DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Nomor: 2
Tahun: 2007
Ditetapkan: 18 Januari 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Iota Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
2.Direksi adalah direksi PDAM.
3.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
4.Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
5.Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati atau walikota.
6.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

ORGAN PDAM

Pasal 2

(1)PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Daerah selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas: dan
3. c.Direksi.

Pasal 3

(1)Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

(1)Calon Direksi memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1):
2. b.mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3
3. c.lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. d.membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
5. e.bersedia bekerja penuh waktu:
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
7. g.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
1. a.1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
3. c.paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3)Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
(4)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
(5)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 6

(1)Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
1. a.jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. b.anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
3. c.jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
4. d.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direksi tidak boleti mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b.membina pegawai:
c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4 yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
f.menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dart Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
(4)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) had setelah diterima.
(5)Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima betas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
(6)Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

a.mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan:
e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
f.menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (20)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (20)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015