun 2014