DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Pembentukan; Bab IV Kedudukan; Bab V Kegiatan Usaha; Bab VI Modal; Bab VII Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat; Bab VIII Kepegawaian; Bab IX Satuan Pengawas Intern; Bab X Penggunaan Laba; Bab XI Pembubaran; Bab XII Pembinaan dan Pengawasan; Bab XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat maka Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan air dan perlu melakukan pengembangan melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Flores Timur;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Flores Timur;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu mengelola potensi daerah berupa penyediaan air minum bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)1 Scanned with CamScanner
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/ atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Afr Minum Ina Gelekatf Scanned with CamScanner
6.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau pengawas.
7.Direksi adalah Direksi Perusahan Umurn Daerah Air Minum Ina Gelekat.
8.Pengawas adalah Pengawas Perusahan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat.
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat.
10.Penghasilan Pegawai adaJah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adaJah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih yang memadahi dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

a.tersedianya prasarana dan sarana air bersih di Daerah;
b.menunjang program pembangunan di bidang pengelolaan air bersih di Daerah;
c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
d.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Air Minum Ina Gelekat.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Perumda sebagaimana dimaksud daJam Pasal 4, berkedudukan di Kabupaten Flores Timur.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk unit layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang, Scanned with CamScanner BABV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda menjalankan usaha di bidang penyediaan air bersih yang memadai dan berkualitas sesuai standard yang ditetapkan.
(2)Dalarn menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasarna dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari APBD.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan usaha, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 9

Likuid Perumda disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018