DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.
14.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 4
15.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Garut merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Garut merupakan Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; 5
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  4. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  5. 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  6. 6.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
  7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
  14. 14.Dinas Koperasi dan UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  16. 16.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  17. 17.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpariwisatadan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  19. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan; 6
  20. 20.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  21. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  22. 22.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
  23. 23.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. e.Badan Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1.Kecamatan Banjarwangi Tipe A;
2.Kecamatan Banyuresmi Tipe A;
3.Kecamatan Bayongbong Tipe A;
4.Kecamatan Balubur Limbangan Tipe A;
5.Kecamatan Bungbulang Tipe A;
6.Kecamatan Caringin Tipe A;
7.Kecamatan Cibalong Tipe A;
8.Kecamatan Cibatu Tipe A;
9.Kecamatan Cibiuk Tipe A;
10.Kecamatan Cigedug Tipe A;
11.Kecamatan Cihurip Tipe A;
12.Kecamatan Cikajang Tipe A;
13.Kecamatan Cikelet Tipe A;
14.Kecamatan Cilawu Tipe A;
15.Kecamatan Cisewu Tipe A;
16.Kecamatan Cisompet Tipe A;
17.Kecamatan Cisurupan Tipe A; 7
18.Kecamatan Garut Kota Tipe A;
19.Kecamatan Kadungora Tipe A;
20.Kecamatan Karangtengah Tipe A;
21.Kecamatan Karangpawitan Tipe A,
22.Kecamatan Kersamanah Tipe A;
23.Kecamatan Leles Tipe A;
24.Kecamatan Leuwigoong Tipe A;
25.Kecamatan Malangbong Tipe A;
26.Kecamatan Mekarmukti Tipe A;
27.Kecamatan Pakenjeng Tipe A;
28.Kecamatan Pameungpeuk Tipe A;
29.Kecamatan Pamulihan Tipe A;
30.Kecamatan Pangatikan Tipe A;
31.Kecamatan Pasirwangi Tipe A;
32.Kecamatan Peundeuy Tipe A;
33.Kecamatan Samarang Tipe A;
34.Kecamatan Selaawi Tipe A;
35.Kecamatan Singajaya Tipe A;
36.Kecamatan Sucinaraja Tipe A;
37.Kecamatan Sukaresmi Tipe A;
38.Kecamatan Sukawening Tipe A;
39.Kecamatan Talegong Tipe A;
40.Kecamatan Tarogong Kaler Tipe A;
41.Kecamatan Tarogong Kidul Tipe A;
42.Kecamatan Wanaraja Tipe A;

(3)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli dan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 8
(4)Tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
(2)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas Daerah dan badan Daerah.
(3)Unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(4)Penetapan klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah, yaitu:
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)RumahSakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(4)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.
14.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 4
15.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Garut merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Garut merupakan Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; 5
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  4. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  5. 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  6. 6.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
  7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
  14. 14.Dinas Koperasi dan UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  16. 16.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  17. 17.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpariwisatadan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  19. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan; 6
  20. 20.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  21. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  22. 22.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
  23. 23.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. e.Badan Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1.Kecamatan Banjarwangi Tipe A;
2.Kecamatan Banyuresmi Tipe A;
3.Kecamatan Bayongbong Tipe A;
4.Kecamatan Balubur Limbangan Tipe A;
5.Kecamatan Bungbulang Tipe A;
6.Kecamatan Caringin Tipe A;
7.Kecamatan Cibalong Tipe A;
8.Kecamatan Cibatu Tipe A;
9.Kecamatan Cibiuk Tipe A;
10.Kecamatan Cigedug Tipe A;
11.Kecamatan Cihurip Tipe A;
12.Kecamatan Cikajang Tipe A;
13.Kecamatan Cikelet Tipe A;
14.Kecamatan Cilawu Tipe A;
15.Kecamatan Cisewu Tipe A;
16.Kecamatan Cisompet Tipe A;
17.Kecamatan Cisurupan Tipe A; 7
18.Kecamatan Garut Kota Tipe A;
19.Kecamatan Kadungora Tipe A;
20.Kecamatan Karangtengah Tipe A;
21.Kecamatan Karangpawitan Tipe A,
22.Kecamatan Kersamanah Tipe A;
23.Kecamatan Leles Tipe A;
24.Kecamatan Leuwigoong Tipe A;
25.Kecamatan Malangbong Tipe A;
26.Kecamatan Mekarmukti Tipe A;
27.Kecamatan Pakenjeng Tipe A;
28.Kecamatan Pameungpeuk Tipe A;
29.Kecamatan Pamulihan Tipe A;
30.Kecamatan Pangatikan Tipe A;
31.Kecamatan Pasirwangi Tipe A;
32.Kecamatan Peundeuy Tipe A;
33.Kecamatan Samarang Tipe A;
34.Kecamatan Selaawi Tipe A;
35.Kecamatan Singajaya Tipe A;
36.Kecamatan Sucinaraja Tipe A;
37.Kecamatan Sukaresmi Tipe A;
38.Kecamatan Sukawening Tipe A;
39.Kecamatan Talegong Tipe A;
40.Kecamatan Tarogong Kaler Tipe A;
41.Kecamatan Tarogong Kidul Tipe A;
42.Kecamatan Wanaraja Tipe A;

(3)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

Pasal 5

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli dan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 8
(4)Tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
(2)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas Daerah dan badan Daerah.
(3)Unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(4)Penetapan klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah, yaitu:
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)RumahSakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(4)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2017