DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 4
23.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

BAB I

Pendahuluan BAB ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Garut.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 5
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
14.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Garut.
15.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16.Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
19.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
23.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
24.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
25.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. 6
26.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Garut beberapa tahun terakhir yang mencakup aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan Kabupaten Garut dalam lima tahun kedepan.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. b.penyusunan RKPD; dan
3. c.penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(2)Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
1. a.menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
2. b.menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanan penganggaran;
3. c.menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanan penganggaran serta perencanaan penganggaran Daerah Kabupaten; dan
4. d.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 3

RPJMD merupakan:

a.penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan
b.dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 7

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Pada Bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir, dan kerangka pendanaan proyeksi APBD lima tahun kedepan selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

Pasal 4

Sistematika meliputi:

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD dilakukan berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Analisis isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan isu strategis perangkat daerah, sehingga harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi dan Misi Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati Garut terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 Juni 2018, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan perencanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan perencanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 9
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 22 - 7 - 2019 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut pada tanggal 22 - 7 - 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d D E N I S U H E R L A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT: (1/120/2019) LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019 - 2024 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 i DAFTAR ISI Halaman Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 Daftar Isi ........................................................................................... i Daftar Tabel ..................................................................................... iv Daftar Gambar .................................................................................. xi BAB I Pendahuluan .................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang ........................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ....................................... I-5 1.3 Hubungan Antar Dokumen ........................................ I-8 1.4 Maksud dan Tujuan ................................................... I-12 1.5 Sistematika Penulisan ................................................ I-13 BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi .................................... II-1 2.1.1 Aspek Geografis ............................................. II-1 2.1.2 Aspek Demografi ............................................ II-23 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................... II-29 2.2.1. Pertumbuhan PDRB ........................................ II-29 2.2.2. Inflasi .............................................................. II-39 2.2.3. PDRB Perkapita ............................................... II-40 2.2.4. Indeks Gini ..................................................... II-42 2.2.5. Penduduk Miskin ............................................. II-44 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia ........................ II-50 2.2.7. Angka Melek Huruf .......................................... II-52 2.2.8. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah .................................................. II-52 2.2.9. Angka Usia Harapan Hidup ............................. II-54 2.2.10. Pengeluaran Per Kapita .................................. II-56 2.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................ II-57 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ......................... II-57 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ....................... II-93 2.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan ................. II-99 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT ii Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Halaman 2.3.4 Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa ........ II-104 2.3.5 Fokus Layanan Urusan Kewilayahan ............... II-105 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ........................................... II-105 2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014 – 2019 ........ II-134 2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) II-149 2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ......... II-179 2.8 Kerjasama Daerah ...................................................... II-186 2.9 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............. II-190 2.10 Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ......................................................................... II-201 BAB III Gambaran Keuangan Daerah ............................................ III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ....................................... III-1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .............................. III-2 3.1.2 Neraca Daerah ................................................ III-15 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ................ III-19 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ....................... III-22 3.2.2 Analisis Pembiayaan ....................................... III-23 3.3 Kerangka Pendanaan .................................................. III-26 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja .................... III-26 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan ................. III-30 3.3.3. Sumber Pendanaan Lainnya ............................ III-33 BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah .............................. IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan ...................................... IV-1 4.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah..... IV-2 4.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... IV-10 4.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah ........ IV-13 4.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum ........... IV-14 4.2 Isu Strategis ............................................................... IV-42 4.2.1 Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024 ............. IV-42 4.2.2 Penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ........................................... IV-45 4.2.3 Penelaahan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ............... IV-46 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 iii Halaman 4.2.4 Penelaahan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019- 2024 ............................................................. IV-47 4.2.5 Penelaahan RPJMD Daerah Sekitar Yang Berbatasan ................................................... IV-49 4.2.6 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ............... IV-53 BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ............................................... V-1 5.1. Visi dan Misi .............................................................. V-1 5.2. Tujuan dan Sasaran ................................................... V-5 5.3 Prioritas Pembangunan Daerah .................................. V-14 BAB VI Strategi, Arah Kebijkan dan Program Pembangunan Daerah . VI-1 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif .................................. VI-2 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Kewilayahan .............................................................. VI-53 6.3 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 ...... VI-66 BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah ................................................................................. VII-1 BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ............... VIII-1 BAB IX Penutup ........................................................................... IX-1 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT iv Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2. 1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Garut Tahun 2018 ......................................... II-3 Tabel 2. 2 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ........................................................... II-8 Tabel 2.3. Kondisi Baseline Lingkungan Hidup Kabupaten Garut .... II-12 Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2014–2018 ......................... II-23 Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SP 2010 BPS Tahun 2014–2018 .......... II-24 Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2014–2018 ................................................. II-27 Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2014–2018 ...................... II-28 Tabel 2.8. PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah) ................................................................. II-30 Tabel 2.9. PDRB adh Konstan Tahun 2010 Kabupaten Garut Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah) ............................................... II-35 Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah) ................................................ II-37 Tabel 2.11. PDRB Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2018 II-41 Tabel 2.12. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut .. II-45 Tabel 2.13. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2018 .......................................................... II-48 Tabel 2.14. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PBDT Tahun 2015, 2017 dan 2019 ...................................................... II-49 Tabel 2.15. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut Tahun 2014 s.d. 2018 ......................... II-51 Tabel 2.16. Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2014-2018 II-52 Tabel 2.17. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2010 – 2018 ........................................... II-53 Tabel 2.18. Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2018 ........................................................ II-54 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 v Halaman Tabel 2.19. Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018 ....................................................... II-56 Tabel 2.20. Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2014-2018 II-59 Tabel 2.21. Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2014-2018 II-65 Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan Tahun 2014-2018 .......................................................... II-67 Tabel 2.23. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Tahun 2014-2018 ............................... II-69 Tabel 2.24. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2014-2018 ........................... II-70 Tabel 2.25. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Tahun 2014-2018 ............................... II-70 Tabel 2.26. Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2018 ...................... II-71 Tabel 2.27. Pencapaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Tahun 2014 – 2018 ........................................................ II-71 Tabel 2.28. Pencapaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014 – 2018 .... II-72 Tabel 2.29. Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2018 ........................................................ II-75 Tabel 2.30. Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 – 2018 ................... II-78 Tabel 2.31. Pencapaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2014 – 2018 .. II-79 Tabel 2.32. Pencapaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2014 – 2018 II-80 Tabel 2.33. Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 – 2018 ....................................................... II-80 Tabel 2.34. Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 – 2018 ....................... II-82 Tabel 2.35. Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018 ................................................. II-82 Tabel 2.36. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014 – 2018 ........................ II-83 Tabel 2.37. Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018 ......................................................... II-85 Tabel 2.38. Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018 ......................................................... II-86 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT vi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Halaman Tabel 2.39. Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 – 2018 ....................................... II-87 Tabel 2.40. Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2014 – 2018 ........................................................ II-87 Tabel 2.41. Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2014-2018 .......................................................... II-89 Tabel 2.42. Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2014-2018 .... II-90 Tabel 2.43. Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2014-2018 II-90 Tabel 2.44. Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2014 – 2018 ........................................................ II-91 Tabel 2.45. Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018 .......................................................... II-92 Tabel 2.46. Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014-2018 II-92 Tabel 2.47. Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018 ........................................................... II-93 Tabel 2.48. Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018 II-95 Tabel 2.49. Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2014-2018 II-95 Tabel 2.50. Pencapaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014-2018 ..................................... II-97 Tabel 2.51. Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2014-2018 II-97 Tabel 2.52. Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2014-2018 .......................................................... II-98 Tabel 2.53. Pencapaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2014-2018 II-98 Tabel 2.54. Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2014-2018 II-100 Tabel 2.55. Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2014-2018 . II-100 Tabel 2.56. Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2018 ................... II-101 Tabel 2.57. Pencapaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014-2018 .......................................................... II-102 Tabel 2.58. Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2014-2018 II-102 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 vii Halaman Tabel 2.59. Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD Tahun 2014-2018 ......................................................... II-103 Tabel 2.60. Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH Tahun 2014-2018 ......................................................... II-103 Tabel 2.61. Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 – 2018 .................................. II-104 Tabel 2.62. Pencapaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2014-2018 II-105 Tabel 2.63. Pencapaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2014-2018 ......................................................... II-105 Tabel 2.64. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-106 Tabel 2.65. Perkembangan Realisasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 .............................. II-136 Tabel 2.66. Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Garut Tahun 2017 II-151 Tabel 2.67. Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Garut Tahun 2017 II-177 Tabel 2.68. Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2014-2018 ...................................... II-187 Tabel 2.69. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2014-2018 ......................................................... II-190 Tabel 2.70. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan...................................................................... II-191 Tabel 2.71. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSUD Tahun 2014-2018 ......................................................... II-192 Tabel 2.72. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014-2018 ............................................... II-199 Tabel 2.73. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2014-2018 .............................................. II-199 Tabel 2.74. Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas ..... II-200 Tabel 2.75. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial ..................... II-201 Tabel 2.76. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2016 .............................. II-202 Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .......................................................... III-3 Tabel 3.2 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .............................. III-3 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT viii Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Halaman Tabel 3.3 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .......................................................... III-4 Tabel 3.4 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .......................................................... III-4 Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ............................... III-5 Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ................................................ III-7 Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .......................................................... III-10 Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ....... III-11 Tabel 3.9 Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ................................................ III-11 Tabel 3.10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ............................... III-12 Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ................................................ III-13 Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .......................................................... III-13 Tabel 3.13 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ............................... III-14 Tabel 3.14 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .......................................................... III-16 Tabel 3.15 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 ..................................................................... III-22 Tabel 3.16 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 .......................................................... III-23 Tabel 3.17 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 III-24 Tabel 3.18 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .......................................................... III-25 Tabel 3.19 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 ................................................ III-25 Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 .............. III-27 Tabel 3.21 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2024 .................... III-29 Tabel 3.22 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2024 ............. III-29 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ix Halaman Tabel 3.23 Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019-2024 .......................................................... III-30 Tabel 3.24 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Tahun 2019-2024 .......................... III-31 Tabel 3.25 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 ....... III-32 Tabel 3.26 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .................. III-33 Tabel 3.27 Pendanaan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 .............................. III-34 Tabel 3.28 Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2016 ............................... III-35 Tabel 4.1 Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 ............................................. IV-43 Tabel 4.2 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ........................................ IV-45 Tabel 4.3 Prioritas TPB dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ................................................ IV-46 Tabel 4.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Sekitar Yang Berbatasan .............................. IV-49 Tabel 4.5 Keterkaitan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ......................................................... IV-58 Tabel 4.6 Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020- 2024 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ............................................... IV-59 Tabel 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .............................. IV-60 Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ............................................... IV-61 Tabel 4.9 Keterkaitan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .............................. IV-62 Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 .............................................. V-6 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT x Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Halaman Tabel 5.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .......................................................... V-9 Tabel 5.3 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 .............................................. V-14 Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ................ VI-3 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut ............ VI-47 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2019 ........................................ VI-89 Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ............................... VI-108 Tabel 6.5 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2024 ..................................................................... VI-151 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 .............................................. VII-2 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2019 ....................... VII-3 Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 .............. VII-48 Tabel 8.1 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ..................................................................... VIII-2 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ................................................ VIII-2 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ................................................ VIII-4 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 xi DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. 1. Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ....................................................... I-4 Gambar 2.1. Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut ................. II-1 Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Garut .............................. II-2 Gambar 2.3. Kondisi Topografi Kabupaten Garut .............................. II-4 Gambar 2.4. Kondisi Geologi Kabupaten Garut ................................. II-5 Gambar 2.5. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut .............................. II-6 Gambar 2.6. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut ........................ II-7 Gambar 2.7. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut .............. II-10 Gambar 2.8. Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut ........... II-15 Gambar 2.9. Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Garut . II-16 Gambar 2.10. Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Garut II-17 Gambar 2.11. Peta Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Garut ........................................................ II-18 Gambar 2.12. Peta Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Pangan .... II-19 Gambar 2.13. Peta Status DDLH Pangan Terhadap Ambang Batas ..... II-19 Gambar 2.14. Peta Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Garut ........... II-20 Gambar 2.15. Peta Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Garut ......... II-21 Gambar 2.16. Peta Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Garut II-22 Gambar 2.17. Peta Status DDLH Air di Kabupaten Garut ................... II-23 Gambar 2.18 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut .... II-26 Gambar 2.19. Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2008-2018 ....................................................... II-27 Gambar 2.20. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2018 ........................ II-31 Gambar 2.21.Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2018 ....................................................... II-36 Gambar 2.22. LPE Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2018 ... II-37 Gambar 2.23. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008-2018 ......................................... II-40 Gambar 2.24. Indeks Gini Kabupaten Garut Tahun 2008-2017 .......... II-43 Gambar 2.25. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Garut Tahun 2010-2018 ....................................................... II-45 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT xii Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Halaman Gambar 2.26. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut – Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2018 ................................................................... II-46 Gambar 2.27. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Tahun 2018 .................................................. II-47 Gambar 2.28. IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2018 ........................................................ II-51 Gambar 2.29. Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2018 ............. II-67 Gambar 2.30. Kondisi Saluran Irigasi Teknis Pemerintah Tahun 2018 II-69 Gambar 2.31. Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Garut Terhadap Target Proyeksi 2030 ..................................... II-178 Gambar 2.32. Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Garut Terhadap Target Proyeksi 2030...................................... II-179 Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2019-2024 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD ....................... VI-2 Gambar 6.2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut VI-65 Pendahuluan I - 1 Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Pada tanggal 27 Juni 2018, Kabupaten Garut melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Periode 2019-2024, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 415/PL.03.7- Kpt/3205/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih, telah menetapkan pasangan H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P., dan dr. H. Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih Periode 2019-2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7439 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P. sebagai Bupati Garut Masa Jabatan Tahun 2019- 2024 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-7440 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, dr. H. Helmi Budiman sebagai Wakil Bupati Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 I - 2 Pendahuluan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 23 Januari 2019 oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil, ST., M.U.D. Berdasarkan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh karenanya RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Dalam proses penyusunan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Pendahuluan I - 3 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (money follow program), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu : 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Oleh karenanya, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan berbasis pada penerapan e-planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 I - 4 Pendahuluan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Penyusunan dokumen RPJMD memiliki nilai strategis dan politis, yaitu:

1.Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2.Pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.
3.Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) bagi Pemerintah Daerah. BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Pendahuluan I - 5
4.Pedoman setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.
5.Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.
6.Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.
7.Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
8.Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 I - 6 Pendahuluan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461); BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Pendahuluan I - 7
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29); BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 I - 8 Pendahuluan
20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tersebut dengan dokumen lain yang relevan diantaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya. 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Pendahuluan I - 9 program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain yang berbatasan dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya yang berbatasan. 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJPD Kabupaten Garut RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RTRW Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah; Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan RTRW yang memuat rencana program-program pemerintah daerah dengan RTRW yang ditetapkan dalam indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Dalam penyusunan RPJMD memuat program/kegiatan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW, program perwujudan struktur ruang dan program perwujudan pola ruang. BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 I - 10 Pendahuluan 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Renstra Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019- 2024 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RKPD RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut mulai Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun. 1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Renja Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019- 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan KLHS RPJMD KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Pendahuluan I - 11 rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional. 1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya. Selain memiliki kolerasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi maupun daerah lainnya, Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, antara lain: 1) Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s); 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024; 3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG); 4) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM); 5) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK); 6) Grand Design Reformasi Birokrasi; 7) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Garut; 8) RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024; 9) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat, 10) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat, 11) RAD Pengurangan Resiko Bencana; 12) Pedoman Pelaksanaan PUG dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak; BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 I - 12 Pendahuluan 13) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 14) Aksi Penanganan Konflik Sosial. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan Daerah dan dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:
1.Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2.Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2019-2024;
3.Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4.Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Lainnya;
6.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7.Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) bagi Pemerintah Daerah dan pedoman setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. BAB 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Pendahuluan I - 13
8.Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.
9.Pedoman penilaian keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah. 1.5. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut disusun dalam 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut : Gambaran Kondisi Daerah II - 1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Aspek Geografi Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor. Gambar 2.1. Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 2 Gambaran Kondisi Daerah

a.Letak, Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56’49” - 7°45’00” Lintang Selatan dan 107°25’8” - 108°7’30” Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.074,07 km2 (307.407 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.359 ha atau 6,97%, sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur; • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang; • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Garut Sumber : Hasil Pengolahan Peta Adminsitratif RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 3 Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2018 No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah Desa Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Tetangga (RT) 1 Cisewu - 9 73 266 2 Caringin - 6 55 242 3 Talegong - 7 55 247 4 Bungbulang - 13 123 451 5 Mekarmukti - 5 51 160 6 Pamulihan - 5 36 134 7 Pakenjeng - 13 125 525 8 Cikelet - 11 107 371 9 Pameungpeuk - 8 102 305 10 Cibalong - 11 101 343 11 Cisompet - 11 118 417 12 Peundeuy - 6 49 167 13 Singajaya - 9 74 305 14 Cihurip - 4 25 122 15 Cikajang - 12 109 500 16 Banjarwangi - 11 68 368 17 Cilawu - 18 189 708 18 Bayongbong - 18 150 583 19 Cigedug - 5 66 216 20 Cisurupan - 17 125 714 21 Sukaresmi - 7 46 243 22 Samarang - 13 114 412 23 Pasirwangi - 12 100 386 24 Tarogong Kidul 5 7 161 643 25 Tarogong Kaler 1 12 146 502 26 Garut Kota 11 - 219 953 27 Karangpawitan 4 16 234 738 28 Wanaraja - 9 77 258 29 Sucinaraja - 7 63 206 30 Pangatikan - 8 80 253 31 Sukawening - 11 106 356 32 Karangtengah - 4 26 122 33 Banyuresmi - 15 170 512 34 Leles - 12 132 407 35 Leuwigoong - 8 102 273 36 Cibatu - 11 138 434 37 Kersamanah - 6 55 217 38 Cibiuk - 5 58 174 39 Kadungora - 14 171 587 40 Balubur Limbangan - 14 160 466 41 Selaawi - 7 63 218 42 Malangbong - 24 150 660 Jumlah 21 421 4.372 16.164 Sumber: DPMD Kabupaten Garut, Januari Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 4 Gambaran Kondisi Daerah
b.Kondisi Topografi Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0°-2° adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2°-15° adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15°-40° adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas 40° adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut. Gambar 2.3. Kondisi Topografi Kabupaten Garut
c.Kondisi Geologi Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan Sumber : RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 5 berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol. Sumber : RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 Gambar 2.4. Kondisi Geologi Kabupaten Garut
d.Kondisi Hidrologi Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 6 Gambaran Kondisi Daerah Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik. Sumber : RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 Gambar 2.5. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut
e.Kondisi Klimatologi Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 7 (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata harian di sekitar Garut berkisar antara 13,6 mm - 27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun. Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara. Sumber : RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 Gambar 2.6. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 8 Gambaran Kondisi Daerah
f.Kondisi Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Garut sampai tahun 2018 seluas 307.407 Ha dipergunakan untuk Lahan Sawah mencapai 42.663 Ha atau 13,92%, Lahan Bukan Sawah mencapai 210.061 Ha atau 68,53 % dan Lahan Bukan Pertanian mencapai 51.795 Ha atau 17,55 %. Luas Lahan Sawah terdiri dari Sawah Irigasi seluas 33.024 Ha atau 10,77% dan Sawah Tadah Hujan seluas 9.570 Ha atau 3,12%. Sedangkan luas Lahan Bukan Sawah terdiri dari Tegal/Kebun seluas 108.620 Ha atau 35,44%, perkebunan seluas 32.386 Ha atau 10,57%, Hutan Rakyat seluas 13.290 Ha atau 4,34%, Padang/Rumput seluas 4.307 atau 1,41%, sementara tidak diusahakan seluas 52 Ha atau 0,02% dan lainnya (tambak, kolam, empang, hutan Negara dan lain-lain) seluas 36.341 Ha atau 11,86%. Kemudian luas Lahan Bukan Pertanian seluas 53.795 Ha atau 17,55% digunakan untuk jalan, pemukiman, perkantoran, dan lain-lain). Selama kurun waktu Tahun 2014-2018, penggunaan lahan untuk Lahan Sawah berkurang seluas 5.637 Ha atau 1,84%, Lahan Bukan Sawah bertambah seluas 5.157 Ha atau 1,68 % dan Lahan Bukan Pertanian bertambah 480 Ha atau 0,16%. Untuk tahun 2018 terjadi perubahan penggunaan lahan pada luasan lahan sawah berkurang seluas 27 Ha dengan rincian sebagai berikut : • Kecamatan Tarogong Kidul adanya pengurangan lahan sawah seluas 12 Ha beralih fungsi menjadi lahan fasilitas umum sarana olah raga; • Kecamatan Malangbong adanya pengurangan lahan sawah berkurang 38 Ha tergerus air dan tertutup material tanah dan batuan karena banjir bandang; • Kecamatan Cibalong dan Pakenjeng adanya penambahan lahan sawah masing-masing seluas 11 Ha dan 12 Ha hasil cetak sawah kegiatan tahun 2018. Tabel 2.2. Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Rincian 2014 2015 2016 2017 2018 Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % I Sawah 48.300 15,76 48.152 15,71 48.153 15,71 48.114 15,70 42.663 13,92 - Sawah Irigasi * 36.721 11,98 36.703 11,97 37.062 12,09 36.609 11,94 33.024 10,77 - SawahTadah Hujan * 11.487 3,75 11.331 3,70 10.885 3,55 11.436 3,73 9.570 3,12 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 9 Rincian 2014 2015 2016 2017 2018 Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % - Tidak ditanami padi tapi tanaman lain* 92 0,03 118 0,04 206 0,07 69 0,02 69 0,02 II Lahan Bukan Sawah 204.904 66,85 205.601 67,08 207.315 67,64 206.836 67,48 210.061 68,53 Tegal/Kebun 61.947 20,21 106.797 34,84 108.559 35,42 108.329 35,34 108.620 35,44 Ladang/Huma 40.170 - - - - - - - - - Perkebunan 27.657 9,02 23.713 7,74 23.934 7,81 32.386 10,57 32.386 10,57 Hutan Rakyat 18.205 5,94 18.320 5,98 17.650 5,76 13.064 4,26 13.290 4,34 Padang/Rumput 5.568 1,82 5.316 1,73 5.727 1,87 4.307 1,41 4.307 1,41 Hutan Negara 13.217 4,31 14.913 4,87 15.065 4,91 Sementara tdk diusahakan 228 0,07 236 0,08 203 0,07 52 0,02 52 0,02 Lainnya (tambak, kolam, empang, dll) 51.129 16,68 51.219 16,71 38.025 12,41 33.785 11,02 36.341 11,86 III Lahan Bukan Pertanian 53.315 17,39 52.766 17,21 51.051 16,66 51.569 16,82 53.795 17,55 Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll 53.315 17,39 52.766 17,21 51.051 16,66 51.239 16,72 53.795 17,55 Jumlah 306.519 100,00 306.519 100,00 306.519 100,00 306.519 100,00 306.519 100,00 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Garut, Januari Tahun 2019, yang dikelola dalam SIPD
g.Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 sebagai upaya mewujudkan ruang Kabupaten Garut sebagai daerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas : 1) Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi, berupa perkotaan Rancabuaya yang berada di Kecamatan Caringin; 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Bungbulang. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 10 Gambaran Kondisi Daerah 3) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, terletak di Perkotaan Kadungora; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatu; dan Perkotaan Singajaya. 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Caringin; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pekenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisurupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; dan Perkotaan Selaawi. 5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Sumber : RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 Gambar 2.7. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 11 Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet. Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan : 1) KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan. 2) KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang. Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi: 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri atas: a) KSK Perkotaan Garut terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan. b) KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. c) KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu, dan Malangbong. d) KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip. e) KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 12 Gambaran Kondisi Daerah f) KSK Agropolitan terletak di Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong. g) KSK Minapolitan terletak di Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. h) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin. 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh yang berada di Kecamatan Cikelet dan Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles. 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas yang berada di Kecamatan Tarogong Kaler. Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung mencapai sebesar 84,99% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, kondisi baseline lingkungan hidup digambarkan pada rangkuman analisis enam aspek muatan kajian, yaitu : Tabel 2.3. Kondisi Baseline Lingkungan Hidup Kabupaten Garut No. Aspek Penjelasan/Ilustrasi 1 Kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk pembangunan
a.Daya dukung pangan di Kabupaten Garut belum melampaui ambang batasnya.
b.Secara umum, daya dukung air di Kabupaten Garut belum melampaui ambang batasnya. Namun terdapat dua kecamatan yang mengalami defisit air berdasarkan daya dukung airnya, yaitu Bungbulang dan Singajaya. Secara spasial, juga lokasi dengan status daya dukung airnya sudah melampaui ambang batas, terdapat Kabupaten Garut bagian selatan dan daerah perkotaan. 2 Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
a.Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk dari 2015 hingga 2025, tekanan populasi cukup terlihat di sekitar wilayah PKL Perkotaan Garut, dari BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 13 No. Aspek Penjelasan/Ilustrasi Tarogong Kidul dan Garut Kota ke utara meliputi Kecamatan Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja, Banyuresmi, Pangatikan, dan Leuwigoong. Tekanan penduduk juga ditemukan di Pameungpeuk, Cikajang, dan Bungbulang.
b.Timbulan sampah Kabupaten Garut dominan pada kawasan permukiman di dataran fluvial, Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Sawal.
c.Sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS meningkat setiap tahun. Kecamatan yang perlu menjadi perhatian di antaranya Cibalong, Cisompet, Pakenjeng, dan Caringin. Ketiga kecamatan Cibalong, Pakenjeng, dan Cisompet berurutan memiliki beban pencemar BOD dan COD yang paling tinggi di Kabupaten Garut. Sementara untuk TSS, secara berurutan Pakenjeng, Cibalong, dan Caringin berpotensi paling tinggi dalam hal beban pencemarnya. 3 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Efisiensi pemanfaatan penyedia pangan di Kabupaten Garut relatif rendah, menunjukkan kurang optimalnya penempatan pola ruang pada tutupan lahan faktual. 4 Kinerja layanan/jasa ekosistem
a.Jasa ekosistem paling dominan di Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Halimun, G.Salak, dan G. Sawal, antara lain penyerbukan alami, pendukung produksi primer, pengaturan kualitas udara, estetika, dan penyedia serat.
b.Jasa ekosistem paling dominan di Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Ujung Kulon Cikepuh Leuweung Sancang, antara lain pengaturan kualitas udara, penyediaan serat, penyediaan pangan, pemurnian air, dan penyedia sumber daya genetik. 5 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
a.Kabupaten Garut memiliki potensi jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi (nilai indeks 0,3 – 1,0) yang ditandai dengan warna hijau tua ini tersebar hampir di semua wilayah Ekoregion Pegunungan Vulkanik Gunung Halimun Gunung Salak Gunung Sawal.
b.Di Kabupaten Garut, petak-petak ekosistem pendukung keanekaragaman hayati berukuran besar, tersebar dan dengan shape index yang rendah, yang berarti memberikan ancaman keterpaparan pada satwa di dalam petak ekosistem tersebut. 6 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
a.Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana. Potensi bencana yang dapat terjadi yaitu Gerakan Tanah Rendah hingga Tinggi, Gunung Api Bahaya, Gunung Api Terlarang, Tsunami Menengah hingga Tsunami Tinggi.
b.Berdasarkan data dari BNPB, Kabupaten Garut memiliki kapasitas adaptasi yang sedang cenderung tinggi. Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, Tahun 2019 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 14 Gambaran Kondisi Daerah
h.Kondisi Wilayah Rawan Bencana Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karateristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara komplek Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk. Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, maka Tingkat Ancaman dari setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Garut adalah : • Tanah Longsor memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman tinggi dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi; • Banjir memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi; • Letusan Gunung Api dan Gempa Bumi memiliki Tingkat Ancaman SEDANG dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi; • Tsunami memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar sedang; • Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, dan Epidemi memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar rendah. Pada tahun 2016 jumlah kasus kejadian bencana berupa tanah longsor mencapai sebanyak 78 buah kasus, meningkat dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 26 kasus, demikian halnya dengan jenis angin puting beliung pada BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 15 tahun 2016 sebanyak 14 kasus menurun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 28 kasus. Bencana banjir yang tercatat pada tahun 2016 sebanyak 32 kasus mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebanyak 7 kasus. Sumber : RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 Gambar 2.8. Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut
i.Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daya Dukung Lingkungan Hidup atau kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, serta Daya Tampung Lingkungan Hidup atau kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, disajikan berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, terhadap variabel Pangan dan air untuk mengkuantifikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Garut. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 16 Gambaran Kondisi Daerah 1) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan Daya dukung pangan merupakan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu. Semakin besar persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, semakin besar pula daya dukung pangan di wilayah tersebut. Hasil analisis tingkat kebutuhan energi pangan tertinggi (diwakili oleh warna merah) tersebar di perbatasan Balubur Limbangan, Selaawi, Cibiuk, Cibatu, dan Leuwigoong, sebagian wilayah Leles dan Kadungora, perbatasan Sukawening, Karangtengah, Wanaraja, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Garut Kota, Bayongbong, Samarang, Pasirwangi, Sukaresmi, serta daerah Cilawu dan Pameungpeuk. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.9. Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Garut Sementara itu, ketersediaan energi pangan di Kabupaten Garut menunjukkan nilai paling tinggi (diwakili oleh warna merah) tersebar di sepanjang perbatasan Kecamatan Sukawening, Karangtengah, Wanaraja, Karangpawitan, Banyuresmi, Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Bayongbong, Samarang, serta Pasirwangi. Sedangkan ketersediaan terkecil terdapat di beberapa wilayah Tarogong Kaler serta wilayah Garut bagian selatan meliputi sebagian Talegong, Cisewu, Caringin, BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 17 Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Peundeuy, Cihurip, Peundeuy, Singajaya, Banjarwangi, Cikajang, perbatasan Pamulihan dan Cisurupan. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.10. Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Garut Analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan, menunjukkan beberapa daerah memiliki nilai selisih negatif (minus) yang berarti memiliki defisit bahan pangan, yaitu di sebagian besar wilayah Selatan Garut meliputi Kecamatan Talegong, Cisewu, Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Peundeuy, Cihurip, Singajaya, Banjarwangi, Cikajang, dan Pamulihan. Selain itu nilai selisih negatif juga dijumpai pada beberapa wilayah bagian tengah Cisurupan, bagian utara Cigedug, bagian tengah Bayongbong, bagian barat Pasirwangi, timur laut Cilawu, bagian selatan Garut Kota, Karangpawitan bagian tengah, tenggara Leles dan Sukawening, serta sebagian Malangbong. Wilayah-wilayah yang memiliki ketersediaan energi pangan paling tinggi ternyata memiliki selisih ketersediaan yang tinggi, dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan pangan juga sangatlah tinggi. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 18 Gambaran Kondisi Daerah Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.11. Peta Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Garut Hasil analisis ambang batas melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan, menunjukkan beberapa daerah memiliki ambang batas tertinggi untuk bahan pangan terdapat di sepanjang perbatasan Kecamatan Sukawening, Wanaraja, Sucinaraja, Karangpawitan, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Garut Kota, Bayongbong, Cilawu, dan Samarang. Sementara ambang terkecil atau 0 (nol) dijumpai sebagian besar di wilayah Garut bagian selatan meliputi Talegong, selatan Cisewu, utara Caringin, Bungbulang, utara Mekarmukti, barat Pamulihan, sebagian Pakenjeng, Cikelet, utara Pameungpeuk, sebagian Cisompet, Cibalong, Peundeuy, Cihurip, Singajaya, Banjarwangi, Cikajang, dan Cisurupan. Nilai ambang terkecil juga ditemukan di beberapa wilayah lain seperti sebagian kecil Tarogong Kaler, Leles, Leuwigoong dan Malangbong. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 19 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.12. Peta Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Pangan Hasil analisis status daya dukung DDLH pangan melalui perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kabupaten Garut masih belum melampaui ambang batas DDLH pangan. Nilai selisih negatif hanya terdapat pada sebagian kecil Kecamatan Cikajang, Leles, dan Kadungora. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.13. Peta Status DDLH Pangan Terhadap Ambang Batas BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 20 Gambaran Kondisi Daerah 2) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Idealnya, nilai demand kebutuhan air di wilayah tidak melebihi kemampuan supply dari Potensi air. Jika nilai demand lebih besar dari supply, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian. Dari hasil KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, pola spasial kebutuhan air menunjukkan bahwa kebutuhan paling besar tersebar di perbatasan Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Cibiuk, Kadungora, Leles, Cibatu, Sukawening, Karangtengah, Wanaraja, Karangpawitan, Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Samarang, Pasirwangi,dan Sukaresmi. Selain itu kebutuhan air paling besar dapat pula ditemui di utara Kecamatan Bayongbong dan Cisurupan, tenggara Banjarwangi, Selatan Cihurip dan Cikelet, bagian tengah Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang, Cisewu, dan Talegong. Secara umum, nilai kebutuhan lahan di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Garut lebih besar dibandingkan nilai kebutuhan domestiknya. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.14. Peta Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Garut BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 21 Pola spasial ketersediaan air menyajikan informasi ketersediaan air yang lebih tinggi ditemukan pada sebagian dan kebutuhan paling besar tersebar di perbatasan Kecamatan Sukawening, Karangtengah, Wanaraja, Karangpawitan, Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Samarang, Pasirwangi,dan Sukaresmi. Ketersediaan air yang relatif cukup tinggi juga ditemukan pada perbatasan Kecamatan Balubur Limbangan dan Selaawi. Sementara itu, ada sebagian besar wilayah di selatan Garut meliputi Kecamatan Talegong, Cisewu, Caringin, Mekarmukti, Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Peundeuy, Singajaya, Banjarwangi, Cihurip, dan Cikajang dengan ketersediaan air relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.15. Peta Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Garut Dari nilai selisih ketersediaan air yang negatif, beberapa wilayah mengalami defisit dalam ketersediaan air. Wilayah ketersediaan dengan kebutuhan air bersih paling kecil berada di sebagian wilayah Kecamatan Balubur Limbangan, Kadungora, Leles, Leuwigoong, Cibatu, Sukawening, Karangpawitan, Cilawu, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Samarang, Pasirwangi, Bayongbong, Sukaresmi, Talegong, Bungbulang, Cisompet, Cihurip, dan Singajaya. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 22 Gambaran Kondisi Daerah Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.16. Peta Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Garut Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki ambang batas tinggi untuk daya dukung air di dominasi oleh daerah Garut bagian selatan antara lain sebelah selatan Kecamatan Talegong, Tenggara Cisewu, sebagian besar Bungbulang, Cikelet, Pakenjeng, Cisompet, Cihurip, Banjarwangi, dan Cibalong. Ambang batas tinggi ditemukan pula pada bagian timur yang memanjang mulai dari Samarang, Pasirwangi, Sukaresmi, dan Cisurupan, utara Leles, tenggara Kadungora, Leuwigoong, sebelah barat Cibatu, sebagian kecil Cilawu dan Malangbong. Sementara daerah yang memiliki nilai ambang batas terendah tersebar di seluruh Kabupaten Garut. Daerah-daerah dengan nilai ambang batas yang rendah merupakan daerah yang rentan terhadap kelangkaan air di masa mendatang, khususnya jika terdapat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang siginifikan serta adanya dampak perubahan iklim. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 23 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambar 2.17. Peta Status DDLH Air di Kabupaten Garut 2.1.2. Aspek Demografi Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2018 berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2010 Badan Pusat Statistik, diproyeksikan mencapai 2.606.399 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.311.815 jiwa dan perempuan sebanyak 1.294.584 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan 80.213 jiwa atau 3,18% dari tahun 2014 sebanyak 2.526.186 jiwa. Dengan luas wilayah 3.074,07 km2, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar 848 jiwa/ km2, meningkat 26 jiwa/km2 dibandingkan tahun 2014 sebesar 822 jiwa/ km2. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2014–2018 INDIKATOR Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1. 1.Jumlah Penduduk (Jiwa) 2.526.186 2.548.723 2.569.505 2.588.839 2.606.399 - Laki-Laki (Jiwa) 1.274.098 1.284.817 1.294.616 1.303.638 1.311.815 - Perempuan (Jiwa) 1.252.088 1.263.906 1.274.889 1.285.201 1.294.584
2. 2.Sex Ratio (%) 101,76 101,65 101,55 101,43 101,33 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 24 Gambaran Kondisi Daerah INDIKATOR Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
3. 3.Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,95 0,89 0,82 0,75 0,68
4. 4.Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 822 829 836 842 848
5. 5.Jumlah Rumah Tangga (KK) 635.362 638.512 643.719 648.562 652.961
6. 6.Rasio Ketergantungan Umur 59,11 58,7 58,32 57,83 57,75 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (Sex ratio) menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 101,33 yang berarti ada sekitar 101 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2014 sebesar 101,76. Berdasarkan proyeksi data Sensus Penduduk 2010, maka penduduk terbanyak menurut kecamatah tahun 2018 berada di kecamatan Tarogong Kidul, Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota dan Cilawu. Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SP 2010 BPS Tahun 2014–2018 No Kecamatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 Cisewu 33.689 33.744 33.770 33.725 33.703 2 Caringin 31.060 31.422 31.706 32.018 32.303 3 Talegong 31.594 31.650 31.628 31.636 31.570 4 Bungbulang 61.974 62.251 62.523 62.704 62.834 5 Mekarmukti 16.566 16.729 16.826 16.962 17.083 6 Pamulihan 18.188 18.250 18.296 18.330 18.349 7 Pakenjeng 69.281 69.911 70.529 71.050 71.561 8 Cikelet 43.894 44.463 44.944 45.444 45.906 9 Pameungpeuk 41.147 41.392 41.650 41.878 42.074 10 Cibalong 42.869 43.242 43.527 43.831 44.051 11 Cisompet 51.035 51.072 51.066 51.027 50.948 12 Peundeuy 22.872 22.927 22.962 22.982 23.033 13 Singajaya 47.650 47.850 48.057 48.231 48.367 14 Cihurip 18.536 18.629 18.757 18.823 18.922 15 Cikajang 83.855 85.055 86.182 87.250 88.249 16 Banjarwangi 58.397 58.806 59.161 59.526 59.793 17 Cilawu 104.673 105.427 106.089 106.678 107.180 18 Bayongbong 98.849 100.001 101.115 102.159 103.171 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 25 No Kecamatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 19 Cigedug 40.269 40.724 41.193 41.586 41.993 20 Cisurupan 100.686 101.911 103.048 104.163 105.194 21 Sukaresmi 39.758 40.295 40.797 41.320 41.761 22 Samarang 74.865 75.471 76.060 76.597 77.071 23 Pasirwangi 64.804 65.437 65.963 66.492 66.967 24 Tarogong Kidul 120.859 123.678 126.503 129.303 132.057 25 Tarogong Kaler 91.542 93.005 94.387 95.708 97.001 26 Garut Kota 130.016 130.321 130.514 130.669 130.672 27 Karangpawitan 124.901 126.549 128.137 129.637 131.032 28 Wanaraja 46.514 46.800 47.092 47.304 47.525 29 Sucinaraja 26.579 26.690 26.779 26.800 26.849 30 Pangatikan 40.317 40.709 41.015 41.343 41.588 31 Sukawening 51.496 51.540 51.540 51.556 51.484 32 Karangtengah 16.604 16.591 16.563 16.524 16.473 33 Banyuresmi 88.746 89.773 90.772 91.708 92.569 34 Leles 79.927 80.662 81.327 81.936 82.526 35 Leuwigoong 41.920 41.856 41.807 41.731 41.574 36 Cibatu 69.845 70.164 70.420 70.676 70.828 37 Kersamanah 36.709 36.960 37.178 37.372 37.535 38 Cibiuk 31.333 31.546 31.781 31.945 32.131 39 Kadungora 90.272 91.059 91.766 92.410 93.028 40 Blubur Limbangan 78.872 79.325 79.707 80.035 80.348 41 Selaawi 38.132 38.266 38.365 38.440 38.485 42 Malangbong 125.091 126.570 128.003 129.330 130.611 Jumlah Penduduk 2.526.186 2.548.723 2.569.505 2.588.839 2.606.399 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD Secara umum karakter kependudukan selama periode Tahun 2014-2018 memiliki pola semakin tua umur penduduk (kelompok umur penduduk), rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Rasio Ketergantungan Umur (Dependency Ratio) mengalami penurunan dari sebesar 59,11 % pada tahun 2014 menjadi 57,75% pada tahun 2018. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2018 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 26 Gambaran Kondisi Daerah Gambar 2.18. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-lak semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Komposisi penduduk menurut kelompok umur selama kurun 10 tahun pada periode 2008- 2018 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 27 Gambar 2.19. Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2008-2018 Sementara itu, gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 2.235.470 jiwa atau meningkat 157.490 jiwa atau 7,57% dari tahun 2014 sebanyak 2.077.980 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk selama periode 2014-2018 secara rata-rata mencapai 1,84% per tahunnya, dengan LPP tertinggi pada tahun 2015 sebesar 2,26%. Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2014–2018 INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
7. 1.Jumlah Penduduk (Jiwa) 2.077.980 2.124.893 2.170.349 2.211.297 2.235.470 - Laki-Laki (Jiwa) 1.058.652 1.082.792 1.106.257 1.127.433 1.139.923 - Perempuan (Jiwa) 1.019.328 1.042.101 1.064.092 1.083.864 1.095.547
8. 2.Sex Ratio (%) 103,86 103,90 103,96 104,02 104,05
9. 3.Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,26 2,14 1,89 1,09
10. 4.Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 675,97 691,23 706,02 719,34 727,20
11. 5.Jumlah Rumah Tangga (KK) 491.076 529.370 580.193 622.970 682.845 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 28 Gambaran Kondisi Daerah Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2014–2018 No Kecamatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 Garut Kota 109.225 111.390 113.449 115.340 116.432 2 Karangpawitan 107.862 110.406 112.839 115.080 116.564 3 Wanaraja 38.999 39.832 40.654 41.409 41.832 4 Tarogong Kaler 78.780 80.485 82.166 83.701 84.664 5 Tarogong Kidul 95.580 97.585 99.554 101.346 102.453 6 Banyuresmi 73.569 75.302 76.971 78.440 79.376 7 Samarang 59.034 60.525 61.945 63.291 64.084 8 Pasirwangi 47.130 48.389 49.699 50.805 51.493 9 Leles 66.387 67.939 69.345 70.463 71.186 10 Kadungora 79.972 81.577 83.161 84.597 85.377 11 Leuwigoong 38.804 39.685 40.492 41.246 41.729 12 Cibatu 63.216 64.417 65.654 66.817 67.496 13 Kersamanah 32.722 33.521 34.296 34.989 35.450 14 Malangbong 98.934 101.534 104.129 106.335 107.687 15 Sukawening 46.856 47.889 48.924 49.830 50.417 16 Karangtengah 15.293 15.629 15.955 16.263 16.440 17 Bayongbong 82.598 84.567 86.558 88.269 89.129 18 Cigedug 33.271 34.148 34.957 35.695 36.017 19 Cilawu 91.400 93.246 95.000 96.650 97.551 20 Cisurupan 73.363 75.329 77.180 78.834 79.702 21 Sukaresmi 29.938 30.732 31.539 32.260 32.670 22 Cikajang 68.136 69.701 71.201 72.487 73.137 23 Banjarwangi 38.181 39.220 40.223 41.131 41.614 24 Singajaya 36.677 37.452 38.202 38.859 39.214 25 Cihurip 15.280 15.569 15.881 16.151 16.328 26 Peundeuy 18.198 18.656 19.084 19.518 19.753 27 Pameungpeuk 36.088 36.808 37.513 38.234 38.740 28 Cisompet 42.982 43.885 44.770 45.578 46.036 29 Cibalong 36.079 36.875 37.624 38.410 38.857 30 Cikelet 35.875 36.631 37.403 38.131 38.568 31 Bungbulang 43.994 45.029 45.986 46.800 47.281 32 Mekarmukti 14.300 14.612 14.939 15.226 15.429 33 Pakenjeng 49.759 51.091 52.366 53.506 54.125 34 Pamulihan 15.980 16.318 16.621 16.897 17.086 35 Cisewu 28.829 29.294 29.799 30.263 30.551 36 Caringin 24.480 24.963 25.413 25.751 25.979 37 Talegong 24.597 25.048 25.469 25.876 26.101 38 Bl. Limbangan 61.903 63.268 64.537 65.614 66.286 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 29 No Kecamatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 39 Selaawi 36.220 36.954 37.648 38.249 38.574 40 Cibiuk 28.512 29.153 29.726 30.298 30.583 41 Pangatikan 34.612 35.380 36.107 36.817 37.307 42 Sucinaraja 24.365 24.859 25.370 25.841 26.172 Jumlah 2.077.980 2.124.893 2.170.349 2.211.297 2.235.470 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, maka penduduk terbanyak menurut kecamatah tahun 2018 berada di kecamatan Karangpawitan, Garut Kota, Malangbong, Tarogong Kidul, dan Cilawu. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada bagian ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga. 2.2.1. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara makro besaran PDRB Kabupaten Garut pada tahun 2018 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,005 trilyun atau 10,43% dari Rp. 48,004 trilyun pada tahun 2017 menjadi Rp. 53,009 trilyun pada tahun 2018. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Gambaran Kondisi Daerah II - 30 Tabel 2.8. PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah) KATEGORI 2014 2015* 2016* 2017* 2018**

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14.504.538,16 15.833.975,54 17.267.206,69 18.183.198,90 19.981.658,40
2.Pertambangan dan Penggalian 929.397,14 719.167,01 728.771,18 737.963,70 767.637,30
3.Industri Pengolahan 2.723.905,023.088.740,00 3.432.390,603.730.747,80 4.230.632,90
4.Pengadaan Listrik dan Gas 17.844,04 22.001,51 26.479,66 31.328,20 33.187,90
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 16.908,52 18.457,92 21.128,11 24.839,20 28.310,60
6.Konstruksi 2.157.687,58 2.398.963,25 2.630.860,85 2.891.903,30 3.241.304,50
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7.569.557,838.168.466,90 8.777.321,40 9.470.285,70 10.349.867,90
8.Transportasi dan Pergudangan 1.294.335,85 1.578.799,53 1.767.699,10 1.920.021,50 2.060.993,00
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.219.424,30 1.327.358,67 1.482.676,45 1.672.084,20 1.900.374,20
10.Informasi dan Komunikasi 708.271,15 807.730,37 913.063,06 1.038.947,30 1.141.483,70
11.Jasa Keuangan dan Asuransi 1.007.840,66 1.146.515,16 1.309.890,22 1.442.743,30 1.593.347,20
12.Real Estate 607.887,45 661.148,05 715.597,20 792.835,50 883.706,10
13.Jasa Perusahaan 176.781,83 198.392,32 219.690,19 243.183,70 275.634,50
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.399.802,77 1.524.683,04 1.609.520,89 1.669.775,50 1.793.970,10
15.Jasa Pendidikan 1.518.429,05 1.767.657,35 1.946.235,10 2.265.951,40 2.628.808,60
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 214.854,94 263.042,26 300.510,10 347.409,90 383.729,40
17.Jasa lainnya 1.017.077,94 1.139.908,56 1.303.401,20 1.540.865,40 1.714.462,00 PDRB adh berlaku 37.084.544,2240.665.007,41 44.452.442,0048.004.084,50 53.009.108,30 Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD. Gambaran Kondisi Daerah II - 31 Selama periode 2014-2018, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Garut. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Garut digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian. Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.20. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2018 Pada tahun 2018, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangan nilai tambah terbesar yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 19,98 triliun, atau dengan share 37,69% terhadap perekonomian. Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut dapat dapat dipahami, karena kategori pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana, merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan kategori ini dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat dibandingkan dengan kategori lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh kategori pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Kendati 37,69 1,45 7,98 0,06 0,05 6,11 19,52 3,89 3,58 2,15 3,01 1,67 0,52 3,38 4,96 0,72 3,23 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 Persentase PDRB ADHB Kabupaten Garut Tahun 2018 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 32 Gambaran Kondisi Daerah demikian, kategori pertanian merupakan kategori yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, kategori pertanian merupakan penyanggah perekonomian di Indonesia pada umumnya. Apabila ditelaah lebih dalam, kontribusi nilai tambah di kategori pertanian cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2014-2018, dimana semula sebesar 39,11% ditahun 2014, menurun menjadi 37,88% pada tahun 2017 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 37,69% di tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selain penciptaan nilai tambah di kategori lain yang lebih cepat, terutama pada kategori industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Selain pertanian, kategori yang juga cukup dominan di Kabupaten Garut adalah perdagangan, Industri Pengolahan. Di sepanjang tahun 2018, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp 10,349 Triliun, atau mengalami peningkatan Rp.897 miliar dari tahun sebelumnya, dengan share 19,52% terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan belum mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2014 – 2018. Di sepanjang tahun 2018, kategori kategori Industri Pengolahan mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp.4,230 Triliun, atau mengalami peningkatan Rp.499 miliar dari tahun sebelumnya, dengan share 7,98 % terhadap perekonomian. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turut mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Pada dasarnya, kategori industri pengolahan di Kabupaten Garut memiliki potensi yang cukup BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 33 besar untuk dikembangkan lebih jauh diantaranya pada sektor pariwisata yang sampai akhir ini berkembang cukup pesat ditunjukkan dari perkembangan peningkatan jumlah kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya, dan juga meningkatnya minat investasi daerah di Kabupaten Garut khususnya pada sektor industri. Apabila kategori-kategori perekonomian dikelompokkan menjadi tiga kelompok (primer, sekunder dan tersier), maka akan terlihat adanya fenomena umum, yakni pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Garut selama periode 2014-2018 dari primer ke arah sekunder dan tersier yang menggambarkan semakin modernnya perekonomian di Kabupaten Garut. Kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonomi makro, yang diungkapkan oleh A.G.B. Fisher, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk di suatu wilayah, maka perekonomian akan bergeser dari primer ke arah sekunder dan tersier. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di sepanjang tahun 2018, kelompok kategori primer memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian di Kabupaten Garut, yakni sebesar 39,14%. Kendati demikian, apabila ditinjau perkembangan kontribusi kelompok kategori ini menunjukkan tendensi yang menurun selama periode 2014-2018, yaitu dari semula 41,62% pada tahun
2014.Sementara itu, tampak perkembangan peranan kategori tersier cukup berfluktuasi. Secara umum di sepanjang periode 2014-2018 kategori ini mengalami peningkatan peranan yang sangat signifikan, dimana semula sebesar 45,12 % meningkat 1,52% menjadi sebesar 46,65 %. Selanjutnya seperti kelompok kategori tersier, kelompok kategori penyumbang terendah yaitu kategori sekunder, tampak mengalami peningkatan kontribusi yang konsisten disepanjang periode 2014-2018. Sampai dengan tahun 2018, kontribusi kelompok kategori ini mengalami peningkatan 0,95 % dibanding tahun 2014, yakni sebesar 13,26 % di tahun 2014 menjadi sebesar 14,21 % di tahun 2018. Struktur ekonomi Kabupaten Garut, selama periode 2014-2018, tampak tidak berubah secara signifikan, namun pergeseran dari kelompok kategori primer ke arah sekunder dan tersier tetap terjadi walaupun relatif kecil jika BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 34 Gambaran Kondisi Daerah dibandingkan dengan pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Jawa Barat pada umumnya. Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Garut pada tahun 2018 meningkat Rp. 1,75 trilyun atau 4,96 % dari sebesar Rp. 35,46 trilyun pada tahun 2017 menjadi Rp. 37,22 trilyun pada tahun 2018. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif. Gambaran Kondisi Daerah II - 35 Tabel 2.9. PDRB adh Konstan Tahun 2010 Kabupaten Garut Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah) KATEGORI 2014*) 2015*) 2016*) 2017*) 2018**)

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11.161.548,24 11.197.706,63 11.705.834,60 11.977.731,10 12.241.773,50
2.Pertambangan dan Penggalian 853.577,97 869.927,68 870.461,90 850.791,70 816.357,90
3.Industri Pengolahan 2.294.637,752.475.801,40 2.655.404,702.820.544,60 3.105.981,20
4.Pengadaan Listrik dan Gas 19.305,65 19.954,29 21.130,60 21.671,90 22.527,80
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14.852,22 15.767,11 16.720,40 17.909,90 18.838,70
6.Konstruksi 1.843.072,321.966.007,20 2.107.164,42 2.258.649,50 2.429.177,10
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.524.503,256.810.509,70 7.183.458,71 7.530.250,30 7.930.489,20
8.Transportasi dan Pergudangan 1.088.865,301.193.942,20 1.297.777,00 1.367.291,80 1.439.961,90
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.029.765,081.117.525,40 1.202.357,50 1.305.833,00 1.423.830,50
10.Informasi dan Komunikasi 733.784,53 837.335,35 945.017,70 1.056.812,10 1.158.794,90
11.Jasa Keuangan dan Asuransi 815.703,55879.801,50 960.172,10 1.000.229,30 1.052.733,50
12.Real Estate 535.114,01564.171,70 599.600,62 654.825,80 719.587,90
13.Jasa Perusahaan 155.150,13 168.583,26 183.434,28 199.659,30 222.746,50
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.047.869,58 1.102.599,31 1.129.284,21 1.131.394,00 1.156.083,00
15.Jasa Pendidikan 1.288.697,481.448.370,10 1.556.705,00 1.720.021,20 1.821.502,10
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 194.673,45 224.581,57 247.388,44 277.647,10 299.719,70
17.Jasa lainnya 940.510,50 1.026.474,20 1.121.627,22 1.273.649,40 1.364.078,30 PDRB adh konstan 30.541.631,0331.919.058,60 33.803.539,4035.464.912,00 37.224.183,70 Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II - 36 Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96% mengalami peningkatan 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya 4,91%. Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD Gambar 2. 21. Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2018 Kinerja perekonomian Kabupaten Garut selama periode 2011-2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setelah mengalami kenaikan pada tahun 2016 yang dapat tumbuh 5,90% diatas rata-rata Jawa Barat (5,66%) dan nasional (5,03%) untuk pertama kalinya, tetapi kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun 2017 sebesar 4,91%, dan pada tahun 2018 Laju Pertumbuhan Ekonomi kembali meningkat 4,96%, meskipun masih dibawah Jawa Barat sebesar 5,64% dan Nasional sebesar 5,17 %. 4,95 4,07 4,76 4,82 4,51 5,90 4,91 4,96 6,5 6,5 6,33 5,09 5,05 5,66 5,35 5,64 6,17 6,03 5,56 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** LPE (%) Garut Jawa Barat Nasional BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 37 Gambar 2.22. LPE Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2018 Perkembangan yang cukup positif dari pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Garut tersebut tidak lepas dari performa ekonomi yang baik pada kategori yang merupakan sumber pertumbuhan paling dominan di wilayah ini, yaitu kategori pertanian yang masih mampu tumbuh 2,20% pada tahun 2018. Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun 2014–2018 KATEGORI 2014 2015* 2016* 2017* 2018**

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,87 0,32 4,54 2,32 2,20
2.Pertambangan dan Penggalian 1,21 1,92 0,06 (2,26) (4,05)
3.Industri Pengolahan 6,36 7,90 7,25 6,22 10,12
4.Pengadaan Listrik dan Gas 6,95 3,36 5,90 2,56 3,95
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,01 6,16 6,05 7,11 5,19
6.Konstruksi 5,86 6,67 7,18 7,19 7,55
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,15 4,38 5,48 4,83 5,32
8.Transportasi dan Pergudangan 8,09 9,65 8,70 5,36 5,31
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,16 8,52 7,59 8,61 9,04 2,2 -4,05 10,12 3,95 5,19 7,55 5,32 5,31 9,04 9,65 5,25 9,89 11,56 2,18 5,9 7,95 7,1 4,96 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.Pertambangan dan Penggalian
3.Industri Pengolahan
4.Pengadaan Listrik dan Gas
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur…
6.Konstruksi
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan…
8.Transportasi dan Pergudangan
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10.Informasi dan Komunikasi
11.Jasa Keuangan dan Asuransi
12.Real Estate
13.Jasa Perusahaan
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan…
15.Jasa Pendidikan
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17.Jasa lainnya LPE KAB GARUT BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 38 Gambaran Kondisi Daerah KATEGORI 2014 2015* 2016* 2017* 2018**
10.Informasi dan Komunikasi 15,09 14,11 12,86 11,83 9,65
11.Jasa Keuangan dan Asuransi 8,31 7,86 9,14 4,17 5,25
12.Real Estate 7,67 5,43 6,28 9,21 9,89
13.Jasa Perusahaan 5,11 8,66 8,81 8,85 11,56
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,83 5,22 2,42 0,19 2,18
15.Jasa Pendidikan 12,23 12,39 7,48 10,49 5,90
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,58 15,36 10,16 12,23 7,95
17.Jasa lainnya 8,25 9,14 9,27 13,55 7,10 LPE 4,82 4,51 5,90 4,91 4,96 Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan diatas rata-rata (LPE Garut yang merupakan Base Line) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Pada umumnya, kategori ekonomi menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2018 atau tumbuh di atas rata-rata meliputi 13 kategori yaitu industri pengolahan (10,12%); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,19%); konstruksi (7,55%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,32%); transportasi dan pergudangan (5,31%); penyediaan akomodasi dan makan minum (9,04%); informasi dan komunikasi (9,65%); jasa keuangan dan asuransi (5,25%); real estate (9,89%); jasa perusahaan (11,56%); jasa pendidikan (5,90%); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,95%); dan jasa lainnya (7,10%). Sedangkan empat kategori lainnya tumbuh dibawah rata-rata, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan (2,20%); pertambangan dan penggalian (-4,05%); pengadaan listrik dan gas (3,95%); serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (2,18%). Kategori Jasa Perusahaan pada tahun 2018 menunjukkan kinerja paling tinggi, mampu tumbuh sebesar 11,56% dibandingkan kategori-kategori lainnya. Secara umum pada periode 2014-2018 kategori konstruksi di Kabupaten Garut memiliki kinerja yang baik, atau konsisten tumbuh di atas beberapa kategori lainnya, dimana mampu tumbuh 7,55%. Kategori konstruksi merupakan salah satu kategori yang sangat penting dalam mendukung BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 39 peningkatan kinerja perekonomian secara umum. Kategori ini juga merupakan salah satu barometer kemajuan suatu wilayah. Semakin tinggi output kategori konstruksi yang telah tertanam di suatu wilayah, akan memiliki kecenderungan semakin maju wilayah tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah penduduk, daya beli masyarakat dan volume kegiatan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perumahan dan jenis konstruksi lainnya. 2.2.2. Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pada tahun 2018, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 2,3%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 1,58%, dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 3,88%. Kondisi inflasi pada tahun 2018 tersebut di bawah inflasi di Jawa Barat sebesar 3,54%, dan juga inflasi secara Nasional sebesar 3,13%. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 40 Gambaran Kondisi Daerah Gambar 2.23. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008-2018 2.2.3. PDRB Perkapita Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Pada tahun 2018 pendapatan per kapita mengalami peningkatan sebesar 9,68% atau dari semula Rp. 18.542.708,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 20.338.063,- pada tahun 2018. Peningkatan ini dapat di katakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 2,3% yang terjadi 12,07 4,17 5,56 4,17 3,87 6,89 8,09 3,53 2,75 3,88 2,3 11,11 2,02 6,62 3,1 3,86 9,15 7,6 2,73 2,75 3,63 3,54 11,06 2,78 6,96 3,79 4,3 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kab. Garut Jawa Barat Nasional BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 41 sepanjang tahun 2018. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun. Tabel 2.11. PDRB Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2018 Tahun PDRB Per Kapita (Rp) Jumlah Penduduk Laju PDRB Per Kapita (%) Berlaku Konstan adh Berlaku adh Konstan 2011 11.470.816 10.907.004 2.450.430 9,11 3,75 2012 12.258.003 11.228.930 2.477.114 6,86 2,95 2013 13.462.027 11.644.168 2.502.410 9,82 3,70 2014 14.680.053 12.090.017 2.526.186 9,05 3,83 2015*15.955.05212.523.549 2.548.7238,69 3,59 2016* 17.300.002 13.155.662 2.569.5058,43 5,05 2017*18.542.70813.699.157 2.588.8397,184,13 2018** 20.338.063 14.281.844 2.606.399 9,68 4,25 Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD. Pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun pendapatan per kapita pada periode 2011-2018 meningkat relatif tinggi yang berkisar antara 6,86% sampai 9,82%, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama hanya mengalami peningkatan berkisar 2,95% sampai 5,05% yang tercermin dari peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan sehingga mengkoreksi peningkatan daya beli yang BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 42 Gambaran Kondisi Daerah diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat secara makro di sepanjang periode 2011-2018 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,05%, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2012 yang hanya meningkat 2,95%. 2.2.4. Indeks Gini Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Berdasarkan Data Susenas 2017, mencatat gini rasio Kabupaten Garut berada pada level menengah dengan besaran 0,369 meningkat dari tahun 2016 sebesar 0,35 yang dikategorikan kedalam kelompok ketimpangan “ringan” karena berada pada angka di bawah 0,4, serta masih dibawah angka Jawa Barat dan Nasional yang mencapai 0,39 lebih. Namun demikian selama periode Tahun 2008-2017 cenderung meningkat, dan pada tahun 2017 berada pada peringkat ke-16 meningkat dibanding tahun 2016 pada peringkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 43 Gambar 2.24. Indeks Gini Kabupaten Garut Tahun 2008-2017 Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat cenderung merata di level menengah bawah. Kondisi tersebut juga didukung oleh data hasil PPLS, dimana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong miskin namun masih berada sedikit di atas garis kemiskinan (penduduk mendekati miskin dan rentan miskin). Dengan demikian intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (redistribution with growth). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal (agroindustri) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian di Kabupaten Garut. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus pengembangan UKM, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat di wilayah Garut bagian Selatan yang masih banyak terjebak oleh lingkaran setan kemiskinan karena minimnya investasi diwilayah tersebut. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 44 Gambaran Kondisi Daerah Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor. 2.2.5. Penduduk Miskin Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Dari hasil pendataan Susenas tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sekitar 49,93 ribu jiwa dari 291,24 ribu jiwa (11,27 %) pada tahun 2017 menjadi sebanyak 241,31 ribu jiwa (9,27 %) pada tahun 2018, atau turun sebesar 2 %. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2018 tersebut dibanding kabupaten dan kota di Jawa Barat berada pada peringkat ke-5. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,77 persen dari Rp.267.252,- per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 282.683,- per kapita per bulan pada tahun 2018. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2014-2018, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2018 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 45 sebesar 20,46%. Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2014-2018. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2018 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan. Gambar 2.25. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Garut Tahun 2010-2018 Ringkasan situasi kemiskinan di Kabupaten Garut pada tabel berikut : Tabel 2.12. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan) 234.661 241.068 256.770 267.252 282.683 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 315,6 325,67 298,52 291,24 241,31 Persentase Penduduk Miskin (Persen) 12,47 12,81 11,64 11,27 9,27 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,77 2,07 1,79 1,72 1,49 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,38 0,54 0,39 0,43 0,37 Sumber: BPS Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias mengurangi 335,60 330,90 315,80 320,90 315,60 325,67 298,52 291,24 241,31 13,94 13,47 12,7 12,79 12,47 12,81 11,64 11,27 9,27 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Persen (%)Ribu Jiwa Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Presentase Penduduk Miskin (persen) BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 46 Gambaran Kondisi Daerah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,72 menjadi 1,49 atau turun sebesar 0,23 poin, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,43 menjadi 0,37 atau turun sebesar 0,06 poin, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga menyempit. Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, posisi pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,27 persen pada tahun 2018 ini, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 7,45%, namun sudah dibawah Nasional sebesar 9,82%. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Gambar 2.26. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut – Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2018 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 47 Ditinjau dari tingkat penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 3,2% dari tahun 2014 sebesar 12,47% pada tahun 2014 menjadi 9,27% pada tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan tingkat penurunan persentase penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama, maka tingkat penurunan kemiskinan selama periode tersebut berada di peringkat ke-3 setelah kabupaten Cirebon sebesar 3,52%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 3,24%. Dan kondisi penurunan pada periode tersebut lebih cepat dibanding penurunan agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 1,73% maupun Nasional sebesar 1,14%. Dari sisi peringkat kabupaten dan kota di Jawa Barat, kondisi persentase penduduk miskin selama periode tahun 2014- 2018 mengalami peningkatan 3 tingkat, dari peringkat ke-21 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2018. Gambar 2.27. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Tahun 2018 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 48 Gambaran Kondisi Daerah Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019, secara umum sampai tahun 2018 telah melebihi target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Dari sisi target akhir RPJMD untuk indikator jumlah penduduk miskin telah mencapai 108,11% dari target sebanyak 265.769 jiwa, sedangkan untuk indikator persentase penduduk miskin mencapai 103,06% dari target akhir RPJMD sebesar 9,63%. Pencapaian tersebut tentu saja menjadi suatu tangtangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk dapat mempertahankannya, terutama terhadap masyarakat yang berada pada kelompok rentan miskin. Tabel 2.13. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2018 Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin (%) Target RPJMD Realisasi % capaian target tahunan % capaian target akhir RPJMD Target RPJMD Realisasi % capaian target tahunan % capaian target akhir RPJMD 2014 301.634 315.600 95,37% 83,48% 11,76 12,47 93,96% 75,85% 2015 294.093 325.670 89,26% 80,14% 11,29 12,81 86,57% 72,99% 2016 286.741 298.520 95,89% 89,14% 10,84 11,64 92,62% 82,91% 2017 279.573 291.240 95,83% 91,56% 10,42 11,27 91,84% 86,05% 2018 272.583 241.310 111,47% 108,11% 10,02 9,27 107,49% 103,06% 2019 265.769 9,63 Sumber : Target RPJMD 2014-2019 Kabupaten Garut dan data realisasi BPS Kabupaten Garut, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD Kondisi daya beli masyarakat cukup dipengaruhi harga barang-barang khususnya barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pada akhirnya.Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah Pusat terkait perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Secara mikro, pemetaan sebaran penduduk miskin menurut kecamatan dapat digambarkan melalui Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial rumah tangga sasaran hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dilakukan BPS yang digunakan sebagai data base untuk keperluan Intervensi-intervensi pemerintah yang berhubungan BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 49 dengan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Raskin, Jamkesmas, PKH dan sebagainya. Berdasarkan pendataan PBDT, rekapitulasi jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kabupaten Garut Tahun 2019 yang bersumber dari Kementerian Sosial dengan menggunakan SIK-NG sebanyak 281.587 RTS mengalami kenaikan sebesar 16.259 RTS dibandingkan PBDT 2017 yang mencapai 263.328 RTS, yang sebelumnya mengalami penurunan - 52.178 RTS atau 16,54% dari pendataan BDT 2015 sebanyak 315.506 RTS. Sebaran rumah tangga sasaran berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.14. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PBDT Tahun 2015, 2017 dan 2019 NO NAMA KECAMATAN 2015 2017 2019 1 MALANGBONG 16.966 12.290 14.056 2 CILAWU 14.627 13.361 12.969 3 CISURUPAN 12.879 11.089 12.114 4 KARANGPAWITAN 12.224 10.133 10.351 5 BAYONGBONG 11.667 7.942 10.937 6 GARUT KOTA 11.542 10.248 13.831 7 KADUNGORA 10.547 8.700 9.189 8 PAKENJENG 10.523 9.279 8.729 9 BANYURESMI 10.481 9.440 9.100 10 BLUBUR LIMBANGAN 9.976 8.899 9.203 11 CISOMPET 9.898 8.898 8.652 12 TAROGONG KALER 9.324 8.291 7.941 13 CIKAJANG 9.195 7.520 8.128 14 CIBATU 9.193 9.288 8.604 15 BANJARWANGI 9.190 7.653 8.262 16 LELES 8.964 7.311 7.620 17 TAROGONG KIDUL 8.813 7.636 7.703 18 CIBALONG 7.979 6.050 6.502 19 CIKELET 7.701 6.748 6.560 20 SINGAJAYA 7.687 6.620 6.644 21 BUNGBULANG 7.238 6.174 5.978 22 SAMARANG 7.206 6.319 6.737 23 PASIRWANGI 6.907 5.599 6.353 24 PAMEUNGPEUK 6.008 5.034 5.303 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 50 Gambaran Kondisi Daerah NO NAMA KECAMATAN 2015 2017 2019 25 SUKAWENING 5.915 5.146 5.288 26 SELAAWI 5.677 4.953 5.190 27 LEUWIGOONG 5.665 5.220 4.981 28 WANARAJA 5.366 4.126 5.141 29 PANGATIKAN 5.329 4.077 4.779 30 KERSAMANAH 5.216 4.567 4.701 31 CISEWU 4.998 4.257 3.790 32 PEUNDEUY 4.560 3.860 3.885 33 TALEGONG 4.478 3.260 4.451 34 SUKARESMI 4.457 3.378 4.128 35 CIGEDUG 4.314 3.634 3.560 36 SUCINARAJA 4.206 3.435 4.276 37 CARINGIN 3.532 2.644 3.254 38 PAMULIHAN 3.172 2.800 2.686 39 CIHURIP 3.140 2.745 2.511 40 CIBIUK 3.064 2.164 2.282 41 MEKARMUKTI 2.933 2.331 2.889 42 KARANGTENGAH 2.749 2.209 2.329 TOTAL 315.506 265.328 281.587 Sumber: Hasil Verivali data BDT 2015, 2017 dan 2019 yang dikelola dalam SIPD 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia Status Pembangunan Manusia Kabupaten Garut yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dengan metode penghitungan baru, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan dan berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “menengah”. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2014-2018 sebesar 5,13% dari sebesar 62,23 poin pada tahun 2014 menjadi 65,42 poin pada tahun 2018 atau meningkat 3,19 poin. Kondisi pencapaian IPM tersebut apabila dibandingkan dengan pencapaian kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama, menunjukkan dari sisi pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2014-2018 berada pada peringkat ke-1, lebih baik diatas pertumbuhan IPM Nasional sebesar 3,61%, dan juga. diatas pertumbuhan IPM provinsi Jawa Barat sebesar 3,63% selama periode BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 51 tahun 2014-2018. Hal inilah yang patut dibanggakan dan dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan, sehingga Kabupaten Garut mampu mengejar ketertinggalan sehingga dapat sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Gambar 2.28. IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2018 Jika ditelaah lebih jauh, selama periode 2014-2018, pertumbuhan IPM di Kabupaten Garut sangat dominan dikontribusi oleh peningkatan pada indeks daya beli sebesar 9,53%, disusul indeks pendidikan sebesar 4,97% dan indeks kesehatan tumbuh 1,07%. Tabel 2.15. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut Tahun 2014 s.d. 2018 No Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 % Pertumbuhan 2014 - 2018 1 IPM 62,23 63,21 63,64 64,52 65,42 5,13% A INDEKS PENDIDIKAN 55,04 55,16 55,41 56,85 57,78 4,97% Harapan Lama Sekolah Tahun) 11,62 11,65 11,69 11,73 11,8 1,55% Rata-Rata Lama Sekolah (th) 6,83 6,84 6,88 7,28 7,5 9,81% B INDEKS KESEHATAN 77,68 77,98 78,09 78,22 78,51 1,07% Angka Harapan Hidup (th) 70,49 70,69 70,76 70,84 71,03 0,77% C INDEKS DAYA BELI 56,36 58,69 59,58 60,39 61,74 9,53% Pengeluaran per kapita (000 Rp) 6.372 6.875 7.079 7.270 7.597 19,22% Sumber: BPS Kabupaten Garut. yang dikelola dalam SIPD 60,23 60,55 61,04 61,67 62,23 63,21 63,64 64,52 65,42 66,15 66,67 67,32 68,25 68,8 69,5 70,05 70,69 71,30 66,53 67,09 67,7 68,31 68,9 69,55 70,18 70,81 71,39 58 60 62 64 66 68 70 72 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Garut JAWA BARAT INDONESIA BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 52 Gambaran Kondisi Daerah 2.2.7. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program- program pemberantasan buta huruf. Angka Melek Huruf pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,86% meningkat dari tahun 2017 sebesar 99,48% dan mencapai 100,20% dari target tahun 2018 sebesar 99,28%, serta mencapai 99,99% dari target akhir RPMJD yaitu sebesar 99,33%. Angka Melek Huruf telah memenuhi target, hal ini disebabkan karena diperluasnya akses program belajar Paket A, B, dan C melalui program Rumah Cerdas. Menigkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan diharapkan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tabel 2.16. Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2014-2018 Tahun Angka Melek Huruf 2014 99,45 2015 99,44 2016 99,41 2017 99,48 2018 99,86 Sumber: Dinas Pendidikan yang dikelola dalam SIPD 2.2.8. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah IPM ditinjau dari dimensi pendidikan, pencapaian tahun 2018 indikator rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas mencapai 7,5 tahun atau setara dengan kelas VII, dan indikator angka harapan lama sekolah telah mencapai 11,8 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 11,8 tahun atau hampir setara dengan lulusan SMA. Selama lima tahun terakhir pada tahun 2014-2018, rata- BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 53 rata lama sekolah meningkat 0,67 tahun atau tumbuh 9,81% dari tahun 2014 sebesar 6,83 tahun dan harapan lama sekolah meningkat 0,18 tahun atau tumbuh 1,55% dari tahun 2014 sebesar 11,62 tahun. Pencapaian Rata-rata lama sekolah tahun 2018 masih terpaut 0,65 tahun dari RLS Jawa Barat yang sudah mencapai 8,15 tahun. Sedangkan Pencapaian Harapan Lama Sekolah tahun 2018 masih terpaut 0,65 tahun dari HLS Jawa Barat yang sudah mencapai 12,45 tahun Dari capaian HLS dan RLS tersebut, maka indeks pendidikan pada perspektif IPM di Kabupaten Garut tahun 2018 mencapai sebesar 57,78 poin, mengalami pertumbuhan 4,97% atau meningkat 2,73 poin dari tahun 2014 sebesar 55,04 poin. Kondisi Indeks Pendidikan Jawa Barat tahun 2018 telah mencapai 61,75 poin, sehingga capaian Kabupaten Garut masih terpaut 3,97 poin lebih rendah dan berada pada posisi 21 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah diantaranya dari sisi pendidikan formal difokuskan kepada penduduk yang saat ini sedang bersekolah, agar mereka dapat menjaga kelangsungan sekolahnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dari sisi pendidikan non- formal melalui peningkatan tingkat pendidikan melalui pelaksanaan program paket A, B dan C bagi penduduk yang saat ini sudah tidak bersekolah. Perlu diketahui bahwa Rata-rata Lama Sekolah merupakan kombinasi dari beberapa variabel pendidikan yaitu Partisipasi Sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan dan cakupan perhitungan bagi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia tersebut proses pendidikan sudah berakhir. Tabel 2.17. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 - 2018 NO INDIKATOR Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pertumbuhan 2014 - 2018 Indeks Pendidikan (Poin) 55,06 55,16 55,41 56,85 57,78 4,97% 1 Harapan Lama Sekolah Tahun) 11,62 11,65 11,69 11,73 11,8 1,55% 2 Rata-Rata Lama Sekolah (th) 6,83 6,84 6,88 7,28 7,5 9,81% Sumber: BPS Kabupaten Garut. yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 54 Gambaran Kondisi Daerah Tantangan yang masih dihadapi di bidang pendidikan diantaranya Pendidikan Formal Belum Dirasakan oleh Semua Kalangan terutama pada jenjang pendidikan menengah, hal ini dapat ditunjukkan dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat pada tahun 2018 yang baru mencapai 63,66% yang berbanding lurus dengan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA sederajat yang mencapai 86,4%. 2.2.9. Angka Usia Harapan Hidup Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat, indikator yang dipergunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), dimana pada tahun 2018 telah mencapai 71,03 tahun. Selama kurun waktu 2014 hingga 2018, walaupun relatif lambat, AHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,77% atau dengan kata lain harapan hidup meningkat 0,54 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat pada tahun 2018 yang sudah mencapai 72,66 tahun, maka AHH Garut masih terpaut 1,63 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Tabel 2.18. Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018 No Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 % Pertumbuhan 2014 - 2018 INDEKS KESEHATAN 77,68 77,98 78,09 78,22 78,51 1,07% 1 Angka Harapan Hidup (tahun) 70,49 70,69 70,76 70,84 71,03 0,77% Sumber: BPS Kabupaten Garut. yang dikelola dalam SIPD Menurut konsep hidup sehat H.L.Blum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai faktor determinan timbulnya masalah kesehatan yang terdiri dari faktor lingkungan sebesar 45% (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor perilaku kesehatan/gaya hidup sebesar 30% (life style), faktor pelayanan kesehatan sebesar 20% (jenis cakupan BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 55 dan kualitasnya) dan faktor keturunan sebesar 5% (genetik). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Dari sisi lingkungan, menunjukkan pada Tahun 2018 kondisi belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 24% rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 35,4% rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Dari sisi perilaku, praktek persalinan yang aman semakin meningkat, tetapi belum merata, yang ditunjukkan dengan data masih terdapat sekitar 10,02% persalinan ditolong tenaga nonmedis. Selain itu, belum semua penduduk dapat mengakses persalinan dengan medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah. Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Garut sangat perlu terus dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut. Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 56 Gambaran Kondisi Daerah 2.2.10. Pengeluaran Per Kapita Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi standar hidup layak, indikator yang dipergunakan yaitu indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp. 7,59 juta per kapita per tahun. Capaian ini masih tercatat relatif rendah, dimana masih terpaut cukup tinggi di bawah capaian Jawa Barat Tahun 2018 yang telah mencapai Rp.10,79 juta per kapita per tahun, atau masih terpaut hampir Rp.3,19 juta per kapita per tahun. Walaupun relatif lambat, pengeluaran per kapita Garut terus meningkat selama lima tahun terakhir pada tahun 2014- 2018 dengan pertumbuhan sekitar 19,22% dan merupakan pertumbuhan tercepat kedua di Jawa Barat dibawah Kota Tasikmalaya sebesar 20,04%. Selama kurun waktu 2014-2018 tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni sebesar 7,89%. Tabel 2.19. Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018 No Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 % Pertumbuhan 2014 - 2018 INDEKS DAYA BELI 56,36 58,69 59,58 60,39 61,74 9,53% Pengeluaran per kapita (000 Rp) 6.372 6.875 7.079 7.270 7.597 19,22% Sumber: BPS Kabupaten Garut. yang dikelola dalam SIPD Masih rendahnya capaian daya beli masyarakat tersebut sangat terkait dengan kondisi ekonomi makro dan situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Garut secara makro. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian yang cenderung konvensional menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Pola distribusi hasil pertanian yang memiliki rantai relatif pendek menyebabka kurang maksimalnya sektor pertanian dalam menstimulus perkembangan sektor lainnya di Kabupaten Garut, sehingga penciptaan nilai tambah bruto kurang maksimal yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas penduduk. Selain itu, pelaku pada sektor pertanian masih sangat didominasi oleh petani subsistem (gurem), dimana dari hasil Sensus Pertanian 2013 tercatat sekitar 79,23% petani di BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 57 Kabupaten Garut adalah petani gurem. Selanjutnya berdasarkan hasil Sakernas BPS tahun 2018 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07%. Kondisi tersebut menunjukkan belum sepenuhnya lapangan kerja yang ada dapat menampung angkatan kerja yang ada. 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
1.Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS selama periode tahun 2014-2019 untuk usia 7-12 tahun jenjang SD sederajat telah mencapai 100% meningkat dari tahun 2014 sebesar 98,48%, sementara itu untuk usia 13-15 tahun jenjang SMP sederajat telah mencapai 100% meningkat dari tahun 2014 sebesar 96,95%. Tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan yang diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu selama tahun 2014- 2018 untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami peningkatan BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 58 Gambaran Kondisi Daerah dari 73,9% pada tahun 2014 menjadi 74,2% pada tahun 2018. Sementara untuk APK SD sederajat telah mencapai 110,02% meningkat dari tahun 2014 sebesar 105,86%, dan APK SMP sederajat mencapai 113,82% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 97,87%. Tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan yang diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut selama tahun 2014-2018 untuk jenjang SD sederajat telah mencapai 99,17% meningkat dari tahun 2014 sebesar 98,48%, sementara itu APM SMP sederajat mencapai 97,99% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 96,95%. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi selama tahun 2014-2018 menunjukkan adanya peningkatan dari 3,63 sekolah per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar pada tahun 2014 menjadi 3,90 sekolah per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah murid dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Rasio guru terhadap murid sekolah dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar dan sederajat,yang mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap murid SD sederajat tahun 2018 mencapai 20,5 menurun dibanding tahun 2014 sebesar 22,76, sedangkan rasio guru terhadap murid SMP sederajat tahun 2018 mencapai 18,7 menurun dibanding tahun 2014 sebesar 30,29. Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah (APTS) SD sederajat tahun 2018 mencapai 0,083 lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 0,002, sedangkan Angka Putus Sekolah (APTS) SMP sederajat tahun 2018 mencapai 0,929 lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 0,00001. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 59 Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka Kelulusan (AL) SD sederajat dan SMP sederajat selama periode tahun 2014-2018 mencapai 100%. Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka Melanjutkan (AM) dari SD sederajat ke SMP sederajat selama periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 94,77% pada tahun 2014 menjadi 99,79% pada tahun 2018, sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP sederajat ke SMA sederajat mengalami peningkatan dari 59,72% menjadi 86,4%. Penduduk yang berusia 15 Tahun keatas yang melek huruf (tidak buta aksara) selama periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 99,45% pada tahun 2014 menjadi 99,54% pada tahun 2018. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan secara pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) yang diukur dari Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV selama periode tahun 2014- 2018 menunjukkan peningkatan dari sebesar 73,3% pada tahun 2014 menjadi 90,15% pada tahun 2018. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan selama tahun 2014-2018 dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.20. Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2014-2018 NO Uraian Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.1.1 APK TK 73,9 71,18 71,2 71,49 74,2 1.1.2 Rasio Guru / Murid TK/RA/PAUD NF 25,92 6,79 21 10,16 12,89 1.1.3 Rasio Siswa Sekolah 28 28,69 27 31,2 24,2 1.2 Angka partisipasi kasar 1.2.1 APK SD sederajat 105,86 101,77 102,57 108,56 110,02 1.2.2 APK SMP sederajat 97,87 103,77 104 122,65 113,82 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 60 Gambaran Kondisi Daerah NO Uraian Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 1.3 Angka pendidikan yang ditamatkan APT SD sederajat 45,13 42,89 40,65 38,42 36,18 APT SMP sederajat 20,95 20,17 19,38 18,59 17,8 1.4 Angka Partisipasi Murni : 1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,48 98,52 98,69 98,91 99,17 1.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 96,95 97,46 97,59 97,78 97,99 1.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 60,11 61,65 62,23 56,03 63,66 1.5 Angka partisipasi sekolah : 1.5.1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A 98,48 101,77 100,48 100 100 1.5.2 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 96,95 98,57 106,02 100 100 1.5.3 Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C 60,11 68,85 68,4 n/a n/a 1.6 Angka Putus Sekolah: 1.6.1 Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI 0,002 0,005 0,004 0,002 0,083 1.6.2 Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs 0,00001 0,00001 0,058 0,002 0,929 1.6.3 Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA 0,00004 0,00003 0,079 n/a n/a 1.7 Angka Kelulusan: 1.7.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 100 100 100 100 1.7.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 100 100 100 100 1.7.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100 100 100 n/a n/a 1.8 Angka Melanjutkan (AM): 1.8.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 94,77 98,24 98,5 99,78 99,79 1.8.2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 59,72 81,97 84,7 86,4 n/a 1.9 Fasilitas Pendidikan: 1.9.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 65,37 80,6 80,64 88,86 77,91 1.9.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 82,99 97,34 92,15 93,31 85,67 1.9.3 Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik 16,2 14,46 20,706 n/a n/a 1.10 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 3,633455 3,798064 n/a 3,910481 3,904458 1.12 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 1.12.1 Rasio guru/murid SD/MI 22,76 18,99 23 20 20,5 1.12.2 Rasio guru/murid SMP/MTs 30,29 14,87 29 19 18,7 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 61 NO Uraian Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 1.13 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah n/a n/a n/a n/a n/a 1.14 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 23 20 20,5 1.15 Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata- rata 23 20 20,5 1.16 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 99,52 99,54 1.17 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki 100 100 100 100 100 1.18 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,45 99,44 99,41 99,48 99,54 1.19 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 73,3 91,43 93,7 95,77 90,15 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD
2.Kesehatan Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, screening faktor risiko peyakit tdak menular. Berkenaan dengan kesehatan bayi dan ibu melahirkan selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan mengalami peningkatan dari 45 jiwa pada tahun 2014 menjadi 55 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan Jumlah kasus kematian bayi mengalami peningkatan dari 217 jiwa menjadi 271 jiwa. Resiko yang dihadapi ibu hamil selama BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 62 Gambaran Kondisi Daerah kehamilan dan melahirkan dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran tersedianya dan penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetri. Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan disebabkan oleh:
1.Belum Optimalnya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Masyarakat.
2.Masih adanya pertolongan persalinan yang tidak dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang belum Kompeten di sarana kesehatan
3.Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menangani pertolongan persalinan dan kegawat daruratan.
4.Belum meratanya tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan persalinan dan kegawat daruratan ibu dan bayi
5.Belum meratanya keterampilan petugas pertolongan persalinan dalam penanganan kegawat daruratan persalinan
6.Masih belum optimalnya peran serta masyarakat, lintas program dan lintas sektoral dalam pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan serta di fasilitas kesehatan.
7.Letak geografis yang memperlambat sistem rujukan Sementara itu, upaya untuk mendorong menurunnya kasus kematian bayi adalah sebagai berikut :
1.Peningkatan kemampuan petugas dalam pertolongan persalinan dan kegawat daruratan maternal perinatal.
2.Adanya Audit Maternal Perinatal dalam upaya penelusuran kasus kematian untuk pencegahan terjadinya kasus yang sama
3.Adanya kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam upaya pemanfaatan sarana pertolongan persalinan di sarana kesehatan (PONED) oleh masyarakat.
4.Peningkatan Kemitraan Bidan dan dukun paraji
5.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pertolongan persalinan yang aman
6.Adanya regulasi yang mendukung percepatan penurunan AKI dan AKB. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 63 Pada sisi lain Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari 82,62% pada tahun 2014 menjadi 99,17% pada tahun 2018. Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4 ) mengalami peningkatan dari 91,78% pada tahun 2014 menjadi 93,73% pada tahun 2018. Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari 82,62% pada tahun 2014 menjadi 99,17% pada tahun 2018. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya: • Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang kebidanan; • Meningkatnya sarana prasarana dalam mendukung pertolongan persalinan sesuai standar; • Akses informasi mengenai pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan semakin meningkat; • Meningkatnya kualitas pelayanan Antenatal care; • Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memobilisasi pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah dalam pelayanan dalam pelayanan preventif untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak dan memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menunjukan penurunan dari 87,33% pada tahun 2014 menjadi 84,16% pada tahun 2018. Penyebab utama belum optimalnya pencapaian UCI adalah permasalahan akses pelayanan dan tingginya angka drop out, yang antara lain :

a.Masalah geografis terutama untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau sehingga pelayanan imunisasi tidak bisa optimal; BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 64 Gambaran Kondisi Daerah
b.Kualitas pelayanan imunisasi belum merata, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tingginya tingkat pergantian petugas terlatih;
c.Sistem Pencatatan dan pelaporan yang belum berjalan optimal;
d.Penerapan One Gate Policy atau sistem satu pintu mengenai vaksin didaerah belum berjalan optimal, terutama dalam hal koordinasi antara pengelola program dengan pengelola vaksin.
e.Belum optimalnya ketersediaan cold chain yang sesuai standar terutama pada unit pelayanan primer;
f.Masih banyak rumor negatif tentang imunisasi (black campaign).
g.Penanganan KIPI masih belum maksimal dalam pembiayaannya. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah desa yang penduduknya mudah mengakses sarana pelayanan dasar, mengembangkan UKBM sehingga mampu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pada tahun 2018, indikator Desa / Kelurahan Siaga Aktif mencapai 100 %. Sampai dengan Tahun 2018, jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut mencapai sebanyak 67 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.901. Jumlah ini terdiri dari Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) sebanyak 15 buah dengan Rasio persatuan Penduduk 1: 172.589 dan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) sebanyak 52 buah dengan rasio persatuan Penduduk sebesar 1 : 49.785. Kondisi tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000, sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Garut masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, sementara itu, rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2018 mencapai 1 : 1,6 artinya bahwa dalam satu kecamatan bisa terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Garut pada tahun 2018 sebanyak 6 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta 3 unit dan rumah sakit TNI sebanyak 1 unit, rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2018 mencapai 1 : BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 65 434.400, yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Garut melayani 434.400 penduduk. Jumlah Tenaga Kesehatan secara keseluruhan selama tahun 2014 - 2018 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang, angka ideal rasio pemenuhan tenaga Kesehatan dokter adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2018, jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 185 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.606.399 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.043 orang. Kondisi yang sama juga terjadi untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat dan bidan yang masih mengalami kekurangan. Dengan Rasio Bidan dan Perawat terhadap Penduduk sebesar 1 : 1.639. Selama periode tahun 2014-2018, jumlah Posyandu mengalami peningkatan 177 unit atau 4,52% dari sebanyak 3.915 unit pada tahun 2014 menjadi sebanyak 4.092 unit pada tahun 2018. Namun demikian, sampai tahun 2017 masih terdapat Posyandu Pratama sebanyak 2,49% (102 unit) dan posyandu madya sebanyak 70,09% (2.868 unit), yang menggambarkan masih perlunya pembinaan peningkatan cakupan untuk meningkatkan Strata posyandu madya ke purnama dan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menaikkan strata pratama menjadi madya melalui penambahan jumlah Kader. Selain itu, perlu Pembinaan Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan strata purnama ke mandiri. Tabel 2.21. Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2.1 Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan jiwa 45 45 74,00 51,00 55,00 2.2 Jumlah kasus kematian bayi jiwa 217 249,00 333,00 286,00 271,00 2.3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan % 82.62 88,63 89,88 95,87 99,17 2.4 Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4 ) % 91,78 95,06 93,73 95,06 93,73 2.5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 87,33 93,44 87,77 84,39 84,16 2.6 Cakupan Desa Siaga Aktif % 83,17 86,88 92,31 93,89 100,00 2.7 Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R) % 71,62 69,70 72,30 73,95 77,10 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 66 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2.8 Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A) % 64,40 62,70 77,58 79,94 79,79 2.9 Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus (K) % 59,51 59,94 69,66 70,70 75,30 2.10 Cakupan Tempat pengelolaan makanan % 64 79,05 79,42 60,04 61,00 2.11 Persenta kasus KLB yg ditangani < 24 Jam % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.12 Prosentase kasus HIV tertangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.13 Prosentase kasus AIDS tertangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.14 Prosentase Puskesmas mampu Poned % 44,78 44,78 44,78 44,78 44,78 2.15 Rasio RSU terhadap Penduduk Rumah Sakit terhadap penduduk 1 : 424.787,17 1 : 424.787,17 1 : 424.787,17 1 : 424.787,17 6 RSU (1: 434.400) 2.16 Rasio Puskesmas terhadap penduduk Puskesmas terhadap penduduk 1 : 38.040 1 : 38.040 1 : 38.040 1 : 38.040 67 PKM (1: 38.901) 2.17 Rasio dokter : penduduk dokter terhadap penduduk 1 : 15.929 1 : 13.776 1 : 13.776 1 : 13.776 185 dr (1: 14.089) 2.18 Rasio dokter spesialis : penduduk dokter spesialis terhadap penduduk 1 : 121.367,76 1 : 121.367,76 1 : 121.367,76 1 : 121.367,76 21 dr (1: 124.114) 2.19 Rasio tenaga medis : pasien (bidan & perawat ) tenaga medis terhadap penduduk 1 : 1.602,97 1 : 1.602,97 1 : 1.602,97 1 : 1.602 1590 (1: 1.639) 2.20 Cakupan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit - Kunjungan Rawat Jalan Orang 273831 192321 181.704 249.566 171.743 - Kunjungan Rawat Inap Orang 42.343 41.537 40.968 41.477 39.935 - Kunjungan Rawat IGD Orang 37.737 29.472 27.287 29.910 21.539 Quality of Place : - Bed Occupancy Rate (BOR) % 83,60 77,60 72,20 82,90 78,81 - Turn Over Interval (TOI) Hari 0,64 1,2 1,4 2,43 1 - Bed Turn Over (BTO) Kali 70,1 69,81 72 70,3 65,75 Quality of Servive : - Average Length Of Stay(Avlos) Hari 4,29 4,2 3,6 5 4,57 - Net Death Rate (NDR) Perseribu 18 19,8 20 34 21 - Gross Death Rate (GDR) Perseribu 31 33,9 37 59 33 - Angka Kematian Bayi (IMR) Perseribu 41 32 35 36 64 - Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) Perseratusribu 610 300 621 350 730 Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Slamet Garut yang dikelola dalam SIPD
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Jaringan Jalan Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2018 mengalami peningkatan 20,94 km dari sepanjang 622,44 km atau 73,16% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 67 pada tahun 2017 menjadi sepanjang 643,38 km atau 76,61% pada tahun 2018, dan apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2018 tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten telah melebihi target sebesar 0,24%. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2017, meliputi aspal sepanjang 235,66 km (28,43%), hotmix sepanjang 429,41 km (51,80%), jalan batu sepanjang 83,64 km (10,09%), dan beton sepanjang 80,29 km (9,69%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Garut mencapai 10 buah. Gambar 2.29. Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2010-2018 Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang jalan tahun 2014-2018: Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
1. 3.Pekerjaan Umum 3.1 Prosentase jalan mantap (baik dan sedang) % 65,16% 70,69% 73,16% 75,08% 77,61% 3.2 Prosentase jembatan kondisi mantap % 50,50% 55,59% 61,59% 3.3 Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik % 58,3% 63,88% 64,90% 3.4 Persentase turap/talud/Bronjong kabupaten dalam kondisi baik % 60,50% 63,3% 65,81% 510,25 519,49 523,48 534,45 540,02 586,01 606,46 622,44 643,38 305 323,77 305,99 346,21 343,96 354,56 392,65 406,32 435,8 205,25 195,72 217,49 188,24 196,06 231,45 213,81 216,12 207,58318,51 309,27 305,28 294,31 288,74 242,99 222,54 206,56 185,62 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kilometer Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Garut Tahun 2010-2018 Mantap Baik Sedang Rusak BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 68 Gambaran Kondisi Daerah No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 3.5 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan % 57,35% 72,65 75,42% 3.6 Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan % 43,23% 66,77 65,72% 3.7 Persentase Tingkat kemantapan jalan desa % 30,25% 31,56% 36,17% 3.8 Persentase jembatan desa dalam kondisi baik % 42,65% 47,72% 59,58% 3.9 Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan desa dalam kondisi baik % 40,75% 49,73% 54,93% 3.10 Persentase turap/talud/Bronjong desa dalam kondisi baik % 42,65% 48,09% 53,86% 3.11 Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik % 21,5% 38,22 41,30% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikelola dalam SIPD
b.Sumber Daya Air Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah dan panjang saluran sekunder 223,807 Km. Kondisi saluran irigasi teknis kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 62,89%, meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 62,33%. Jaringan irigasi desa merupakan jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa seluas 41.635 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.168 buah dan panjang saluran 1.681 Km. Kondisi saluran irigasi Desa (Non teknis) dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 70,79%, meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 66,16%. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 69 Gambar 2.30. Kondisi Saluran Irigasi Teknis Pemerintah Tahun 2018 Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air tahun 2014-2018: Tabel 2.23. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
1. 3.Pekerjaan Umum 3.1 Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten % 56,58% 57,95% 61,41% 62,33% 62,89% 3.2 Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa % 56,59% 61,90% 65,46% 66,16% 70,79% 3.3 Tingkat kemantapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 41,41% 46,47% 51,81% 56,64% 87,32% 3.4 Tingkat kemantapan Embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 8,22% 19,10% 19,71% 19,86% 38,23% 3.5 Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 16,82% 31,26% 31,26% 38,14% 43,99% 3.6 Tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 52,18% 55,71% 60,20% 62,35% 62,73% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD
c.Air Bersih dan Sanitasi Pencapaian kinerja untuk cakupan air minum perkotaan pada tahun 2018 sebesar 56,21 % meningkat dari tahun 2014 yang mencapai 46.21 %. Baik 62,89% Rusak 37,11 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 70 Gambaran Kondisi Daerah Cakupan air bersih perdesaan mencapai 76% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 65,68%. Cakupan rumah tinggal bersanitasi mencapai 64,60% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 53,38%. Tabel 2.24. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 3 Pekerjaan Umum 3.8 Prosentase cakupan air minum perkotaan % 46,21% 59% 55,09% 56,21% 56,21% 3.9 Prosentase cakupan air bersih perdesaan % 65,68% 68,99% 71,31% 72.44% 76% 3.10 Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi % 53,38% 54,29% 55,24% 58,88% 64,60% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD
d.Penataan Ruang Rasio ruang terbuka hijau pada tahun 2018 mencapai 26,43% dan kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung pada tahun 2018 mencapai 76,50% meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 45%. Tabel 2.25. Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah % 26,43 26,43 26,43 26,43 26,43 4.7 Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung % 45,00 47,50 49,00 73,80 76,50 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut yang dikelola dalam SIPD
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kondisi jumlah rumah tidak layak huni tahun 2014 di Kabupaten Garut mencapai 54.000. Rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2015 sebanyak 1.986 unit, pada tahun 2016 sebanyak 840 unit, pada tahun 2017 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 71 sebanyak 1.992 unit dan pada Tahun 2018 sebanyak 2.238 unit. Sampai tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni tersisa sebanyak 46.944 unit. Tabel 2.26. Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 4.1 Jumlah rumah tidak layak huni unit 52.823 52.014 51.174 49.182 46.944 Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut yang dikelola dalam SIPD
2. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 51 orang per 10.000 penduduk meningkat dari kondisi pada tahun 2014 sebesar 47 per 19.ooo penduduk. Kondisi inin turut didukung oleh kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 1,7 orang per 10.000 penduduk menurun dari tahun 2014 sebesar 2 orang per 10.000 penduduk disebabkan banyaknya Pegawai yang Promosi dan Mutasi ke luar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, serta adanya Anggota Satpol PP yang meninggal dunia. Tabel 2.27. Pencapaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Tahun 2014 – 2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 19.1 Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 47,00 40,00 45,00 51,00 51,00 19.2 Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk 2,00 1,70 1,70 1,70 1,70 19.3 Jumlah kegiatan operasi penegakan perda dan peraturan lainnya kali 206 216 150 100 100 19.4 Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam kali 42 53 38 40 40 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 72 Gambaran Kondisi Daerah
3. 6.Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Penyelenggaraan Urusan Sosial selama Tahun 2014-2018 diarahkan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pembinaan serta pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Tabel 2.28. Pencapaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014 – 2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 6 Sosial 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 100 100 100 100 100 6.2 Persentase PMKS yang tertangani % 100 100 100 100 100 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 70 75 78 85 87 6.4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % 0 0 0 0 0 6.5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial % 0 0 0 0 0 6.6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % 0 10 0 0 0 6.7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100 100 100 100 100 6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 100 100 100 100 100 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 73 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 6.9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % 0 0 0,17 0,18 0,25 Sumber : Dinas Sosial Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
4. 7.Tenaga Kerja Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (demand for labour) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.095.981 orang dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 1.018.544 orang BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 74 Gambaran Kondisi Daerah atau 92,93% sehingga masih ada angkatan kerja yang belum bekerja. Kualitas angkatan kerja masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah yakni 132.607 jiwa atau 11,7% dan lulusan SD sederajat masih sangat tinggi yakni sebesar 435.373 jiwa atau 38,42% dari total angkatan kerja. Demikian juga dengan angkatan kerja pendidikan lulusan SLTP atau sederajat juga tampak mengambil porsi yang cukup tinggi yakni sebesar 18,59% atau sebanyak 210.691 jiwa. Angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi yakni lulusan SLTA sederajat hanya mengambil porsi sebesar 23,81% atau sebanyak 269.790 jiwa. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya sebanyak 84.787 jiwa atau dengan persentase 7,48% dari total angkatan kerja di Kabupaten Garut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Nilai TPT kabupaten Garut selama periode 2008-2018 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dari tahun 2008 sebesar 10,98% turun menjadi 7,75% pada tahun 2010, namun setelah itu TPT terus mengalami turun dan naik, dan pada tahun 2018 mencapai 7,07% meningkat dari tahun 2015 sebesar 6,50%. Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “human capital” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 75 diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

(1)Kompetensi Tenaga Kerja. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi sebanyak 932 orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 144 orang.
(2)Pencari Kerja Terdaftar. Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fliuktuasi, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja, jumlah tenaga kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam tahun 2018 sebanyak 24.078 orang sedangkan yang dapat ditempatkan sebanyak 12,42%. Hal ini menunjukan bahwa perluasan lapangan kerja dan kualitas pencari kerja perlu ditingkatkan.
(3)Daya serap tenaga kerja Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sistem padat karya (PKS-PK) berjumlah sebanyak 5.040 orang mengalami penurunan 38,33% dibandingkan dengan tahun 2016. Gambaran lainnya terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.29. Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Pelatihan berbasis kompetensi orang 144 144 480 322 932 Pelatihan berbasis Masyarakat orang 912 144 80 1.666 108 Pelatihan Kewirausahaan orang 268 278 182 36 64 Penyerapan Tenaga Kerja
1. a.Dalam hubungan kerja BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 76 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 - Dalam Negeri orang 1580 4966 2550 2.678 23.633 - Luar Negeri orang 594 204 105 305 336
2. b.Di luar hubungan kerja orang 12286 6516 14640 5.190 1.910 Pelayanan pencari kerja Pencari Kerja terdaftar orang 18407 27147 22053 23.014 24.078 Pencari Kerja ditempatkan % 11,87 18,94 12,04 10 12,42 Pencari Kerja yang belum ditempatkan % 32,18 34,11 33,15 90 87,58 Peningkatan Hubungan Industrial Penerapan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan 125 150 288 228 136 Cakupan Kepesertaan Jamsostek % 50,6 56,59 65,34 50,23 70,29 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial % 100 100 106,67 100 100 Upah Minimum Kabupaten Ribu Rupiah 1275 1.421,63 1.538,91 1.538,91 1.672,94 Pencapaian UMK ≥ Kebutuhan hidup layak % 100,25 104,31 108,25 103,96 98,36 Pengujian peralatan K3 di Perisahaan Perusahaan 10 15 39 - - Jumlah pemeriksaan perusahaan Perusahaan 100 100 288 - - Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 100% 100% Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 11,87 18,94 12,04 10 12,42 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Orang 26.244 27.995 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah % 24 26 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Orang 144 144 480 322 932 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Orang 912 144 80 1.666 108 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang 268 278 182 36 64 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 4,32 6,44 4,46 7,48 7,57 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
  1. 8.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 77 Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik sosial, profesi maupun kemasyarakatan serta keagamaan, diantaranya : gabungan organisasi wanita, organisasi wanita persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri. Upaya pencegahan dan penindakan dilakukan Pemerintah, dalam rangka memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani pada tahun 2018 sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesadaran bahwa perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yaitu tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah, hal ini merupakan dampak dari sosialisasi tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Prosentase traffiking yang tertangani pada tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga berita atau informasi mengenai kasus kekerasan dapat segera ditangani; terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait (DPPKBPPPA, P2TP2A Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Kepolisian resort Garut, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan lain-lain). BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 78 Gambaran Kondisi Daerah Tabel 2.30. Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 – 2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 11.1 Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan % 100 100 100 100 100 11.2 Prosentase trafiking yang tertangani % 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
  2. 9.Pangan Penyelenggaraan urusan pangan diantaranya diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan yang didasarkan pada pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi masyarakat dan menjadi bahan kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat. Secara umum prosentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2018 mencapai 42% meningkat dari tahun 2014 sebesar 30%. Pengembangan Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Jumlah Desa Mandiri Pangan tahun 2014-2018 mencapai 42 desa. Peningkatan jumlah lumbung pangan desa didukung oleh kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang bertujuan menyediakan lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan, meningkatkan ketersediaan cadangan pangan (gabah) dalam rangka mengantisipasi dan membantu menanggulangi masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan masyarakat). Jumlah Lumbung Pangan tahun 2014-2018 mencapai 105 unit. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 79 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Garut tahun 2018 dibandingkan dengan konsumsi aktual diukur dari Prosentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita pada tahun 2018 mencapai 94,5% meningkat dari tahun 2014 sebesar 52%. Pada tahun 2018 dari 17 komoditi pangan ada surplus untuk jenis pangan beras, kacang tanah, ikan, daging ruminansia, susu, bawang merah, cabai merah dan cabai rawit. Sedangkan yang mengalamai defisit adalah jenis gula pasir, tepung terigu, kacang kedele, garam yang beryodium, susu kental manis, daging unggas, telur, bawang putih, dan minyak goreng. Pencapaian kinerja urusan pangan tahun 2014-2018 disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.31. Pencapaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2014 – 2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 21.1 Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan % 30 30 32 42 54 21.2 Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa) desa 16 8 8 3 7 21.3 Peningkatan Jumlah lumbung pangan/desa unit 25 42 11 3 24 21.4 Prosentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita % 52 55 60 60 94,5 21.5 Penguatan Cadangan Pangan % 30 35 37 42 83,10 21.6 Ketersediaan Informasi pasokan Harga dan akses Pangan di Daerah % 44 41 45 75 80 21.7 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 50 43 44 75 80 21.8 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 60 70 70 75,9 76,9 21.9 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 40 44 60 71 79,29 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
  3. 10.Pertanahan Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2018 mencapai 62,5% meningkat dari tahun 2014 sebesar 57,25%. Sedangkan Jumlah kasus pertanahan yang di tangani pada tahun 2018 mencapai 15 kasus, meningkat dari tahun 2014 sebanyak 10 kasus. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 80 Gambaran Kondisi Daerah Ringkasan pencapaian kinerja urusan Pertanahan disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.32. Pencapaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2014 – 2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 Pertanahan 1 Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat % 57,25 64,5 64,5 68,5 62,5 2. Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani kasus 10 12 9 23 15 Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
  4. 11.Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 55,97 poin yang dapat diartikan berada dalam kondisi SANGAT KURANG (nilai diantara 50 – 58), meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 51,33 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 69,25 poin dan Indeks Tutupan Vegetasi sebesar 49,48 poin. Sementara itu, tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tahun 2018 baru mencapai 43,98%, dengan rincian perhitungan dari 15 kecamatan wilayah pelayanan, jumlah timbulan sampah mencapai 483 ton/ hari, dan jumlah sampah terkelola baru sebanyak 212,53 ton/hari. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2014-2018: Tabel 2.33. Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 – 2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 Lingkungan Hidup 1 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan % 100 100 100 100 100 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 81 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 2 Cakupan wilayah pelayanan persampahan kecamat an 5 8 11 14 17 3 Tingkat pelayanan sampah % 34,7 42,54 41,66 41,3 43,98 4 Indeks Kualitas Air poin 49,57 51,33 5 Indeks Kualitas Udara poin 61,77 69,25 6 Indeks Vegetasi Tutupan Lahan poin 54,78 49,48 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
  5. 12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2014-2018 berkaitan dengan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja antara lain sebagai berikut:
(1)Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk tahun 2018 mencapai 97,45% meningkat dari tahun 2014 sebesar 80,55%;
(2)Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2018 mencapai 22,58% meningkat dari tahun 2014 sebesar 9,01%;
(3)Rasio pasangan berakte nikah tahun 2018 mencapai 37,46% meningkat dari tahun 2014 sebesar 33,94%;
(4)Ketersediaan database kependudukan skala provinsi tahun 2018 sudah ada;
(5)Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan;
(6)Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2018 mencapai 97,49% meningkat dari tahun 2014 sebesar 68,82% ;
(6)Cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2018 mencapai 66,06% menurun dari tahun 2014 sebesar 79,07%; Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014-2018: BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 82 Gambaran Kondisi Daerah Tabel 2.34. Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 – 2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk % 80,55 81,35 86,92 89,46 97,45 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran % 9,01 10,11 12,21 13,29 22,58 6.3 Rasio pasangan berakte nikah % 33,94 33,54 33,30 34,54 37,46 6.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada 6.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah 6.6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 68,82 70,95 77,29 81,36 97,49 6.7 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 79,07 77,20 75,02 69,21 66,06 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD

13.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, keberhasilan program ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Tabel 2.35. Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 13.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Desa 421 421 421 421 421 13.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Klp 42 42 42 42 42 13.3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Klp 442 442 442 442 442 13.4 Persentase LSM aktif 13.5 Persentase LPM Berprestasi % 3,2% 4,5% 4,98% 5,43% 5,9% 13.6 Persentase PKK aktif % 100% 100% 100% 100% 100% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 83 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 13.7 Persentase Posyandu aktif % 100% 100% 100% 100% 100% 13.8 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 12,5% 17,8% 12,5% 32,8% 62,5% 13.9 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 75,2% 81,4% 87,6% 93,8% 100% Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
14.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi. Selama tahun 2014-2018 ringkasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut. Tabel 2.36. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014 – 2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 1,56 1,53 1,50 1,47 1,44 14.2 Total Fertility Rate (TFR) % 2,56 2,5 2,49 2,47 2,45 14.3 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Mou - - - 2 2 14.4 Rata-rata jumlah anak per keluarga orang 2,65 2,68 2,7 2,78 2,85 14.5 Ratio Akseptor KB % 70,96 71,94 72,73 73,23 72,86 14.6 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 % 70,96 71,94 72,73 73,23 72,86 14.7 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15– 19 tahun (ASFR 15–19) 49/1000 49/1000 49/1000 49/1000 49/1000 14.8 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 3,57% 3,60% 3,67% 3,70% 3,89% 14.9 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 13,23 13,45 13,37 12,81 13,06 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 84 Gambaran Kondisi Daerah No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 14.10 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 23,17 24,6 25,15 27,12 29 14.11 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 70,96 71,94 72,73 73,23 72,86 14.12 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB % 77,87 77,9 77,92 78,00 78,03 14.13 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB % 77,4 77,47 77,5 77,53 77,6 14.14 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB % 75,01 75,14 75,16 75,2 75,23 14.15 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan % 2 2 2 2 2 14.16 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa % 49,72 49,76 49,78 49,80 49,83 14.17 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk % 100 100 100 100 100 14.18 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri % 89,37 89,54 88,06 85,54 85,59 14.19 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan % 100 100 100 100 100 14.20 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % 100 100 100 100 100 14.21 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan % 38 38 38 38 38 14.22 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa % 100 100 100 100 100 14.23 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) % - - - - - 14.24 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga % 45,37% 45,48% 45,50% 45,63% 45,65% 14.25 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan % 55,35% 55,38% 55,40% 55,43% 55,45% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 85 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 dan pembinaan tumbuh kembang anak 14.15 Rata-rata usia kawin pertama wanita % 18,05 18,37 18,5 18,93 18,97 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
15.Perhubungan Pelaksanaan urusan perhubungan dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah antara lain kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui indikator rasio angkutan darat, jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji, prosentase kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar, rambu lalu-lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan Perhubungan tahun 2014-2018 : Tabel 2.37. Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
15.Perhubungan 15.1 Rasio angkutan darat Jumlah angkutan darat per Jumlah penumpang Angkutan Darat 0,35 0,35 0,20 0,38 0,38 15.2 Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit) unit 14.776 15406 15.295 19761 12.543 15.3 Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar 100 100 100 100 100 15.4 Rambu lalu-lintas unit 1.259 1322 1322 1159 1210 15.5 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (unit) unit 14 14 14 0 18 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 86 Gambaran Kondisi Daerah
16.Komunikasi dan Informatika Gambaran capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2014-2018 diantaranya mencakup cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, cakupan layanan telekomunikasi, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon, proporsi rumah tangga dengan akses internet, dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id) sebagai media pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi manajemen (hukum, kepegawaian, perijinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lain sebagainya serta menjadi media interaksi secara elektronik dengan stakeholder pembangunan untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dan keluhan terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Garut. Tabel 2.38. Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 16 Komunikasi dan Informatika 16.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Klp n/a n/a 1 4 42 16.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi % n/a n/a n/a 100% 100% 16.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % n/a n/a 52,08% 65,21% 70,20% 16.4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet % n/a n/a 16,74% 23,09% 34,10% 16.5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi % n/a n/a 11,20% 13,04% n/a Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 87
17.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada tahun 2018 jumlah koperasi mencapai sebanyak 1.449 unit, namun koperasi aktif dinamis baru mencapai sebanyak 881 unit sehingga prosentase koperasi aktif pada tahun 2018 mencapai 80,26% meningkat dari tahun 2014 sebesar 69,21%. Sementara itu jumlah wirausahawan baru ahun 2018 mencapai 2.112 orang meningkat dari tahun 2014 sebesar 177 orang. Tabel 2.39. Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
17.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 17.1 Prosentase Koperasi aktif /sehat % 69,21 71,15 72,00 74,00 80,26 17.2 Jumlah wirausahawan baru orang 177 550 720 793 2.112 17.3 Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM % 99,01 99,04 89,00 n/a n/a Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
18.Penanaman Modal Pencapaian kinerja urusan penanaman modal diantaranya diukur dari indikator prosentase peningkatan minat investasi daerah, prosentase peningkatan realisasi investasi daerah, serta prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2014-2018: Tabel 2.40. Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2014 – 2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
18.Penanaman Modal 18.1 Prosentase peningkatan minat investasi daerah % 53,08 10,92 153,63 9,07 24,66 18.2 Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah % 15,69 12,80 10,83 14,95 8,52 18.3 Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 88 Gambaran Kondisi Daerah Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut:

a.Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Garut;
b.Perbaikan kinerja promosi investasi atas berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Garut;
c.Daya saing harga faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja;
d.Kekayaan dan keragaman potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kabupaten Garut;
e.Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan bagi para penanam modal yang akan merelisasikan investasinya di Kabupaten Garut;
f.Meningkatnya kualitas pengendalian investasi melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi;
g.Kondisi sosial politik yang relatif stabil.
1. 19.Kepemudaan dan Olah Raga Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 89 Barat, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjungjung nilai-nilai sportifitas, dilakukan fasilitasi kegiatan keolahragaan baik berupa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga maupun Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat. Pencapaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2014- 2018 diantaranya diuraikan pada tabel berikut : Tabel 2.41. Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2014 – 2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
2. 19.Kepemudaan dan Olahraga 19.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 12,73 18,18 21,82 25,45 19.2 Persentase wirausaha muda % 0,08 0,10 0,12 0,12 19.3 Cakupan pembinaan olahraga % 47,62 57,14 61,90 71,43 19.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % 42,86 52,38 61,90 80,95 19.5 Cakupan pembinaan atlet muda % 39 39 41 44 19.6 Jumlah atlet berprestasi orang 146 61 102 133 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
3. 20.Statistik Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2014-2018 antara lain tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 90 Gambaran Kondisi Daerah Tabel 2.42. Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
4. 20.Statistik 20.1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi; Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 20.2 Buku ”Kabupaten Garut dalam angka” Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 20.3 Buku ”Indikator Makro Kabupaten Garut” (PDRB) Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
5. 21.Persandian Penyelenggaraan urusan persandian terkait dengan pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara cepat dan akurat. Pencapaian kinerja urusan persandian selama tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.43. Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
6. 21.Persandian 21.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 91
7. 22.Kebudayaan Pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah. Tabel 2.44. Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
8. 22.Kebudayaan 22.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya; Pagelaran 9 10 9 3 5 22.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; CB/ ODCB 20 20 20 20 20 22.3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan Buah 5 5 5 5 5 22.4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. CB/ ODCB 5 5 5 5 5 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
9. 23.Perpustakaan Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan minat baca masyarakat dengan mendorong pemanfaatan perpustakaan,peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan, peningkatan pembinaan perpustakaan, peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka, dan peningkatan publikasi dan sosialisasi perpustakaan.. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 92 Gambaran Kondisi Daerah Tabel 2.45. Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
10. 23.Perpustakaan 23.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 1.395.050 1.464.803 1.538.043 1.640.341 1.640.341 23.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buah 47.523 47.571 47.619 48.279 48.279 23.3 Rasio perpustakaan per satuan penduduk rasio - - - - - 23.4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Orang 214.250 224.963 236.211 241.354 241.354 23.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Buah 47.523 47.571 47.619 48.279 48.279 23.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat orang - - - - - Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
11. 24.Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan penerapan aturan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan gambaran capaian kinerja selama tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.46. Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
12. 22.Kearsipan 22.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 54,61 52,69 50,77 46,92 43,08 22.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan % 4 2 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 93 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
13. 1.Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan dan peningkatan nilai tambah bagi pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan binaan. Tabel 2.47. Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018
14. 1.Kelautan dan Perikanan 1.1 Produksi perikanan ton 54.853 56.012 56.044 58.475 67.033 1.2 Konsumsi ikan ton 23,67 24,40 25,15 25,93 26,99 1.3 Cakupan bina kelompok nelayan klp 60 60 60 63 66 1.4 Produksi perikanan kelompok nelayan ton 3.949 3.557 3.989 4.375 4.394 Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap sesuai potensinya diantaranya adalah: 1) Musim yang tidak menentu menyebabkan nelayan sulit melaut sehingga hasil tangkapan menurun; 2) Stok ikan menurun karena banyaknya pemasangan rumpon di wilayah di luar kabupaten garut yang menyebabkan ruaya ikan ke wilayah perairan garut terhambat; 3) Jenis alat tangkat terutama Gillnet Hanyut milik nelayan banyak yang mengalam kerusakan sehingga menyebabkan penurunan hasil tangkapan; 4) Kapal perikanan 5-30 GT sulit keluar masuk pelabuhan yang ada di Kabupaten Garut sehingga beralih ke pelabuhan di wilayah lain seperti Cilacap atau Pelabuhan Ratu yang menyebabkan hasil produksi tidak tercatat di Kabupaten Garut; BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 94 Gambaran Kondisi Daerah 5) Harga alat tangkap semakin mahal sementara harga ikan tidak banyak berubah sehingga minat nelayan untuk menangkap ikan cenderung menurun. 6) Lokasi Fishing Ground makin menjauh dari wilayah pantai sehingga sulit dicapai oleh armada tangkap nelayan yang umumnya masih sederhana.
15. 2.Pariwisata Penyelenggaraan urusan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan citra pariwisata Kabupaten Garut seiring dengan peningkatan citra pariwisata Indonesia, diversifikasi destinasi pariwisata di setiap Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, peningkatan pemasaran pariwisata melalui fortopolio pelanggan dan produk yang berbasis kepada produk wisata alam, produk wisata budaya dan wisata buatan, serta revitalisasi seni budaya, sebagai bagian dari atraksi wisata yang dilakukan melalui pengamanan. pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam rangka peningkatan citra pariwisata Indonesia antara lain ditempuh dengan peningkatan jumlah destinasi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (Destination Management Organization/DMO). Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi yang dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekataan proses, sistematik, dan manajerial. Hasil pencapaian kinerja urusan pariwisata tahun 2014- 2018 disajikan pada tabel berikut. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 95 Tabel 2.48. Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018 No BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah kunjungan wisata Juta Orang 2,42 2,45 2,45 2,52 2,68 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
16. 3.Pertanian Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian, dengan gambaran capaian kinerja tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.49. Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018
17. 1.Pertanian 1.1. Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan Produktivitas padi Kw/ha 64,07 63,59 64,53 65,29 65,35 Produktivitas Palawija Kw/ha 90,98 94,7 90,5 99,93 94,48 Produktivitas Sayuran Kw/ha 185,27 186,57 184,88 185,82 186,33 1.2 Produksi Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan Produksi padi (Ton) Ton 1.033.921 975.031 1.019.304 1.002.451 994.726 Produksi palawija(Ton) Ton 1.356.169 1.266.172 1.273.073 1.338.256 1.224.461 Produksi sayuran (Ton) Ton 806.499 846.077 946.320 1.086.295 908.488 Produksi Buah- buahan(Ton) Ton 234.289 256.522 211.588 206.736 246.580 Produksi tanaman hias (Tangkai) Tangkai 244.270 398.640 1.180.065 1.349.210 718.917 Produksi tanaman obat (Ton) Ton 13.388 35.136 35636 25.709 29.219 1.3 Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian Penurunan Losis padi % 11,45 11,45 10,8 10,56 10,56 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 96 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 Pengembangan kelembagaan pengolah hasil pertanian (Kel) Klp 36 27 11 11 11 Peningkatan pendapatan usahatani : - Usahatani padi % 7,99 5,02 5,54 5,57 5,57 - Usahatani palawija % 9,54 5,5 5,51 5,51 5,51 - Usahatani sayuran % 5,6 5,7 5,8 5,78 5,78 1.4 Petani Perkebunan yang mengikuti Pelatihan (Orang) Orang 1507 953 646 395 120 1.5 Penguatan Kelembagaan Tani Perkebunan (Kelompok) kelompok 62 67 82 118 50 1.6 Peningkatan produksi komoditi Perkebunan % 3,3 4,1 3,97 3,7 3,37 1.7 Laju peningkatan produktivitas komoditi perkebunan % 3,5 2,9 2,66 2,6 2,6 1.8 Prosentase Peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan % 3,5 2,5 2 2,1 2,33 1.9 Prosentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan % 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1.10 Peningkatan Populasi Ternak : - Sapi perah (ekor) ekor 13.460 14.042 14.185 14.327 15.491 - Sapi potong (ekor) ekor 30.705 31.316 35.062 - Kerbau (ekor) ekor 10.218 11.743 16.387 - Domba (ekor) ekor 1.341.101 1.354.742 1.333.302 394.627 1.492.035 - Kambing (ekor) ekor 90.495 83.872 94.947 - Ayam Buras (ekor) ekor 1.669.711 1.647.734 1.734.695 - Ayam Ras Pedaging (ekor) ekor 595.710 1.042.236 1.164.445 - Itik (ekor) ekor 244.020 310.569 342.831 1.11 Produksi Hasil Peternakan : - Daging Sapi (kg) kg 1.684.077 1.602.650 1.852.536 1.574.300 1.709.851 - Daging Domba (kg) kg 1.169.430 1.206.569 1.276.833 1.126.358 1.328.422 - Daging Ayam Ras (kg) kg 3.938.307 4.060.247 5.280.679 1.071.623 1.441.815 - Daging Ayam Buras (kg) kg 3.238.377 3.285.762 - Susu (liter) lt 18.319.634 19.892.735 21.341.023 23.105.087 22.955.253 - Telur (kg) kg 2.488.292 2.675.497 2.895.855 2.782.239 2.856.607 Sumber : Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 97
18. 4.Energi dan Sumber Daya Mineral Hasil pencapaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.50. Pencapaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga % 63% 65% 65% 83% 84% 3.2 Tingkat kemantapan listrik Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah (SR/IR) % 39% 47% 47% n/a n/a 3.3 Tingkat kemantapan jaringan listrik pedesaan % 41% 41% 41% n/a n/a Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
19. 5.Perdagangan Hasil pencapaian kinerja urusan perdagangan tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.51. Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018
20. 6.Perdagangan 6.1 Jumlah pasar tradisional baru unit - 6 - 6.2 Jumlah pasar yang direnovasi unit 4 2 1 3 4 6.3 Penyediaan Lokasi PKL unit 1 1 1 3 - 6.4 Penyediaan Gudang PKL unit - - 6.5 Terlaksananya pameran pada even even regional dan nasional kali 7 8 4 4 5 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
21. 6.Perindustrian Hasil pencapaian kinerja urusan perindustrian tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 98 Gambaran Kondisi Daerah Tabel 2.52. Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018
22. 6.Perindustrian 6.1 Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan % 0,63 0,91 1 0,56 1.11 6.2 Tumbuhnya wirausaha baru yang terampil di bidang industri kecil dan menengah orang 200 170 220 295 224 6.3 Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih orang 80 114 241 284 226 6.4 Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri Klp 3 1 8 8 7 6.5 Pembangunan sentra industri potensial unit 1 1 2 1 8 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
23. 7.Transmigrasi Hasil pencapaian kinerja urusan transmigrasi tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.53. Pencapaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018
24. 7.Ketransmigrasian 7.1 WargaTranslok yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif Orang 40 40 0 40 40 7.2 Survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi Lokasi 5 4 0 0 0 7.3 Perjanjian kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan ketransmigrasian MoU 2 3 2 0 0 7.4 Penempatan calon transmigran ke luar jawa KK 5 20 15 0 0 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 99 2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan
25. 1.Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2014-2018 antara lain sebagai berikut.

(1)Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014– 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
(2)Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Garut; Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
(3)Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
(4)Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan;
(5)Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
(6)Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
(7)Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencananaan pembangunan daerah; dan
(8)Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan tahun 2014- 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 100 Gambaran Kondisi Daerah Tabel 2.54. Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018

1.Perencanaan Pembangunan 1.1 Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD % 93,04 96,39 100 100 100 1.2 Prosentase kesesuaian program RKPD dengan APBD % 83,57 96,39 100 100 100 1.3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA dokumen 1 1 1 1 1 1.4 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA dokumen 1 1 1 1 1 1.5 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA dokumen 1 1 1 1 1 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
2.Keuangan Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.55. Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TW,TMP, WDP, WTP WDP WDP WTP WTP WTP 2 Prosentase Perencanaan dan realisasi APBD tepat waktu % 92,45 92,45 95,18 100 100 3 Prosentase peningkatan pendapatan daerah % 11,84 11,84 11,89 26,5 13,43 Sumber : Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 101
3.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran pencapaian kinerja penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.56. Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan % 13% 16% 17% 18% 11,00 2 Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional % 83 70 24 9 5,00 3 Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas % 90 85 100 92 103,00 4 Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai % 85% 90% 100% 90% 11,00 5 Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% % 100% 100% 100% 100% 90,00 6 Tingkat pelanggaran disiplin pegawai % 8,5 1 2 2 0,11 Sumber : BKD Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
4.Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 102 Gambaran Kondisi Daerah Pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2014-2018 antara lain tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan, penyusunan dan penerapan roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa). Tabel 2.57. Pencapaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018
4.Penelitian dan pengembangan 4.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. % n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % n/a n/a n/a 40 50 4.3 Penerapan SIDa: % n/a n/a n/a 50 60 4.4 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. % n/a n/a n/a 9,09 9,09 4.5 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. % n/a n/a n/a 50 60 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
5.Pengawasan Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat Leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut yang masih berada pada Leveling 2. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.58. Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Prosentase SAKIP SKPD kategori baik % 57,58 87,88 88,23 92,33 95 2 Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan % 71,85 89,28 90,47 91,67 91,67 Sumber : Inspektorat Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 103
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel 2.59. Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten; Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen Rencana Tahunan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 3. Terintegrasi program-prograrn DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD
7.Sekretariat Daerah Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung KDH dan WKDH tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.60. Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 20.1 Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % n/a 1,5 1,4 2,2 2 20.2 Produk Hukum Yang diterbitkan : - Peraturan daerah buah 22 15 23 19 15 - Peraturan Bupati buah 77 64 70 51 45 - Keputusan Bupati buah 287 961 625 848 650 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 104 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 20.3 Jumlah paket Pengadaan Barang jasa yang difasilitasi paket 232 311 297 237 253 20.6 Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan % 90 90 90 90 90 20.9 Predikat penilaian LPPD Kabupaten Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 20.12 Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan % 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD 2.3.4. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diantaranya diarahkan pada upaya pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan dan fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.61. Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014 – 2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018
8.Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri 8.1 Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP orang (Tomas/ Ormas/ LSM) 240 875 200 400 172 8.2 Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan orang 1200 1.065 803 1886 1.060 8.3 Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban orang 39496 26.547 25.714 29.156 24.092 8.4 Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu % 73,99 70 70 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 105 2.3.5. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan Hasil pencapaian kinerja urusan kewilayah tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.62. Pencapaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 20.11 Jumlah kecamatan pelaksana Program Paten kec 13 42 42 42 Sumber : Kantor Kecamatan, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan berkaitan dengan indikator yang terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia, dengan gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.63. Pencapaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2014-2018 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 Aspek Daya Saing Daerah 1 Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita Rp 247.242 301.195 355.968 408.746 n/a 2 Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita Rp 197.976 212.171 286.981 273.986 n/a 3 Angka kriminalitas rasio per 10.000 pendudu k 2,49 2,30 2,45 2,53 1,70 4 Rasio ketergantungan % 59,11 58,70 58,32 57,83 57,75 Sumber : BPS Kabupaten Garut; Badan Kesbang Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD Gambaran Kondisi Daerah II - 106 Tabel 2.64. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1. Pertumbuhan PDRB (LPE) % 4,82 4,51 5,90 4,89 4,96 5,5 < 1.2. Laju inflasi % 8,09 3,53 2,75 3,88 2,30 6 < 1.3. PDRB per kapita Rp 14.680.053 15.955.052 17.300.002 18.542.708 20.338.063 16.693.141 > 1.4. Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan % 87,53 87,19 88,36 88,73 90,73 89,15 > 1.5. Indeks Gini poin 0,330 0,310 0,350 0,369 n/a 0 = 1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 62,23 63,20 63,64 64,52 65,42 73,75 < 1.7. Angka melek huruf % 99,45 99,44 99,41 99,48 99,86 99,17 > 1.8. Angka rata-rata lama sekolah tahun 6,83 6,84 6,88 7,28 7,50 8,10 < 1.9. Angka Harapan lama sekolah tahun 11,62 11,65 11,69 11,73 11,8 = 1.10. Angka usia harapan hidup tahun 70,49 70,69 70,76 70,84 71,03 67,51 > 1.11. Prosentase balita gizi buruk % 0,1 0,08 0,08 0,06 0,04 0,5 > 1.13. Cakupan Desa Siaga Aktif % 83,17 86,88 92,31 93,89 100,00 83 > 1.15. Tingkat partisipasi angkatan kerja % 59,05 57,57 57,43 62,92 60,13 = 1.16. Tingkat pengangguran terbuka % 7,71 6,50 6,49 7,86 7,07 = 1.17. Rasio penduduk yang bekerja Usia 15th+ % 92,29 93,50 93,51 92,14 92,93 95,42 < 1.18. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja % 39,30 43,02 46,49 45,96 n/a = 1.19. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas % 54,50 53,83 53,70 57,97 55,88 = 1.20. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas % 33,96 33,01 31,61 29,05 = Gambaran Kondisi Daerah II- 107 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 keluarga terhadap total kesempatan kerja Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (KK) KK 177.344 176.904 176.806 177.093 n/a 172923 > 1.22. Indeks Kepuasan Masyarakat poin 1.23. Persentase PAD terhadap pendapatan % 1.24. Opini BPK Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TW,TMP, WDP, WTP WDP WDP WTP WTP WTP WTP > 1.25. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 60 70 70 75,9 76,9 70 > 1.26. Penguatan cadangan pangan Penguatan Cadangan Pangan % 30 35 37 42 83,1 40 > 1.27. Penanganan daerah rawan pangan Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan % 30 30 32 42 54 40 > 1.28. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 1.29. Produksi sektor pertanian % 1.30. Produksi sektor perkebunan % 1.31. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 2,51 1,77 1,64 1,54 n/a = 1.32. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 23,70 23,39 23,08 23,22 n/a = 1.33. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 20,41 20,13 19,75 19,73 n/a = 1.34. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 7,35 7,59 7,72 7,75 n/a = 1.35. Pertumbuhan Industri % 6,36 7,89 7,25 5,91 n/a = = II - 108 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 ASPEK PELAYANAN UMUM
1.Layanan Urusan Wajib Dasar
1.Pendidikan 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1.1.1 APK TK % 73,9 71,18 71,2 71,49 74,2 36,82 > 1.1.2 Rasio Guru / Murid TK/RA/PAUD NF Siswa per tutor 25,92 6,79 21 10,16 12,89 15 < 1.1.3 Rasio Siswa Sekolah siswa per sekolah 28 28,69 27 31,2 24,2 23 > 1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) 0 1.2.1 APK SD sederajat % 105,86 101,77 102,57 108,56 110,02 110,93 < APK SMP sederajat % 97,87 103,77 104,00 122,65 113,82 107,6 > APK SMA sederajat % 61,91 65,85 76,02 74,96 83,66 67,84 > 1.3. Angka pendidikan yang ditamatkan 1.3.1 APT SD sederajat 45,13 42,89 40,65 38,42 36,18 APT SMP sederajat 20,95 20,17 19,38 18,59 17,80 1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) - 1.4.1 APM SD sederajat % 98,48 98,52 98,69 98,91 99,17 100 < 1.4.2 APM SMP sederajat % 96,95 97,46 97,59 97,78 97,99 95,68 > 1.4.3 APM SMA sederajat % 60,11 61,65 62,23 56,03 63,66 61,41 > 1.5. Angka Partisipasi Sekolah: 1.5.1 Angka partisipasi sekolah Usia 7 – 12 % 98,48 101,77 100,48 100 100 100 = 1.5.2 Angka partisipasi sekolah Usia 13 - 15 % 96,95 98,57 106,02 100 100 100 = 1.5.3 Angka partisipasi sekolah Usia 16 - 18 % 60,11 68,85 68,4 n/a n/a 66,38 < Gambaran Kondisi Daerah II- 109 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 1.6. Angka Putus Sekolah: 1.6.1 Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI % 0,002 0,005 0,004 0,002 0,083 0 < 1.6.2 Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs % 0,00001 0,00001 0,058 0,002 0,929 0,009 < 1.6.3 Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA % 0,00004 0,00003 0,079 n/a n/a 0,026 1.7. Angka Kelulusan : 1.7.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 100 100 100 = 1.7.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 = 1.7.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 1 1 100 n/a n/a 100 = 1.8. Angka Melanjutkan : 1.8.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 94,77 98,24 98,5 99,78 99,79 100 < 1.8.2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 59,72 81,97 84,7 86,4 n/a 100 1.9. Fasilitas Pendidikan : 1.9.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 65,37 80,6 80,64 88,86 77,91 1.9.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 82,99 97,34 92,15 93,31 85,67 1.9.3 Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik % 16,2 14,46 20,706 n/a n/a 65,36 1.10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 1.11. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 1.12. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 1.12.1. Rasio guru/murid SD/MI guru per murid 22,76 18,99 23 20 20,5 28 < 1.12.2. Rasio guru/murid SMP/MTs guru per murid 30,29 14,87 29 19 18,7 32 < II - 110 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 1.13. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah 1.13.1 Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK guru per murid 11 14 19 n/a n/a 32 1.14. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 22,00 19 23 20 20,5 1.15. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata- rata 22,00 19 23 20 20,5 1.16. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 99,46 99,48 99,5 99,52 99,54 1.17. Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki 100,00 100 100 100 100 1.18. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,45 99,44 99,41 99,48 99,54 1.19. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 1.19.1. TK/RA % 39,31 30,87 30,88 39,85 35,33 40,32 < 1.19.2. SD/MI % 73,3 91,43 93,7 95,77 90,15 75,24 > 1.19.3. SMP/MTs % 73,76 80,69 92,7 95,3 93,83 72,6 > 1.19.4. SMA/MA/SMK % 95,5 93,53 93,9 n/a n/a 76,1 1.20. Rerata Nilai UASBN/ UN 1.20.1. Rerata Nilai UASBN SD/MI poin 7,9 7,8 7,7 7,68 7,28 8 < 1.20.2. Rerata Nilai UN SMP/MTs poin 6,47 5,6 6,2 5,9 4,37 8 < 1.20.3. Rerata Nilai UN SMP/MTs poin 6,63 6,3 5,2 n/a n/a 8
2.Kesehatan 2.1 Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan jiwa 45 45 74 51 55 155 > 2.2 Jumlah kasus kematian bayi jiwa 217 249 333 286 271 155 < Gambaran Kondisi Daerah II- 111 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 2.2 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan % 82.62 88,63 89,88 95,87 99,17 100 < 2.3 Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4 ) % 91,78 95,06 93,73 95,06 93,73 2.4 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 87,33 93,44 87,77 84,39 84,16 2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif % 83,17 86,88 92,31 93,89 100 2.6 Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R) % 71,62 69,7 72,3 73,95 77,1 2.7 Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A) % 64,4 62,7 77,58 79,94 79,79 2.8 Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus (K) % 59,51 59,94 69,66 70,7 75,3 < 2.9 Cakupan Tempat pengelolaan makanan % 64 79,05 79,42 60,04 61 2.10 Persenta kasus KLB yg ditangani < 24 Jam % 100 100 100 100 100 = 2.11 Prosentase kasus HIV tertangani % 100 100 100 100 100 2.12 Prosentase kasus AIDS tertangani % 100 100 100 100 100 = 2.13 Prosentase Puskesmas mampu Poned % 44,78 44,78 44,78 44,78 44,78 < 2.14 Rasio RSU terhadap Penduduk Rumah Sakit terhadap penduduk 1 : 424.787,17 1 : 424.787,17 1 : 424.787,17 1 : 424.787,17 6 RSU (1: 434.400) 2.15 Rasio Puskesmas terhadap penduduk Puskesmas terhadap penduduk 1 : 38.040 1 : 38.040 1 : 38.040 1 : 38.040 67 PKM (1: 38.901) < 2.16 Rasio dokter : penduduk dokter terhadap penduduk 0,062835648 0,059675926 0,059675926 0,059675926 185 dr (1: 14.089) 2.17 Rasio dokter spesialis : penduduk dokter spesialis terhadap penduduk 1 : 121.367,76 1 : 121.367,76 1 : 121.367,76 1 : 121.367,76 21 dr (1: 124.114) 89 < 2.18 Rasio tenaga medis : pasien (bidan & perawat ) tenaga medis terhadap penduduk 11:03,0 11:03,0 11:03,0 0,049328704 1590 (1: 1.639) 95 < II - 112 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 2.19 Cakupan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit - Kunjungan Rawat Jalan Orang 273831 192321 181.704 249.566 171.743 - Kunjungan Rawat Inap Orang 42.343 41.537 40.968 41.477 39.935 - Kunjungan Rawat IGD Orang 37.737 29.472 27.287 29.910 21.539 2.20 Quality of Place : - Bed Occupancy Rate (BOR) % 83,6 77,6 72,2 82,9 78,81 - Turn Over Interval (TOI) Hari 0,64 1,2 1,4 2,43 1 - Bed Turn Over (BTO) Kali 70,1 69,81 72 70,3 65,75 2.21 Quality of Servive : - Average Length Of Stay(Avlos) Hari 4,29 4,2 3,6 5 4,57 - Net Death Rate (NDR) Perseribu 18 19,8 20 34 21 - Gross Death Rate (GDR) Perseribu 31 33,9 37 59 33 - Angka Kematian Bayi (IMR) Perseribu 41 32 35 36 64 - Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) Perseratusribu 610 300 621 350 730 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Prosentase jalan mantap ( baik dan sedang) % 65,16 70,69 73,16 75,08 77,61 72,25 > Prosentase jembatan kondisi mantap % 0,00 0,00 50,50 55,59 61,59 73,33 < Prosentase jalan Non Status (Jalan Desa) kondisi mantap % 0,00 0,00 30,25 31,56 36,17 25,00 > 3.2 Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten % 56,58 57,95 59,76 62,33 62,89 61,405 > 3.3 Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa % 56,59 61,90 65,46 66,16 70,79 62,935 > Gambaran Kondisi Daerah II- 113 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 3.4 Tingkat kemantapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 41,41 46,47 51,81 63,21 87,32 50 > 3.5 Tingkat kemantapan Embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 8,22 19,10 19,71 19,86 38,23 19,1 > 3.6 Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 16,82 31,26 31,26 38,14 43,99 33,325 > 3.7 Tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air % 52,18 55,71 60,20 62,35 62,73 61,11 > 3.8 Prosentase cakupan air minum perkotaan % 46,21 59,00 55,09 56,21 56,21 60,07 < 3.9 Prosentase cakupan air bersih perdesaan % 65,68 68,99 71,31 71,44 76,00 67,225 > 3.10 Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi % 53,38 54,29 55,24 58,88 64,6 59,8 > 3.11 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah % 26,43 26,43 26,43 26,43 26,43 28,215 < 3.12 Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung % 45,00 47,50 60,80 73,80 76,50 49 > 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.1 Jumlah rumah tidak layak huni unit 52.823 52.014 51.174 49.182 46.944 50.000 > 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 47,00 40,00 45,00 51,00 51,00 50,49 > II - 114 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 10.000 penduduk 5.2 Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk 2,00 1,70 1,70 1,70 1,70 2,33 < 5.3 Jumlah kegiatan operasi penegakan perda dan peraturan lainnya kali 206 216 150 100 100 386 < 5.4 Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam kali 42 53 38 40 40 75 < 5.5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran unit per 1000 km2 1,95 1,95 1,95 2,93 3,90 2,27 > 5.6 Pembentukan Desa Tangguh Bencana desa 1 5 1 1 2 25 <
6.Sosial 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 100 100 100 100 100 = 6.2 Persentase PMKS yang tertangani % 100 100 100 100 100 = 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 70 75 78 85 87 < 6.4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % 0 0 0 0 0 80 6.5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial % 0 0 0 0 0 60 6.6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % 0 10 0 0 0 14 6.7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100 100 100 100 100 14 = Gambaran Kondisi Daerah II- 115 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 100 100 100 100 100 6.9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % 0 0 0,17 0,18 0,25
2.Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1.Ketenagakerjaan 1.1 Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Pelatihan berbasis kompetensi orang 144 144 480 322 932 272 > Pelatihan berbasis Masyarakat orang 912 144 80 1.666 108 304 < Pelatihan Kewirausahaan orang 268 278 182 36 64 170 < 1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

a.Dalam hubungan kerja - Dalam Negeri orang 1580 4966 2550 2.678 23.633 1500 > - Luar Negeri orang 594 204 105 305 336 800 <
b.Di luar hubungan kerja orang 12286 6516 14640 5.190 1.910 8000 < 1.3 Pelayanan pencari kerja Pencari Kerja terdaftar orang 18407 27147 22053 23.014 24.078 16.000 > Pencari Kerja ditempatkan % 11,87 18,94 12,04 10 12,42 10 > Pencari Kerja yang belum ditempatkan % 32,18 34,11 33,15 90 87,58 90 < 1.4 Peningkatan Hubungan Industrial II - 116 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 Penerapan peraturan ketenagakerjaan Perusaha-an 125 150 288 228 136 200 < Cakupan Kepesertaan Jamsostek Prosentase 50,6 56,59 65,34 50,23 70,29 59 > Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Prosentase 100 100 106,67 100 100 100 = Upah Minimum Kabupaten Ribu Rupiah 1275 1.421,63 1.538,91 1.538,91 1.672,94 1285 > Pencapaian UMK ≥ Kebutuhan hidup layak % 100,25 104,31 108,25 103,96 98,36 97 > Pengujian peralatan K3 di Perisahaan Perusahaan 10 15 39 20 Jumlah pemeriksaan perusahaan Perusahaan 100 100 288 100 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 100% 100% Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 11,87 18,94 12,04 10 12,42 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Orang 26.244 27.995 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah % 24 26 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Orang 144 144 480 322 932 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Orang 912 144 80 1.666 108 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang 268 278 182 36 64 1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 % 4,32 6,44 4,46 7,48 7,57 5,27 > 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan % 100 100 100 100 100 100 = Gambaran Kondisi Daerah II- 117 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 2.2 Prosentase trafiking yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 =
1. 3.Ketahanan Pangan 3.1 Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan % 30 30 32 42 54 40 > 3.2 Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa) desa 16 8 8 3 7 12 < 3.3 Peningkatan Jumlah lumbung pangan/desa unit 25 42 11 3 24 95 < 3.4 Prosentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita % 52 55 60 60 94,5 70 > 3.5 Penguatan Cadangan Pangan % 30 35 37 42 83,1 40 > 3.6 Ketersediaan Informasi pasokan Harga dan akses Pangan di Daerah % 44 41 45 75 80 70 > 3.7 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 50 43 44 75 80 70 > 3.8 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 60 70 70 75,9 76,9 70 > 3.9 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 40 44 60 71 79,29 60 >
2. 4.Pertanahan 4.1. Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat % 57,25 64,5 64,5 68,5 62,5 59,75 > 4.2. Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani kasus 10 12 9 23 15 4 > 0
3. 5.Lingkungan Hidup 5.1 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan % 100 100 100 100 100 60 > 5.2 Cakupan wilayah pelayanan persampahan kecamatan 5 8 11 14 17 60 < II - 118 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 5.3 Tingkat pelayanan sampah % 34,7 42,54 41,66 41,3 43,98 60 < 5.4 Indeks Kualitas Air poin 49,57 51,33 70 < 5.5 Indeks Kualitas Udara poin 61,77 69,25 Cemar Berat < 5.6 Indeks Vegetasi Tutupan Lahan poin 54,78 49,48 11 > 5.7 Tersedianya lahan pemakaman umum Ha 5,05 5,67 5,97 6,31 6,96 7 < 5.8 Tertatanya Taman Kota buah 24 25 25 32 32 26 > 5.9 Cakupan pelayanan PJU % 60,55 65 70,12 66,5 80,00 70 > 0 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 6.1 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk % 80,55 81,35 86,92 89,46 97,45 75 > 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran % 9,01 10,11 12,21 13,29 22,58 < 6.3 Rasio pasangan berakte nikah % 33,94 33,54 33,30 34,54 37,46 < 6.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada = 6.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/ Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah = 6.6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 68,82 70,95 77,29 81,36 97,49 6.7 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 79,07 77,20 75,02 69,21 66,06 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Desa 421 421 421 421 421 > 7.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Klp 42 42 42 42 42 > Gambaran Kondisi Daerah II- 119 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 7.3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Klp 442 442 442 442 442 > 7.4 Persentase LSM aktif 7.5 Persentase LPM Berprestasi % 3,20% 4,50% 4,98% 5,43% 5,90% < 7.6 Persentase PKK aktif % 100% 100% 100% 100% 100% = Persentase Posyandu aktif % 100% 100% 100% 100% 100% = Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 12,50% 17,80% 12,50% 32,80% 62,50% Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 75,20% 81,40% 87,60% 93,80% 100% 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 1,56 1,53 1,5 1,47 1,44 < 8.2 Total Fertility Rate (TFR) % 2,56 2,5 2,49 2,47 2,45 < Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Mou - - - 2 2 8.3 Rata-rata jumlah anak per keluarga orang 2,65 2,68 2,7 2,78 2,85 < 8.4 Ratio Akseptor KB % 70,96 71,94 72,73 73,23 72,86 > 8.5 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 % 70,96 71,94 72,73 73,23 72,86 < 8.6 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 49/1000 49/1000 49/1000 49/1000 49/1000 < Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 3,57% 3,60% 3,67% 3,70% 3,89% Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 13,23 13,45 13,37 12,81 13,06 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 23,17 24,6 25,15 27,12 29 II - 120 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 70,96 71,94 72,73 73,23 72,86 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 77,87 77,9 77,92 78 78,03 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB % 77,4 77,47 77,5 77,53 77,6 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB % 75,01 75,14 75,16 75,2 75,23 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan % 2 2 2 2 2 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa % 49,72 49,76 49,78 49,8 49,83 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk % 100 100 100 100 100 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri % 89,37 89,54 88,06 85,54 85,59 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan % 100 100 100 100 100 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % 100 100 100 100 100 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan % 38 38 38 38 38 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa % 100 100 100 100 100 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) % - - - - - Gambaran Kondisi Daerah II- 121 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga % 45,37% 45,48% 45,50% 45,63% 45,65% Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak % 55,35% 55,38% 55,40% 55,43% 55,45% Rata-rata usia kawin pertama wanita % 18,05 18,37 18,5 18,93 18,97
4. 9.Perhubungan 9.1 Rasio angkutan darat Jumlah angkutan darat per Jumlah penumpang Angkutan Darat 0,35 0,35 0,20 0,38 0,38 0,367 < 9.2 Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit) unit 14.776 15406 15.295 19761 12.543 15.017 < 9.3 Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar 100 100 100 100 100 100 = 9.4 Rambu lalu-lintas unit 1.259 1322 1322 1159 1210 1500 < 9.5 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (unit) unit 14 14 14 0 18 14 >
5. 10.Komunikasi dan Informatika 10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Klp 1 4 42 25 > 10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 100% 100% 1 = 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % 52,08% 65,21% 70,20% 25 > 10.4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet % 16,74% 23,09% 34,10% 1 > II - 122 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 10.5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi % 11,20% 13,04 - 1 11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 11.1 Prosentase Koperasi aktif /sehat % 69,21 71,15 72,00 74,00 80,26 74 > 11.2 Prosentase UMKM yang terbina % 99,01 99,04 89,30 100 11.3 Jumlah wirausahawan baru orang 177 550 720 793 2.112 650 > 11.4 Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM % 99,01 99,04 89,00 99,07
6. 12.Penanaman Modal 12.1 Prosentase peningkatan minat investasi daerah % 53,08 10,92 153,63 9,07 24,66 6 > 12.2 Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah % 15,69 12,80 10,83 14,95 8,52 6 > 12.3 Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 =
7. 13.Kepemudaan dan Olahraga 13.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif % 12,73 18,18 21,82 25,45 > 13.2. Persentase wirausaha muda % 0,08 0,1 0,12 0,12 < 13.3. Cakupan pembinaan olahraga % 47,62 57,14 61,9 71,43 13.4. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % 42,86 52,38 61,9 80,95 13.5. Cakupan pembinaan atlet muda % 39 39 41 44 13.6. Jumlah atlet berprestasi orang 146 61 102 133 Gambaran Kondisi Daerah II- 123 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018
8. 14.Statistik 14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi; Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 14.2. Buku ”Kabupaten Garut dalam angka” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 14.3. Buku ”Indikator Makro Kabupaten Garut” (PDRB) Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada =
9. 15.Persandian 15.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100
10. 16.Kebudayaan 16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya; Pagelaran 9 10 9 3 5 6 < 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; CB/ODCB 20 20 20 20 20 2 > 16.3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan Buah 5 5 5 5 5 3 > 16.4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. CB/ODCB 5 5 5 5 5 1 >
11. 17.Perpustakaan 17.1. Jumlah perpustakaan unit 256 266,00 276 276 276 276 = Jumlah Perpustakaan Umum Daerah unit 1 1,00 1 1 1 1 = Jumlah Perpustakaan Desa unit 255 265,00 275 275 249 275 < 17.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun orang 1.474.604 1.558.111 1.606.908 1.784.494 1.886.859 1.614.944 > Jumlah pengunjung perpustakaan umum darah orang 234.764 256.288 279.389 304.975 34.197 248.021 > Jumlah pengunjung perpustakaan desa orang 1.239.840 1.301.823 1.379.519 1.479.519 1.671.952 1.366.923 > II - 124 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 17.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah Judul Buku buah 23.212 23.522 5.648 6.848 4.480 25.803 < Total Jumlah Buku buah 46.365 47.025 14.712 25.712 26.712 47.667 <
12. 18.Kearsipan 18.1. Prosentase SKPD, Kecamatan dan Desa yang telah Menerapkan Arsip secara Baku % 51,73 52,88 52,88 53,08 58,65 51,15 < 18.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan
13. 3.Layanan Urusan Pilihan
14. 1.Pariwisata 1.1 Jumlah kunjungan wisata Juta Orang 2,42 2,45 2,45 2,52 2,68 2,4 >
15. 2.Pertanian 2.1. Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan Produktivitas padi Kw/ha 64,07 63,59 64,53 65,29 64,04 61,91 > Produktivitas Palawija Kw/ha 90,98 94,70 90,5 99,93 98,23 92,13 > Produktivitas Sayuran Kw/ha 185,27 186,57 184,88 185,82 186,27 184,42 > 2.2 Produksi Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan Produksi padi (Ton) Ton 1.033.921 975.031 1.019.304 998.151 994.726 871.816 > Produksi palawija(Ton) Ton 1.356.169 1.266.172 1.273.073 1.338.257 1.224.461 1.135.250 > Produksi sayuran (Ton) Ton 806.499 846.077 946.320 1.086.295 908.488 668.567 > Gambaran Kondisi Daerah II- 125 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 Produksi Buah-buahan(Ton) Ton 234.289 256.522 211.588 206.736 285.936 277.526 > Produksi tanaman hias (Tangkai) Tangkai 244.270 398.640 1.180.065 1.349.210 718.917 111.295 > Produksi tanaman obat (Ton) Ton 13.388 35.136 35.636 25.709 29.219 13.103 > 2.3 Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian Penurunan Losis padi % 11,45 11,45 10,8 10,56 10,43 11 < Pengembangan kelembagaan pengolah hasil pertanian (Kel) Klp 36 27,00 11 11 11 5 < Peningkatan pendapatan usahatani : - Usahatani padi % 7,99 5,02 5,54 5,62 5,70 5,5 > - Usahatani palawija % 9,54 5,50 5,51 5,62 5,73 5,5 > - Usahatani sayuran % 5,6 5,70 5,8 5,62 5,20 5,5 < 2.4 Petani Perkebunan yang mengikuti Pelatihan (Orang) Orang 1507 953,00 646 395 275 575 < 2.5 Penguatan Kelembagaan Tani Perkebunan (Kelompok) kelompok 62 67,00 82 118 50 59 < 2.6 Peningkatan produksi komoditi Perkebunan % 3,3 4,10 3,97 3,7 3,7 3,97 < 2.7 Laju peningkatan produktivitas komoditi perkebunan % 3,5 2,90 2,66 2,6 2,6 2,6 = 2.8 Prosentase Peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan % 3,5 2,50 2 2,1 2,1 2 > 2.9 Prosentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan % 2 1,50 1,5 1,5 1,5 1,5 = 2.10 Peningkatan Populasi Ternak : - Sapi perah (ekor) ekor 13.460 14.042 14.185 14.327 14.764 14.178 > - Sapi potong (ekor) ekor 31.162 33.756 30.705 31.316 31.870 32.600 < - Kerbau (ekor) ekor 14.160 14.594 10.218 11.743 10.926 15.110 < - Domba (ekor) ekor 1.341.101 1.354.742 1.333.302 1.105.218 1.131.743 1.363.733 < II - 126 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 - Kambing (ekor) ekor 86.339 88.254 90.495 83.872 83.031 90.625 < - Ayam Buras (ekor) ekor 1.654.726 1.681.334 1.669.711 1.647.734 1.704.887 1.650.809 > - Ayam Ras Pedaging (ekor) ekor 561.329 560.480 595.710 1.042.236 1.164.445 576.413 > - Itik (ekor) ekor 251.130 251.178 244.020 310.569 315.569 287.630 > 2.11 Produksi Hasil Peternakan : - Daging Sapi (kg) kg 1.684.077 1.602.650 1.852.536 1.574.000 1.709.851 1.601.742 > - Daging Domba (kg) kg 1.169.430 1.206.569 1.276.833 1.126.000 1.074.921 1.216.675 < - Daging Ayam Ras (kg) kg 3.938.307 4.060.247 5.280.679 1.071.623 1.441.815 943.264 > - Daging Ayam Buras (kg) kg 1.238.377 1.331.517 3.104.982 < - Susu (liter) lt 18.319.634 19.892.735 21.341.023 29.105.000 29.955.253 20.018.359 > - Telur (kg) kg 2.488.292 2.675.497 2.895.855 6.782.000 2.856.607 2.426.407 >
16. 3.Kehutanan 3.1 Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan Ha 3563,22 4.382,70 2985 n/a n/a 3500 3.2 Meningkatnya pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu Komoditi 4 4,00 2 n/a n/a 6 3.3 Meningkatnya produksi aneka usaha kehutanan : Jamur (Kg) Kg 85460 100.330,75 111474 n/a n/a 60000 Madu (Liter) Liter 632,7 1.273,20 1460,1 n/a n/a 530 Kokon (Kg) Kg 515 504,00 445 n/a n/a 360 Daun Murbei (Kg) Kg 8000 16.800,00 0 n/a n/a 7200 Bambu (Unit/Buah) Unit/Buah 214013 2.072.130,00 646452 n/a n/a 32500 Gula Aren (Kg) Kg 0 175.000,00 0 n/a n/a 125000 Gambaran Kondisi Daerah II- 127 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 3.4 Meningkatnya produksi kayu rakyat (m3) m3 15555 9.323,52 5236 12000 4. Energi dan Sumber Daya Mineral 4.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga % 63,00 65,00 65,00 83,00 84,00 66 > 4.2 Tingkat kemantapan listrik Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah (SR/IR) % 39,00 47,00 47,00 n/a n/a 51 4.3 Tingkat kemantapan jaringan listrik pedesaan % 41,00 41,00 41,00 n/a n/a 55
17. 5.Perdagangan 5.1 Jumlah pasar tradisional baru unit 0 - 6 0 0 2 5.2 Jumlah pasar yang direnovasi unit 4 2,00 1 3 4 1 > 5.3 Penyediaan Lokasi PKL unit 1 1,00 1 3 0 1 < 5.4 Penyediaan Gudang PKL unit 0 - 0 0 0 0 5.5 Terlaksananya pameran pada even even regional dan nasional kali 7 8,00 4 4 4 2 >
18. 6.Perindustrian 6.1 Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan % 63 91,00 100 56 111 100 > 6.2 Tumbuhnya wirausaha baru yang terampil di bidang industri kecil dan menengah orang 200 170,00 220 295 224 220 > 6.3 Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih orang 80 114,00 241 284 226 249 < 6.4 Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri Klp 3 1,00 8 8 7 10 < 6.5 Pembangunan sentra industri potensial unit 1 1,00 2 1 8 2 > II - 128 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018
19. 7.Ketransmigrasian 7.1 WargaTranslok yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif Orang 40 40,00 0 40 40 40 = 7.2 Survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi Lokasi 5 4,00 0 0 4 7.3 Perjanjian kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan ketransmigrasian MoU 2 3,00 2 0 2 7.4 Penempatan calon transmigran ke luar jawa KK 5 20,00 15 0 25
20. 8.Kelautan dan Perikanan 8.1 Hasil Perikanan Budidaya: Produksi perikanan kolam air tenang (ton) Ton 32.628 34.425 35.373 30.742 38.348 33.162 > Produksi perikanan kolam air deras (ton) Ton 843 779 714 646 920 795 > Produksi perikanan budidaya sawah (ton) Ton 15.402 20.183 16.553 25.945 26.843 23.213 > Produksi perikanan budidaya tambak (ton) Ton 504 693 720 1.141 920 795 > Jumlah benih ikan untuk budidaya (ribu ekor) Ribu ekor 811.229 562.507 589.825 549.725 665.542 564.816 > Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan - Ikan Mas (ton) ton 25.394 26.344 30.900 29.847 31.074 28583 > - Ikan Nila (ton) ton 24.554 25.209 22.105 24.469 29.541 27704 > - Udang Vaname (ton) ton 504 722 796 1.178 622 598 > - Lele (ton) ton 401 302 203 293 1.167 1000 > - Gurame (ton) ton 25 20 18 28 29 26,68 > Gambaran Kondisi Daerah II- 129 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 - Ikan Lainnya (ton) ton 3.299 3.409 2.002 2.650 14.670 8658 > - Ikan Hias (ekor) ekor 2.667.105 2.979.300 9.600.000 11.400.000 2.121.000 1750000 > Penebaran ikan diperairan umum/situ (ekor) ekor 200.000 200.000 500.000 187.800 250.000 200000 > Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) : - Balai benih ikan (ekor) ekor - Balai benih ikan hias (ekor) ekor Pengembangan usaha kawasan minapolitan: - Kelembagaan usaha mandiri (Kelompok) Kelompok 7 7 6 6 6 6 = - Sarana dan prasarana budidaya (unit) unit 15 20 12 12 17 12 > - Produksi (ton) ton 54.853 56.012 56.044 58.475 67.033 16264 > 8.2 Hasil Perikanan Laut Produksi Hasil Perikanan Laut Ton 3.949 3.557 3.989 4.375 4.194 4284 > Terlaksananya pembinaan/pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (kelompok) kelompok 30 11 41 44 44 36 > Meningkatnya jumlah armada tangkap /Kapal Motor (unit) Unit 6 9 9 3 2 2 = Peningkatan jumlah Rumponisasi (buah) buah 5 6 3 3 0 5 < Meningkatnya sarana prasarana TPI/PPI (unit) unit 4 4 0 5 5 2 > Terlaksananya peningkatan sarana pelabuhan perikanan (lokasi) lokasi 1 1 5 5 0 1 <
21. 4.Penunjang Urusan II - 130 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018
22. 1.Perencanaan Pembangunan 1.1 Prosentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan dalam RKPD % 40 42,7 100 100 100 60 > 1.2 Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD % 93,04 96,39 100 100 100 100 = 1.3 Prosentase kesesuaian program renstra SKPD dengan RPJMD % 80 97,07 98,83 99,04 99,04 100 < 1.4 Prosentase kesesuaian program Renja SKPD dengan Renstra SKPD % 100 100 100 100 100 100 = 1.5 Prosentase kesesuaian program RKPD dengan APBD % 83,57 96,39 100 100 100 100 = 1.6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA dokumen 1 1 1 1 1 1 = 1.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA dokumen 1 1 1 1 1 1 = 1.8 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA dokumen 1 1 1 1 1 1 = 1.9 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen 1 1 1 1 1 1 =
23. 2.Keuangan 2.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TW,TMP, WDP, WTP WDP WDP WTP WTP WTP WTP > 2.2 Prosentase Perencanaan dan realisasi APBD tepat waktu % 92,45 92,45 95,18 100,00 100,00 100 = 2.3 Prosentase peningkatan pendapatan daerah % 11,84 11,84 11,89 26,35 13,43 7 > 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 3.1 Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan % 13,00 16,00 17,00 18,00 11,00 17 < Gambaran Kondisi Daerah II- 131 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 3.2 Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional % 83,00 70,00 24,00 9,00 5,00 1 > 3.3 Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas % 90,00 85,00 100,00 92,00 103,00 90 > 3.4 Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai % 85,00 90,00 100,00 90,00 11,00 95 < 3.5 Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% % 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 80 > 3.6 Tingkat pelanggaran disiplin pegawai % 8,50 1,00 2,00 2,00 0,11 0,04 >
24. 4.Penelitian dan pengembangan 4.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. % n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % n/a n/a n/a 40 50 4.3 Penerapan SIDa: % n/a n/a n/a 50 60 4.4 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. % n/a n/a n/a 9,09 9,09 4.5 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. % n/a n/a n/a 50 60
25. 5.Pengawasan 5.1 Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan % 89,28 90,47 91,67 91,67 80 > 5.2 Prosentase SAKIP SKPD kategori baik % 57,58 87,88 88,24 92,33 100 85 >
26. 6.Sekretariat Daerah 6.1 Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % 1,5 1,4 2,2 4,92 5 < II - 132 Gambaran Kondisi Daerah NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 6.2 Produk Hukum Yang diterbitkan : - Peraturan daerah buah 22 15 23 19 19 15 > - Peraturan Bupati buah 77 64 70 51 51 20 > - Keputusan Bupati buah 287 961 625 848 848 425 > 6.3 Jumlah paket Pengadaan Barang jasa yang difasilitasi paket 232 311 297 237 235 150 > 6.4 Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan % 90 90 90 90 90 100 < 6.5 Predikat penilaian SAKIP Kabupaten AA, A, B, CC, C, D CC (56,86) CC (53,3) CC (53,42) B (67,16) BB (70,39) B > 6.6 Predikat penilaian LPPD Kabupaten Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi Tinggi (2,6706) Sangat Tinggi (3,0843) Sangat Tinggi (3,1767) Sangat Tinggi (3,3335) Sangat Tinggi (3,4915) Tinggi >
27. 7.Sekretariat DPRD 7.1 Terselenggaranya Rapat rapat Paripurna kali 0 42 36 40 40 25 > 7.2 Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD kali 0 223 236 349 349 210 > 8. Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri > 8.1 Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP orang (Tomas/ Ormas/ LSM) 240 875 200 380 380 214 > 8.2 Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan orang 1200 1.065,00 803,00 1.886,00 1.886,00 1460 > 8.3 Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban orang 39496 26.547,00 25.714,00 29.156,00 29.156,00 31800 < Gambaran Kondisi Daerah II- 133 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN REALISASI Standar (Target Akhir) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2014 2015 2016 2017 2018 8.4 Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu % 73,99 70 70 -
28. 9.Pemerintahan Umum 9.1 Jumlah kecamatan pelaksana Program Paten kec 13 42 42 42 42 = ASPEK DAYA SAING DAERAH 1.1. Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita Rp 247.242 301.195 355.968 408.746 408.746 279.377 > 1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita Rp 197.976 212.171 286.981 273.986 273.986 210.348 > 1.3 Prosentase jalan mantap ( baik dan sedang) % 65,00 71,00 73,00 75,00 78,00 72,25 > 1.4 Prosentase cakupan air minum perkotaan % 46,00 52,00 55,00 56,00 56,00 60,07 < 1.5 Prosentase cakupan air bersih perdesaan % 66,00 66,00 71,00 73,00 76,00 67,22 > 1.6 Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi % 53,00 54,00 55,00 59,00 64,60 59,8 > 1.7 Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten % 56,58 57,95 59,76 62,33 62,89 61,40 > 1.8 Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa % 56,59 61,90 65,46 66,16 70,79 62,93 > 1.9 Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 64,00 65,00 65,00 83,00 84,00 66,08 > 1.10. Angka kriminalitas rasio per 10.000 penduduk 2,49 2,30 2,45 2,53 1,70 0,5 > 1.11. Jumlah demo kasus 107 63 97 74 74 48 > 1.12. Rasio ketergantungan % 59,11 58,70 58,32 57,83 57,75 62,49 < Sumber : Data Evaluasi RPJMD 2014-2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II - 134 2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2019 Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019 dilihat dari 121 indikator capaian kinerja. Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa urusan yang beralih kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diantaranya urusan kehutanan, pendidikan menengah, kelautan, pengelolaan Terminal tipe A, dan lainnya, sehingga beberapa indikator yang terkait urusan tersebut kewenangannya juga beralih. Berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 86 indikator atau 71,07% memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 13 indikator atau 10,74% memperoleh nilai tinggi, sebanyak 4 indikator atau 3,31% memperoleh nilai sedang, sebanyak 2 indikator atau 1,65% memperoleh nilai rendah, dan sebanyak 16 indikator atau 13,22% memperoleh nilai sangat rendah.
29. 1.Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 1 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas, Terjangkau, Prima untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 18 indikator atau 47,37%% telah mencapai target, sebanyak 7 indikator atau 18,42% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 13 indikator atau 34,21% belum mencapai target.
30. 2.Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 2 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, antara lain realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 15 indikator atau 46,88% telah mencapai target, sebanyak 7 indikator atau 21,88% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 10 indikator atau 31,25% belum mencapai target.
31. 3.Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 3 yaitu Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai serta Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman, realisasi capaian indikator BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 135 kinerja sasaran sebanyak 4 indikator atau 22,22% telah mencapai target, sebanyak 9 indikator atau 50% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 5 indikator atau 27,78% belum mencapai target.
32. 4.Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD dalam Misi 4 yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur, antara lain realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 20 indikator atau 60,61% telah mencapai target, sebanyak 6 indikator atau 18,18% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 7 indikator atau 21,21% belum mencapai target. Hasil pencapaian kinerja sasaran RPJMD 2014-2019 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Gambaran Kondisi Daerah II - 136 Tabel 2.65. Perkembangan Realisasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas, Terjangkau, Prima untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis Sasaran 1 : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama 1 Prosentase Pesantren, madrasah, diniyah yang mendapat bantuan 8% 9% 10% 11% 12% 13% 13% 5,11% 9,19% 2,50% 3,39% 4,86% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 2 Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan 8 8 8 12 11 11 50 14 13 10 9 11 Mencapai Target 3 Jumlah putra-putri petani, pedagang kecil yang mendapat fasilitasi beasiswa kuliah - 8 16 24 32 32 32 N/A 0 0 0 0 Belum Mencapai Target 4 Jumlah Fasilitasi kegiatan keolahragaan 3 3 3 3 3 3 15 7 7 7 9 11 Mencapai Target 5 Jumlah Fasilitasi kegiatan kepemudaan 5 5 5 5 5 5 25 10 23 11 21 20 Mencapai Target 6 Gelar seni dan budaya (kali) 3 1 3 3 3 2 12 9 10 9 9 9 Mencapai Target 7 Misi seni dan budaya (kali) 1 1 1 1 1 1 5 2 3 2 2 2 Mencapai Target Sasaran 2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan 1 APK pendidikan Anak Usia Dini / TK 27,00% 34,41% 36,82% 39,40% 42,16% 45,11% 45,11% 73,90% 71,18% 52,15% 71,49% 74,20% Mencapai Target 2 Angka Partisipasi Pendidikan Dasar : 105,26% 99,79% 100,38% 100,71% 106,97% 105,25% Belum Mencapai Target - APK SD sederajat 111,11% 110,43% 110,93% 111,43% 111,93% 112,43% 112,43% 105,86% 101,77% 102,57% 108,56% 110,02% - APK SMP sederajat 101,29% 106,80% 107,60% 108,40% 109,22% 110,04% 110,04% 97,87% 103,77% 104,00% 122,65% 113,82% - APM SD sederajat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,48% 98,52% 98,69% 98,91% 99,17% - APM SMP sederajat 94,48% 94,73% 95,68% 96,64% 97,60% 98,58% 98,58% 96,95% 97,46% 97,59% 97,78% 97,99% Gambaran Kondisi Daerah II- 137 Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 3 Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar : 0,00% 0,51% Belum Mencapai Target - Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,002% 0,005% 0,004% 0,000% 0,08% - Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs 0,013% 0,011% 0,009% 0,007% 0,005% 0,003% 0,003% 0,001% 0,001% 5,800% 0,000% 0,93% 4 Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 59,7% 82,0% 84,7% 86,4% 86,4% Belum Mencapai Target 5 Angka Partisipasi Pendidikan Menengah: 79,00% 61,01% 63,75% 69,13% Belum Mencapai Target - APK SMA sederajat 59,73% 63,79% serti 71,89% 75,95% 80,00% 80,00% 61,91% 65,85% 76,02% - APM SMA sederajat 50,35% 55,88% 61,41% 66,94% 72,47% 78,00% 78,00% 60,11% 61,65% 62,23% 6 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,031% 0,029% 0,026% 0,023% 0,020% 0,017% 0,017% 0,004% 0,003% 0,079% Belum Mencapai Target 7 Angka melek huruf 99,14% 99,21% 99,29% 99,37% 99,45% 99,53% 99,53% 99,45% 99,44% 99,41% 99,48% 99,86% Mencapai Target 8 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,73 7,91 8,10 8,30 8,50 8,70 8,70 6,83 6,84 6,88 7,28 7,5 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 9 Jumlah pengunjung perpustakaan terlayani per tahun 1.464.803 1.538.043 1.614.945 1.695.692 1.780.477 1.869.500 8.498.656 1.474.604 1.558.111 1.606.908 1.784.494 1.886.859 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 1 Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (orang) 198.933 208.879 219.323 230.289 241.804 253.894 1.154.189 273.831 192.321 181.325 185.332 171.743 Belum Mencapai Target 2 Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Inap (orang) 48.200 48.500 48.800 49.300 49.500,00 49.800 245.900 42.343 41.537 41.018 41.796 39.935 Belum Mencapai Target 3 Prosentase kepesertaan BPJS 60% 65% 70% 75% 80% 90% 90% 50,67% 65,17% 58,87% 61,84% 83,17% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat II - 138 Gambaran Kondisi Daerah Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 4 Cakupan linakes 87% 88% 89% 95% 95% 96% 96% 82,62% 88,63% 89,88% 95,73% 99,17% Mencapai Target 5 Jumlah kasus kematian ibu melahirkan 35 25 22 20 17 15 15 45 45 74 51 55 Belum Mencapai Target 6 Jumlah kasus kematian bayi 175 162 155 139 122 95 95 217 249 328 303 271 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 83,33% 93,44% 83,34% 78,96% 84,16% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 8 Cakupan Desa Siaga Aktif 75% 80% 83% 86% 89% 92% 92% 83,17% 86,88% 92,31% 93,90% 92,31% Mencapai Target Sasaran 4 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan reproduksi keluarga yang sehat serta pelaksanaan fungsi keluarga 1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) 2,49% 2,42% 2,36% 2,29% 2,22% 2,15% 2,15% 2,56% 2,40% 2,39% 2,38% 2,35% Mencapai Target 2 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,57% 1,54% 1,51% 1,47% 1,44% 1,41% 1,41% 1,22% 1,52% 1,51% 1,50% 1,15% Belum Mencapai Target 3 Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (KK) 176.923 174.923 172.923 170.923 168.923 166.923 166.923 177.344 176.904 176.806 177.093 176,897 Belum Mencapai Target 4 Jumlah calon transmigran yang ditempatkan 20 25 25 25 25 25 125 5 20 15 40 40 Belum Mencapai Target Sasaran 5 : Meningkatnya keadilan, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan 1 Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mencapai Target 2 Prosentase trafiking yang tertangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mencapai Target Sasaran 6 : Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat memenuhi 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 28.000 54.304 57.130 94.204 87.694 639.454 Mencapai Target Gambaran Kondisi Daerah II- 139 Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 kebutuhan/dibantu (orang) 2 Jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang dibantu (RTLH) 360 500 550 600 650 700 3000 433 565 152 1756 2188 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja 1 Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,87% 18,94% 12,04% 12,42% 12,42% Mencapai Target 2 Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui sistem padat karya (PKS- PK) 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 30.000 12.286 6.516 8.172 7.868 120 Belum Mencapai Target 3 Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mencapai Target 4 Prosentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 106,67% 100% 100% Mencapai Target 5 Prosentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL) 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 104% 108% 109% 108,70% Mencapai Target 6 Prosentase keikutsertaan jamsostek 49 54 59 64 69 74 74 50,6 56,59 65,38 64 70,29 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 38 38 MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Sasaran 8 : Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata II - 140 Gambaran Kondisi Daerah Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang terlatih : Mencapai Target - Petani tanaman pangan dan hortikultura (orang) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 2.059 1.929 704 3.969 2.420 - Petani perkebunan (orang) 300 639 575 375 375 615 2.579 1.567 1.073 120 395 120 - Pelaku agribisnis peternakan (klp) 40 40 40 40 40 40 200 90 105 60 40 40 - Gabungan kelompok tani dan pelaku agribisnis (gapoktan) 85 85 85 85 85 100 440 30 39 39 50 3 2 Kelompok tani berprestasi tingkat regional dan nasional 2 2 2 2 2 2 10 10 10 3 3 2 Mencapai Target Sasaran 9 : Meningkatnya produksi, nilai tambah dan keragaman produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 1 Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura : Mencapai Target - Padi (ton) 846.155 858.889 871.816 884.937 898.255 911.774 911.774 1.033.921 975.031 1.019.304 998.151 994.726 - Palawija 1.101.835 1.118.418 1.135.250 1.152.335 1.169.678 1.187.282 1.187.282 1.356.169 1.226.172 1.273.073 1.338.257 1.224.461 - Sayuran 648.889 658.655 668.567 678.629 688.843 699.210 699.210 806.499 846.077 946.320 1.086.295 908.488 - Buah-buahan 277.900 298.605 314.933 320.300 325.323 328.576 1.865.638 234.289 256.552 211.588 206.737 246.580 2 Terkendalinya luas lahan sawah di Kabupaten Garut (Ha) 45.843 44.926 44.009 43.092 42.175 41.258 41.258 45.853 44.589 44.589 44.562 42.661 Mencapai Target 3 Prosentase peningkatan pendapatan petani 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7,71% 5,41% 5,54% 5,62% 5,44% Mencapai Target 4 Terwujudnya produk bersertifikat organik (sertifikat) 3 3 3 3 3 3 15 3 2 1 1 1 Belum Mencapai Target 5 Populasi ternak (sapi perah dan Domba) : Mencapai Target Gambaran Kondisi Daerah II- 141 Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 - Sapi perah (ekor) 13.645 13.900 14.178 14.460 14.750 15.045 15.045 13.460 14.042 14.185 14.327 15.491 - Domba Garut (ekor) 1.258.733 1.320.733 1.363.733 1.418.733 1.479.733 1.532.733 1.532.733 1.341.101 1.354.742 1.365.081 1.105.218 1.492.035 6 Produksi hasil peternakan : Mencapai Target - Daging Sapi (kg) 1.587.423 1.594.567 1.601.742 1.608.950 1.616.190 1.623.463 1.623.463 1.684.077 1.602.560 1.852.536 1.574.000 1.709.851 - Daging Domba (kg) 1.169.430 1.192.819 1.216.675 1.241.008 1.265.829 1.291.145 1.291.145 1.169.430 1.206.569 1.276.833 1.126.000 1.328.422 - Daging Ayam (kg) 3.922.978 3.985.012 4.048.246 4.112.703 4.178.409 4.252.011 4.252.011 3.938.307 4.060.247 5.280.679 2.310.000 4.773.332 - Susu (liter) 18.869.223 19.435.300 20.018.359 20.618.909 21.237.477 21.874.601 21.874.601 18.319.634 19.435.300 21.341.023 29.105.000 22.955.253 - Telur (kg) 2.410.249 2.418.327 2.426.407 2.434.489 2.443.816 2.469.650 2.469.650 2.448.634 2.443.109 2.895.855 6.782.000 2.856.607 7 Prosentase peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan (Akarwangi, Kopi, Teh, Karet) 2,8% 3,6% 4,0% 4,1% 4,3% 4,8% 4,8% 3,3% 4,1% 4,0% 3,7% 3,37% Belum Mencapai Target 8 Laju Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 3,5% 2,9% 2,7% 2,6% 2,6% Mencapai Target 9 Prosentase peningkatan unit pengolahan hasil perkebunan 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3,5% 2,5% 2,0% 2,1% 3,33% Mencapai Target Sasaran 10 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan 1 Jumlah produksi Perikanan Laut (ton) 4.183 4.233 4.284 4.335 4.387 4.440 4.440 3.949 1.329 4.440 1.683 4.194 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 2 Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton) 426 743,82 795,89 851,6 911,22 975 975 504 693 797 861 861 Belum Mencapai Target 3 Jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton) 31.280 30.993 33.162 35.484 37.968 40.625 40.625 32.628 34.425 35.374 35.742 38.348 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 11 : Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung II - 142 Gambaran Kondisi Daerah Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah lahan kritis di luar kawasan hutan hutan yang ditangani (Ha) 3.678 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17.500 3.563 4.383 2.985 Belum Mencapai Target 2 Prosentase kerusakan hutan 1,80% 1,75% 1,70% 1,65% 1,60% 1,55% 1,55% 0,20% 0,13% n/a n/a Mencapai Target 3 Jumlah usaha aneka hasil kehutanan bukan kayu yang dibina 22 22 25 28 31 34 34 24 17 8 n/a n/a Belum Mencapai Target 4 Jumlah Komoditi aneka usaha hasil kehutanan bukan kayu yang dikembangkan 4 5 6 7 8 9 9 4 4 2 n/a n/a Belum Mencapai Target 5 Peningkatan Jumlah Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan 3 3 3 3 3 3 31 3 3 1 n/a n/a Belum Mencapai Target Sasaran 12 : Meningkatnya ketahanan pangan 1 Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan 30% 35% 40% 45% 50% 55% 55% 30% 30% 32% 42% 54% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 2 Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa) 5 8 12 21 21 21 83 18 8 7 3 7 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 13 : Meningkatnya ODTW dan destinasi wisata 1 Jumlah kunjungan wisata (juta orang) 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,41 2,44 2,45 2,52 2,68 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, Industri, perdagangan, dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah 1 Prosentase UMKM yang terbina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,01% 99,04% 89,30% Belum Mencapai Target 2 Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM 99,06% 99,07% 99,08% 99,09% 99,10% 99,11% 99,11% 99,01% 99,04% 89,30% 99,00% 99% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 3 Jumlah wirausahawan baru 600 600 650 700 750 800 3.500 177 550 720 793 2112 Mencapai Target Gambaran Kondisi Daerah II- 143 Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 4 Prosentase Koperasi aktif /sehat 70% 72% 74% 76% 78% 80% 80% 69,21% 71,15% 72% 7404% 79% Belum Mencapai Target 5 Prosentase IKM terbina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,01% 99,04% 90,00% 100% 94% Belum Mencapai Target 6 Jumlah sentra industri potensial yang dibina dan dikembangkan 4 5 6 7 8 8 8 4 1 8 8 8 Mencapai Target 7 Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 1,10% 0,91% 0,31 % 0,56% 1,11% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 8 Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi 2 2 2 2 2 2 10 4 2 7 3 4 Mencapai Target 9 Prosentase peningkatan minat investasi daerah 5,68% 5,84% 6,00% 6,17% 6,34% 6,52% 6,52% 85,88% 10,92% 153,63% 9,07% 24,66% Mencapai Target 10 Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah 5,68% 5,84% 6,00% 6,17% 6,34% 6,52% 6,52% 15,69% 12,80% 10,83% 14,95% 8,52% Mencapai Target 32 32 MISI 3 : Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai serta Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman Sasaran 15 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai 1 Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang) 67,08% 69,66% 72,25% 74,83% 77,42% 80,00% 80,00% 65,16% 70,69% 73,16% 75,08% 77,61% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman 1 Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 44.000 44.000 52.823 52.014 47.511 45.755 46.944 Mencapai Target 2 Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi 55,00% 57,40% 59,80% 62,20% 64,60% 67,00% 67,00% 53,38% 54,29% 55,24% 55,88% 55,80% Belum Mencapai Target 3 Prosentase ruang terbuka hijau luas ber HPL 27,03% 27,62% 28,22% 28,81% 29,41% 30% 30% 26,43% 26,43% 26,43% 26,43% 71,50% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat II - 144 Gambaran Kondisi Daerah Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran (unit per km2) 1,95 1,95 2,28 2,28 2,60 2,60 2,60 1,95 1,95 1,95 2,9278 3,9 Mencapai Target 5 Prosentase cakupan air minum perkotaan 50% 55% 60% 65% 70% 75,00% 75,00% 46,21% 59,00% 55,09% 56,21% 55,80% Belum Mencapai Target 6 Prosentase cakupan air bersih perdesaan 59% 63% 67% 71% 76% 80,00% 80,00% 65,68% 68,99% 71,31% 71,44% 76% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 17 : Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 1 Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang 45,00% 47,00% 49,00% 51,00% 53,00% 55,00% 55,00% 45,00% 47,50% 47,50% 73,80% 76,50% Mencapai Target Sasaran 18 : Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir 1 Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten 56,58% 58,99% 61,41% 63,82% 66,23% 75,10% 75,10% 56,58% 57,95% 59,76% 62,33% 62,89% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 2 Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa 56,59% 59,76% 62,94% 66,11% 69,29% 72,46% 72,46% 56,59% 61,90% 65,46% 66,16% 70,79% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 19 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi alternatif dan listrik perdesaan 1 Rasio elektrifikasi rumah tangga 63,47% 64,77% 66,08% 67,39% 68,69% 70,00% 70,00% 63,47% 64,62% 64,62% 83,00% 84% Mencapai Target Sasaran 20 : Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kenyaman lalu lintas 1 Rasio angkutan darat 0,3578 0,3628 0,3678 0,3728 0,3780 0,3832 0,3832 0,3481 0,3521 0,2017 0,3793 0,3781 Belum Mencapai Target 2 Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit) 14.434 14.723 15.017 15.317 15.624 15.936 15.936 14.776 15.406 15.295 14.724 12.543 Belum Mencapai Target 3 Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Mencapai Target Sasaran 21 : Meningkatnya pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana 1 Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Sedang Cemar Sedang Cemar Berat Cemar berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Belum Mencapai Target Gambaran Kondisi Daerah II- 145 Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2 Tingkat pelayanan sampah (%) 35% 37% 39% 41% 43% 45% 45% 35% 43% 42% 41% 43,98% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 3 Cakupan pelayanan PJU (%) 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% 61% 65% 70,12% 66,50% 80,34% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 4 Meningkatnya Desa Tangguh Bencana 10 20 25 35 40 45 45 1 5 1 1 2 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 18 18 MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur Sasaran 22 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih 1 Prosentase SAKIP SKPD kategori baik 80% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 58% 88% 88% 100% 100% Mencapai Target 2 Predikat penilaian SAKIP Kabupaten CC B B B B B B CC CC CC (53,42 poin) B (67,16) BB (70,39) Mencapai Target 3 Predikat penilaian LPPD Kabupaten Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi (3,1767) Sangat Tinggi (3,3335) Sangat Tinggi 3,2631 Mencapai Target 4 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WDP WTP WTP WTP Mencapai Target 5 Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 89,28% 90,47% 90,47% 91,67% 91,67% Mencapai Target 6 Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% Belum Mencapai Target 7 Prosentase SKPD , Kecamatan dan Desa yang baik dalam pengelolaan Arsip 47,31% 49,23% 51,15% 53,08% 55,00% 56,92% 56,92% 51,73% 52,88% 52,88% 52,00% 52,88% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 8 Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan 12Perda, 15 Perbup, 375 Kepbup 15 Perda,15 Perbup, 400 Kepbup 15 Perda, 20 Perbup, 425 Kepbup 17 Perda, 20 Perbup, 450 Kepbup 18 Perda, 25 Perbup, 475 Kepbup 20 Perda, 25 Perbup, 500 Kepbup 85 Perda, 105 Perbup, 2250 Kepbup 22 Perda, 77 Perbup, 287 Kepbup 15 Perda, 64 Perbup, 961 Kepbup 23 Perda, 70 Perbup, 625 Kepbup 19 Perda, 51Perbup, 848Kepbup 15 Perda, 45 Perbup, 650 Kepbup Mencapai Target II - 146 Gambaran Kondisi Daerah Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 9 Prosentase Desa/kelurahan berkinerja baik 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95% 75% 80% 85% 90% 95% Mencapai Target 10 Prosentase kader pos yandu aktif 75% 75% 80% 80% 85% 85% 85% 75% 85% 80% 80% 85% Mencapai Target 11 Prosentase Desa memiliki BUMdes 50% 55% 60% 65% 70% 80% 80% 50% 80% 60% 65% 75% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 12 Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% N/A 2% 2% 2% 2% Belum Mencapai Target 13 Prosentase kecamatan yang melaksanakan Program Paten 31% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31% 31% 100% 100% 100% Mencapai Target 14 Jumlah paket Pengadaan Barang jasa Pemerintah yang difasilitasi 130 140 150 160 170 180 800 232 311 297 237 235 Mencapai Target 15 Jumlah Kasus Pertanahan yang ditangani 4 4 4 4 4 4 20 10 12 9 23 15 Mencapai Target 16 Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mencapai Target 17 Kepemilikan KTP 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 90% 80,55% 81,35% 86,92% 89,46% 97,45% Mencapai Target 18 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 827 870 912 953 993 1.031 1.031 965 1.072 6.163 317 388 Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 19 Prosentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan dalam RKPD 40% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 40% 100% 100% 100% 100% Mencapai Target 20 Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93,04% 96,39% 100% 100% 100% Mencapai Target 21 Prosentase kesesuaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80,00% 97,07% 98,83% 99% 99,04% Belum Mencapai Gambaran Kondisi Daerah II- 147 Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 program renstra SKPD dengan RPJMD Target Tapi Meningkat Sasaran 23 : Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa 1 Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan 15,0% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0% 20,0% 20% 12,90% 10,56% 17,00% 17,50% 11% Belum Mencapai Target 2 Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional 0,6% 0,70% 0,8% 0,9% 10% 15% 15% 0,83% 0,25% 0,35% 0,90% 5% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat 3 Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas 80% 85% 90% 92% 95% 95% 95% 90% 100% 100% 92% 103% Mencapai Target 4 Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai 85% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 95% 90% 95% 11% Belum Mencapai Target 5 Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% - 75% 80% 85% 90% 95% 95% 100% 100% 95% 100% 95% Mencapai Target 6 Tingkat pelanggaran disiplin pegawai 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,09% 0,04% 0,02% 0,02% 0,11% Mencapai Target Sasaran 24 : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Daerah 1 Prosentase peningkatan pendapatan daerah 7% 7% 7% 7% 7% 7% 31% 11,84% 11,89% 26,35% 13,43% Belum Mencapai Target Sasaran 25 : Meningkatnya pengelolaan asset daerah 1 Prosentase asset daerah yang terinventarisir 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 90% 90% 85% 90% Belum Mencapai Target Tapi Meningkat Sasaran 26 : Meningkatnya suasana aman dan nyaman II - 148 Gambaran Kondisi Daerah Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode 2019 Realisasi Capaian Kinerja Capaian thd target akhir RPJMD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 1 Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk 49 50 50 51 52 53 53 47 40 53 60 60 Mencapai Target 2 Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1,70 1,7 Belum Mencapai Target 3 Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang) 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 159.000 3.972 24.686 25.714 29.156 24.092 Belum Mencapai Target Sasaran 27 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrasi 1 Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu 62% - - - - 70% 70% 74% n/a - 70% 70,41% Mencapai Target Sumber : Data Evaluasi RPJMD 2014-2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II - 149 2.6. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Dengan berakhirnya Millenium Development Goals pada tahun 2015 yang diklaim sukses membawa penduduk dunia khususnya negara dunia ketiga memenuhi kebutuhan dasarnya (kesehatan, pendidikan, Standar Hidup) yang diukur dengan Human Development Index, maka United Nation (UN) melalui Sustainable Development Working Group mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai sasaran jangka panjang komunitas dunia dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui adanya keseimbangan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas ekonomi harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat dan terjaganya lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi dan salah satu sasaran SDGs untuk mewujudkan keseimbangan ketiga hal tersebut adalah Sustainable and Resilient Infrastructure Development. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, menyepakati Outcome Document SDGs yang berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030 sebagai kerangka kerja pembangunan global baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG’s diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG’s, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 150 Gambaran Kondisi Daerah inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 yaitu :
a.Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
b.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
c.Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
d.Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
e.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
f.Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
g.Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
h.Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
i.Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
j.Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara;
k.Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
l.Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; m.Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
n.Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
o.Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghantikan dan membalikkan BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 151 degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
p.Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
q.Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran capaian indikator SDGs Kabupaten Garut tahun 2017 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.66. Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Garut Tahun 2017 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 1,2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 11,27% 1,3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 53,39% 1,3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 64% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 152 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 1,3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 3% 1,3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 82564 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 81% 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 73,23% 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 56,21% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 153 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 62,20% 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. 98,91% 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 97,78% 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 85,40% 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 99,64% 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 2477 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 154 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Rp3.000.00 0,00 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Ada 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 155 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 2,1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). 2,1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 0,11% 2,1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2,1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 43,20% 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 31,30% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 156 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 12,20% 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 2,3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian. 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 3,1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). 51 3,1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 95,87% 3,1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 81% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 157 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 2,61 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 4,65 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 30,30% 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 80,70% 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 0,03% 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 0,05% 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. 0,00 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. 266 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 158 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. 23 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). 23 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. 3,24% 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. 3,24% 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 187 3,5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 0,01% 3,5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 159 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 73,23% 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. 19,12% 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). 2,38% 3,8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. 12,81% 3,8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 3,8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 53,39% 3,9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 160 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 82,66% 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 7,10% 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 9,14% 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 108,56% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 161 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 122,65% 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 6,92 4,2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 71,49% 4,4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 4,5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan. 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi. 4,6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. 99,41% 4,6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun. 99,48% 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 162 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 50,66% 5,1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 5,2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 5,2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. 5,2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. 5,2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 100% 5,3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 0,69% 5,3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 5,3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 5,5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. 16% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 163 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 5,5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 5,6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut. 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 5,6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut. 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 12,81% 5,6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut. 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 63,32% 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. 65,21% 6,1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 56,21% 6,1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6,1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 56,21% 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 164 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 62,20% 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 173% 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6,3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 6,3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 165 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 6,3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.3.2.(a) Kualitas air danau. 6,3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 6,4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 6,5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 6,5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 6,5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 6,5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. Ada 7,1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.1.1* Rasio elektrifikasi. 68,93% 7,1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita. 1105,4708 02 7,1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 166 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 7,1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga. 8,1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. 4,89% 8,1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. 8.1.1.(a) PDB per kapita. Rp18.538.3 71,83 8,2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 8,08% 8,3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 8,3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. 67,53% 8,3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 9,13% 8,3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 8,5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. 109% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 167 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 8,5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 7,86% 8,5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran. 30,69% 8,6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. 4.983 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 671.858 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. 27,22% 8,10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa 8,10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 168 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 8,10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. 9,1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. 9,1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api. 9,1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan. 9,2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. 7,75% 9,2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 7,25% 9,2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. 16,72% 9,3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 169 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 9,3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 9,5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam 65,21% 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet 23,09% 10,1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 10.1.1* Koefisien Gini. 36,90% 10,1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 9,27% 10,2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 14,67% 10,3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. 70% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 170 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 10,3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Ada 10,4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 64% 11,1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 92,42% 11,1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 11,3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. 11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 11,4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. 11,5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 2477 11,5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 23,80% 11,5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 171 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 11,5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 11,6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 41,30% 11,6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 11,7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 50% 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Ada 12,4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 12,5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 41,30% 12,6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 1 12,7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. 12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 172 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 12,8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 13,1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Ada 13,1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 2477 15,1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 35,21% 15,3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 10,53% 15,6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional. 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Ada 15,9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 1 16,1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 16,1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. 16,1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 16,1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 173 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 16,2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 16,2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. 16,2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 16,5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 100% 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 67,16% 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan. 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 96,33% 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 98,75% 16,7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 16% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 174 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 16,7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 16,9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. 16,9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 16,9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 85,40% 16,10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 16.10.2.( c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 17,1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. 26,35% 17,1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 0,24% 17,1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 17,6 Meningkatkan kerjasama Utara- Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. 17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 175 TARGET INDIKATOR Capaian 2017 17,6 Meningkatkan kerjasama Utara- Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband 17,8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet. 23,09% 17,17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. 17.17.1.( a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 17,17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. 17.17.1.( b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 17,18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. 17.18.1.( a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. 102,40% 17,18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. 17.18.1.( b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. 93,75% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 176 Gambaran Kondisi Daerah TARGET INDIKATOR Capaian 2017 17,18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. 17.18.1.( c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). 100% 17,18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. 17.18.1.( d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. 66,46% 17,19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. 17.19.2.( b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) Ada 17,19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. 17.19.2.( c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. 131,23% 17,19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. 17.19.2.( d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). 75,00% Sumber: Hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (cross cutting), terdapat 214 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Garut. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 177 tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Capaian ini dinilai terhadap target RPJMN Tahun 2019. Setiap capaian per TPB ditampilkan pada Tabel berikut : Tabel 2.67. Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Garut Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Telah mencapai target Belum mencapai target Perlu peningkatan Perlu penurunan Tidak ada data (N/A) Jumlah Indikator 1 Tanpa Kemiskinan 8 7 0 1 8 24 2 Tanpa Kelaparan 1 2 0 1 7 11 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 8 10 1 4 11 34 4 Pendidikan Berkualitas 2 5 2 0 4 13 5 Kesetaraan Gender 1 2 2 1 8 14 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 1 3 1 0 13 18 7 Menjamin Akses Energi 0 2 0 0 2 4 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak 1 2 6 2 8 19 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi 1 0 4 0 7 12 10 Mengurangi Kesenjangan 1 4 0 1 0 6 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan 2 3 0 1 6 12 12 Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 0 1 1 0 3 5 13 Penanganan Perubahan Iklim 1 0 0 1 0 2 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan 2 0 2 0 0 4 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh 5 0 1 0 15 21 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 1 1 8 0 5 15 Total 35 42 28 12 97 214 Sumber: Hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Secara umum, 54,7% dari 214 indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Garut telah diisi, sementara 45,3% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Terdapat lima kriteria untuk menggambarkan pencapaian TPB, antara lain indikator “Telah mencapai target nasional”, “Belum mencapai target nasional”, “Perlu peningkatan”, “Perlu penurunan”, dan “Tidak ada data (N/A)”. Setidaknya terdapat 16,4 % indikator yang telah BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 178 Gambaran Kondisi Daerah mencapai target atau sekitar 29% dari indikator yang terisi. Adapun indikator yang belum mencapai target masih lebih banyak dibandingkan yang telah mencapai target. Sementara indikator dengan kriteria perlu peningkatan dan perlu penurunan memiliki persentase berturut-turut 13,1% dan 5,6% dari 214 indikator. Persentase berdasarkan enam kriteria tersebut ditunjukkan pada Gambar berikut : Sumber: Hasil Analisis, 2018 Gambar 2.31. Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Garut Terhadap Target Proyeksi 2030 Indikator TPB Kabupaten Garut yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 01 (Tanpa Kemiskinan) dengan jumlah 24 indikator dan TPB 03 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan jumlah indikator 34. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gapnya dengan jumlah terbanyak juga terdapat di TPB 03 dan TPB 01.Indikator TPB yang perlu dilakukan penurunan dengan jumlah terbanyak, yaitu pada TPB 03 sementara yang perlu dilakukan peningkatan dengan jumlah terbanyak adalah TPB 08 (Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak). Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar berikut. BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 179 Sumber: Hasil Analisis, 2018 Gambar 2.32. Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Garut Terhadap Target Proyeksi 2030 2.7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititikberatkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan kategori sasarannya secara detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. BUMD adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 180 Gambaran Kondisi Daerah dari perangkap kemiskinan dan keterelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk BUMD. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, yang kedua, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai. Pemerintah Kabupaten Garut memiliki 4 BUMD yaitu sebagai berikut :
1. 1.PDAM TIRTA INTAN, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.
2. 2.PT BPR Intan Jabar, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
3. 3.PD. BPR Garut, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.
4. 4.PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk berdasarakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 181 Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, maka berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana dalam hal pemerintah daerah selaku pemegang saham, maka kewenangannya melingkupi kewenangan sebagai pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Permodalan BUMD yang berbentuk PT adalah modal sendiri (ekuitas) yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham, dimana dapat disampaikan bahwa modal pada BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas terbagi atas saham, dan pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau dapat memiliki keseluruhannya atau sebesar 100% (seratus persen), dan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disebut Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) modalnya tidak terbagi atas saham, dan pada BUMD ini, seluruh modalnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah, dimana pada kondisi pemilik modal Perumda lebih dari satu Pemerintah Daerah, maka Perumda ini berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada BUMD baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal/saham kepada BUMD yang berbentuk Perseroda, atau menyetorkan modalnya kepada Perumda. Realisasi setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada BUMD secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah mencapai Rp. 61.771.674.792 (Enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana dalam pemenuhan setoran modal/saham tersebut dilakukan dengan mempertimbangan Peraturan Daerah terkait dengan Pendirian masing masing BUMD dan Perda terkait Penyertaan Modal kepada masing-masing BUMD, serta kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal daerah. Adapun penyertaan modal yang sudah disetor ke BUMD adalah sebagai berikut : BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 182 Gambaran Kondisi Daerah
a.Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD.BPR Garut, pemenuhan modal dasar PD.BPR Garut ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00., modal yang telah disetor Pemeintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp.25.000.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut: - Sampai dengan tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 7.435.626.540,21., - Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,00., - Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp .3.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00., Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar adalah sebesar Rp. 24.564.373.459,79., Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 PD. BPR Garut tidak mendapatkan penyertaan modal.
b.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pemenuhan modal dasar PT. BPR Intan Jabar ditetapkan sebesar 29% dari Rp. 88.000.000.000,00., yaitu sebesar Rp. 25.520.000.000,00., modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT.BPR Intan Jabar sebesar Rp.9.069.955.000,00., dengan rincian sebagai berikut : - Sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 3.069.955.000,00., - Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00., - Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,00., - Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,00., BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 183 Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar adalah sebesar Rp.16.450.045.000,00., Tahun Anggaran 2016 PT. BPR Intan Jabar tidak mendapatkan penyertaan modal.
c.Berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Lembaga Keuangan Mikro, pemenuhan modal dasar PT.LKM Garut ditetapkan sebesar 91% dari Rp. 15.000.000.000,00., modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Rp.9.500.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut : - Sampai dengan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 1.420.325.208,00., - Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,00., - Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,00., - Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,00., - Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 479.674.792,00., - Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00., Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar adalah sebesar Rp.4.150.000.000,00.,
d.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan, penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan sebesar Rp. 72.090.180.650,00., dengan rincian sebagai berikut : - Sampai dengan Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp. 3.448.180.650,00., - Tahun Anggaran 2006 Rp. 500.000.000,00., - Tahun Anggaran 2007 Rp. 500.000.000,00., - Tahun Anggaran 2008 Rp. 500.000.000,00., - Tahun Anggaran 2009 Rp. 1.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2010 Rp. 7.200.000.000,00., - Tahun Anggaran 2011 Rp. 9.450.000.000,00., - Tahun Anggaran 2012 Rp. 3.800.000.000,00., - Tahun Anggaran 2013 Rp. 5.000.000.000,00., dengan rincian berasal dari APBD sebesar Rp. 3.000.000.000,00., dan berasal dari penerusan BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 184 Gambaran Kondisi Daerah hibah Luar Negeri untuk hibah air minum untuk Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2014 Rp. 9.998.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut : berasal dari APBD Sebesar Rp. 2.000.000.000,00., dan dari penerusan hibah Luar Negeri untuk program air minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 7.998.000.000,00., - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.696.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut : dari APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,00., dan dari penerusan hibah untuk program hibah air minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 6.696.000.000,00., - Tahun Anggar 2016 Rp. 9.998.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut: dari APBD sebesar Rp.5.000.000.000,00., dan dari penerusan hibah untuk program air minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 4.998.000.000,00., - Tahun Anggaran 2017 Rp. 6.000.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut: dari APBD sebesar Rp. 3.000.000.000,00., dan dari pemberian hibah Daerah untuk program air minum perkotaan tahap 1 sebesar Rp.3.000.000.000,00., - Tahun Anggaran 2018 Rp. 3.000.000.000,00., Pengalokasian penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut untuk tahun anggaran berikutnya dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Besaran penyertan modal Daerah di anggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan berdasarkan ketentuan Perundangan-undangan. Pendapatan yang diterima dari BUMD adalah sebagai berikut :
a.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, sebesar Rp.15.273.025.477,00., dengan rincian sebagai berikut: - Deviden tahun 2010 sebesar Rp. 160.000.000,00., - Deviden tahun 2011 sebesar Rp. 590.456.087,00., - Deviden tahun 2012 sebesar Rp. 821.432.779,00., - Deviden tahun 2013 sebesar Rp. 1.171.117.713,00., BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 185 - Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 1.601.880.189,00., - Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 1.832.080.374,00., - Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 2.124.230.110,00., - Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 2.292.352.070,00., - Deviden tahun 2018 sebesar Rp. 2.321.477.312,00.,
b.PT.BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 2.514.704.000,00., dengan rincian sebagai berikut : - Deviden tahun 2012 sebesar Rp. 373.853.000,00., - Deviden tahun 2013 sebesar Rp. 297.812.000,00., - Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 383.086.000,00., - Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 392.084.000,00., - Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 539.447.000,00., - Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 528.422.000,00., - Deviden tahun 2018 sebesar Rp. 699.694.107,00.,
c.PT.Lembaga Keuangan Mikro, sebesar Rp. 751.301.941,00., dengan rincian sebagai berikut : - Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 73.132.160,00., - Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 129.406.665,00., - Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 332.106128,00., - Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 195.554.537,00., - Deviden tahun 2018 sebesar Rp. 209.867.192,00.,
d.Perusahaan Daerah Air Minum, sebesar Rp.5.333.238.338,11., dengan rincian sebagai berikut: - Deviden tahun 2006 sebesar Rp. 297.171.444,51., - Deviden tahun 2007 sebesar Rp. 325.126.838,89., - Deviden tahun 2008 sebesar Rp. 359.806.129,14., - Deviden tahun 2009 sebesar Rp. 400.460.235,26., - Deviden tahun 2010 sebesar Rp. 504.243.141,31., BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 186 Gambaran Kondisi Daerah - Deviden tahun 2011 sebesar Rp. 533.066.628,60 - Deviden tahun 2012 sebesar Rp. 495.967.531,55., - Deivden tahun 2013 sebesar Rp. 513.869.186,37., - Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 631.929.423,03., - Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 726.412.875,10., - Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 545.565.084,35., - Tahun 2017 dan 2018 PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut tidak menyetorkan deviden karena mengalami kerugian. 2.8. Kerjasama Daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga serta kerja sama dengan badan atau pemerintah luar negeri. Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Mengingat kerja sama antar daerah yang berbatasan bersifat wajib, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan di daerah yang berbatasan yang memiliki ekternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. Sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 187 pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan serta promosi potensi daerah. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan 9 (sembilan) bidang kerjasama antar daerah dan 16 (enam belas) bidang kerjasama dengan pihak ketiga, meningkat dibandingkan kerjasama yang dilakukan pada tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) bidang kerjasama antar daerah. Melalui kolaborasi stakeholders pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Garut akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Tabel 2.68. Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2014-2018 No Bentuk Kerjasama Jumlah Kerjsama 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kerjasama antar Daerah 3 7 9 9 9 2 Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4 18 17 16 Sumber : LPPD Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan diantaranya dengan :
1. 1.Kabupaten Karo dalam bidang Perkebunan Tembakau;
2. 2.Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dalam pelaksanaan Program 300 Doktor bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat;
3. 3.Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 188 Gambaran Kondisi Daerah Regional Legok Nangka di kawasan perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya
4. 4.Kabupaten Temanggung dalam bidang Perkebunan antara Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung ;
5. 5.Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kota Bandung tentang Kerjasama antar Daerah;
6. 6.Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kota Banjar, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif di Wilayah Priangan Timur;
7. 7.Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah Kota Banjar tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;
8. 8.Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
9. 9.Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tentang pengembangan Daerah dan Pelayanan Publik. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga diantaranya :
10. 1.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT Asuransi Jiwa Taspen tentang Kerjasama Penutupan Produk Asuransi Taspen Save bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Garut;
11. 2.Perjanjian Hibah Daerah tentang Hibah Dukungan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018;
12. 3.Perjanjian Kerjasma antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kumpulan Taspen Save untuk ASN Di Lingkungan Pemda Garut; BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 189
13. 4.Kesepakatan Bersama antara Politeknik LP3I Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Garut tentang Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. 5.Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Daerah;
15. 6.Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Garut tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Garut;
16. 7.Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pembangunan jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Garut;
17. 8.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan CV. Wulandari tentang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Berupa Hotel Cipanas Indah;
18. 9.Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Pertanahan Kab. Garut dengan Pemerintah Daerah Kab. Garut tentang Pengelolaan Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
19. 10.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan CV. Wulandari tentang Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Berupa Hotel Cipanas Indah;
20. 11.Kesepakatan Bersama antara Institut Manajemen Koperasi Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Garut tentang Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
21. 12.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional cabang Tasikmalaya tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut;
22. 13.Addendum Kedua Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Kepolisian Negara RI Resor Garut tentang Hibah Dukungan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018; BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 190 Gambaran Kondisi Daerah
23. 14.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG) tentang Kerjasama Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Garut;
24. 15.Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan Bupati Garut tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan;
25. 16.Perjanjian Kerjasama Antara Bapenda Kabupaten Garut dengan PT. Bank BJB Kantor Cabnag Garut. 2.9. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2.9.1 SPM Pendidikan Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2018 untuk jenis pendidikan dasar telah mencapai 98,79% untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs), untuk jenis pelayanan dasar kesetaraag telah mencapai 100%, sementara untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini baru mencapai 74,2%. Tabel 2.69. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2014-2018 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 100% 97,98% 98,17% 98,33% 98,54% 98,79% 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan 100% 100 100 100 100 100 BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 191 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% 73,9 71,18 71,2 71,49 74,2 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Garut yang dikelola dalam SIPD 2.9.2 SPM Kesehatan Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selama tahun 2014 – 2018 mencakup 12 jenis pelayanan dasar sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.70. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 93,70% 95% 93,73% 79% 99,17% 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 84,40% 88,63% 89,88 73% 76,14% 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 79% 96,29% 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 28,90% 94,36% 60,69% 100% 88,06% 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 91,90% 83,01% 53,73% 69% 79,49% 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 44% 51,86% 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 52% 41,53% 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 35% 49,20% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 192 Gambaran Kondisi Daerah No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 28% 30,80% 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 100% 49% 79,20% 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 81% 85,03% 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 48% 100 Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD Kondisi pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD dr. Slamet Garut digambarkan dari pencapaian jenis pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, persalinan perinatalogi, pelayanan intensif, radiologi, laboratorium patologi klinik, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, taransfusi darah, pelayanan gakin, rekam medik, pengelolaan limbah, administrasi dan manajemen, ambulan/kereta jenazah, pemulasaraan jenazah, pelayanan pemeliharaah sarana rs, pelayanan laundry, serta pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana disajikan pada tabel pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut. Tabel 2.71. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2014-2018 NO. JENIS PELAYANAN STANDAR NASIONAL CAPAIAN TERHADAP STANDAR 2014 2015 2016 2017 2018 A. GAWAT DARURAT 1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 193 NO. JENIS PELAYANAN STANDAR NASIONAL CAPAIAN TERHADAP STANDAR 2014 2015 2016 2017 2018 2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 3 pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat masih berlaku 100% 60% 60% 60% 60% 60% 4 Ketersediaan Tim penanggulangan bencana 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat paling lama 5 menit terlayani setelah pasien datang <8 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 6 Kepuasan pelanggan minimal 70% 68% 74% 60% 61,4% 71% 7 Kematian pasien kurang atau sama dengan 24 jam maksimal 2/1000 - 2/1000 0 0 0 8 Khusus RS Jiwa: Pasien dapat ditenangkan dalam waktu kurang atau sama dengan 48 jam 9 Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka 100% 100% 100% 100% 100% 100% B. RAWAT JALAN 1 Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis 100 % dokter spesialis 70% 100% 65% 70% 100% 2 Ketersediaan pelayanan - Klinik Anak 100% 100% 100% 100% 100% - Kilnik Penyakit Dalam 100% 100% 100% 100% 100% - Klinik Kebidanan 100% 100% 100% 100% 100% - Kilinik Bedah 100% 100% 100% 100% 100% 3 Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa - Anak Remaja - NAPZA - Gangguan Psikotik - Gangguan Neurotik - Mental Retardasi - Mental Organik - Usia Lanjut 4 Jam Buka Pelayanan Hari kerja 08.00 s/d 13.00 08.00 s/d 14.00 08.00 s/d 14.00 08.00 s/d 14.00 08.00 s/d 14.00 08.00 s/d 14.00 Jumat 08.00 - 11.00 Jumat 08.00 s/d 14.00, 13.00 s/d 14.00 Jumat 08.00 s/d 14.00, 13.00 s/d 14.00 Jumat 08.00 s/d 14.00, 13.00 s/d 14.00 Jumat 08.00 s/d 14.00, 13.00 s/d 14.00 Jumat 08.00 s/d 14.00, 13.00 s/d 14.00 5 Waktu tunggu di rawat jalan maksimal 60 menit 70 menit 60 menit 75 menit 70 menit 60 menit 6 Kepuasan Pelanggan minimal 90 % 81,60% 73,65% 80% 81,6% 80% 7.a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB minimal 60 % 100% 100% 75% 100% 90% 7.b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS minimal 60 % 100% 100% 100% 100% 100% C. RAWAT INAP BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 194 Gambaran Kondisi Daerah NO. JENIS PELAYANAN STANDAR NASIONAL CAPAIAN TERHADAP STANDAR 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pemberi Pelayanan di Rawat Inap
a.Dokter Spesialis ya ya ya ya ya
b.D3 Perawatan ya ya ya ya ya 2 Penanggung jawab pasien Rawat Inap 100 % dokter 100% 100% 100% 100% 100% 3 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap
a.Anak 100% 100% 100% 100% 100%
b.Penyakit Dalam 100% 100% 100% 100% 100%
c.Kebidanan 100% 100% 100% 100% 100%
d.Bedah 100% 100% 100% 100% 4 Jam Visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja Ya ya ya ya ya 5 Kejadian Infeksi pasca operasi maksimal 1.5 % 1,00% 1,50% 1,50% 0,00% 1,00% 6 Kejadian Infeksi Nosokomial maksimal 1.5 % 1% 1% 1% 1% 1% 7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Kematian pasien di atas 48 jam maksimal 0.24 % 0,03% 0,20% 0,03% 0,03% 0,00% 9 Kejadian pulang paksa maksimal 5 % 0% 5% 0% 0% 0% 10 Kepuasan Pelanggan minimal 90 % 83,05% 83,05% 80,05% 83,05% 83,05% 11 Rawat Inap TB
a.Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB minimal 60 % 100% 100% 100% 100% 100%
b.Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS minimal 60 % 100% 100% 100% 100% 100% 12 Ketersediaan pelayanan Rawat inap di RS yang memberikan Pelayanan Jiwa - NAPZA - Gangguan Psikotik - Gangguan Neurotik - Gangguan Mental Organik 13 Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri 100% 14 Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu kurang atau sama dengan 1 bulan 100% 15 Lama Hari Perawatan pasien gagguan jiwa maksimal 6 minggu D. BEDAH SENTRAL (BEDAH SAJA) 1 waktu tunggu operasi elektif maksimal 2 hari 15 hari 15 hari 15 hari 15 hari 1 hari 2 kejadian kematian di meja operasi maksimal 1 % 0% 1% 0% 0% 0% 3 Tidak ada kejadian operasi salah sisi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Tidak ada kejadian operasi salah orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Tidak ada kejadian salah tindakan operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 195 NO. JENIS PELAYANAN STANDAR NASIONAL CAPAIAN TERHADAP STANDAR 2014 2015 2016 2017 2018 6 Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Komplikasi Anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube maksimal 6 % 0% 0% 0% 0% 0% E. PERSALINAN PERINATALOGI (KECUALI RS KHUSUS DILUAR RS IBU DAN ANAK) DAN KB 1 Kejadian kematian ibu karena persalinan
a.pendarahan maksimal 1 % 0,03% 0,04% 0,03% 0%
b.Pre-eklampsia maksimal 30 % 0,03% 0,09% 0,03% 0,03% 0%
c.Sepsis maksimal 0,2 % 0,00% 0,012% 0,00% 0,00% 0,00% 2 Pemberi Pelayanan Persalinan Normal - Dokter Sp.OG ya ya ya ya ya - Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) ya ya ya ya ya - Bidan ya ya ya ya ya 3 Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Penyulit Tim PONEK yang terlatih ya ya ya ya ya 4 Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Tindakan Operasi - Dokter Sp.OG ya ya ya ya ya - Dokter Sp.A ya ya ya ya ya - Dokter Sp. An ya ya ya ya ya 5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Pertolongan persalinan melalui sectio cesaria maksimal 20 % 1,9% 11,7% 2% 1,9% 18,9% 7 Keluarga Berancana 100%
a.% KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh Tenaga Kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr. Sp. U, dr.Umum terlatih 100% 100% 100% 100% 100%
b.% peserta KB Mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh Bidan Terlatih 100% 100% 100% 100% 8 Kepuasan Pelanggan minimal 80 % 76% 73,65% 75% 76% 80% F. PELAYANAN INTENSIF 1 Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam maksimal 3 % 3% 3% 3% 3% 0% 2 Pemberi Pelayanan Unit Intensif Dr. Sp. Anestesi dan dr. Sp. Sesuai dengan kasus yang ditangani ya ya ya ya ya BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 196 Gambaran Kondisi Daerah NO. JENIS PELAYANAN STANDAR NASIONAL CAPAIAN TERHADAP STANDAR 2014 2015 2016 2017 2018 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara D4 100% 25% 100% 100% 100% G. RADIOLOGI 1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax photo maksimal 3 jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 2 Pelayanan ekspertisi dr. Sp. Radiologi ya ya ya ya ya 3 Kejadian Kegagalan pelayanan Rontgen - kerusakan foto maksimal 2 % 0% 1% 0% 0% 0% 4 Kepuasan Pelanggan minimal 80 % 75,8% 73,7% 74,5% 75,8% 79% H. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK 1 Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium maksimal 140 menit untuk kimia darah dan darah rutin 80 menit 160 menit 150 menit 80 menit 120 menit 2 Pelayanan ekspertisi Dokter Sp.PK ya ya ya ya ya 3 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Kepuasan Pelanggan minimal 80 % 62,5% 73,65% 63% 62,5% 62,5% I. REHABILITASI MEDIK 1 Kejadian DO pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan maksimal 50 % 0% 0% 0% 0% 0% 2 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Kepuasan pelanggan minimal 80 % 67,88% 73,65% 65% 67,8% 81% J. FARMASI 1 Waktu tunggu pelayanan
a.Obat jadi maksimal 30 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 45 menit
b.Obat Racikan maksimal 60 menit 120 menit 120 menit 160 menit 160 menit 90 menit 2 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Kepuasan pelanggan minimal 80 % 67,7% 73,65% 67% 67,7% 81% 4 Penulisan resep sesuai furmularium 100% 100% 100% 100% 100% 100% K. GIZI 1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien minimal 90 % 90% 90% 90% 90% 100% 2 sisa makanan yang tidak termakan oleh Pasien maksimal 20 % 8,20% 8% 20% 8,20% 20% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 197 NO. JENIS PELAYANAN STANDAR NASIONAL CAPAIAN TERHADAP STANDAR 2014 2015 2016 2017 2018 3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100% 80% 100% 100% 80% 100% L. TARANSFUSI DARAH 1 kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 100 % terpenuhi 90% 80% 85% 90% 90% 2 Kejadian reaksi transfusi maksimal 0.01 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M PELAYANAN GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada unit pelayanan 100 % terlayani 100% 100% 100% 100% 100% N REKAM MEDIK 1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan 100% 100% 80% 85% 100% 100% 2 Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan maksimal 10 menit 20 menit 20 menit 20 menit 20 menit 20 menit 4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap maksimal 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit O PENGELOLAAN LIMBAH 1 Baku Mutu Limbah Cair
a.BOD < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l 0
b.COD < 80 mg/l < 80 mg/l < 80 mg/l < 80 mg/l < 80 mg/l 0
c.TSS < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l 0
d.PH 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6-9 2 Pengelolaan Limbah Padat Infeksius sesuai dengan aturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% P ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN 1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 100% 95% 100% 96% 95% 80% 2 Kelengkapan Laporan Akuntabilitas 100% 95% 100% 100% 95% 100% 3 Ketepatan waktu pengurusan naik pangkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun minimal 60 % 70% 80% 75% 70% 0% 6 Cost Recovery minimal 40 % 7 Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan 100% 85% 95% 80% 85% 100% 8 Kecepatan waktu pemberian informasi maksimal 2 jam 1 jam 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 198 Gambaran Kondisi Daerah NO. JENIS PELAYANAN STANDAR NASIONAL CAPAIAN TERHADAP STANDAR 2014 2015 2016 2017 2018 tentang tagihan pasien rawat inap 9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% Q AMBULAN/KERETA JENAZAH 1 Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 2 kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS maksimal 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 3 Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan daerah (?) ya ya ya ya ya R PEMULASARAAN JENAZAH Waktu tanggap (reponse time) pelayanan pemulasaraan jenazah maksimal 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam S PELAYANAN PEMELIHARAAH SARANA RS 1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat maksimal 80 % 90% 80% 85% 90% 80% 2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 90% 100% 80% 90% 80% 3 Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam palayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 100% 70% 100% 65% 70% 100% T PELAYANAN LAUNDRY 1 tidak adanya kejadian linen yang hilang 100% 70% 100% 70% 70% 95% 2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 100% 90% 100% 90% 90% 100% U PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI 1 anggota tim PPI yang terlatih 75% 70% 0% 65% 70% 100% 2 Tersedia APD di setiap instalasi/departemen 60% 45% 50% 45% 45% 100% 3 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter) 75% 65% 70% 60% 65% 75% Sumber : RSUD dr. Slamet Garut yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 199 2.9.3 SPM Pekerjaan Umum Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2018, meliputi Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 76%, dan jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik telah mencapai 64,60%. Tabel 2.72. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014-2018 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% 57,02 61,52 69,00 73,15 76,00 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% 54,17 56,59 59,80 62,20 64,60 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut yang dikelola dalam SIPD 2.9.4 SPM Perumahan Rakyat Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan target capaian 100%. Tabel 2.73. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian 1 Penyediaan & rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 200 Gambaran Kondisi Daerah No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut yang dikelola dalam SIPD 2.9.5 SPM Ketentraman ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100%. Tabel 2.74. Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Perangkat Daerah 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 100% Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% Dinas Pemadam Kebakaran Sumber : Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 201 2.9.5 SPM Sosial Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100%. Tabel 2.75. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 40 100 219 124 175 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi 40 20 15 15 15 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 126 236 117 50 176 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti - - 16 - - 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 9784 3638 12839 2143 28704 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD 2.10. Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 202 Gambaran Kondisi Daerah maupun masyarakat pada umumnya. Guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah dan menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, lingkungan, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, dan program lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Berdasarkan data Tim Fasilitas CSR Jawa Barat, rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Perusahaan Mitra CSR di Kabupaten Garut Tahun 2014 s.d 2016 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.76 Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2016 Tahun Realisasi Perusahaan 2014 9.095.297.268 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK PT Asabri Cabang Bandung PT BRI Kanwil Bandung PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang PT. PLN Distribusi Jawa Barat Chevron Geothermal Indonesia Putera Sampoerna Foundation 2015 3.915.716.500 PT Jasa Sarana PT BRI Kanwil Bandung Chevron Geothermal Indonesia PT Indonesia Power UP Kamojang PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2016 6.196.091.525 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK PT Bank Mandiri Regional VI/ Jawa 1 PT Asuransi Jasa Indonesia PT BRI Kanwil Bandung BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Kondisi Daerah II- 203 Tahun Realisasi Perusahaan PT Pegadaian Kanwil X Bandung PT Pertamina EP PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Chevron Geothermal Indonesia JUMLAH 19.207.205.293 Sumber : Tim Fasilitas CSR Jawa Barat BAB 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 II - 204 Gambaran Kondisi Daerah Gambaran Keuangan Daerah III - 1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 2 Gambaran Keuangan Daerah tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang terdiri dari : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : 1) Hasil Pajak Daerah. 2) Hasil Retribusi Daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 4) Lain-lain PAD yang Sah. B. Dana Perimbangan, yaitu :
1. 1.Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
2. 2.Dana Alokasi Umum;
3. 3.Dana Alokasi Khusus; C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :
4. 1.Pendapatan hibah
5. 2.Dana bagi hasil pajak propinsi
6. 3.Dana Penyesuaian/ Dana Transfer lainnya dari Pemerintah
7. 4.Bantuan Keuangan dari Provinsi Selama tahun 2014 -2018, secara umum kinerja Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp.3.150.458.860.769,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.4.301.343.515.211,00 pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 8,37%. Tingkat realisasi pendapatan daerah selama BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 3 tahun 2014-2018 dibandingkan dengan target secara rata-rata mencapai 97,34%. Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Tahun Target Pendapatan (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp) Tingkat Capaian (%) Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2014 3.161.339.193.252 3.150.458.860.769 99,66 2015 3.631.183.716.298 3.540.619.065.782 97,51 14,86 12,38 2016 4.019.998.196.150 3.748.975.224.711 93,26 10,71 5,88 2017 4.528.926.876.090 4.422.978.254.586 97,66 12,66 17,98 2018 4.361.191.632.994 4.301.343.515.211 98,63 -3,70 -2,75 Rata-rata 97,34 8,63 8,37 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2018 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 61,93%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 26,18%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 11,88%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi. Tabel 3.2 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No Uraian Pendapatan Kontribusi Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah (%) 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 1 Pendapatan Asli Daerah 11,85 11,84 10,28 15,65 9,79 11,88 2 Dana Perimbangan 64,87 57,76 65,89 60,12 61,04 61,93 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 23,29 30,40 23,84 24,23 29,16 26,18 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Secara rinci, prosentase sumber pendapatan daerah kabupaten Garut untuk tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 4 Gambaran Keuangan Daerah Tabel 3.3 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbu han (%)2016 2017 2016 2017 2018
8. 4.PENDAPATAN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4.1 Pendapatan Asli Daerah 11,85% 11,84% 10,28% 15,65% 9,79% 0,40% 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2,05% 2,10% 2,22% 2,56% 2,98% 9,99% 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 0,69% 0,48% 0,47% 0,35% 0,53% -1,48% 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,14% 0,14% 0,15% 0,13% 0,13% -2,61% 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8,97% 9,13% 7,43% 12,61% 6,16% 0,42% 4.2. Dana Perimbangan 64,87% 57,76% 65,89% 60,12% 61,04% -1,03% 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 6,18% 3,97% 4,17% 4,49% 4,41% -6,17% 4.2.2. Dana Alokasi Umum 54,04% 49,23% 48,25% 40,18% 41,31% -6,20% 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 4,65% 4,56% 13,48% 15,45% 15,32% 51,85% 4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 23,29% 30,40% 23,84% 24,23% 29,16% 7,74% 4.3.1. Pendapatan Hibah 0,25% 0,19% 0,51% 3,25% 6,61% 196,73% 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2,88% 5,13% 2,56% 4,34% 4,56% 25,60% 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya 15,75% 19,84% 11,22% 9,03% 10,12% -6,24% 4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4,39% 5,25% 9,55% 7,62% 7,87% 21,14% Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Sedangkan tingkat realisasi terhadap anggaran (kinerja) pendapatan daerah kabupaten Garut tahun 2014 – 2018 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.4 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2016 2017 2016 2017 2018
9. 4.PENDAPATAN 99,66 97,51 93,26 97,66 98,63 -0,20% 4.1 Pendapatan Asli Daerah 115,09 106,84 90,05 96,82 92,24 1,39% 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 108,13 104,96 98,97 94,21 96,65 -1,11% BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 5 No Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2016 2017 2016 2017 2018 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 128,86 107,1 114,69 73,47 106,45 4,47% 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 98,71 98,77 99,23 100 100 0,39% 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 116,14 107,4 86,39 98,21 89,11 2,21% 4.2 Dana Perimbangan 99,22 97,92 93,8 98,72 99,26 2,90% 4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 92,41 70,17 121,74 95,78 106,87 -4,87% 4.2.2 Dana Alokasi Umum 100 100 100 100 100 0,00% 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 100 100 72,54 96,39 95,41 15,93% 4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 94,36 99,22 93,21 95,64 99,61 3,38% 4.3.1 Pendapatan Hibah 88,87 66,95 82,6 100 97,91 9,49% 4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 108,56 93,9 97,96 99,97 98,03 0,05% 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya 100 99,78 100,07 94,79 103,12 1,76% 4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 73,47 76,29 85,77 92,61 97,67 6,72% Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No URAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH Rata- rata Pertum buhan (%) 2014 2015 2016 2017 2018
10. 4.Pendapatan 3.150.458.860.769 3.540.619.065.782 3.748.975.224.711 4.422.978.254.586 4.301.343.515.211 8,37 4.1. Pendapatan Asli Daerah 373.261.713.306 419.201.758.615 385.312.223.032 692.255.365.083 421.299.024.535 11,19 4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 64.490.559.906 74.195.746.325 83.398.777.015 113.025.412.527 128.132.223.278 19,09 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 21.662.477.763 16.904.876.001 17.716.949.504 15.506.399.384 22.839.731.670 4,41 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.450.222.727 4.883.022.387 5.510.715.914 5.867.341.588 5.426.366.748 5,38 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 282.658.452.910 323.218.113.902 278.685.780.599 557.856.211.584 264.900.702.839 12,06 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 6 Gambaran Keuangan Daerah No URAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH Rata- rata Pertum buhan (%) 2014 2015 2016 2017 2018 4.2. Dana Perimbangan 2.043.601.220.447 2.044.981.416.357 2.470.089.016.840 2.659.109.312.991 2.625.652.140.243 6,81 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 194.563.671.447 140.448.420.357 156.164.744.174 198.809.493.646 189.818.274.124 1,54 4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.702.452.909.000 1.743.136.836.000 1.808.709.871.000 1.776.936.655.000 1.776.936.655.000 1,10 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 146.584.640.000 161.396.160.000 505.214.401.666 683.363.164.345 658.897.211.119 63,70 4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 733.595.927.016 1.076.435.890.810 893.573.984.839 1.071.613.576.512 1.254.392.350.433 16,68 4.3.1. Pendapatan Hibah 7.998.000.000 6.696.000.000 18.998.000.000 143.667.000.000 284.286.235.000 230,39 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 90.834.365.150 181.457.543.130 95.917.571.656 191.816.104.886 196.268.282.972 38,73 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya 496.329.783.000 702.535.402.000 420.561.676.828 399.285.915.951 435.225.469.085 1,34 4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 138.433.778.866 185.746.945.680 358.096.736.355 336.844.555.675 338.612.363.376 30,39 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut : • Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.373.261.713.306,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.421.299.024.535,00 pada tahun 2018, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,19%. Pertumbuhan penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 79,66%, yang diperoleh dari kontribusi pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional dan Pendapatan Dana BOS. Tingkat realisasi PAD selama tahun 2014-2018 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 100,21%. BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 7 Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Tahun Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Tingkat Capaian (%) Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2014 324.329.660.481 373.261.713.306 115,09 2015 392.357.893.451 419.201.758.615 106,84 20,98 12,31 2016 427.865.899.432 385.312.223.032 90,05 9,05 -8,08 2017 714.955.896.619 692.255.365.083 96,82 67,10 79,66 2018 456.722.126.686 421.299.024.535 92,24 -36,12 -39,14 Rata-rata 100,21 15,25 11,19 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan selama tahun 2014-2018 secara- rata-rata baru mencapai 11,88%, yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar. • Dana Perimbangan mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.2.043.601.220.447,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.2.625.652.140.243,00 pada tahun 2018, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,81%. Dana perimbangan merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2018, dengan kontribusi rata-rata sebesar 61,93%. Komponen penyumbang terbesar terhadap Dana Perimbangan selama periode tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata sebesar 75,25%, disusul penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar 17,26%, dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 7,48%. • Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.733.595.927.016,00 pada BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 8 Gambaran Keuangan Daerah tahun 2014 menjadi Rp.1.254.392.350.433,00 pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 16,68% . Ditinjau dari kontribusinya terhadap struktur realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2018 secara rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 26,18%, tergantung besarnya Dana Penyesuaian /Dana Insentif Daerah, Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima. Beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi permasalahan masalah dalam realisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2014-2018 : 1) Belum optimalnya realisasi pajak dan retribusi daerah. 2) Sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah yang terus menerus naik. 3) Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang belum maksimal. 4) Keterlambatan Transfer dana bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke kas Daerah kabupaten Garut; 5) Adanya Perubahan peraturan Pemerintah tentang penggunaaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bidang pendidikan; 6) SKPD pada Akhir Tahun Anggaran selalu terlambat permintaan pembayaran pada pihak ketiga Langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan dan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yaitu : 1) Mengoptimalkan segala daya dan upaya serta sungguh-sungguh dalam rangka mencapai Visi, Misi yang telah disepakati, disamping diperlukannya peningkatan sumber daya manusia yang memadai, ketelitian dalam merumuskan Indikator Kinerja, mengefektifkan koordinasi dengan SKPD yang lainnya, 2) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi secara berkala serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi keberhasilan. 3) Konsultasi dengan Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal transfer dana bantuan Keuangan kepada Daerah; 4) Dilaksanakan perubahan peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 9 yang berhubungan dengan DAK bidang Pendidikan; 5) Dibuatkan Surat Edaran Kepada SKPD tentang Batas Akhir Pembayaran kepada Pihak Ketiga. 3.1.1.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja daerah Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan. Belanja daerah terdiri dari : 1) Belanja Tidak Langsung ▪ Belanja Pegawai ( Bel Tidak Langsung ) ▪ Belanja Bunga ▪ Belanja Hibah ▪ Belanja Bantuan Sosial ▪ Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa ▪ Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa ▪ Belanja Tidak Terduga 2) Belanja Langsung ▪ Belanja Pegawai ( Bel Langsung ) ▪ Belanja Barang dan Jasa ▪ Belanja Modal Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 10 Gambaran Keuangan Daerah Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2014-2018, secara umum Belanja Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari Rp.3.044.084.138.136,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.4.257.224.285.897,00 pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya 9,10%. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2014-2018 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 93,69%. Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Tahun Target Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Tingkat Capaian (%) Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2014 3.237.124.283.157 3.044.084.138.136 94,04 2015 3.728.596.591.093 3.549.252.715.590 95,19 15,18 16,60 2016 4.046.134.278.152 3.691.518.655.216 91,24 8,52 4,01 2017 4.651.090.960.780 4.369.933.640.924 93,96 14,95 18,38 2018 4.527.006.943.984 4.257.224.285.897 94,04 -2,67 -2,58 Rata-rata 93,69 9,00 9,10 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 Sedangkan proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 11 Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018 No Uraian 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) A Belanja Tidak Langsung 97,27 99,28 93,04 99,41 96,41 1 Belanja Pegawai 97,23 99,38 92,70 99,39 95,88 2 Belanja Hibah 99,89 94,06 99,00 99,82 90,78 3 Belanja Bantuan Sosial 100,00 100,00 90,97 93,20 89,29 4 Belanja Bagi Hasil 100,00 99,97 99,99 99,99 96,91 5 Belanja Bantuan Keuangan 98,25 98,89 94,32 99,92 99,99 6 Belanja Tidak Terduga 92,79 82,17 39,15 35,94 35,99 B Belanja Langsung 90,12 90,23 88,83 88,13 91,20 1 Belanja Pegawai 96,69 96,60 94,16 92,71 94,12 2 Belanja Barang dan Jasa 91,33 91,07 91,50 86,85 91,53 3 Belanja Modal 86,91 87,88 84,48 89,36 89,63 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2014-2018 didominasi untuk pemenuhan belanja tidak langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 56,65%, sementara untuk belanja langsung sebesar 43,45%. Tabel 3.9 Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No Uraian Belanja Kontribusi Terhadap Realisasi Belanja Daerah (%) 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 1 Belanja Tidak Langsung 56,67 57,19 58,34 54,67 55,87 56,55 2 Belanja Langsung 43,33 42,81 41,66 45,33 44,13 43,45 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS, dimana komposisi terbesar PNSD di Kabupaten Garut merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 12 Gambaran Keuangan Daerah dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatnya wajib. Rincian realisasi penerimaan belanja daerah selama tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 3.10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No URAIAN REALISASI (Rp) Rata- rata Pertum buhan (%) 2014 2015 2016 2017 2018 II Belanja Daerah 3.044.084.138.136 3.549.252.715.590 3.691.518.655.216 4.369.933.640.924 4.257.224.285.897 9,10 A Belanja Tidak Langsung 1.725.060.109.925 2.029.676.446.729 2.153.458.811.108 2.389.054.494.240 2.378.268.430.330 8,56 1 Belanja Pegawai 1.633.560.663.072 1.740.221.540.913 1.679.863.116.375 1.714.054.453.198 1.646.318.409.432,00 0,29 2 Belanja Bunga 3 Belanja Hibah 8.875.000.000 5.465.000.000 30.570.800.000 56.286.200.000 99.128.179.825,00 145,30 4 Belanja Bantuan Sosial 3.378.730.525 3.688.389.000 1.178.576.000 7.547.708.000 15.165.900.000,00 145,62 5 Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes 30.620.480 30.610.000 34.081.880 8.375.912.674 12.883.033.129,00 6135,24 6 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes. 70.419.037.223 278.118.425.816 440.594.845.353 601.338.888.868 601.737.445.569,00 97,48 7 Belanja Tidak Terduga 8.796.058.625 2.152.481.000 1.217.391.500 1.451.331.500 3.035.462.375,00 2,35 B Belanja Langsung 1.319.024.028.211 1.519.576.268.861 1.538.059.844.108 1.980.879.146.684 1.878.955.855.567 10,01 1 Belanja Pegawai 128.313.373.266 119.363.220.063 119.716.541.607 179.903.055.368 167.874.371.820,00 9,23 2 Belanja Barang dan Jasa 703.256.906.869 821.480.786.483 821.105.144.185 1.185.929.698.895 1.173.488.006.765,00 15,04 3 Belanja Modal 487.453.748.076 578.732.262.315 597.238.158.316 615.046.392.421 537.593.476.982,00 3,08 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut : • Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.1.725.060.109.925,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.2.378.268.430.330,00 pada tahun 2018, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,56%. Komponen yang mengalami pertumbuhan signifikan selama periode tersebut diantaranya Belanja Hibah dan Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa. Tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2014-2018 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 13 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 95,88%. Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Tahun Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp) Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp) Tingkat Capaian (%) Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2014 1.773.540.607.906 1.725.060.109.925 97,27 2015 2.044.456.348.652 2.029.676.446.729 99,28 15,28 17,66 2016 2.314.603.362.756 2.153.458.811.108 93,04 13,21 6,10 2017 2.403.293.714.990 2.389.054.494.240 99,41 3,83 10,94 2018 2.466.796.971.753 2.378.268.430.330 96,41 2,64 -0,45 Rata-rata 97,08 8,74 8,56 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 • Belanja Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.1.319.024.028.211,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.1.878.955.855.567,00 pada tahun 2018, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,02%, dengan kontribusi terhadap total Belanja Daerah secara-rata-rata sebesar 43,45%. Tingkat realisasi Belanja Langsung selama tahun 2014-2018 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 89,70%. Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Tahun Anggaran BL (Rp) Realisasi BL (Rp) Tingkat Capaian (%) Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2014 1.463.583.675.251 1.319.024.028.211 90,12 2015 1.684.140.242.441 1.519.576.268.861 90,23 15,07 15,20 2016 1.731.530.915.396 1.538.059.844.108 88,83 2,81 1,22 2017 2.247.797.245.790 1.980.879.146.684 88,13 29,82 28,79 2018 2.060.209.972.231 1.878.955.855.567 91,20 -8,35 -5,15 Rata-rata 89,70 9,84 10,02 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah selama tahun 2014-2018 secara rata-rata pertahunnya mencapai BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 14 Gambaran Keuangan Daerah 3,08%, kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar 15,04% dan Belanja Pegawai sebesar 9,23%. Realisasi Belanja Modal memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, dengan semakin tinggi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, merupakan indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 3.1.1.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/ dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan). Tabel 3.13 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 Pertum buhan (%) III Pembiayaan 76.840.244.506 100.818.839.795 75.187.189.987 122.164.084.690 165.914.654.190 26,02 A Penerimaan Pembiayaan Daerah 101.838.244.506 129.914.874.795 92.185.189.987 132.643.759.482 173.914.654.190 18,38 1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya 101.838.244.506 129.914.874.795 92.185.189.987 132.643.759.482 173.914.654.190 18,38 2 Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 15 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 Pertum buhan (%) B Pengeluaran Pembiayaan Daerah 24.998.000.000 29.096.035.000 16.998.000.000 10.479.674.792 8.000.000.000 -21,80 1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.000.000.000 0 0,00 -53,33 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 16.598.000.000 20.696.000.000 11.998.000.000 7.479.674.792 5.000.000.000 -22,04 3 Pembayaran Pokok Utang 3.400.000.000 3.400.035.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 -2,94 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) 183.214.967.139 92.185.189.987 132.643.759.482 175.208.698.352 210.033.883.504 11,54 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut, *) data realisasi sementara APBD TA. 2018 Selama tahun 2014-2018, realisasi pembiayaan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp.76.840.244.506,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 165.914.654.190,00 pada tahun 2018, atau secara rata-rata meningkat 22,75%. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa) selama periode tersebut secara rata-rata tumbuh sebesar 11,54%. Kondisi tersebut disebabkan diantaranya berasal dari adanya pelampuan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. 3.1.2. Neraca Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah terkait aset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 16 Gambaran Keuangan Daerah Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2014- 2018 menunjukkan jumlah Aset Daerah meningkat dari sebesar Rp.3.889.594.679.867,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.4.572.234.577.867,00 pada tahun 2018, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5,96%. Aset lancar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,29% yang menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Garut berada pada kondisi sehat; Sementara itu untuk Aset Tetap secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,46%; serta Aset Lainnya tumbuh sebesar 125,69%. Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 beserta prosentase rata-rata pertumbuhannya disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.14 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016-2018 Uraian 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%) ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 129.764.075.838 47.107.113.471 101.277.121.978 148.252.985.933 191.238.262.333 31,67 Kas di Bendahara Pengeluaran 13.872.617.886 35.687.054 87.264.455 170.091.230 67.727.073 19,88 Kas di Bendahara Penerimaan 2.819.684.586 390.073 32.147.000 33.843.500 - 1.986,64 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 212.340.633 102.094.608 86.065.048 47.539.049 35.689.865 (34,33) Kas di BLUD 39.603.140.372 23.757.880.986 22.629.116.081 16.721.830.099 18.745.974.652 (14,69) Kas di Bendahara JKN (non BLUD) - - 8.668.453.588 10.253.865.048 - (40,86) Kas Lainnya - 22.912.959.126 4.062.841.812 - - (91,13) Piutang Pajak 7.533.322.570 8.824.184.466 10.664.254.977 9.522.642.465 12.408.206.533 14,40 Piutang Retribusi 454.436.459 1.596.746.338 2.130.456.338 3.287.733.838 113,04 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - 31.589.844.069 38.435.872.296 67.602.497.287 48,78 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - 41.346.655.516 27.028.817.895 2.589.440.810 (62,52) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Daerah - 8.279.584.505 100,00 Penyisihan Piutang Tak Tertagih (2.439.910.478) (10.267.255.965) (8.872.485.061) (11.127.903.903) 110,88 Piutang Lainnya 6.309.167.685 28.080.762.449 Penyisihan Piutang Lainnya (10.762.325.737) Beban Dibayar Dimuka - 1.300.668.170 2.755.957.427 3.169.126.621 63,44 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 17 Uraian 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%) Persediaan 28.280.546.332 30.339.670.036 31.372.102.267 30.206.280.138 157.537.064.909 107,13 Jumlah Aset Lancar 228.394.895.902 148.412.942.512 244.446.025.335 276.687.696.357 453.833.404.523 26,73 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Bergulir - 1.302.948.050 1.302.948.050 1.302.948.050 0,00 Penyisihan Dana Bergulir - (1.302.948.050) (1.302.948.050) (1.302.948.050) 0,00 Jumlah Investasi Non Permanen - - - - 0,00 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 72.169.835.693 92.213.986.435 106.764.584.269 106.253.211.937 97.973.202.288 8,82 Jumlah Investasi Permanen 72.169.835.693 92.213.986.435 106.764.584.269 106.253.211.937 97.973.202.288 8,82 Jumlah Investasi Jangka Panjang: 72.169.835.693 92.213.986.435 106.764.584.269 106.253.211.937 97.973.202.288 8,82 ASET TETAP Tanah 427.696.534.237 531.426.419.861 583.561.064.575 622.656.450.970 778.366.241.195 16,44 Peralatan dan Mesin 546.637.920.579 609.689.749.346 689.061.193.599 701.342.273.991 747.189.531.085 8,22 Gedung dan Bangunan 1.117.402.416.115 1.297.139.197.282 1.432.502.946.777 1.389.381.379.629 1.515.160.977.154 8,14 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.304.487.577.263 1.271.744.543.643 848.472.993.327 1.114.753.196.504 1.082.245.997.233 (1,83) Aset Tetap Lainnya 124.451.318.507 135.688.393.786 161.529.212.759 204.093.904.512 250.264.708.811 19,26 Konstruksi Dalam Pengerjaan 7.768.338.712 26.025.230.193 14.438.209.028 20.720.244.263 22.174.915.045 60,26 Akumulasi Penyusutan - (1.185.148.866.583) (856.415.470.198) (820.173.101.885) (1.069.789.750.719) (0,51) Jumlah Aset Tetap 3.528.444.105.413 2.686.564.667.530 2.873.150.149.868 3.232.774.347.985 3.325.612.619.805 (0,38) DANA CADANGAN 5.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 30,00 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0,00 Tuntutan Ganti Rugi 330.857.000 482.031.000 528.338.500 536.198.250 507.804.500 12,87 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - 1.020.028.000 1.020.028.000 5.072.506.170 198,65 Aset Tak Berwujud - 26.066.000 3.361.904.600 6.075.589.138 7.494.898.338 4.300,58 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud - - (677.594.120) (2.583.178.169) (4.173.536.931) 171,40 Aset Lain-Lain 132.398.521.551 91.120.894.636,96 643.846.455.859 544.856.065.081 783.860.581.461 150,97 Jumlah Aset Lainnya 132.755.678.551 91.655.291.636 648.105.432.839 549.931.002.300 792.788.553.538 151,29 TOTAL ASET DAERAH 3.966.764.515.560 3.028.846.888.115 3.884.466.192.312 4.177.646.258.580 4.682.207.780.155 6,06 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga (PFK) 22.015.973 1.045.054.742 13.364.360 36.030.400 7.100.553 1.159,35 Pendapatan Diterima Dimuka 0 1.344.234.656 1.552.064.134 2.283.325.641 31,29 Utang Belanja 20.035.393.731 150.598.520.345 40.473.833.050 58.058.155.733 207,33 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 18 Gambaran Keuangan Daerah Uraian 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%) Utang Jangka Pendek Lainnya : Utang Kepada Pihak Ketiga 1.156.399.385 248.372.647 122.516.075 122.516.075 122.516.075 (32,30) Utang Kepada BPJS Kesehatan 25.795.850.446 22.873.522.811 19.795.850.446 16.795.850.446 13.795.850.446 (14,45) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 5.927.399.898 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek : 26.974.265.804 44.202.343.931 177.801.885.780 58.980.294.105 74.266.948.449 81,30 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Jumlah Kewajiban Jangka Panjang : 400.035.000 0 0 0 0 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN : 27.374.300.804 44.202.343.931 177.801.885.780 58.980.294.105 74.266.948.449 80,70 EKUITAS Ekuitas 3.939.390.214.757 2.984.644.544.184 3.706.664.306.633 4.118.665.964.475 4.607.940.831.706 5,74 JUMLAH EKUITAS 3.939.390.214.757 2.984.644.544.184 3.706.664.306.633 4.118.665.964.475 4.607.940.831.706 5,74 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.966.764.515.560 3.028.846.888.115 3.884.466.192.412 4.177.646.258.580 4.682.207.780.155 6,06 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 Permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu proses legalitas persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah diantaranya : 1) Kurang lengkapnya data informasi riwayat tanah atau asal usul perolehan tanah terutama tanah yang digunakan tempat pendidikan. 2) Terbatasnya alokasi penganggaran untuk pendataan dan proses persertifikatan. 3) Kurangnya perhatian dari pemakai barang terhadap proses administrasi persertifikatan tanah yang digunakan SKPD maupun tempat pendidikan dan pelayanan kesehatan. BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 19 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah yang digambarkan dari APBD, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipergunakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik melalui kebijakan belanja daerah untuk berbagai prioritas pembangunan daerah sesuai sumber daya pendanaan yang tersedia baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah maupun skema transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan menjadi faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada :
11. 1.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah, Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah selama Periode Tahun Anggaran 2014-2018, terdiri atas : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; b) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang melipui Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 20 Gambaran Keuangan Daerah bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya melalui : a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; b) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat , c) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; d) Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketetapan perda tentang pajak dan retribusi daerah; e) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; f) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga; g) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran; h) Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/ retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan Pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan; i) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD Penghasil; j) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah; k) Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 21 terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah l) Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum ; m) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah. Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut: a) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah (PPh Perseorangan, PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak; b) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); c) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; d) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi; e) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; f) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan kabupaten lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari provinsi. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 22 Gambaran Keuangan Daerah 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Dalam bagian ini diuraikan mengenai r ea lis a s i belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsinya terhadap total pengeluaran belanja. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.15 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018 No Uraian 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) A Belanja Tidak Langsung 1.633.560.663.072 1.740.221.540.913 1.679.863.116.375 1.714.054.453.198 1.646.318.409.432 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.092.884.270.721 1.182.638.839.840 1.231.134.274.621 1.085.963.797.780 1.485.680.299.074 2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 530.448.760.299 549.109.972.488 439.702.463.742 614.521.968.057 141.606.973.824 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 4.350.000.000 4.380.000.000 4.380.000.000 8.589.000.000 16.853.650.000 4 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5.877.632.052 4.092.728.585 4.646.378.012 4.979.687.361 2.177.486.534 B Belanja Langsung 128.313.373.266 119.363.220.063 776.475.931.992 871.784.623.440 797.039.965.050 1 Honorarium PNS 18.372.156.780 14.850.692.925 10.203.873.468 16.839.914.000 1.569.883.000 2 Honorarium Non PNS 38.908.305.500 30.870.596.400 30.987.141.275 43.306.220.000 54.243.629.640 3 Uang Lembur 6.395.768.250 5.699.904.400 4.413.886.500 5.175.035.250 - 4 Belanja Pegawai Dana BOS - - - 42.019.411.018 41.649.360.090 5 Belanja Pegawai BLUD 64.637.142.736 67.942.026.338 74.111.640.364 72.562.475.100 70.411.499.090 6 Belanja Premi Asuransi Kesehatan - - 1.287.402.000 5.598.477.000 6.526.943.061 7 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.720.475.840 3.253.917.200 2.120.483.400 2.961.013.600 1.529.798.500 8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.903.571.675 2.023.568.979 1.164.180.200 991.694.273 652.779.000 9 Belanja Pakaian Kerja 4.436.795.550 1.946.799.110 1.835.231.250 1.847.991.100 730.748.400 10 Belanja Pakaian khusus dan hari- hari tertentu 5.795.386.570 4.832.039.140 2.940.537.464 5.382.057.850 534.667.150 11 Belanja Perjalanan Dinas 46.837.216.987 46.316.056.484 45.688.088.755 54.914.311.549 76.341.098.137 12 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.121.206.750 8.911.995.880 4.485.309.000 5.139.630.279 5.256.082.000 13 Belanja Modal 487.453.748.076 578.732.262.315 597.238.158.316 615.046.392.421 537.593.476.982 TOTAL 1.761.874.036.338 1.859.584.760.976 2.456.339.048.367 2.585.839.076.638 2.443.358.374.482 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 23 Adapun proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran adalah sebagai berikut: Tabel 3.16 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase (a) (b) (a) / (b) x 100% 1 Tahun Anggaran 2014 1.761.874.036.338 3.120.924.382.642 56,45% 2 Tahun Anggaran 2015 1.859.584.760.976 3.650.071.555.385 50,95% 3 Tahun Anggaran 2016 2.456.339.048.367 3.708.516.655.216 66,24% 4 Tahun Anggaran 2017 2.585.839.076.638 4.380.413.315.716 59,03% 5 Tahun Anggaran 2018 2.443.358.374.482 4.265.224.285.897 57,29% Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2014-2018 khususnya terkait kebutuhan belanja pegawai (tidak langsung) mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,61% dari sebesar Rp. 1.680.091.337.326,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.1.717.106.272.903,00 pada tahun 2018. Namun demikian, rasio terhadap Total Pengeluaran APBD selama periode tersebut cenderung mengalami penurunan dari sebesar 51,49% pada tahun 2014 menjadi sebesar 37,86% pada tahun 2018. Belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNSD, Tambahan Penghasilan PNSD, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH, serta Belanja Pemungutan Pajak Daerah. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja, sedangkan Defisit Anggaran BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 24 Gambaran Keuangan Daerah terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Daerah selama periode Tahun 2014-2018, secara keseluruhan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp. 76.840.244.506,00 pada tahun 2014 menjadi Rp.165.914.654.190,00 pada tahun 2018 dan secara rata-rata meningkat 26,02%. Setelah ditambah pengeluaran pembiayaan, maka defisit riil anggaran cenderung bertambah. Tabel 3.17 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 NO Uraian REALISASI DEFISIT RIIL ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018 1 Realisasi Pendapatan Daerah 3.150.458.860.769 3.540.619.065.782 3.748.975.224.711 4.422.978.254.586 4.301.343.515.211 Dikurangi realisasi: 3 Belanja Daerah 3.044.084.138.136 3.549.252.715.590 3.691.518.655.216 4.369.933.640.924 4.257.224.285.897 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 24.998.000.000 29.096.035.000 16.998.000.000 10.479.674.792 8.000.000.000 A Defisit riil 81.376.722.633 -37.729.684.808 40.458.569.495 42.564.938.870 36.119.229.314 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2018 Untuk menutup total pengeluaran yang ada, maka defisit riil ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 25 Tabel 3.18 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 NO Uraian REALISASI DEFISIT RIIL ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 101.838.244.506 129.914.874.795 92.185.189.987 132.643.759.482 175.208.698.352 2 Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 101.838.244.506 129.914.874.795 92.185.189.987 132.643.759.482 210.033.883.504 A+B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 183.214.967.139 92.185.189.987 132.643.759.482 175.208.698.352 210.033.883.504 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 Tabel 3.19 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rp. (Milyar) % dari SiLPA Rp. (Milyar) % dari SiLPA Rp. (Milyar) % dari SiLPA Rp. (Milyar) % dari SiLPA Rp. (Milyar) % dari SiLPA 1 Jumlah SiLPA 101,83 129,91 92,18 132,64 210,03 2 Pelampauan penerimaan PAD 3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan 4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 7 Kegiatan lanjutan 101,83 100 129,91 100 92,18 100 132,64 100 210,03 100 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2018 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 26 Gambaran Keuangan Daerah 3.3. Kerangka Pendanaan Kerangka pendapatan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Berdasarkan asumsi realisasi pendapatan dan belanja daerah pada periode tahun 2014-2018, maka dilakukan proyeksi untuk pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2024. A. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dapat meningkat setiap tahunnya melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, meliputi :

(1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
1. a.Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. b.Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. c.Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. d.Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. e.Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
6. f.Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD on line, e-PAD, Tapping Box serta kerjasama pembayaran on line dengan toko modern; BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 27
7. g.Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
8. h.Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Garut dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
9. i.Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
10. j.Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (Tax Clearance) yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut;
11. k.Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
12. l.Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.
(2)Dana Perimbangan :
1. a.Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. b.Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
(3)Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 No Uraian Tahun 2019 (Milyar Rp) Tingkat Pertum buhan (%) Proyeksi (Milyar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 1 PENDAPATAN 4.764,15 2,31 4.701,53 4.805,70 4.914,87 5.029,49 5.150,02 1.1 Pendapatan Asli Daerah 472,94 6,62 502,13 534,02 568,89 607,07 648,95 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 145,00 12,00 162,40 181,89 203,71 228,16 255,54 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 22,00 12,00 24,64 27,60 30,91 34,62 38,77 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5,43 7,00 5,81 6,21 6,65 7,11 7,61 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 28 Gambaran Keuangan Daerah No Uraian Tahun 2019 (Milyar Rp) Tingkat Pertum buhan (%) Proyeksi (Milyar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 300,51 2,92 309,29 318,32 327,61 337,18 347,03 1.2 Dana Perimbangan 2.800,81 2,03 2.854,72 2.911,65 2.970,41 3.031,09 3.093,80 1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 197,31 7,50 210,71 226,51 243,50 261,77 281,40 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.837,05 1,56 1.865,63 1.894,65 1.924,12 1.954,05 1.984,45 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 766,46 1,56 778,38 790,49 802,78 815,27 827,95 1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 1.490,40 1,14 1.344,67 1.360,03 1.375,58 1.391,33 1.407,27 1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 288,64 1,00 291,53 294,45 297,39 300,37 303,37 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 187,39 4,35 191,14 194,96 198,86 202,84 206,90 1.3.3 Pendapatan lainnya 506,93 1,00 512,00 517,12 522,29 527,52 532,79 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 507,43 1,00 350,00 353,50 357,04 360,61 364,21 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019. B. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah :

1.Memenuhi pelaksanaan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024;
2.Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3.Memenuhi pelaksanaan program pencapaian standar pelayanan minimal dan operasional;
4.Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkan Indeks Pembangunan Manusia;
5.Melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s), pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah, anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji, pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan pemenuhan belanja lainnya yang sudah diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
6.Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
7.Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten; BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 29
8.Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Tabel 3.21 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2024 No Uraian Data Tahun 2019 (Milyar Rp) Pertum buhan (%) Proyeksi (Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 A. Belanja Tidak Langsung 2.594,44 1,73 2.596,49 2.641,37 2.687,10 2.733,72 2.781,22 1 Belanja Pegawai 1.752,51 2,00 1.787,56 1.823,31 1.859,78 1.896,97 1.934,91 2 Belanja Bunga 0,00 3 Belanja Subsidi 0,00 4 Belanja Hibah 69,57 2,00 70,27 70,97 71,68 72,40 73,12 5 Belanja Bantuan Sosial 47,96 1,00 6,75 6,82 6,89 6,95 7,02 6 Belanja Bagi Hasil 14,54 5,00 15,26 16,03 16,83 17,67 18,55 7 Belanja Bantuan Keuangan 699,68 1,00 705,95 713,01 720,14 727,34 734,62 8 Belanja Tidak Terduga 10,18 5,00 10,69 11,23 11,79 12,38 13,00 9 Dana Daerah Otonomi Baru B. Belanja Langsung 2.247,62 3,30 2.121,19 2.189,23 2.260,78 2.336,16 2.415,70 1 Belanja Pegawai 147,13 1,00 172,69 174,41 176,16 177,92 179,70 2 Belanja Barang dan Jasa 1.399,09 2,00 1.304,06 1.330,15 1.356,75 1.383,88 1.411,56 3 Belanja Modal 701,40 6,35 644,44 684,67 727,87 774,35 824,44 Total Belanja 4.842,06 2,45 4.717,68 4.830,59 4.947,88 5.069,87 5.196,92 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019. C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Arah Kebijakan Pengeloaan pembiaayan daerah meliputi : 1) Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya pinjaman daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang); 2) Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh kebijakan peningkatan transfer ke dana cadangan dan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah. Tabel 3.22 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2024 No Uraian Data Tahun 2019 (Milyar Rp) Pertumbuhan (%) Proyeksi (Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 PEMBIAYAAN 77,91 31,29 16,16 24,89 33,01 40,39 46,91 A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 91,91 19,38 30,16 38,89 47,01 54,39 60,91 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya 91,91 19,38 30,16 38,89 47,01 54,39 60,91 BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 30 Gambaran Keuangan Daerah No Uraian Data Tahun 2019 (Milyar Rp) Pertumbuhan (%) Proyeksi (Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 14,00 0,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Pembayaran Pokok Utang 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019. 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a.Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Kabupaten Garut periode tahun 2019-2024 direncanakan sebagai berikut: Tabel 3.23 Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019-2024 Uraian Data Tahun 2019 (Milyar Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%) Proyeksi (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 91,91 2,07 30,16 38,89 47,01 54,39 60,91 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019.
b.Kebutuhan Pengeluaran wajib dan mengikat Pengeluaran wajib dan mengikat merupakan kegiatan yang diatur secara khusus melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, proyeksi belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan belanja 5 tahun sebelumnya yaitu 2014-2019. Berdasarkan rata- rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat direncanakan mengalami kenaikan sebagaimana tabel berikut : BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 31 Tabel 3.24 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Tahun 2019-2024 Uraian Anggaran Proyeksi (Milyar Rupiah) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Pengeluaran Wajib & Mengikat Gaji+Tunjangan +Acres+JKK+JKM+BOP+BPJS 1.602,86 1.634,91 1.667,61 1.700,96 1.734,98 1.769,68 Tunjangan Kinerja Dinamis 142,84 145,70 148,61 151,59 154,62 157,71 Insentif Pajak/Retribusi 6,81 6,94 7,08 7,22 7,37 7,52 Gaji dan Tunjangan PPPK 4,13 24,76 37,14 37,88 38,64 39,41 Penyertaan Modal 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Pembayaran Pokok Hutang 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Dana Alokasi Khusus 766,46 778,38 790,49 802,78 815,27 827,95 Dana Penyesuaian 506,93 512,00 517,12 522,29 527,52 532,79 Belanja Bantuan Provinsi 507,43 350,00 353,50 357,04 360,61 364,21 Belanja DBHCHT 94,33 28,09 30,19 32,46 34,89 37,51 Belanja Pajak Rokok 50,33 52,53 54,81 57,20 59,69 62,29 Pelayanan Kesehatan (RSUD) 284,10 292,39 300,93 309,72 318,76 328,07 Jaminan Kesehatan Nasional 30,46 31,78 33,17 34,61 36,12 37,69 Hibah 288,64 291,53 294,45 297,39 300,37 303,37 Belanja Tidak Terduga 10,18 10,69 11,23 11,79 12,38 13,00 Dana Kelurahan 27,21 27,4 27,59 27,68 27,87 Dana Pendidikan Dan pelatihan 7,55 7,73 7,92 8,11 8,32 Dana Pengawasan 23,59 24,15 24,74 25,35 25,98 JUMLAH PENGELUARAN MENGIKAT 4.309,50 4.232,05 4.319,61 4.397,18 4.476,36 4.557,37 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019.
c.Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, menunjukkan bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 setiap tahunnya adalah berkisar antara Rp.1.713,98 Milyar hingga Rp. 2.417,56 Milyar, sebagai gambaran kemampuan pendanaan prioritas pembangunan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah yaitu:
1. 1.Proyeksi tahun 2019 sebesar Rp. 1.713,98 Milyar
2. 2.Proyeksi tahun 2020 sebesar Rp. 2.122,59 Milyar
3. 3.Proyeksi tahun 2021 sebesar Rp. 2.190,72 Milyar
4. 4.Proyeksi tahun 2022 sebesar Rp. 2.262,39 Milyar BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 32 Gambaran Keuangan Daerah
5. 5.Proyeksi tahun 2023 sebesar Rp. 2.337,89 Milyar
6. 6.Proyeksi tahun 2024 sebesar Rp. 2.417,56 Milyar Tabel 3.25 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 No. Uraian Anggaran 2019 Proyeksi (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pendapatan 4.255,43 4.702,92 4.807,20 4.916,48 5.031,22 5.151,88 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 25,00 30,16 38,89 47,01 54,39 60,91 Total penerimaan 4.280,43 4.733,08 4.846,09 4.963,49 5.085,60 5.212,78 Dikurangi: 4 Belanja Tidak Langsung 2.552,45 2.596,49 2.641,37 2.687,10 2.733,72 2.781,22 5 Pengeluaran Pembiayaan 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.713,98 2.122,59 2.190,72 2.262,39 2.337,89 2.417,56 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019.
d.Kebijakan alokasi anggaran Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dialokasikan kedalam 3 (tiga) kelompok prioritas alokasi yaitu :
a.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
b.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
c.Priroritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 33 Tabel 3.26 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 No Uraian Anggaran 2019 Proyeksi (Milyar Rupiah) Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 I Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.713,98 2.122,59 2.190,72 2.262,39 2.337,89 2.417,56 II Prioritas I 97,67 102,56 107,68 113,07 118,72 124,66 Prioritas I (belanja langsung wajib dan mengikat) 34,87 36,61 38,44 40,36 42,38 44,50 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26,06 27,36 28,73 30,17 31,67 33,26 Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet) 30,14 31,65 33,23 34,89 36,64 38,47 Belanja Premi Asuransi 3,90 4,10 4,30 4,52 4,74 4,98 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 2,70 2,84 2,98 3,13 3,28 3,45 III Prioritas II 1.222,73 1.525,53 1.572,78 1.622,49 1.674,88 1.730,18 IV Prioritas III 407,58 508,51 524,26 540,83 558,29 576,73 Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II- III-IV)* 0 0 0 0 0 0 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019. Kerangka pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, disamping dari jumlah kapasitas rill kemampuan keuangan daerah yang ada, juga mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat terutama terkait pemenuhan Program Janji Gubernur Jawa Barat, serta Prioritas Pembangunan Nasional. 3.3.3. Sumber Pendanaan Lainnya Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut, selain bersumber dari APBD Kabupaten Garut dan APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) berupa Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama serta program kemitraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas pembantuan yang bersumber dari APBN adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 34 Gambaran Keuangan Daerah pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Pengalokasian dana APBN dalam bentuk dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Selama periode tahun 2014- 2018, Pemerintah Kabupaten Garut mendapatkan Tugas Pembantuan dari Kementerian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional di daerah. Tabel 3.27 Pendanaan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Garut Tahun 2014-2018 Tahun Jenis APBN Jumlah APBN Tugas Pembantuan Urusan Bersama 2014 40.055.550 92.489.821 132.545.371 2015 50.803.995 31.357.600 82.161.595 2016 51.048.127 6.412.197 57.460.324 2017 37.395.150 2.140.516 39.535.666 2018 17.714.890 487.995 18.202.885 Sumber : Laporan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Garut
b.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah dan BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 35 menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, lingkungan, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, dan program lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Berdasarkan data Tim Fasilitas CSR Jawa Barat, rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Perusahaan Mitra CSR di Kabupaten Garut Tahun 2014 s.d 2016 disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.28 Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2016 Tahun Realisasi Perusahaan 2014 9.095.297.268 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK PT Asabri Cabang Bandung PT BRI Kanwil Bandung PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang PT. PLN Distribusi Jawa Barat Chevron Geothermal Indonesia Putera Sampoerna Foundation 2015 3.915.716.500 PT Jasa Sarana PT BRI Kanwil Bandung Chevron Geothermal Indonesia PT Indonesia Power UP Kamojang PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2016 6.196.091.525 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK PT Bank Mandiri Regional VI/ Jawa 1 PT Asuransi Jasa Indonesia PT BRI Kanwil Bandung PT Pegadaian Kanwil X Bandung PT Pertamina EP PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Chevron Geothermal Indonesia JUMLAH 19.207.205.293 Sumber : Tim Fasilitas CSR Jawa Barat BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 36 Gambaran Keuangan Daerah
c.Kolaborasi APBD Provinsi Jawa Barat Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Garut dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat dalam kerangka mewujudkan visi “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga antara provinsi dan kabupaten dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.
d.Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 37 Karateristik proyek KPBU meliputi:
1. 1.Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. 2.Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. 3.Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. 4.Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. 5.Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha. Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:
a.Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
b.Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
c.Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d.Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
e.Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta. Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:
a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
b.Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
c.KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 38 Gambaran Keuangan Daerah kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor. KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Gambaran Keuangan Daerah III - 39 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya. Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan). BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 III - 40 Gambaran Keuangan Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 1 4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab 2 yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah
1. 1.Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah, yang diindikasikan dari masih tingginya jumlah penduduk miskin tahun 2018 yang mencapai 241,31 ribu jiwa atau 9,27 %. Dan jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat sebesar 7,45%, dan berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi, pada tahun 2018 mencapai sebanyak 77.440 jiwa atau 7,07%, meningkat 0,57% dari tahun 2015 sebanyak 65.761 jiwa atau 6,5%, dan berada pada peringkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Selain itu, ditinjau dari rasio ketergantungan penduduk masih cukup tinggi mencapai 57,75 % yang berarti dari jumlah 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung sekitar 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut. Hal tersebut cukup tinggi karena di atas 50%, dan masih berada diatas rata-rata Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Barat sebesar 46,85%.
2. 2.Tingginya angka kriminalitas, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lunturnya kultur sosial. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 3 Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas pada tahun 2018 mencapai 1,7 kasus per 10.000 penduduk, sedikit menurun dibanding tahun 2014 sebesar 2,49 kasus per 10.000 penduduk, dengan jumlah kasu tindak kriminal pada tahun 2018 sebanyak 442 kasus mengalami penurunan dari sebanyak 629 kasus pada tahun 2014. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi mengalami penurunan dari sebanyak 65 kasus pada tahun 2017 menjadi 60 kasus pada tahun 2018. Seiring perkembangan globalisasi, telah mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Globalisasi telah membawa dampak positif pada kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, maupun ekonomi masyarakat. Namun pada sisi lain, terjadi pula dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan mulai pudarnya budaya Indonesia dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Seiring masuknya budaya asing, beberapa kasus dampak negatif perubahan sosial budaya masyarakat diantaranya menurunnya budaya gotong royong yang saat ini mulai luntur digantikan dengan budaya “individualis”, maraknya tawuran, kekerasan, dan rusaknya moral generasi muda. Meningkatnya persaingan hidup dan menurunnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, mendorong menurunnya nilai kemanusiaan gotong royong, rasa kesetiakawanan sosial dan meningkatnya kesenjangan sosial. Dalam kerangka pembangunan daerah, perubahan dinamis dan tingginya arus globalisasi, menjadi suatu tantangan untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa sehingga nilai luhur budaya lokal dapat menjadi modal dasar pembangunan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan.
3. 3.Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk berkehidupan layak. Sampai tahun 2018, capaian pelayanan dasar SPM Pendidikan masih dibawah standar yang ditetapkan, diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD baru sebesar 74,20%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 99,17%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 97,99%. Capaian pelayanan dasar SPM kesehatan pada tahun 2018 yang belum mencapai target diantaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 99,17%, pelayanan kesehatan ibu bersalin baru mencapai 76,14%, pelayanan kesehatan balita sebesar 88,06%, pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 51,86%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 41,53%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 49,20%, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 30,80%, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 79,20% dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 85%. Capaian pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum pada tahun 2018, diantaranya persentase cakupan air bersih perdesaan sebesar 76%, dan cakupan rumah tinggal bersanitasi sebesar 64,60 %. Capaian pelayanan dasar SPM perumahan rakyat pada tahun 2018, diantaranya jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni mencapai 570 orang. Capaian pelayanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat pada tahun 2018, diantaranya Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum baru mencapai 23% dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 68%. Capaian pelayanan dasar SPM sosial pada tahun 2018 diantaranya jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 175 orang, jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sebanyak 15 orang, jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 5 sebanyak 176 orang, dan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 28704 orang.
4. 4.Belum meratanya pembangunan antar wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi pembangunan antar wilayah sampai tahun 2018 belum merata. Dengan jumlah wilayah mencapai 3.074,07 km2, dan secara administratif terbagi menjadi 42 kecamatan, dalam bidang infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 829 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 77,61% atau masih terdapat sepanjang 185,62 km jalan dalam kondisi rusak dengan sebaran 12,55 km (6,76%) di wilayah Utara Garut, 29,96 km (16,14%) di wilayah Tengah Garut, dan 143,11 km (77,10%) di wilayah Selatan Garut. Sementara itu, kemantapan jalan desa baru mencapai 36,17%, cakupan rumah tinggal bersanitasi sebesar 64,60%, cakupan air bersih perdesaan sebesar 76%, kemantapan irigasi teknis sebesar 62,89%, kemantapan irigasi pedesaan sebesar 70,79% , dan cakupan wilayah pelayanan persampahan baru sebanyak 15 kecamatan. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas secara merata untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.
5. 5.Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 55,97 poin yang dapat diartikan berada dalam kondisi BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 6 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah SANGAT KURANG (nilai diantara 50 – 58), meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 51,33 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 69,25 poin dan Indeks Tutupan Vegetasi sebesar 49,48 poin. Sementara itu, dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan dihadapkan pada permasalahan Tingkat Pelayanan (level of service) persampahan (perkotaan) pada tahun 2018 baru mencapai 43,98%, dengan rincian perhitungan dari 15 kecamatan wilayah pelayanan, jumlah timbulan sampah mencapai 483 ton/ hari, dan jumlah sampah terkelola baru sebanyak 212,53 ton/hari. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle), terbatasnya kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan, perlunya penataan areal TPA Pasirbajing serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan. Dalam pelaksanaan penataan ruang, prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2018 telah mencapai 76,50%. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pemanfaatan fungsi tata ruang adalah seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perijinan. Sementara itu, kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karateristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 7 potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana gunung api, dan kawasan rawan bencana tsunami. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
6. 6.Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik. Reformasi yang sudah dilakukan sejak sejak tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten Garut sudah menunjukkan adalanya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, revitalisasi lembaga organisasi perangkat daerah yang dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang mampu berjalan dengan baik (good governance) ditandai dengan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah dengan nilai sangat tinggi, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori sangat baik atau predikat BB, opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:
a.Organisasi; Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
b.Peraturan perundang-undangan; Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 8 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.
c.SDM Aparatur; Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS yang masih belum seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.
d.Kewenangan; Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
e.Pelayanan publik; Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
f.Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).
1. 7.Rendahnya Daya Beli Masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya. Pencapaian komponen daya beli pada tahun 2018 yang diukur dari indikator pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp. 7,597 juta per kapita per tahun, mengalami pertumbuhan 19,22% atau meningkat Rp. 1,22 juta lebih per kapita selama tahun 2014-2018, BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 9 sehingga indeks daya beli dapat tumbuh 9,53% mencapai 61,74 poin selama periode tersebut. Namun, demikian kondisi tersebut masih jauh dibawah pencapaian Jawa Barat sebesar Rp. 10,79 juta. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2018 pencapainnya masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar 4,96% sedangkan Jawa Barat sebesar 5,64%), selain itu dari sisi PDRB perkapita masyarakat masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar Rp.20,33 juta, sedangkan Jawa Barat Rp.40,31 juta).
2. 8.Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah. Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2018 mencapai Rp1.314.990.499.421 meningkat 9,31% dibanding tahun 2017 sebesar Rp.1.202.949.665.017. Namun demikian kontribusi investasi penanaman modal terhadap PDRB masih relatif rendah baru mencapai rasio 2,74%. Peningkatan penanaman modal turut didorong oleh investasi pada beberapa sub sektor Tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, konstruksi dan perumahan yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi sangat besar. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, melalui pelayanan perijinan secara terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Disamping itu masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Garut. Pendapatan daerah pada APBD, ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 10 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 2014-2018 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 61,93%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 26,18%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 11,88%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi. 4.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Identifikasi permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya :
3. 1.Pertumbuhan PDRB Masih Lambat Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96% mengalami peningkatan 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya 4,91%, namun dibawah Jawa Barat sebesar 5,64% dan Nasional sebesar 5,17 %. Dari sisi penciptaan nilai tambah, pencapaian ini didorong tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut yang merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini. Namun, kecepatan kategori ini dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat dibandingkan dengan kategori lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh kategori pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Kontribusi sektor pertanian cenderung terus menurun, karena selain penciptaan nilai tambah di kategori lain yang lebih cepat, terutama pada kategori industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 11 dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Pada dasarnya, kategori industri pengolahan di Kabupaten Garut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih jauh diantaranya pada sektor pariwisata yang sampai akhir ini berkembang cukup pesat ditunjukkan dari perkembangan peningkatan jumlah kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya, dan juga meningkatnya minat investasi daerah di Kabupaten Garut khususnya pada sektor industri.
4. 2.Pengendalian Inflasi belum optimal Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai inflasi menunjukkan kecederungan berfluktuatif, semula berada di angka 12,07% pada Tahun 2008 turun menjadi 4,17% di Tahun 2009 kemudian meningkat menjadi 8,09% pada tahun 2014 dan kembali menunrun menjadi 2,3% pada tahun 2018. Walau berflukutatif, inflasi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,13% maupun Jawa Barat sebesar 3,54%.
5. 3.PDRB Perkapita Masih Rendah Pada tahun 2018, PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 9,68% atau dari semula Rp. 18.542.708,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 20.338.063,- pada tahun 2018. Kondisi tersebut masih jauh dibawah PDRB Perkapita nasional sebesar Rp.56,0 juta maupun Jawa Barat sebesar Rp. 40,31 juta.
6. 4.Indeks Gini Cenderung Meningkat Pada tahun 2017 gini rasio mencapai 0,369 meningkat dari tahun 2016 sebesar 0,35 yang dikategorikan kedalam kelompok ketimpangan “ringan” karena berada pada angka di bawah 0,4, serta masih dibawah angka Jawa Barat dan Nasional yang mencapai 0,39 lebih. Namun demikian selama periode Tahun 2008-2017 cenderung meningkat, dan pada tahun 2017 berada pada peringkat ke-16 meningkat dibanding tahun 2016 pada peringkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 12 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
7. 5.Penduduk Miskin Masih Tinggi Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sekitar 49,93 ribu jiwa dari 291,24 ribu jiwa (11,27 %) pada tahun 2017 menjadi sebanyak 241,31 ribu jiwa (9,27%) pada tahun 2018, atau turun sebesar 2 %. Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, posisi pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,27 persen pada tahun 2018 ini, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 7,45%, namun sudah dibawah Nasional sebesar 9,82%.
8. 6.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masih Rendah Pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2014-2018 sebesar 5,13% dari sebesar 62,23 poin pada tahun 2014 menjadi 65,42 poin pada tahun 2018 atau meningkat 3,19 poin. Pencapaian IPM tersebut apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama dari sisi peringkat sedikit mengalami peningkatan dari peringkat ke-26 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-25 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dari dimensi pendidikan, pencapaian Rata-rata lama sekolah tahun 2018 masih terpaut 0,65 tahun dari RLS Jawa Barat yang sudah mencapai 8,15 tahun. Sedangkan Pencapaian Harapan Lama Sekolah tahun 2018 masih terpaut 0,65 tahun dari HLS Jawa Barat yang sudah mencapai 12,45 tahun. Indeks pendidikan tahun 2018 mencapai sebesar 57,78 poin, masih dibawah Indeks Pendidikan Jawa Barat tahun 2018 yang telah mencapai 61,75 poin, atau masih terpaut 3,97 poin lebih rendah dan berada pada posisi 21 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dari dimensi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir (AHH) pada tahun 2018 telah mencapai 71,03 tahun dan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,77% atau dengan kata lain harapan hidup meningkat 0,54 tahun dari kondisi tahun 2014 sebesar 70,49 tahun, namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat pada tahun 2018 yang sudah mencapai 72,66 tahun, maka AHH masih terpaut 1,63 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten masih berada dibawah BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 13 rata-rata Provinsi Jawa Barat. Dari dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita penduduk Garut tahun 2018 mencapai Rp. 7,59 juta per kapita per tahun, masih tercatat relatif rendah, terpaut cukup tinggi di bawah capaian Jawa Barat yang telah mencapai Rp.10,79 juta per kapita per tahun, atau masih terpaut hampir Rp.3,19 juta per kapita per tahun. 4.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah Identifikasi permasalahan pada Aspek Daya Saing Daerah diantaranya :
9. 1.Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita masih rendah Pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita mengalami peningkatan dari semula Rp. 247.242,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 408.746,- pada tahun 2017, masih jauh dibawah pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga Jawa Barat sebesar Rp.562 767,-.
10. 2.Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga per kapita masih rendah Pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga per kapita mengalami peningkatan dari semula Rp. 197.976,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 273.986,- pada tahun 2017, masih jauh dibawah pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga Jawa Barat sebesar Rp.540.570,-.
11. 3.Angka Kriminalitas masih tinggi Angka Kriminalitas mengalami penurunan dari sebesar 2,49 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 1,70 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2018. Kondisi tersebut masih cukup tinggi meskipun relatif lebih rendah dibandingkan Angka Kriminalitas Jawa Barat sebesar 24, 68 per 10.000 penduduk. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 14 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 4.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum 4.1.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar
12. 1.Pendidikan Permasalahan urusan pendidikan adalah :
a.Masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah;
b.Masih rendahnya aksesibilitas SMP bagi masyarakat, masih adanya ruang kelas SD yang rusak serta kekurangan jamban sekolah;
c.Masih adanya drop out/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan SMP;
d.Masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin;
e.Belum meratanya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
f.Belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi;
g.Belum optimalnya pencapaian SPM Pendidikan;
h.Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan;
i.Belum optimalnya manajemen berbasis sekolah;
j.Masih rendahnya rata-rata nilai ujian siswa. Isu strategis urusan pendidikan yaitu :
a.Meningkatkan aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan SD dan SMP;
b.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kependidikan.
1. 2.Kesehatan Permasalahan utama urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah :
a.Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan;
b.Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 15
c.Masih adanya status gizi buruk dan stunting;
d.Masih adanya SPM Urusan Kesehatan yang belum mencapai target;
e.Masih rendahnya sumber daya kesehatan dan distribusinya belum merata, serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada sesuai ANJAB dan ABK;
f.Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat;
g.Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
h.Belum optimalnya sistem rujukan pelayanan kesehatan;
i.Masih rendahnya akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak, kualitas Sanitasi di Tempat-Tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) serta kualitas sanitasi dasar di lingkungan permukiman;
j.Belum optimalnya pengelolaan limbah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik Pemerintah maupun Swasta. Isu strategis urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan:
a.Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
b.Meningkatkan percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting;
c.Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Layanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Permasalahan utama urusan kesehatan pada RSUD dr. Slamet Garut adalah :
a.Masih kurangnya tenaga kesehatan dokter spesialis;
b.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 16 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
c.Belum optimalnya tata kelola Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah. Isu Strategis Urusan Kesehatan pada RSUD dr. Slamet Garut yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan rujukan badan layanan umum daerah di RSUD dr. Slamet.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan urusan pekerjaan umum :
a.Belum optimalnya upaya pemeliharaan jalan Kabupaten;
b.Masih rendahnya kualitas konstruksi;
c.Belum optimalnya pengelolaan data base infrastruktur pekerjaan umum;
d.Belum meratanya jaringan jalan/konektivitas antarwilayah;
e.Belum tuntasnya pembangunan jalan-jalan baru;
f.Masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan wisata;
g.Belum optimalnya upaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten;
h.Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber air untuk kebutuhan air baku;
i.Belum optimalnya sistem drainase perkotaan;
j.Belum optimalnya upaya mengurangi run off pada kawasan terbangun;
k.Masih rendahnya cakupan layanan air minum dan sanitasi;
l.Masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku; m.Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan air minum;
n.Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah;
o.Belum ada regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten;
p.Belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah;
q.Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 17
r.Belum optimalnya penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
s.Masih rendahnya penerapan arsitektural bangunan gedung khas Kabupaten Garut;
t.Masih rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah, yang akan digunakan sebagai percontohan bangunan gedung yang laik fungsi; dan
u.Masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum fungsional. Permasalahan urusan penataan ruang :
a.Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
b.Belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Garut;
c.Belum tersedianya aspek legal (Perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang;
d.Belum adanya SDM Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Isu strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :
a.Peningkatan penyelenggaran jasa konstruksi;
b.Peningkatan konektivitas antarwilayah;
c.Pembangunan jalan baru;
d.Peningkatan kemantapan jalan kabupaten;
e.Peningkatan kemantapan jaringan irigasi;
f.Peningkatan cakupan layanan air minum;
g.Peningkatan cakupan layanan sanitasi;
h.Peningkatan pengendalian banjir;
i.Peningkatan pengendalian bangunan gedung;
j.Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 18 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :
a.Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni;
b.Belum optimalnya pengelolaan data base permukiman;
c.Semakin rendahnya keterjangkauan harga rumah bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
d.Rendahnya kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
e.Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
f.Menurunnya kualitas lingkungan permukiman;
g.Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh perkotaan;
h.Belum optimalnya penanganan perumahan dan permukiman berdasarkan sumber pendanaan lain (Non APBD); dan
i.Rendahnya kulitas konstruksi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman. Isu Strategis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :
a.Peningkatan Pemenuhan Rumah Layak Huni;
b.Peningkatan kualitas lingkungan Perumahan dan permukiman;
c.Pengurangan backlog kebutuhan rumah; dan
d.Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman.
1. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan pada Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :
a.Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda masih rendah; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 19
b.Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap keentraman dan ktertiban dilingkungannya;
c.Sumber daya Satpol PP dilihat dari kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk;
d.Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal lainnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum. Isu Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :
a.Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum belum optimal;
b.Penegakan Perda belum optimal
c.Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah masih belum optimal;
d.Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP. Permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
a.Tingginya tingkat ancaman bencana alam di Kabupaten Garut;
b.Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan kebijakan dalam penanganan bencana alam;
c.Kurang optimalnya sistem peringatan dini dan masih terbatas;
d.Masih rendahnya pengetahuan kebencanaan;
e.Belum optimalnya upaya pencegahan bencana alam;
f.Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan bencana alam;
g.Tingginya tingkat kerentanan. Isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu peningkatan kemampuan dalam upaya mengurangi risiko bencana alam. Permasalahan pada Dinas Pemadam Kebakaran yaitu :
a.Rendahnya cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 20 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
b.Belum optimalnya penanganan pemadaman kebakaran dalam jangkauan respon time rata-rata 15 menit;
c.Belum tersedianya pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
d.Belum optimalnya dukungan sarana-prasarana pemadaman kebakaran;
e.Masih sangat kurangnya jumlah personil pemadam kebakaran; dan
f.Masih rendahnya kapasitas/pengetahuan/kemampuan masyarakat dalam upaya penanganan bencana kebakaran. Isu pada Dinas Pemadam Kebakaran yaitu peningkatan pelayanan penanganan bencana kebakaran dalam respon time rata-rata 15 menit.
1. 6.Sosial Permasalahan urusan sosial adalah :
a.Tingginya jumlah penduduk miskin dan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial;
b.Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
c.Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal;
d.Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS;
e.Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi Lansia dan disabilitas;
f.Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak sosialnya. Isu strategis urusan sosial yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 21 4.1.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar
1. 1.Tenaga Kerja Permasalahan urusan tenaga kerja adalah :
a.Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
b.Rendahnya penyerapan, penempatan dan Kompetensi pencari kerja;
c.Rendahnya Kualitas, Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
d.Rekomendasi dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
e.Perlindungan tenaga kerja belum optimal;
f.Masih banyak perusahaan belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. Isu strategis urusan tenaga kerja yaitu meningkatkan perluasan, penempatan kerja dan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan serta kualitas produktifitas tenaga kerja.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :
a.Penanganan pengaduan, trafficking, kekerasan dan sarana prasarana terhadap perlindungan korban anak dan perempuan belum optimal;
b.Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik : penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah; penduduk perempuan yang buta huruf; angka kematian ibu melahirkan; TPAK perempuan masih relatif rendah; rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik
c.Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d.Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 22 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
e.Belum optimalnya penerapan regulasi pro gender dan perlindungan anak;
f.Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Isu strategis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu meningkatkan penanganan trafficking dan kekerasan terhadap perlindungan korban anak dan perempuan.
1. 3.Pangan Permasalahan urusan pangan :
a.Masih timpangnya ketersediaan pangan di Kabupaten Garut
b.Pola konsumsi masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
c.Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
d.Masih rendahnya tingkat keamanan pangan segar. Isu strategis urusan pangan:
a.Peningkatan ketersediaan pangan;
b.Penanganan kerawanan pangan;
c.Penguatan cadangan pangan;
d.Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan;
e.Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
f.Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
g.Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
h.Penguatan kelembagaan pangan dalam perencanaan.
1. 4.Pertanahan Permasalahan urusan pertanahan masih adanya kasus konflik pertanahan yang belum terselesaikan. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 23 Isu strategis urusan pertanahan fasilitasi penyelesaian penanganan kasus konflik pertanahan.
2. 5.Lingkungan Hidup Permasalahan urusan lingkungan hidup yaitu :
a.Meningkatnya alih fungsi/peruntukkan lahan dari Kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya, kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi lahan terbangun (permukiman, usaha/kegiatan, infrastruktur), kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
b.Menurunnya kuantitas dan kualitas air pada sumber- sumber air;
c.Masih tingginya kerusakan lingkungan dan banyaknya lahan kritis;
d.Menurunnya kualitas lingkungan pada wilayah hulu DAS Cimanuk dan DAS Cilaki;
e.Masih tingginya pencemaran pada badan-badan air (sungai, situ/danau, dan lain-lain), terutama Sungai Cimanuk, baik dari limbah industri, usaha/kegiatan, maupun rumah tangga;
f.Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor;
g.Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
h.Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan;
i.Masih kurangnya kuantitas dan belum optimalnya fungsi ruang terbuka hijau;
j.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (reduce, reuse, recycle) dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu;
k.Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 24 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
l.Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)
m.Masih rendahnya upaya pengurangan sampah pada sumbernya;
n.Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
o.Belum tersedianya regulasi (peraturan bupati) mengenai persampahan;
p.Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
q.Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup;
r.Belum optimalnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup; dan
s.Belum tersedianya SDM fungsional pengendali dampak, pejabat pengawas, dan PPNS lingkungan hidup. Isu strategis urusan lingkungan hidup, yaitu :
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Tutupan Lahan dan Hutan, Kualitas Air, dan Kualitas Udara).
b.Pengelolaan Persampahan.
c.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
1. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :
a.Belum semua penduduk memiliki e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal dan dokumen kependudukan lainnya (Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu keluarga); BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 25
b.Belum optimalnya data base kependudukan untuk data dasar pembangunan dengan data kependudukan instansi lainnya;
c.Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik;
d.Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas (ahli informatika dan teknologi/IT);
e.Kurang maksimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian petugas pelayanan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK) di tingkat Kecamatan (petugas pelayanan/operator berstatus pegawai kecamatan/bukan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
f.Terbatasnya blangko KTP Elektronik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Isu strategis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu peningkatan pelayanan E-KTP dan dokumen kependudukan lainnya serta optimalisasi sarana dan prasarana kependudukan di kecamatan (perekaman dan pencetakan e- KTP).
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa :
a.Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan;
b.Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa;
c.Rendahnya kemampuan masyarakat Desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
d.Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. Isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa :
a.Masih kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur di perdesaan;
b.Belum optimalnya kelembagaan kelompok usaha ekonomi perdesaan; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 26 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
c.Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan kapasitas aparatur desa;
d.Belum optimalnya kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa.
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
a.Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi;
b.Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB, tingkat kemandirian ber-KB dan rata-rata kawin pertama wanita masih rendah;
c.Jumlah Drop Out [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi, rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah desa/ kelurahan belum ideal. Isu strategis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk dan partisipasi masyarakat dalam ber KB.
1. 9.Perhubungan Permasalahan urusan perhubungan yaitu :
a.Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum memadai;
b.Penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan belum optimal;
c.Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi belum optimal;
d.Kuantitas kompetensi aparatur perhubungan yang andal masih kurang;
e.Disiplin pengguna jalan dan pemahaman keselamatan lalu lintas dan angkutan masih rendah;
f.Pelayanan jasa sektor perhubungan belum optimal; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 27
g.Regulasi penyelenggaraan sektor perhubungan di Daerah belum diperbaharui. Isu strategis urusan perhubungan yaitu :
a.Kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi;
b.Keselamatan lalu lintas dan angkutan;
c.Ketertiban dan kenyamanan sektor perhubungan.
1. 10.Komunikasi dan Informatika Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu :
a.Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi belum Optimal;
b.Bandwidth belum memadai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
d.Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD dan Desa;
e.Kualitas sumberdaya manusia belum memadai;
f.Regulasi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK belum maksimal. Isu strategis urusan komunikasi dan informatika yaitu optimalisasi implementasi e-government, layanan penyebarluasan informasi dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.
1. 11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Permasalahan urusan koperasi UKM :
a.Rendahnya kapasitas SDM koperasi;
b.Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
c.Masih rendahnya pengelolaan UKM (tradisional);
d.Masih rendahnya daya saing produk;
e.Rendahnya produktivitas UKM;
f.Masih belum optimalnya jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil;
g.Masih rendahnya jiwa kewirausahaan; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 28 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
h.Masih rendahnya pemahaman tentang perkoperasian. Isu strategis urusan koperasi UKM:
a.Kemampuan pengelolaan usaha mikro;
b.Meningkatkan daya saing produk;
c.Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil;
d.Jumlah koperasi berkualitas;
e.Peningkatan jumlah koperasi baru;
f.Jumlah wirausaha baru.
1. 12.Penanaman Modal Permasalahan urusan penanaman modal :
a.Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
b.Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi;
c.Belum tersedianya Rencana Detil Tata Ruang yang telah memiliki aspek legal;
d.Masih terbatasnya studi kelayakan penanaman modal yang berkualitas untuk ditawarkan kepada investor;
e.Alih fungsi lahan untuk aktivitas penanaman modal;
f.Promosi investasi yang belum optimal;
g.Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
h.Belum adanya persepsi yang sama antara SKPD dalam pelayanan perizinan. Isu strategis urusan penanaman modal :
a.Kualitas infrastruktur pendukung investasi;
b.Iklim Investasi yang kondusif;
c.Green Investment;
d.Promosi;
e.Kualitas Sumber Daya Manusia;
f.Ketersediaan dan kepastian lahan;
g.Kajian penanaman modal yang berkualitas. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 29
1. 13.Kepemudaan dan Olah Raga Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga adalah :
a.Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
b.Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
c.Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga masyarakat;
d.Terbatasnya pembinaan atlet. Isu strategis urusan kepemudaan dan olahraga yaitu :
a.Peningkatan sarana prasarana olahraga masyarakat dan pengembangan potensi kreatifitas pemuda.
b.Optimalisasi partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan.
c.Optimalisasi pembibitan olahragawan berbakat.
d.Optimalisasi pengembangan prestasi olahraga.
1. 14.Statistik Permasalahan urusan statistik adalah :
a.Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaataan data/statistik daerah;
b.Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal;.
c.Belum adanya e-database sebagai bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Isu strategis urusan statistik adalah :
a.Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan urusan daerah;
b.Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia penyelenggaraan urusan statistik;
c.Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraaan urusan statistik; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 30 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
d.Membangun e-database sebagai bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
1. 15.Persandian Permasalahan urusan persandian adalah
a.Belum optimalnya tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b.Belum optimalnya pengelolaan sumber daya persandian;
c.Belum optimalnya operasional pengamanan persandian;
d.Belum optimalnya pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah. Isu strategis urusan persandian adalah :
a.Perumusan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
b.Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi;
c.Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik;
d.Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang keamanan informasi;
e.Pengembangan layanan keamanan informasi;
f.Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;
g.Penyelenggaraan jaring komunikasi sandi;
h.Koordinasi pengamanan informasi;
i.Audit keamanan informasi;
j.Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi.
1. 16.Kebudayaan Permasalahan urusan kebudayaan :
a.Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah;
b.Belum optimalnya pelestarian/ pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya. Isu strategis urusan kebudayaan : BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 31
a.Promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah dan pemanfaatan hotel serta travel biro sebagai promoter;
b.Penataan Cagar Budaya;
c.Pembinaan terhadap para seniman;
d.Apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal.
1. 17.Perpustakaan Permasalahan urusan perpustakaan yaitu :
a.Perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka masih terbatas;
b.Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan;
c.Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakan perguruan tinggi;
d.Kuantitas dan kualitas serta jenis koleksi bahan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi;
e.Belum optimalnya promosi dan publikasi dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;
f.Akses layanan perpustakaan belum optimal. Isu strategis urusan perpustakaan yaitu :
a.Peningkatan budaya gemar membaca dan penerapan literasi informasi;
b.Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standard;
c.Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan.
1. 18.Kearsipan Permasalahan urusan kearsipan yaitu :
a.Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaaan kearsipan; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 32 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
b.Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
c.Rendahnya kepedulian pengelolaan kearsipan;
d.Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi kearsipan. Isu strategis urusan kearsipan yaitu :
a.Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaaan kearsipan;
b.Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola kearsipan;
c.Peningkatan kepedulian pengelolaan kearsipan;
d.Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan. 4.1.4.3 Layanan Urusan Pilihan
1. 1.Pertanian Permasalahan urusan pertanian pada Dinas Pertanian :
a.Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani gurem;
b.Masih terbatasnya SDM pertanian serta rendahnya pengetahuan petani;
c.Belum optimalnya produksi pertanian;
d.Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
e.Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian;
f.Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian;
g.Pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung pertanian masih minim. Permasalahan urusan pertanian pada Dinas Perikanan dan Peternakan :
a.Masih rendahnya skala usaha ekonomis masyarakat peternak;
b.Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional;
c.Belum optimalnya kemampuan manajemen usaha peternak; baik dalam proses produksi maupun pasca produksi;
d.Tidak meratanya ketersediaan sumber pakan hijauan ternak; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 33
e.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular. Isu strategis urusan pertanian pada Dinas Pertanian :
a.Optimalisasi skala usaha petani kecil;
b.Data pertanian kurang akurat;
c.Minimnya sentuhan industrialisasi dan modernisasi pertanian;
d.SDM pertanian dan pengetahuan petani (kurangnya tenaga penyuluh aparatur dan non aparatur serta sistem pertanian masih konvensional);
e.Produksi dan produktivitas pertanian;
f.Nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
g.Belum ada harmonisasi kebijakan antara pemerintahan pusat serta provinsi;
h.Peningkatan akses pasar secara langsung bagi petani;
i.Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendanaan alternatif dan peningkatan akses pasar. Isu strategis urusan peternakan :
a.Peningkatan produksi hasil peternakan;
b.Pemanfaatan potensi peternakan berbasis sumberdaya lokal;
c.Peningkatan kesejahteraan peternak;
d.Penyediaan infrastruktur dan sarana usaha peternakan;
e.Pengembangan kawasan/klaster usaha peternakan;
f.Peningkatan pelayanan publik di sektor peternakan;
g.Penanganan dan pengendalian sebaran penyakit hewan/ternak;
h.Pengawasan produk pangan asal hewan;
i.Optimalisasi tatakelola kelembagaan usaha masyarakat peternakan;
j.Penguatan akses masyarakat terhadap tata niaga pasar sektor peternakan;
k.Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya peternakan secara berkelanjutan. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 34 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
1. 2.Kelautan dan Perikanan Permasalahan urusan kelautan dan perikanan :
a.Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap;
b.Belum profesionalnya pengelolaan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan serta unit usaha bersama;
c.Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dan nelayan;
d.Masih rendahnya aksesibilitas pembudidaya ikan dan nelayan terhadap permodalan serta tata niaga pasar;
e.Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil perikanan. Isu strategis urusan kelautan dan perikanan :
a.Peningkatan produksi hasil perikanan;
b.Pemanfaatan potensi perikanan berbasis sumberdaya lokal;
c.Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan, dan nelayan;
d.Penyediaan infrastruktur dan sarana usaha perikanan;
e.Pengembangan kawasan/klaster usaha perikanan;
f.Peningkatan pelayanan publik di sektor perikanan;
g.Penanganan dan pengendalian sebaran penyakit hewan/ternak;
h.Pengawasan produk pangan asal hewan;
i.Optimalisasi tatakelola kelembagaan usaha masyarakat perikanan;
j.Penguatan akses masyarakat terhadap tata niaga pasar sektor perikanan;
k.Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan.
1. 3.Pariwisata Permasalahan urusan pariwisata :
a.Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 35
b.Kurangnya pemahaman SDM wisata tentang sapta pesona wisata serta kurangnya SDM wisata yang mampu berbahasa asing;
c.Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas;
d.Kurang optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah;
e.Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah. Isu strategis urusan pariwisata :
a.Dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata;
b.Pemahaman SDM wisata tentang sapta pesona wisata serta SDM wisata yang mampu berbahasa inggris dan pengetahuan sebagai pemandu lokal;
c.Kesiapan destinasi pariwisata dari aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas;
d.Partisipasi masyarakat dalam memajukan pariwisata Kabupaten Garut;
e.Promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah dan pemanfaatan hotel serta travel biro sebagai promoter;
f.Penataan Cagar Budaya;
g.Pembinaan terhadap para seniman;
h.Apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal.
1. 4.Perdagangan Permasalahan urusan perdagangan :
a.Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;
b.Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak kosumen;
c.Ongkos transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena kondisi infrastruktur;
d.Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 36 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Isu strategis urusan perdagangan :
a.Kemampuan pengelola pasar;
b.Perlindungan terhadap hak-hak kosumen;
c.Biaya transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena jalan berliku ke daerah pegunungan;
d.Daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern.
1. 5.Perindustrian Permasalahan urusan perindustrian:
a.Masih belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
b.Masih belum optimalnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor;
c.Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan;
d.Belum adanya sinergi antara IKM dan Industri Menengah Besar/Rendahnya IKM sebagai pemasok IMB. Isu strategis urusan perindustrian:
a.pemanfaatan bahan baku lokal yang ditandai rendahnya pertumbuhan industri agro;
b.Kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor;
c.Penguasaan teknologi oleh Industri Kecil dan Menengah;
d.Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan.
1. 6.Energi dan Sumber Daya Mineral Permasalahan urusan ESDM :
a.Masih terbatasnya pasokan energi yang handal dan efisien;
b.Masih belum optimalnya pengelolaan energi yang berkelanjutan; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 37
c.Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan. Isu strategis urusan ESDM:
a.Rasio elektrifikasi;
b.Pengelolaan energi yang berkelanjutan;
c.Kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.
1. 7.Transmigrasi Permasalahan urusan transmigrasi :
a.Terbatasnya keterampilan para transmigran lokal dalam mengolah lahan usahanya;
b.Adanya kesenjangan antara besarnya minat/animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan terbatasnya quota yang tersedia di daerah penempatan. Isu strategis urusan transmigrasi :
a.Peningkatan kompetensi dan produktifitas kerja transmigran lokal;
b.Peningkatan kerjasama antar daerah untuk memperoleh peluang, penempatan calon transmigran Kabupaten Garut. 4.1.4.4 Penunjang Urusan
1. 1.Pengawasan Permasalahan penunjang urusan pengawasan yaitu :
a.Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan;
b.Masih terdapatnya pelanggaran pegawai;
c.Masih terdapat temuan BPK yang berulang;
d.Tingginya jumlah pengaduan masyarakat. Isu Strategis penunjang urusan pengawasan yaitu :
a.Optimalisasi peran APIP dalam pengawasan;
b.Optimalisasi satgas SPIP. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 38 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
1. 2.Perencanaan Pembangunan Permasalahan penunjang urusan perencanaan pembangunan, yaitu :
a.Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
b.Sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
c.Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih kurang. Isu Strategis penunjang urusan perencanaan pembangunan yaitu :
a.Penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, dengan ruang lingkup integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, kemudahan implementasi tahap perencanaan, penganggaran, monev pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
b.Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil/ manfaat untuk masyarakat;
c.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
d.Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM perencana sesuai kebutuhan ideal;
e.Implementasi penyelarasan perencanaan antara daerah, provinsi dan pusat serta antar sektor tingkat pemerintahan.
1. 3.Keuangan Permasalahan penunjang urusan keuangan :
a.Pendataan aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
b.Belum terintegrasinya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (ATISISBADA) dengan Sistem Pengelolaan Keuangan BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 39 Daerah (SIPKD) serta Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);
c.Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
d.Belum optimalnya sumber daya manusia perpajakan. Isu strategis penunjang urusan keuangan :
a.Pendataan aset dan adanya aset – aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
b.Pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
c.Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur perpajakan;
d.Sumber pendapatan daerah dari BUMD.
1. 4.Kepegawaian serta Pendididikan dan Pelatihan Permasalahan penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yaitu :
a.Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
b.Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
c.Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap SKPD. Isu strategis penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yaitu :
a.Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
b.Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
c.Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap SKPD. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 40 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
1. 5.Penelitian dan pengembangan Permasalahan penunjang urusan penelitian dan pengembangan adalah:
a.Hasil litbang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya;
b.Belum sinergi dan selarasnya hasil litbang dengan kebutuhan user;
c.Kelembagaan kelitbangan daerah dan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan terbatas. Isu strategis penunjang urusan penelitian dan pengembangan adalah :
a.Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaran litbang daerah;
b.Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kualitas perencanaan dan evaluasi program kelitbangan;
c.Peningkatan kebijakan inovasi daerah, fasilitasi inovasi daerah, dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
d.Penguatan basis data dan diseminasi hasil kelitbangan. 4.1.4.5 Fungsi Lainnya Pendukung Urusan
1. 1.Sekretariat Daerah Permasalahan pendukung urusan fungsi lainnya yaitu : a) Belum optimalnya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); b) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance; c) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat; d) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah; e) Belum optimalnya pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Isu strategis pendukung urusan fungsi lainnya yaitu : a) Penegakan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 41 b) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance; c) Belum tuntasnya administrasi daerah; d) Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
2. 2.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Permasalahan pendukung urusan fungsi lainnya, yaitu belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah sehingga tidak ada pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah. Isu strategis pendukung urusan fungsi lainnya yaitu pengembangan grand design tentang pembuatan program legislasi daerah yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah. 4.1.4.6 Pemerintahan Umum
3. 1.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik, yaitu :
a.Kesadaran Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
b.Krisis kepercayaan terhadap pemerintah;
c.Harmonisasi kehidupan beragaman cenderung menurun;
d.Potensi konflik terhatap ketentraman dan ketertiban masih tinggi. Isu strategis urusan kesatuan bangsa dan politik, yaitu :
a.Penguatan nasionalisme dan toleransi beragama serta nilai- nilai luhur budaya bangsa;
b.Penanganan konflik sosial karena permasalahan sosial, ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan pembangunan;
c.Mewujudkan sistem politik yang demokratis. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 42 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 4.1.4.7 Kewilayahan Permasalahan kewilayahan kecamatan, yaitu pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat. Isu strategis kewilayahan kecamatan, yaitu peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 4.2. Isu Strategis Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. 4.2.1. Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024 Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu : 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 43 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam Tema pembangunan Nasional yaitu “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” yang diimplementasikan kedalam 7 agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu : 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Tabel 4.1 Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Isu Strategis : - Menipisnya cadangan energi fosil, baik minyak, gas dan juga batubara - Degradasi dan deplesi SDA terbarukan - Masih belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat. - Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien. - Kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; - Inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi; - Kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; - Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; - Konsumsi energi yang belum efisien - Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat dianggap kurang. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 44 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Isu Strategis : - Kesenjangan antara wilayah - Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah - Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal - Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang - Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah - Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah - Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Isu Strategis : - Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan - Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk - Pemenuhan Layanan Dasar - Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda - Pengentasan Kemiskinan - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa Isu Strategis : - Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa - Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia - Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti - Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama - Belum kukuhnya kerukunan umat beragama - Rendahnya budaya literasi - Belum optimalnya peran keluarga 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Isu Strategis : - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau - Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi - Penguatan Konektivitas - Infrastruktur Perkotaan - Energi dan Ketenagalistrikan - Transformasi Digital 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Isu Strategis : - Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup - Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Tingginya Risiko Bencana di Indonesia - Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi - Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometereologi akibat Perubahan Iklim BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 45 Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 - Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah - Transisi dari Penurunan Emisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon - Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Isu Strategis : - Konsolidasi Demokrasi - Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri - Sistem Hukum Nasional yang Mantap - Reformasi Kelembagaan Birokrasi - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 4.2.2. Penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dapat diidentifikasi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat disajikan sebagai berikut: Tabel 4.2 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 1) Kualitas Nilai Kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. 2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial. 3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5) Reformasi Birokrasi 1) Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya 2) Desentralisasi pelayanan kesehatan 3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi 4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata 5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara 6) Infrastruktur konektivitas wilayah 7) Gerakan bangun desa (Gerbang desa) 8) Subsidi gratis golekmah 9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 46 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 4.2.3. Penelaahan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD, maka isu strategis KLHS berdasarkan peringkat prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan sebagai berikut : Tabel 4.3 Prioritas TPB dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Prioritas TPB Isu Strategis KLHS 1 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 04) 1 Rendahnya kualitas dan akses pendidikan 2 Pembinaan, pemberdayaan, dan apresiasi pemuda berprestasi dan organisasi kepemudaan belum optimal dan belum tuntasnya pembangunan sarana olahraga dan seni budaya yang sesuai standar nasional. 3 Aktivitas keagamaan di lingkungan pemerintah dan masyarakat masih rendah 4 Perubahan sosial budaya masyarakat mengakibatkan menurunnya nilai kemanusian gotong royong dan kesetiakawanan, serta meningkatkan kesenjangan sosial; 5 Indeks pemberdayaan gender masih rendah 6 Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, serta ketersediaan data dan partisipasi masyarakat yang masih rendah; 7 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08) 1 Masih kurangnya pemerataan pembangunan di perdesaan 2 Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian 3 Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional 4 Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan perikanan 5 Masih rendahnya produktivitas ekonomi, diversifikasi dan inovasi produk, serta daya saing kegiatan usaha 6 Pengembangan sektor pariwisata yang perlu 7 Pengembangan industri dan infrastruktur dasar perekonomian yang masih belum optimal 8 Perlunya peningkatan minat investor untuk berinvestasi 3 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11) 1 Jumlah penegakan perda di Kabupaten Garut masih rendah 2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Garut belum maksimal 3 Pelayanan publik belum mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar penduduk; 4 Belum kuatnya penegakan peraturan perundang-undangan; 5 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 6 Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum memadai; 7 Belum optimalnya penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta pelayanan jasa sektor perhubungan 8 Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni dan intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 9 Kualitas konstruksi sarana, prasarana, dan utilitas masih rendah BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 47 Prioritas TPB Isu Strategis KLHS 10 Rendahnya kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya 4 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (TPB 01) 1 Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih tinggi 2 Jumlah pengangguran terbuka usia kerja di Kabupaten Garut masih cukup tinggi 5 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06) 1 Layanan sanitasi yang layak belum menjangkau semua masyarakat, 2 Cakupan layanan sumber air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan belum menjangkau semua penduduk 6 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 03) 1 Peningkatan harapan hidup masyarakat masih relatif lambat 2 Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih kurang 3 Pemberian ASI ekslusif pada bayi masih rendah, serta belum terpenuhinya pola konsumsi masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); 4 Perhatian atas gizi dan pertumbuhan anak masih kurang 5 Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu masih rendah; 7 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB 15) 1 Kapasitas adaptasi dan kemampuan pencegahan dan penanganan bencana/musibah masih rendah 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih sangat kurang; 3 Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, 4 . Perlu pencegahan polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan peningkatan kebersihan ruas jalan. 5 Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang; 6 Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 7 Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang; 8 Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang; 9 Belum optimalnya kinerja SDM dalam penyelenggaraan penataan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 4.2.4. Penelaahan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 Dalam perumusan isu-isu strategis memperhatikan 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 pada saat kampanye, meliputi :
1. 1.Mewujudkan masyarakat bertaqwa :
a.25 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana 5000 masjid; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 48 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
b.15 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana pesantren salafiah;
c.Meningkatkan alokasi insentif guru ngaji dari 2,4 milyar menjadi 5 milyar;
d.Peningkatan kualitas manajemen masjid;
e.Membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
f.Optimalisasi peran Lembaga Pendidikan keagamaan;
g.Optimalisasi gerakan “maghrib mengaji”.
1. 2.Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah :
a.Mudah, cepat dan tuntas dalam segala bentuk pelayanan publik;
b.Pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan amanah;
c.Mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
1. 3.Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata :
a.Menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya;
b.Membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan;
c.Menuntaskan pembangunan dan renovasi Gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.
1. 4.Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi :
a.Meningkatkan kualitas infrastruktur Pendidikan;
b.Bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya;
c.Menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai standar nasional;
d.Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW;
e.Penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.
1. 5.Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau:
a.Membangun 3 rumah sakit baru type pratama;
b.Penambahan kuota jaminan kesehatan;
c.Pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional;
d.Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.
1. 6.Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal :
a.Pembentukan destinasi wisata sampai tingkat desa/ kelurahan; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 49
b.Membangun kemitraan dalam pengelolaan lahan pemerintah;
c.Pembangunan infrastruktur jalan ke lahan pertanian;
d.Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak
e.Mendorong kemandirian Bumdes;
f.Bantuan modal kepada kelompok usaha kecil dan mikro.
1. 7.Pelestarian lingkungan hidup :
a.Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat;
b.Menambah hutan kota dan taman kota;
c.Melanjutkan program “ kota tanpa kumuh”;
d.Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah;
e.Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni.
1. 8.Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan :
a.Peningkatan bantuan modal kepada kelompok usaha yang berbasis kaum perempuan;
b.Pembinaan kader posyandu;
c.Mewujudkan ketahanan keluarga untuk meningkatkan peran perempuan. 4.2.5. Penelaahan RPJMD Daerah Sekitar Yang Berbatasan Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan RPJMD kabupaten sekitar yang berbatasan yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Sekitar Yang Berbatasan RPJMD Daerah Berbatasan Isu Strategis Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah
1. 1.Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
2. 1.Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
3. 1.Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
4. 2.Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
5. 2.Masih perlunya penanganan kemiskinan
6. 3.Penanganan kemiskinan dan PMKS
7. 3.Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana
8. 4.Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 50 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah RPJMD Daerah Berbatasan Isu Strategis Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia dan difabel
9. 4.Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
10. 5.Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
11. 5.Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan
12. 6.Reformasi birokrasi
13. 7.Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
14. 6.Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa
15. 8.Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
16. 7.Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan
17. 9.Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
18. 8.Belum mantapnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan
19. 10.Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
20. 9.Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau
21. 11.Pengendalian pencemaran lingkungan
22. 2.RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
23. 1.Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan
24. 1.Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan
25. 2.Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan
26. 2.Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27. 3.Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik
28. 3.Peningkatan pelaksanaan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
29. 4.Pengurangan Ketimpangan Ekonomi
30. 4.Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 51 RPJMD Daerah Berbatasan Isu Strategis Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah Dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta
31. 5.Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi
32. 6.Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan
33. 5.Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan
34. 7.Peningkatan Antisipasi Bencana
35. 6.Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata
36. 8.Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman
37. 7.Peningkatan kinerja aparatur pemerintah
38. 9.Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah
39. 8.Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil
40. 9.Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan
41. 10.Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang
42. 11.Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
43. 3.Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016- 2021
44. 1.Penanggulangan kemiskinan Program Prioritas Bupati: TASIK SIAP :
45. 2.Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
46. 1.Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar;
47. 3.Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar
48. 2.Menjadikan sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas;
49. 4.Ketahanan Pangan 3. Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata;
50. 5.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
51. 4.Mendayagunakan teknologi informasi; BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 52 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah RPJMD Daerah Berbatasan Isu Strategis Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah
52. 6.Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
53. 5.Menjamin kemudahan investasi
54. 7.Penataan destinasi wisata
55. 8.Nilai tambah dan daya saing produk pertanian
56. 9.Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak
57. 4.Perubahan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
58. 1.Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
59. 1.Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
60. 2.Pembangunan Ekonomi (Peningkatan Daya saing Ekonomi, Pengurangan Tingkat Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja)
61. 2.Peningkatan Sosial Keagamaan
62. 3.Pembangunan Prasarana Wilayah
63. 3.Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
64. 4.Pembangunan Sosial (Pengembangan masyarakat, Kehidupan beragama dan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah)
65. 4.Peningkatan Kesehatan
66. 5.Pembangunan Sumberdaya Alam, Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup
67. 5.Peningkatan Ekonomi
68. 6.Pembangunan Kewilayahan
69. 6.Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata
70. 7.Tata Kelola Pemerintahan dan Penerapan Reformasi Birokrasi
71. 7.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
72. 8.Pemekaran Wilayah Cianjur Selatan Sumber : RPJMD Kabupaten yang Berbatasan. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 53 4.2.6. Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2019-2024, isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, arah kebijakan RPJPD dan RTRW Kabupaten Garut, isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu strategis KLHS RPJMD serta janji Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 pada saat kampanye, maka dirumuskan 8 (delapan) isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :
73. 1.Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah, ditunjukkan dari masih banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yaitu 241,31 ribu jiwa atau 9,27 %. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat cenderung merata di level menengah bawah. Dengan demikian intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (redistribution with growth). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal (agroindustri) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus pengembangan UKM, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat terutama di wilayah Garut bagian Selatan yang masih banyak terjebak oleh lingkaran setan kemiskinan karena minimnya investasi. Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor sehingga akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 54 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
74. 2.Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan pada upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan berlandaskan nilai keimanan dan ketaqwaan. Masih terjadinya kasus kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya kesetaraan gender, maupun dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat mendorong perlunya pencapaian kualitas sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing dan berbudaya luhur yang diindikasikan dengan terwujudnya kesalehan sosial masyarakat atau kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat.
75. 3.Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial Berdasarkan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karenanya, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Terdapat 6 (enam) jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten yang terdiri SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan sosial yang harus dipenuhi 100% setiap tahunnya untuk 12 (dua belas) indikator pencapaian yang ditetapkan.
76. 4.Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan pemekaran wilayah otonomi baru Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang diimplementasikan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 55 struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi esensi desentralisasi hanya dapat terwujud dengan ditopang peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka berpikir demikian, pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan berkualitas yang berhubungan dengan pelayanan publik merupakan salah satu wujud peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut. Penataan wilayah (teritorrial reform) sebagai bagian dari desentralisasi diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik. Terkait hal tersebut, keberadaan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Garut melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan, tentu saja dapat berhubungan dengan isu pengembangan dan pembangunan infratruktur pelayanan publik di wilayah tersebut untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur bidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan prasarana daerah harus bersinergi dengan upaya membangun pondasi yang kuat bagi peningkatan produksi dan kualitas komoditas unggulan di wilayah tersebut.
77. 5.Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya Perekonomian Kabupaten Garut ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi sampai tahun 2018 pencapaiannya masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar 4,96% sedangkan Jawa Barat sebesar 5,64%), selain itu dari sisi PDRB perkapita masyarakat masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar Rp.20,33 juta, sedangkan Jawa Barat Rp.40,31 juta). Struktur perekonomian Kabupaten Garut yang masih sangat mengandalkan sektor pertanian, relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah yang telah berbasis sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama dibandingkan industri pengolahan. Selain itu, efek multiflier terhadap perekonomian secara BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 56 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah makro yang ditimbulkan sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga efektifitasnya dalam mendongkrak perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut karena sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik backward maupun foreward, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Salah satu permasalahan penting pada sektor pertanian, diantaranya konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian terus meningkat yang menyebabkan semakin rendahnya kontribusi produksi pangan domestik terhadap total ketersediaan pangan daerah. Jika perekonomian hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian, maka tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Dalam menuju wilayah transisi industrialisasi, sangat perlu untuk membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi industri agribisnis yang mandiri yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor dari daerah lain, serta mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
78. 6.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana Pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan melihat keberlangsungan ekosistem dan lingkungan yang berperan sebagai pengendali pembangunan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah dan antar wilayah mampu mencukupi untuk mencapai tujuan pembangunan. Kondisi kualitas lingkungan hidup sampai tahun 2018 yang diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 55,97 berada dalam kondisi Sangat Kurang (nilai diantara 50 – 58), yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan belum memenuhi standar. Pelayanan pengelolaan persampahan masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya Tingkat Pelayanan. Untuk itu, perlu terus didorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemenuhan armada pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah serta kurangnya BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 57 pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala peningkatan kualitas lingkungan. Berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang, perlu dioptimalkan dan diperlukan aspek legal reluasi terkait dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, serta diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana. Potensi bencana yang dapat terjadi yaitu Gerakan Tanah Rendah hingga Tinggi, Gunung Api Bahaya, Gunung Api Terlarang, Tsunami Menengah hingga Tsunami Tinggi. Berdasarkan data dari BNPB, Kabupaten Garut memiliki kapasitas adaptasi yang sedang cenderung tinggi. Upaya peningkatan kapasitas untuk menangani bencana melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta upaya menurunkan tingkat kerentanan dengan mengoptimalkan upaya kesiapsiagaan perlu terus dilakukan.
79. 7.Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik Pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapkan beberapa permasalahan utama yang berkaitan organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran, kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan produktivitas masih rendah, pelayanan publik belum belum sesuai dengan harapan masyarakat serta pola pikir dan budaya kerja yang belum sepenuhnya efisien, efektif, produktif, dan profesional yang berorientasi hasil. Dalam ragka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, diantaranya perlu menyeimbangkan kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS yang didukung optimalisasi transparansi dan akuntabilitas kinerja tiap instansi pemerintah, peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan serta peningkatan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 58 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
80. 8.Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan asli daerah Investasi merupakan komponen pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kontribusi investasi penanaman modal terhadap PDRB masih relatif rendah baru mencapai rasio 2,74% terhadap PDRB. Peningkatan kemudahan perijinan usaha/investasi dan peningkatan jaminan keamanan sosial dan lingkungan serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan usaha didukung kondisi keamanan dan politik yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi. Kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah pada APBD selama tahun 2014-2018, secara-rata-rata baru mencapai 11,88% yang mengindikasikan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki diantarnya pajak dan retribusi daerah. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara setiap permasalahan pokok pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah yang dipilih untuk lebih memperjelas dan memperkuat landasan dari setiap permasalahan dan isu yang dipilih. Tabel 4.5 Keterkaitan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan Pokok RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
81. 1.Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
82. 2.Tingginya angka kriminalitas, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lunturnya kultur sosial.
83. 3.Belum optimalnya pemenuhan
84. 1.Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (P1).
85. 2.Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (P2).
86. 3.Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 59 Permasalahan Pokok RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
87. 4.Belum meratanya pembangunan antar wilayah.
88. 5.Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana.
89. 6.Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.
90. 7.Rendahnya Daya Beli Masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
91. 8.Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan Pendapatan Daerah. permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (P3).
92. 4.Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (P4).
93. 5.Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (P7).
94. 6.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (P5).
95. 7.Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (P6; P8).
96. 8.Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (P8). Keterangan : Hasil Pengolahan, P = Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah. Keterkaitan agenda Pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut: Tabel 4.6 Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (APN3). 2) Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (APN3, APN4). 3) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (APN3, APN5). 4) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 60 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (APN2, APN5). 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (APN1). 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (APN6). 7) Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (APN7). 8) Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (APN1). Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, APN = Agenda Pembangunan Nasional Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut: Tabel 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 1) Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya 2) Desentralisasi pelayanan kesehatan 3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi 4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata 5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara 6) Infrastruktur konektivitas wilayah 7) Gerakan bangun desa (Gerbang desa) 8) Subsidi gratis golekmah 9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah 1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (PPD8). 2) Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (PPD1, PPD5). 3) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (PPD1, PPD2, PPD9). 4) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (PPD6, PPD9). 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV - 61 Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (PPD3, PPD4). 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (PPD6). 7) Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (PPD9). 8) Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (APN1). Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, PPD = Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Barat Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hasil analisa KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut: Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 1) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 04) 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08) 3) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11) 4) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (TPB 01) 5) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06) 6) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 03) 7) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, 1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (TPB01, TPB 08). 2) Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (TPB03, TPB11). 3) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (TPB04, TPB03, TPB11). 4) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (TPB06, TPB11). 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (TPB08). 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan BAB 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IV - 62 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB 15) pengurangan risiko bencana (TPB11, TPB15). 7) Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (TPB11). 8) Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (TPB08). Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, TPB = Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Keterkaitan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut: Tabel 4.9 Keterkaitan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 No Program Janji Kampanye Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 1 Mewujudkan masyarakat bertaqwa 1 Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (JK6, JK7, JK8) 2 Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah 2 Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (JK1, JK8) 3 Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata : 3 Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (JK2, JK3, JK4, JK5) 4 Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi : 4 Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (JK3) 5 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau: 5 Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (JK6) 6 Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal 6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (JK7) 7 Pelestarian lingkungan hidup 7 Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (JK2) 8 Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan 8 Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (JK6) Keterangan : Hasil Pengolahan, JP = Program Janji Kampanye. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 1 Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen RPJMD harus disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPD dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah : “MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, ditandai dengan: ✓ Maju, ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 V - 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. ✓ Adil, diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut. ✓ Sejahtera, dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. ✓ Berwawasan Lingkungan, ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :
97. 1.Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
98. 2.Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
99. 3.Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
100. 4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 3 tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui :
a.Percepatan pembangunan di berbagai bidang
b.Menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
c.Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah
d.Meningkatnya keunggulan kompetitif daerah
e.Mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu : ”Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera” Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut : ✓ Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat. ✓ Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. ✓ Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 V - 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :
1. 1.Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya. Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjsama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. 2.Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir. BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 5
3. 3.Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.
4. 4.Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah. 5.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 dilakukan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 selain sebagai penjabaran visi dan BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 V - 6 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran misi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, juga dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 pada tahap keempat, yaitu :
5. 1.Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
6. 2.Mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta klaster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
7. 3.Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antarmasyarakat dan antarwilayah.
8. 4.Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram. Berdasarkan hasil perumusan, maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dijabarkan secara operasional terhadap 5 (lima) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran sebagai berikut : Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera Tujuan Sasaran Misi 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya. 1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 1 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 7 Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera Tujuan Sasaran 2 Meningkatnya harapan hidup masyarakat 3 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 4 Menurunnya kemiskinan dan pengangguran 5 Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk Misi 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik 1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah; 2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. 1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas 1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian 2 Meningkatnya kemajuan pembangunan desa 3 Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan 4 Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman 5 Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir 2 Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan 1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Misi 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan 1 Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing 1 Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat 2 Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal 3 Meningkatnya realisasi investasi daerah BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 V - 8 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Untuk setiap rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk setiap misi disajikan pada Tabel 5.2. BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 9 Tabel 5.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR2018 2019* 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya 1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1.Indeks kesalehan sosial masyarakat Kategori n/a n/a Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2.Indeks Kesehatan Poin 78,34 79,01 79,52 80,02 80,53 81,03 81,54 81,54
3.Indeks Pendidikan Poin 57,69 59,52 61,26 63,00 64,74 66,49 68,23 68,23
4.Jumlah Penduduk Miskin Ribu jiwa 241,31 232,17 222,00 211,63 201,06 190,27 179,28 179,28
5.Persentase penduduk bekerja % 92,93 93,21 93,47 93,74 94,01 94,22 94,45 94,45 1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dan budaya daerah Indeks kesalehan sosial masyarakat Kategori n/a n/a Baik Baik Baik Baik Baik Baik 1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat Angka Harapan Hidup Tahun 71,03 71,36 71,69 72,02 72,34 72,67 73,00 73,00 1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
1.Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,50 7,75 8,00 8,26 8,51 8,76 9,01 9,01
2.Harapan Lama Sekolah Tahun 11,80 12,13 12,45 12,78 13,10 13,43 13,75 13,75 BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 V - 10 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR2018 2019* 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran

1.Persentase penduduk miskin Tahun 9,27 8,81 8,35 7,89 7,43 6,97 6,50 6,50
2.Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,07 6,79 6,53 6,26 5,99 5,78 5,55 5,55 1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,68 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih 2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi Kategori B B B B B BB BB BB 2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
1.Opini BPK Kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2.Nilai Evaluasi SAKIP Kategori BB BB BB BB BB BB A A
3.Nilai Evaluasi LPPD Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang 3.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas
1.Indeks Daya Saing Infrastruktur % 70,71 77,47 80,67 84,30 87,99 91,71 95,33 95,33 BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 11 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR2018 2019* 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap % 77,61 80 82,52 86,67 91,18 95,83 100 100 3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang % 72,45 85,27 87,17 89,55 91,92 94,30 96,67 96,67 3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan

1.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. % 76 80 84 88 92 96 100 100
2.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. % 64,6 67 73,6 80,2 86,8 93,4 100 100 3.1.4 Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman
1.Luas area lingkungan permukiman kumuh Ha 29,71 24,76 19,81 14,86 9,9 4,9 0 0
2.Jumlah rumah tidak layak huni Unit 46.944 44.000 41.000 38.000 35.000 32.000 29.000 29.000 BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 V - 12 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR2018 2019* 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

1.Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 62,89 75,1 76,08 77,06 78,04 79,02 80 80
2.Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir titik 24 20 16 12 8 4 0 0 3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan
1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 55,97 56 56,05 57,62 59,18 60,75 63,21 63,21
2.Indeks Risiko Bencana Poin 238 197 156 146 136 126 116 116 3.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 55,97 56 56,05 57,62 59,18 60,75 63,21 63,21 3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana Indeks Risiko Bencana Poin 238 197 156 146 136 126 116 116 Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan 4.1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing
1.Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,96 5,09 5,19 5,29 5,4 5,51 5,57 5,57
2.Indeks Daya Beli Poin 61,74 63,31 64,80 66,22 67,58 68,89 70,14 70,14 4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Poin 76,9 77 77,5 78,6 79,5 80,4 81,3 81,3 BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 13 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR2018 2019* 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal PDRB Per Kapita Juta Rp 20,33 21,28 22,04 23,50 24,76 25,62 26,53 26,53 4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Triliun Rp. 1,31 1,40 1,54 1,69 1,86 2,05 2,26 2,26 Sumber : Bappeda Kabupaten Garut BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 14 5.3. Prioritas Pembangunan Daerah Perumusan prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan daerah, prioritas pembangunan Nasional, dan prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan uraian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1.Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2.Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
3.Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
4.Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
5.Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
7.Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; dan
8.Peningkatan investasi dan pendapatan daerah. Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2024 dengan isu strategis pembangunan daerah disajikan sebagai berikut : Tabel 5.3 Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Isu Strategis Tahun 2019-2024 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 1 Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. 1 Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (I-1) 2 Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. 2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi (I-2) 3 Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. 3 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga (I-2, I-3, ) BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V - 15 Isu Strategis Tahun 2019-2024 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 4 Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru. 4 Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata (I-4, I-5) 5 Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya. 5 Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya (I-5) 6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana. 6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana (I-6) 7 Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur (I-7) 8 Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal. 8 Peningkatan investasi dan pendapatan daerah (I-8, I-7) Sumber : Bappeda Kabupaten Garut. Keterangan : I = Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah dan akan dituangkan dalam gerakan besar yang bersifat inovatif, kolaboratif, integratif, implementatif dan profesional dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana, akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini. BAB 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 V - 16 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 1 Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif serta Pendekatan Kewilayahan. Selanjutnya dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2019-2024 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD Rumusan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berdasarkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan secara secara Holistik, Tematik dan Integratif disajikan pada Tabel 6.1. RPJMD 2006-2009 RPJMD 2009-2014 RPJMD 2014-2019 RPJMD 2019-2024 Pengarusutamaan Kesejahteraan Masyarakat Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya, Demokratis dalam Politik Bermartabat, Nyaman, Sejahtera BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA RKPD 2024 RKPD 2023RKPD 2022 RKPD 2021 RKPD 2020 MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 3 Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
1.Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dan budaya daerah Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Bantuan sarana dan prasarana keagamaan Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid Pemberian Insentif Guru Ngaji Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah Pengembangan sekolah berbasis keagamaan Peningkatan budaya gotong royong Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat Pembangunan infrastruktur dasar skala RW Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak Penguatan regulasi Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Penguatan lembaga P2TP2A Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan penanganan pelanggaran Perda Peningkatan Kondusifitas Kewilayahan Di Masyarakat BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Berpolitik Optimalisasi Pemahaman Ketahanan Nasional dan Ketahanan Bangsa Terhadap NKRI
2.Meningkatnya harapan hidup masyarakat Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan) Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *) Membangun 3 rumah sakit baru type pratama*) Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*) Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Pemasangan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanggulangan Stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional *) Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW *) Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi *) Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
3.Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Penyelenggaraaan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Rumah Cerdas Satu Desa Satu Kelompok Belajar (One Village One Kober) Paket B-C Setara SMP-SMA BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 5 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Pelaksanaan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Zonasi Pendidikan Kesetaraan untuk Masyarakat yang Putus Sekolah Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi Pemberian Kartu Garut Cerdas Penguatan pendidikan karakter peserta didik Peningkatan Budaya Baca Masyarakat Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan
4.Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik) Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN) Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin Peningkatan produktifitas Ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 6 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program) Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat) Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborassi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu) Reward terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK) Rumah Informasi Kerja Peningkatan hubungan industrial yang harmonis Peningkatan kemampuan bahasa asing melalui pembangunan laboratorium bahasa Regulasi ketenagakerjaan
5.Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk Peningkatan akses dan pelayanan KB Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin Peningkatan peran institusi masyarakat Pengembangan Kampung KB BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 7 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan KIE dan advokasi Peningkatan hubungan kelembagaan Peningkatan ketahananan keluarga Peningkatan kelompok bina ketahanan Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Peningkatan informasi kependudukan Optimalisasi pemanfaatan data keluarga Misi 2: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik
1.Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik Pemantapan penyelenggaraan PATEN Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (One Agency One Innovation) Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik Penguatan monev kinerja pelayanan publik Penerapan reward and punishment pelayanan publik Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik Survei Kepuasan Masyarakat Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 8 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran
2.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Peningkatan kualitas APBD Sinergitas perencanaan dan penganggaran Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien Peningkatan keandalan laporan keuangan Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sebagai legalitas status kepemilikan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah Penyusunan roadmap peningkatan penerimaan pajak Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah Penguatan IT pendapatan daerah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Penerapan e-government bisnis proses pemerintahan dan pembangunan Penerapan open government (keterbukaan informasi publik) Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP Peningkatan Kapabilitas APIP Penguatan Koordinasi Kebijakan dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penguatan Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penguatan Otonomi Daerah Penguatan Fasilitas Kelengkapan DPRD Peningkatan Kualitas SDM DPRD Peningkatan upaya aksi pencegahan korupsi Optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 9 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan Inovasi Daerah Penguatan Regulasi inovasi daerah Penguatan kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Penguatan laboratorium inovasi daerah Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis e- Government Penguatan informasi dan komunikasi publik Penguatan aplikasi informatika Pengamanan informasi pemerintah daerah Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi Penerapan Reward and punishment Peningkatan, Penguatan, Pengelolaan Arsip Daerah Peningkatan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Arsiparis Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan Optimalisasi E-Arsip Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas
1.Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan 2 Meningkatnya kemajuan pembangunan desa Fasilitasi percepatan pembangunan desa Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 10 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3.Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan universal acces Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Penyediaan Air Baku Yang Andal dan Berkelanjutan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SPAM Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi
4.Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman Peningkatan kualitas Perumahan dan lingkungan permukiman Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)
5.Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air) Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian Peningkatan kinerja jaringan irigasi Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan
2.Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan
1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Pengendalian pencemaran air dan udara Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3 Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan Peningkatan tutupan vegetasi lahan Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau Peningkatan pengelolaan sampah Pengurangan timbulan sampah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Revitalisasi fungsi TPA
2.Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 11 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pembangunan berkelanjutan Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 12 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing
1.Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat Peningkatan ketersediaan pangan , menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman Peningkatan ketersediaan protein hewani Pemanfaatan kemandirian pangan Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan Pengaturan distribusi hasil pertanian
2.Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan Peningkatan kualitas , aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata Peningkatan pemasaran pariwisata Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan kepariwisataan daerah Pengembangan desa wisata dan agrowisata Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 13 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan Pemajuan kebudayaan Peningkatan kontribusi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar Peningkatan intensifikasi lahan pertanian Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar Peningkatan Inovasi dan Penguasaan IPTEK dalam Pengembangan Produk berorientasi ekspor Fasilitasi Akses sumber pembiayaan Peningkatan kapasitas Iptek IKM melalui fasilitasi peralatan produksi Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar Pembenahan Iklim Usaha Perdagangan yang Lebih Kondusif Peningkatan promosi produk IKM skala nasional dan internasional Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan. Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran. Peningkatan Kelembagaan Usaha. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 14 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan produktifitas koperasi Peningkatan Fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
3.Meningkatnya realisasi investasi daerah Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha Pemberian insentif dan fasilitasi investasi Rumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2019-2024 terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth), penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta agenda Sustainable Development Goals (SDGs) serta dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta tata kelola dan reformasi birokrasi, disajikan sebagai berikut : 6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth) Strategi dan arah kebijakan terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth), sebagai berikut :
1.Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, dengan arah kebijakan :

a.Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
b.Peningkatan ketersediaan protein hewani
c.Pemanfaatan kemandirian pangan
d.Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
e.Pengaturan distribusi hasil pertanian
1. 2.Peningkatan kontribusi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, dengan arah kebijakan :
a.Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 15
b.Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
c.Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
d.Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
e.Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan
f.Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
1. 3.Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal, dengan arah kebijakan:
a.Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar
b.Peningkatan Inovasi dan Penguasaan IPTEK dalam Pengembangan Produk berorientasi ekspor
c.Fasilitasi Akses sumber pembiayaan
d.Peningkatan kapasitas Iptek IKM melalui fasilitasi peralatan produksi
e.Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan
1. 4.Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan
b.Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar
c.Pembenahan Iklim Usaha Perdagangan yang Lebih Kondusif
d.Peningkatan promosi produk IKM skala nasional dan internasional
1. 5.Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI
b.Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan.
c.Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran.
d.Peningkatan Kelembagaan Usaha.
e.Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
f.Peningkatan produktifitas koperasi
g.Peningkatan Fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 16 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
h.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1. 6.Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan, dengan arah kebijakan:
a.Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, serta atraksi di destinasi wisata berbasis kemajuan teknologi
b.Peningkatan pemasaran serta perluasan pasar berbasis IPTEK dan kerjasama antar pemerintah daerah
c.Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
d.Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran
e.Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan daerah
f.Pengembangan destinasi desa wisata dan agrowisata
g.Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya
h.Peningkatan kualitas pengelolaan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
1. 7.Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
a.Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
b.Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
c.Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
d.Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
1. 8.Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
b.Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
c.Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
d.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 17
e.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
f.Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
1. 9.Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur Transportasi, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
b.Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
c.Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
d.Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan
1. 10.Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan :
a.Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
b.Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
c.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
d.Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan 6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan (Pro Poor) Strategi dan arah kebijakan terkait upaya penanggulangan masalah kemiskinan (Pro Poor) sebagai berikut : 1) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan, dengan arah kebijakan:
a.Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik)
b.Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
c.Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
d.Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN)
e.Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia
f.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 18 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
a.Peningkatan produktifitas Ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
b.Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
c.Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
d.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
e.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
f.Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin 3) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
a.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
b.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
c.Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborassi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan
b.Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur
c.Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu)
d.Reward terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan 5) Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, dengan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 19
a.Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar
b.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK)
c.Rumah Informasi Kerja
d.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
e.Peningkatan kemampuan bahasa asing melalui pembangunan laboratorium bahasa
f.Regulasi ketenagakerjaan Adapun arah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut diantaranya: 1) Penyediaan dan pengelolaan hasil pendataan dan pemetaan kemiskinan sebagai “basis data dan informasi” untuk penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; 2) Pengintegrasian strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran; 3) Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergi antara “intervensi pusat” dan “intervensi daerah”, dan antara berbagai intervensi daerah (antar SKPD) kedalam proses perencanaan reguler melalui mekanisme Musrenbang; 4) Mengoptimalkan peran TKPKD dan pembentukan TKPK tingkat kecamatan dalam mengawal dan memastikan terlaksananya sinkronisasi dan sinergi berbagai intervensi (strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran) serta aliansi, kerjasama, dan kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madani); 5) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang kontinyu oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pencapaian target program dan kegiatan; 6) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang intensif antara TKPKD Kabupaten dengan TKPKD Provinsi, Bappenas dan TNP2K dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 20 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 7) Penyediaan dukungan regulasi untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan tepat sasaran. 6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Pengurangan Pengangguran (Pro Job) Strategi dan arah kebijakan terkait Upaya Pengurangan Pengangguran (Pro Job) sebagai berikut :

(1)Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, dengan arah kebijakan :
1. a.Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar
2. b.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK)
3. c.Rumah Informasi Kerja
4. d.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
5. e.Peningkatan kemampuan bahasa asing melalui pembangunan laboratorium bahasa
6. f.Regulasi ketenagakerjaan
(2)Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal, dengan arah kebijakan:
1. a.Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar
2. b.Peningkatan Inovasi dan Penguasaan IPTEK dalam Pengembangan Produk berorientasi ekspor
3. c.Fasilitasi Akses sumber pembiayaan
4. d.Peningkatan kapasitas Iptek IKM melalui fasilitasi peralatan produksi
5. e.Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan
(3)Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan, dengan arah kebijakan:
1. a.Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan
2. b.Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar
3. c.Pembenahan Iklim Usaha Perdagangan yang Lebih Kondusif
4. d.Peningkatan promosi produk IKM skala nasional dan internasional BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 21
(4)Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah, dengan arah kebijakan :
1. a.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI
2. b.Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan.
3. c.Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran.
4. d.Peningkatan Kelembagaan Usaha.
5. e.Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
6. f.Peningkatan produktifitas koperasi
7. g.Peningkatan Fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi
8. h.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
(5)Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan, dengan arah kebijakan:
1. a.Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, serta atraksi di destinasi wisata berbasis kemajuan teknologi
2. b.Peningkatan pemasaran serta perluasan pasar berbasis IPTEK dan kerjasama antar pemerintah daerah
3. c.Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
4. d.Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran
5. e.Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan daerah
6. f.Pengembangan destinasi desa wisata dan agrowisata
7. g.Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya
8. h.Peningkatan kualitas pengelolaan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
(6)Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
1. a.Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
2. b.Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
3. c.Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
4. d.Pemberian insentif dan fasilitasi investasi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 22 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Pro Environment) Strategi dan arah kebijakan terkait Upaya Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Pro Environment) sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan :
5. a.Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
6. b.Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan dan Perdesaan
7. c.Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung yang layak teknis 2) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
8. a.Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
9. b.Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
10. c.Peningkatan kinerja jaringan irigasi
11. d.Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan 3) Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan :
12. a.Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
13. b.Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan 4) Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau 5) Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan :
14. a.Pengurangan timbulan sampah
15. b.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
16. c.Revitalisasi fungsi TPA 6) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 23
17. a.Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
18. b.Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
19. c.Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB
20. d.Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya
21. e.Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana 8) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan arah kebijakan :
22. a.Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
23. b.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
24. c.Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
25. d.Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
26. e.Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana
27. f.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
28. g.Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana 9) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan :
29. a.Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
30. b.Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
31. c.Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi
32. d.Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
33. e.Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
34. f.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
35. g.Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 24 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
36. h.Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
37. i.Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana 10) Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan, dengan arah kebijakan :
38. a.Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
39. b.Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
40. c.Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran 6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Sustainable Development Goals (SDGs) Strategi dan arah kebijakan terkait Sustainable Development Goals (SDGs) : 1) Strategi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, dengan arah kebijakan :
41. a.Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar
42. b.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK)
43. c.Rumah Informasi Kerja
44. d.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dan regulasi ketenagakerjaan 2) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan, dengan arah kebijakan :
45. a.Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik)
46. b.Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
47. c.Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
48. d.Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN)
49. e.Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia
50. f.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 25 3) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan :
51. a.Peningkatan produktifitas Ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
52. b.Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
53. c.Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
54. d.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
55. e.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
56. f.Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin 4) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
57. a.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
58. b.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
59. c.Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborassi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
60. a.Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan
61. b.Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur
62. c.Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu) BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 26 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
63. d.Reward terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan 6) Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan :
64. a.Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
65. b.Peningkatan peran institusi masyarakat
66. c.Pengembangan Kampung KB
67. d.Peningkatan KIE dan advokasi
68. e.Peningkatan hubungan kelembagaan 7) Peningkatan ketahananan keluarga, dengan arah kebijakan :
69. a.Peningkatan kelompok bina ketahanan
70. b.Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
71. c.Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 8) Peningkatan informasi kependudukan, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemanfaatan data keluarga. 9) Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
72. a.Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
73. b.Penguatan regulasi 10) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. 11) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan :
74. a.Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
75. b.Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
76. c.Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
77. d.Penguatan lembaga P2TP2A 12) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
78. a.Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 27
79. b.Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik 13) Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan :
80. a.Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
81. b.Peningkatan penanganan pelanggaran Perda
82. c.Peningkatan Kondusifitas Kewilayahan Di Masyarakat 14) Penyelenggaraaan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau, dengan arah kebijakan :
83. a.Rumah Cerdas Satu Desa Satu Kelompok Belajar (One Village One Kober) Paket B-C Setara SMP-SMA
84. b.Pelaksanaan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Zonasi
85. c.Pendidikan Kesetaraan untuk Masyarakat yang Putus Sekolah
86. d.Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)
87. e.Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
88. f.Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
89. g.Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
90. h.Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi
91. i.Pemberian Kartu Garut Cerdas
92. j.Penguatan pendidikan karakter peserta didik 15) Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat. 16) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan arah kebijakan:
93. a.Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
94. b.Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *)
95. c.Membangun 3 rumah sakit baru type pratama*)
96. d.Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*)
97. e.Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)
98. f.Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
99. g.Pemasangan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 28 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
100. h.Penanggulangan Stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah
101. i.Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
102. j.Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
103. k.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
104. l.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
105. m.Peningkatan layanan kesehatan RSUD
106. n.Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak 17) Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan universal acces, dengan arah kebijakan :
107. a.Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan
108. b.Penyediaan Air Baku Yang Andal dan Berkelanjutan
109. c.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SPAM
110. d.Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi
111. e.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi 18) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan :
112. a.Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
113. b.Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan dan Perdesaan
114. c.Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung yang layak teknis 19) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
115. a.Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
116. b.Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
117. c.Peningkatan kinerja jaringan irigasi
118. d.Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan 20) Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan :
119. a.Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
120. b.Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 29 21) Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau 22) Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan :
121. a.Pengurangan timbulan sampah
122. b.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
123. c.Revitalisasi fungsi TPA 23) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 6.1.6. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat Strategi dan arah kebijakan terkait Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai berikut : 1) Penyelenggaraaan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau, dengan arah kebijakan :
124. a.Rumah Cerdas Satu Desa Satu Kelompok Belajar (One Village One Kober) Paket B-C Setara SMP-SMA
125. b.Pelaksanaan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Zonasi
126. c.Pendidikan Kesetaraan untuk Masyarakat yang Putus Sekolah
127. d.Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)
128. e.Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
129. f.Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
130. g.Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
131. h.Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi
132. i.Pemberian Kartu Garut Cerdas
133. j.Penguatan pendidikan karakter peserta didik 2) Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, dengan arah kebijakan :
134. a.Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Daerah
135. b.Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
136. c.Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 30 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
137. d.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan 3) Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda, dengan arah kebijakan:
138. a.Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
139. b.Menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional *)
140. c.Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW *)
141. d.Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi *)
142. e.Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan
143. f.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga 4) Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat serta pembangunan infrastruktur dasar skala RW. 5) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan arah kebijakan :
144. a.Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
145. b.Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
146. c.Pemberian Insentif Guru Ngaji
147. d.Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
148. e.Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
149. f.Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
150. g.Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah
151. h.Pengembangan sekolah berbasis keagamaan 6) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan arah kebijakan:
152. a.Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
153. b.Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *)
154. c.Membangun 3 rumah sakit baru type pratama*)
155. d.Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*)
156. e.Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)
157. f.Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
158. g.Pemasangan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 31
159. h.Penanggulangan Stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah
160. i.Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
161. j.Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
162. k.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
163. l.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
164. m.Peningkatan layanan kesehatan RSUD
165. n.Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak 7) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan, dengan arah kebijakan :
166. a.Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik)
167. b.Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
168. c.Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
169. d.Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN)
170. e.Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia
171. f.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan :
172. a.Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
173. b.Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
174. c.Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
175. d.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
176. e.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
177. f.Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin 9) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 32 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
178. a.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
179. b.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
180. c.Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborassi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
  1. 10.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
181. a.Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan
182. b.Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur
183. c.Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu)
184. d.Reward terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan 11) Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, dengan arah kebijakan :
185. a.Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar
186. b.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK)
187. c.Rumah Informasi Kerja
188. d.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dan regulasi ketenagakerjaan 12) Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan :
189. a.Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
190. b.Peningkatan peran institusi masyarakat
191. c.Pengembangan Kampung KB
192. d.Peningkatan KIE dan advokasi
193. e.Peningkatan hubungan kelembagaan 13) Peningkatan ketahananan keluarga, dengan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 33
194. a.Peningkatan kelompok bina ketahanan
195. b.Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
196. c.Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 14) Peningkatan informasi kependudukan, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemanfaatan data keluarga. 15) Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
197. a.Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
198. b.Penguatan regulasi 16) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. 17) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan :
199. a.Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
200. b.Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
201. c.Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
202. d.Penguatan lembaga P2TP2A 18) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, denga arah kebijakan :
203. a.Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
204. b.Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik 19) Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan :
205. a.Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
206. b.Peningkatan penanganan pelanggaran Perda
207. c.Peningkatan Kondusifitas Kewilayahan Di Masyarakat 20) Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi, dengan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 34 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
208. a.Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Berpolitik
209. b.Optimalisasi Pemahaman Ketahanan Nasional dan Ketahanan Bangsa Terhadap NKRI Dalam rangka percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, maka strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh untuk setiap indikator komposit pembentuknya diantaranya :
  1. 1.Peningkatan Indeks Kesehatan, melalui strategi dan arah kebijakan :
210. a.Menekan angka usia perkawinan dini melalui Edukasi dan sosialisasi serta penegakan hukum;
211. b.Aksesibilitas ke pelayanan kesehatan melalui : 1) Mendekatan sarana dan prasaranan serta pelayan kesehatan. 2) Ketersediaan tenaga kesehatan 3) Pembangunan infrastruktur
212. c.Jaminan pelayanan kesehatan melalui : 1) Kepemilikan BPJS bagi WUS dan PUS terutama ibu hamil dan balita 2) Pendampingan mendapatkan pelayanan kesehatan.
213. d.Menekan angka kematian bayi melalui edukasi dan sosalisasi secara masif dan berkelanjutan oleh tenaga kesehatan, kader posyandu, dan pemerintahan setempat pentingnya mengenai : 1) Lingkungan sehat, berperilaku hidup sehat 2) Menjaga dan memeriksakan kehamilan dan balita ke tenaga medis 3) Memeriksakan kehamilan dan balita ke posyandu 4) Mengurangi penolong persalinan oleh dukun beranak 5) Pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil dan balita 6) Keluarga Berencana
214. e.Meningkatkan pendidikan PUS/WUS melalui peningkatan PKBM yang aktif
215. f.Pencatatatan, kosultasi online dan reward melalui : 1) Tertib pencatatan ibu hamil dan balita secara berjenjang dan online 2) Penyediaan sarana konsultasi online bagi ibu hamil dan yang memiliki balita. 3) Pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi dan ibu hamil dan yang memiliki balita
  1. 2.Peningkatan Indeks Pendidikan, melalui strategi dan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 35
216. a.Mendorong pendidikan masyarakat berkelanjutan dan memperkecil angka putus sekolah melalui : 1) Kemudahan aksesibilitas 2) Memperkecil beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat. 3) Kemudahan dan fasilitas khusus bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah 4) Edukasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan lebih tinggi dan resiko berpendidikan rendah. 5) Dukungan kebijakan, penerapan reward dan funishment terhadap daerah yang memiliki angka putus sekolah tertinggi
217. b.Mendekatkan pendidikan dengan masyarakat terpencil melalui : 1) Pembangunan infra struktur daerah terpencil untuk memudahkan akses. 2) Penyediaan sarana dan prasarana kelas jauh
218. c.Mendorong program setiap desa/kelurahan harus dapat menyekolahkan minimal satu anggota rumahtangga dari rumahtangga miskin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui fasilitasi anggaran pendidikan untuk menyekolahkan minimal satu anggota rumahtangga dari rumahtangga miskin berbasis data BDT:
219. d.Peningkatan pendidikan angka putus sekolah melalui : 1) Mengintensifkan PKBM yang lebih dekat kepada masyarakat. 2) PKBM lebih pro aktif dan penetapan target untuk PKBM 3) PKBM memiliki data by name by adress penduduk putus sekolah atau tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah 4) Dukungan pemerintah setempat
220. e.Penjaminan lembaga pendidikan pada jenjang tertentu yang kredibel melalui penguatan kontrol mutu pendidikan untuk merangsang minat sekolah, memperkuat kompetisi, dan memperkecil angka pengangguran pasca sekolah;
221. f.Merangsang anak berprestasi dari kalangan penduduk yang kurang mampu melalui : 1) Target beasiswa dan fasilitasi melanjutkan pendidikan bagi penduduk miskin yang berprestasi dalam pendidikannya atau karena prestasi tertentu. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 36 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 2) Peningkatan kemudahan akses penduduk miskin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk yang terkendala oleh biaya dan jarak, diantaranya dengan fasilitasi asrama khusus melalui seleksi yang terukur dan diperuntukan untuk penduduk miskin berbasis BDT, kemitraan dengan kalangan dunia usaha sebagai orang tua asuh, dan fasilitasi bapak/ibu asuh perorangan.
  1. 3.Peningkatan Indeks Daya Beli, melalui strategi dan arah kebijakan :
222. a.Peningkatan pendapatan masyarakat melalui : 1) Membuka seluas-luasnya kesempatan kerja berbasis utama pekerja penduduk lokal dengan peningkatan investasi 2) Melakukan pembinaan berkelanjutan dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan masyarakat. 3) Fasilitasi kredit ringan yang terbina dan terkontrol 4) Pembangunan infrastruktur 5) Kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke wilayah pedesaan.
223. b.Menjaga pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui : 1) Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif agar ekonomi tumbuh pesat 2) Peningkatan daya saing potensi lokal 3) Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pada kegiatan ekonomi 4) Distribusi barang dan jasa yang terjamin serta stabilitas harganya 5) Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif, dan UMKM
224. c.Pendidikan masyarakat yang memiliki daya saing melalui Mendorong penduduk untuk meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat bersaing dalam dunia pekerjaan atau dunia usaha. Yang bermuara pendidikan yang bagus, berpeluang mendapat pekerjaan yang bagus, dan pendapatan yang bagus berimbas pada daya beli yang meningkat:
225. d.Intervensi program bagi penduduk dengan pekerjaan sebagai petani gurem dan buruh tani atau buruh lainnya dengan latar belakang pendidikan SD dan tidak tamat SD melalui : 1) Penyediaan database penduduk yang bekerja sebagai petani gurem, buruh tani atau buruh lainnya yang berpendidikan SD dan tidak tamat SD BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 37 2) Merubah/menaikan status petani gurem, buruh tani atau buruh lainnya. 3) Mendorong usaha yang memberikan value added, atau kelompok kewirausahaan tertentu yang dapat dilakukan melalui koperasi atau kelompok usaha tertentu namun terbina sehingga mampu mandiri. 6.1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Strategi dan arah kebijakan terkait Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan sebagai berikut :
  1. 1.Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, dengan arah kebijakan :
226. a.Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
227. b.Peningkatan ketersediaan protein hewani
228. c.Pemanfaatan kemandirian pangan
229. d.Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
230. e.Pengaturan distribusi hasil pertanian
  1. 2.Peningkatan kontribusi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, dengan arah kebijakan :
231. a.Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
232. b.Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
233. c.Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
234. d.Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
235. e.Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan
236. f.Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
  1. 3.Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal, dengan arah kebijakan:
237. a.Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 38 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
238. b.Peningkatan Inovasi dan Penguasaan IPTEK dalam Pengembangan Produk berorientasi ekspor
239. c.Fasilitasi Akses sumber pembiayaan
240. d.Peningkatan kapasitas Iptek IKM melalui fasilitasi peralatan produksi
241. e.Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan
  1. 4.Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan, dengan arah kebijakan :
242. a.Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan
243. b.Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar
244. c.Pembenahan Iklim Usaha Perdagangan yang Lebih Kondusif
245. d.Peningkatan promosi produk IKM skala nasional dan internasional
  1. 5.Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah, dengan arah kebijakan :
246. a.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI
247. b.Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan.
248. c.Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran.
249. d.Peningkatan Kelembagaan Usaha.
250. e.Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
251. f.Peningkatan produktifitas koperasi
252. g.Peningkatan Fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi
253. h.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
  1. 6.Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan, dengan arah kebijakan:
254. a.Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, serta atraksi di destinasi wisata berbasis kemajuan teknologi
255. b.Peningkatan pemasaran serta perluasan pasar berbasis IPTEK dan kerjasama antar pemerintah daerah
256. c.Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
257. d.Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 39
258. e.Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan daerah
259. f.Pengembangan destinasi desa wisata dan agrowisata
260. g.Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya
261. h.Peningkatan kualitas pengelolaan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
  1. 7.Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
262. a.Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
263. b.Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
264. c.Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
265. d.Pemberian insentif dan fasilitasi investasi 6.1.8. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan Strategi dan arah kebijakan terkait Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan sebagai berikut : 1) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan, dengan arah kebijakan:
266. a.Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik)
267. b.Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
268. c.Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
269. d.Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN)
270. e.Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia
271. f.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan :
272. a.Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
273. b.Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 40 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
274. c.Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
275. d.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
276. e.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
277. f.Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin 3) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
278. a.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
279. b.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
280. c.Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborassi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
281. a.Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan
282. b.Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur
283. c.Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu)
284. d.Reward terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan 5) Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, dengan arah kebijakan :
285. a.Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar
286. b.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK)
287. c.Rumah Informasi Kerja BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 41
288. d.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dan regulasi ketenagakerjaan 6) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur Transportasi, dengan arah kebijakan :
289. a.Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
290. b.Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
291. c.Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
292. d.Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan 7) Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan :
293. a.Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
294. b.Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
295. c.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
296. d.Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan 8) Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan universal acces, dengan arah kebijakan :
297. a.Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan
298. b.Penyediaan Air Baku Yang Andal dan Berkelanjutan
299. c.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SPAM
300. d.Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi
301. e.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi 9) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan :
302. a.Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
303. b.Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan dan Perdesaan
304. c.Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung yang layak teknis 10) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
305. a.Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
306. b.Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
307. c.Peningkatan kinerja jaringan irigasi
308. d.Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 42 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 11) Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan :
309. a.Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
310. b.Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan 12) Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau 13) Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan :
311. a.Pengurangan timbulan sampah
312. b.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
313. c.Revitalisasi fungsi TPA 14) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 15) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
314. a.Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
315. b.Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
316. c.Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB
317. d.Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya
318. e.Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana 16) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan arah kebijakan :
319. a.Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
320. b.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
321. c.Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
322. d.Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
323. e.Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 43
324. f.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
325. g.Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana 17) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan :
326. a.Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
327. b.Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
328. c.Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi
329. d.Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
330. e.Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
331. f.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
332. g.Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana
333. h.Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
334. i.Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana 18) Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan, dengan arah kebijakan :
335. a.Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
336. b.Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
337. c.Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran 6.1.9. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Strategi dan arah kebijakan terkait Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
  1. 1.Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah, dengan arah kebijakan :
338. a.Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 44 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
339. b.Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel;
340. c.Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga.
  1. 2.Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja organisasi pemerintah, dengan arah kebijakan :
341. a.Peningkatan pengawasan reguler, implementasi aksi daerah pencegahan korupsi; Evaluasi dan penyelesaian temuan;
342. b.Fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut;
343. c.Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat.
  1. 3.Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :
344. a.Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
345. b.Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan perubahan kewenangan urusan pemerintahan;
  1. 4.Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :
346. a.Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh SKPD;
347. b.Peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan;
348. c.Penguatan, sosialisasi kebijakan pemerintah daerah;
349. d.Optimalisasi, fasilitasi kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
  1. 5.Peningkatan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat, dengan arah kebijakan :
350. a.Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik;
351. b.Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 45
352. c.Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO;
353. d.Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik (penerapan e-government) untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan;
354. e.Fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan;
355. f.Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
356. g.Penataan administrasi kependudukan melalui Pelayanan dokumen kependudukan, akte pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta laminasi.
  1. 6.Peningkatan Sistem Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan arah kebijakan :
357. a.Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas;
358. b.Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
359. c.Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
360. d.Peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
361. e.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
362. f.Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
363. g.Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
  1. 7.Penataan sistem manajemen SDM Aparatur, dengan arah kebijakan :
364. a.Pelaksanaan Talent Mapping dan Talent Pool, yang dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran minat dan bakat serta kompetensi guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas pegawai;
365. b.Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 46 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tema atau fokus pembangunan untuk memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005- 2025, yaitu mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Garut, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan untuk tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut ini. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 47 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut ARAH KEBIJAKAN 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 TEMA Penguatan Pelayanan Publik Yang Ditunjang Dengan Kemantapan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi Kerakyatan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan : TEMA Pemerataan pembangunan untuk akselerasi kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan: TEMA Penguatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan: TEMA Penguatan pelayanan publik pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan: TEMA Penguatan pelayanan publik pemerataan pembangunan dan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan: TEMA Pemantapan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat mewujudkan “GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”, dengan arah kebijakan:
  1. 1.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
  2. 2.Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
  3. 3.Pemantapan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
  4. 4.Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (One Agency One Innovation)
  5. 5.Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik
  6. 6.Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik
  7. 7.Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
  8. 8.Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran
  9. 9.Penerapan open government (keterbukaan informasi publik)
  10. 10.Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  11. 1.Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
  12. 2.Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
  13. 3.Pemberian Insentif Guru Ngaji
  14. 4.Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
  15. 5.Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
  16. 6.Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  17. 7.Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah
  18. 8.Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
  19. 9.Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh
  20. 10.Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat
  21. 1.Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
  22. 2.Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
  23. 3.Pemberian Insentif Guru Ngaji
  24. 4.Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
  25. 5.Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
  26. 6.Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  27. 7.Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah
  28. 8.Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
  29. 9.Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh
  30. 10.Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat
  31. 11.Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
  32. 1.Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
  33. 2.Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
  34. 3.Pemberian Insentif Guru Ngaji
  35. 4.Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
  36. 5.Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
  37. 6.Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  38. 7.Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah
  39. 8.Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
  40. 1.Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
  41. 2.Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
  42. 3.Pemberian Insentif Guru Ngaji
  43. 4.Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
  44. 5.Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
  45. 6.Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  46. 7.Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah
  47. 8.Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
  48. 9.Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh
  49. 10.Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat
  50. 11.Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
  51. 1.Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
  52. 2.Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
  53. 3.Pemberian Insentif Guru Ngaji
  54. 4.Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
  55. 5.Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
  56. 6.Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  57. 7.Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah
  58. 8.Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
  59. 9.Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh
  60. 10.Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat
  61. 11.Pembangunan infrastruktur dasar skala RW BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 48 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ARAH KEBIJAKAN 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
  62. 11.Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  63. 12.Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
  64. 13.Penguatan informasi dan komunikasi publik
  65. 14.Penerapan Reward and punishment
  66. 15.Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
  67. 16.Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan
  68. 17.Pengurangan timbulan sampah
  69. 18.Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
  70. 19.Revitalisasi fungsi TPA
  71. 20.Pengaturan distribusi hasil pertanian
  72. 21.Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
  73. 22.Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan
  74. 23.Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar
  75. 24.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI
  76. 25.Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran.
  77. 26.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan
  78. 11.Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
  79. 12.Membangun 3 rumah sakit baru type pratama*)
  80. 13.Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
  81. 14.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
  82. 15.Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
  83. 16.Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
  84. 17.Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien
  85. 18.Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
  86. 19.Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
  87. 20.Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
  88. 21.Penyediaan Air Baku Yang Andal dan Berkelanjutan
  89. 22.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi
  90. 23.Peningkatan peran serta masyarakat
  91. 12.Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
  92. 13.Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
  93. 14.Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
  94. 15.Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *)
  95. 16.Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)
  96. 17.Penanggulangan Stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah
  97. 18.Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
  98. 19.Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak
  99. 20.Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi *)
  100. 21.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
  101. 22.Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)
  102. 23.Pemberian Kartu Garut Cerdas
  103. 24.Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
  104. 9.Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh
  105. 10.Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat
  106. 11.Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
  107. 12.Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*)
  108. 13.Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
  109. 14.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  110. 15.Rumah Cerdas Satu Desa Satu Kelompok Belajar (One Village One Kober) Paket B-C Setara SMP-SMA
  111. 16.Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)
  112. 17.Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
  113. 18.Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik)
  114. 12.Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
  115. 13.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  116. 14.Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
  117. 15.Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi
  118. 16.Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
  119. 17.Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
  120. 18.Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
  121. 19.Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan
  122. 20.Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar
  123. 21.Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
  124. 22.Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan public
  125. 12.Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
  126. 13.Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)
  127. 14.Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
  128. 15.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
  129. 16.Penguatan pendidikan karakter peserta didik
  130. 17.Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia
  131. 18.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
  132. 19.Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
  133. 20.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  134. 21.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK
  135. 22.Rumah Informasi Kerja
  136. 23.Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 49 ARAH KEBIJAKAN 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 kemiskinan serta penanggung jawab program) 27.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  137. 28.Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan kepariwisataan daerah
  138. 29.Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
  139. 30.Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
  140. 31.Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
  141. 32.Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan dalam pengelolaan persampahan
  142. 24.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
  143. 25.Pengembangan desa wisata dan agrowisata
  144. 26.Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar
  145. 27.Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
  146. 28.Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
  147. 29.Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
  148. 30.Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan
  149. 31.Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar
  150. 32.Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
  151. 33.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga
  152. 25.Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia
  153. 26.Peningkatan produktifitas Ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
  154. 27.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
  155. 28.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
  156. 29.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
  157. 30.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  158. 31.Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur
  159. 19.Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
  160. 20.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  161. 21.Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
  162. 22.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
  163. 23.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
  164. 24.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu
  165. 23.Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
  166. 24.Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD
  167. 25.Pengamanan informasi pemerintah daerah
  168. 26.Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan
  169. 27.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi
  170. 28.Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU
  171. 29.Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
  172. 30.Revitalisasi fungsi TPA
  173. 31.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
  174. 32.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
  175. 33.Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
  176. 34.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur
  177. 24.Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik
  178. 25.Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran
  179. 26.Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
  180. 27.Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
  181. 28.Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah Daerah
  182. 29.Optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi
  183. 30.Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi public
  184. 31.Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi
  185. 32.Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi
  186. 33.Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
  187. 34.Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
  188. 35.Penyusunan rencana kontinjensi sebagai BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 50 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ARAH KEBIJAKAN 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
  189. 34.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  190. 35.Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan
  191. 36.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK)
  192. 37.Rumah Informasi Kerja
  193. 38.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
  194. 39.Peningkatan kemampuan bahasa asing melalui pembangunan laboratorium bahasa
  195. 40.Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
  196. 41.Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
  197. 42.Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan
  198. 32.Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
  199. 33.Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi
  200. 34.Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
  201. 35.Penguatan monev kinerja pelayanan publik
  202. 36.Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara public
  203. 37.Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran
  204. 38.Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  205. 39.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
  206. 40.Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi
  207. 41.Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber- sumber air (Pembebasan lahan sumber air) Rumah Harapan Masyarakat)
  208. 25.Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborassi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
  209. 26.Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu)
  210. 27.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
  211. 28.Peningkatan kelompok bina ketahanan
  212. 29.Penerapan reward and punishment pelayanan public
  213. 30.Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik
  214. 31.Penguatan laboratorium inovasi daerah
  215. 32.Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
  216. 35.Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
  217. 36.Pengaturan distribusi hasil pertanian
  218. 37.Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
  219. 38.Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
  220. 39.Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
  221. 40.Peningkatan promosi produk IKM skala nasional dan internasional
  222. 41.Peningkatan Fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana
  223. 36.Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  224. 37.Peningkatan kualitas , aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata
  225. 38.Peningkatan Pemajuan kebudayaan
  226. 39.Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
  227. 40.Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 51 ARAH KEBIJAKAN 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
  228. 43.Peningkatan Fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi
  229. 44.Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
  230. 45.Fasilitasi Akses sumber pembiayaan
  231. 46.Peningkatan kapasitas Iptek IKM melalui fasilitasi peralatan produksi
  232. 42.Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
  233. 43.Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
  234. 33.Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan
  235. 34.Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman
  236. 35.Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
  237. 36.Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
  238. 37.Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana
  239. 38.Pemanfaatan kemandirian pangan
  240. 39.Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 52 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ARAH KEBIJAKAN 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 perikanan terutama di perdesaan
  241. 40.Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan
  242. 41.Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pasar
  243. 42.Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 53 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Kewilayahan Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 dilakukan dengan pendekatan kewilayahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Pengintegrasian RTRW ke dalam RPJMD dilakukan dengan memuat program/kegiatan yang mengakomodir penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW (Rencana Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang), Program Perwujudan Struktur Ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan Program Perwujudan Pola Ruang (kawasan lindung dan budi daya). Ditinjau dari pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan regional Jawa Barat, maka fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan dalam upaya mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia, yang meliputi :
  244. 1.Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
  245. 2.Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
  246. 3.Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
  247. 4.Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 54 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam perumusan rencana pembangunan, maka penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang Jawa Barat khususnya kebijakan Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur. Fokus dan rencana pengembangan Kabupaten Garut berdasarkan WP Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), diarahkan untuk kegiatan pertanian dan industri pengolahannya, perikanan dan industri pengolahannya, wisata alam dan minat khusus, dengan strategi adanya keterkaitan fungsional antarwilayah pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah antar WP dan Kawasan Khusus (KK) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sebagai kawasan yang terletak di bagian Selatan provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut yang merupakan bagian dari WP Priangan Timur- Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya. Dibatasi, dimaksudkan bahwa pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentanan terhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif. Berdasarkan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, diarahkan pada :
  248. 1.Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi.
  249. 2.Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 55 untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, lahan hutan dan pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana.
  250. 3.Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Jawa Barat dan rencana pembangunan Tahun 2019-2029, dengan lintas sektoral, lintas wilayah pusat/provinsi/kabupaten/kota, yang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.
  251. 4.Peningkatan tertib ruang melalui inovasi dalam pengendalian pemanfataan ruang serta pengawasan penataan ruang dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, kebijakan pembangunan kewilayahan ditinjau dari penataan ruang Kabupaten Garut, lebih diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan konsepsi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut baik eksternal maupun internal adalah sebagai berikut : 1) Adanya pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan yang dilintasi jalur tersebut karena adanya peningkatan aksesibilitas. 2) Adanya pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan– Palimanan yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah bagian Utara Kabupaten Garut seperti Kecamatan Malangbong, Selaawi, dan Limbangan karena adanya peningkatan aksesibiltas. 3) Adanya rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Jawa Barat, yaitu jalan tol Cigatas di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. 4) Adanya rencana reaktivasi jalur Kereta Api Cibatu – Garut – Cikajang; 5) Adanya rencana pengembangan pelabuhan samudera yang melayani angkutan barang untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat peran BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 56 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan kedudukan Kabupaten Garut dalam Pengembangan Wilayah Propinsi Jawa Barat. 6) Adanya kebijakan penetapan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat akan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang secara luas di wilayah Kabupaten Garut. Tanggungjawab dan peran wilayah Kabupaten Garut untuk mendukung kebijakan tersebut adalah memantapkan sekitar 85% wilayahnya untuk kawasan berfungsi lindung. 7) Adanya rencana pengembangan kawasan andalan Priangan Timur di wilayah Propinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya telah membuka peluang bagi wilayah Kabupaten Garut untuk mengembangkan sektor- sektor unggulan terutama agribisnis dan pariwisata. 8) Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 9) Keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam usaha memacu pembangunan wilayah Kabupaten Garut dengan memperhatikan implikasi keruangan yang didasarkan atas komplementari antar sektor-sektor yang terpilih dalam wilayah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan saling ketergantungan antar wilayah yang dalam jangkauan jangka panjang dapat membentuk satu kesatuan ekonomi wilayah. 10) Keterkaitan antara kawasan yang berkembang pesat dan sektor-sektor pengembangan utama dengan kawasan yang terisolir dan tertinggal pertumbuhannya. Dimaksudkan agar terjadi penebaran dan penjalaran pertumbuhan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut. Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Kabupaten Garut maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan untuk lima tahun kedepan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 57 pembangunan setiap wilayah maka ditetapkan melalui Kawasan strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut: A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :
  252. 1.Kawasan Perkotaan Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan di fokuskan pada : 1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut; 2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan; 3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap II; 4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut; 5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit; 6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU; 7) Rehabilitasi drainase perkotaan; 8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata; 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR); 10) Pembangunan dan Pengembangan Art Centre; 11) Pengembangan Islamic Centre; 12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan; 13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 14) Pengembangan industri kreatif; BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 58 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut; 16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit; 17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;
  253. 2.Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada : 1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles; 3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang- Leles; 4) Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles. 5) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora 6) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 7) Pengembangan industri kreatif;
  254. 3.Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong), dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 59 Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara di fokuskan pada : 1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu; 2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan; 3) Perencanaan pembangunan Terminal Tipe-B Malangbong; 4) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong; 5) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu; 6) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan; 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut; 8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 9) Pengembangan industri kreatif; 10) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut 11) Pengembangan village breeding centre di Garut Utara; 12) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong; 13) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi; 14) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara; 15) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong; 16) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.
  255. 4.Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 60 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air; 2) Elektrifikasi rumah tangga; 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan; 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan; 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut; 7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan; 8) Pengembangan desa mandiri pangan; 9) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan; 10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan; 12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut; 13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.
  256. 5.Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin – Cisewu - Talegong), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata- rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada : 1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan; 2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan; BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 61 3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air; 5) Elektrifikasi rumah tangga; 6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut; 8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan; 9) Pengembangan desa mandiri pangan; 10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya; 11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.
  257. 6.Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya di fokuskan pada : 1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan; 2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air; 3) Elektrifikasi rumah tangga; 4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 5) Pengembangan industri kreatif; 6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata; 7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya; 8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung; 9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan; 10) Pengembangan desa mandiri pangan; 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 62 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang; 13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan; 14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut; 15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
  258. 7.Kawasan Minapolitan, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada: 1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan- Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan; 2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan- Banyuresmi; 3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung; 4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan; 5) Pengembangan desa mandiri pangan; 6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya; 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 8) Pengembangan industri kreatif;
  259. 8.Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 63 infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaru h terhada p perkem bangan wi layah koridornya termasu k Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada : 1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk; 2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame; 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan; 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan; 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap; 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut; 8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah; 9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan; 10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan; 11) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan; 12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.
  260. 2.Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah : 1) Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Dukuh terletak di Kecamatan Cikelet merupakan desa dengan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 64 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufusme pada Mazhab Imam Syafii. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa tersebut serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok dan atap genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatarbelakangi alasan bahwa hal yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya yang dipercaya selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan kemudaratan yang tinggi pula. Alat makan yang dianjurkan terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya bambu batok kelapa dan kayu lainnya. Material tersebut dipercaya lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran. 2) Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo cangkuang sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Adat Pulo yang masih memegang teguh adat istiadat karuhunnya berada pada komplek Danau/Situ Cangkuang Kecamatan Leles yang dikelilingi oleh pemandangan alam pegunungan yang tepat pada tengahnya terdapat pulau yang didalamnya berdiri sebuah Candi Hindu peninggalan abad ke XVII. Untuk mencapai Candi dan Kampung Adat tersebut wisatwan dapat menyewa rakit yang mempunyai daya tampung sampai 30 orang, terdapat pula sebuah museum yang menyimpan berbagai jenis benda peninggalan dari masa Hindu dan Islam. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 65
  261. 3.Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Cipanas, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya. Gambar 6.2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 66 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Program pembangunan Daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional serta dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD yang akan menjadi gerakan besar yang bersifat strategis, inovatif, kolaboratif, integratif, dan implementatif dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berikut disajikan gambaran rencana gerakan besar yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD disertai rumusan strategi dan arah kebijakan untuk setiap Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. 6.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Penurunan Angka Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Strategi dan Arah Kebijakan:
  262. 1.Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif, dengan arah kebijakan :
366. a.Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik);
367. b.Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
368. c.Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial;
369. d.Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN);
370. e.Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia;
371. f.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
  1. 2.Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan :
372. a.Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani;
373. b.Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil; BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 67
374. c.Pelatihan kerja usaha mandiri berbasis pengembangan perekonomian perdesaan;
375. d.Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha;
376. e.Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
377. f.Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk.
  1. 3.Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
378. a.Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (identifikasi kebutuhan, penetapan sasaran, program serta penanggung jawab);
379. b.Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat);
380. c.Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan kantong kemiskinan.
  1. 4.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
381. a.Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan
382. b.Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur
383. c.Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu)
384. d.Reward terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan
  1. 5.Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha :
385. a.Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian berbasis kebutuhan pasar;
386. b.Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK);
387. c.Rumah Informasi Kerja; BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 68 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
388. d.Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
389. e.Peningkatan kemampuan bahasa asing melalui pembangunan laboratorium bahasa
390. f.Regulasi ketenagakerjaan. Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja meliputi : 1) Gerakan Paripurna Terpadu Layanan Rumah Harapan Masyarakat miskin, rentan miskin dan PMKS; 2) Desaku Menanti (Gerakan Pelayanan Gelandangan dan Pengemis); 3) Gerakan Kampung Siaga Bencana dan Pelayanan Prima Kebencanaan ; 4) Penyaluran Kartu Garut Cerdas 50.000 Siswa Miskin; 5) Gerakan Pelayanan KB Gratis bagi keluarga miskin Kontrasepsi Metode Jangka Panjang sebanyak 60.000 akseptor; 6) Penyerapan Tenaga Kerja 27.000 orang melalui Sijaring Lapang yaitu sistem penjaringan, pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja serta penyebarluasan kesempatan kerja melalui program kerja sementara sistem padat karya; 7) Gerakan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana; 8) Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni; 9) Layanan air minum dan Sanitasi bagi masyarakat miskin; 10) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 11) Gelar Pangan Murah di kantong-kantong kemiskinan; 12) Bantuan modal bagi usaha mikro; 13) Penyelenggaraan Isbat nikah bagi keluarga Miskin; 14) Optimalisasi penyaluran Zakat, Infak dan Sodaqoh. 6.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman Dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi Strategi dan Arah Kebijakan :
  1. 1.Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan arah kebijakan : BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 69
391. a.Bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
392. b.Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid;
393. c.Pemberian Insentif Guru Ngaji;
394. d.Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan;
395. e.Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji;
396. f.Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
397. g.Optimalisasi “Gerakan Embun Pagi” di sekolah;
398. h.Pengembangan sekolah berbasis keagamaan;
399. i.Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh.
  1. 2.Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan :
400. a.Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat;
401. b.Bantuan pembangunan infrastruktur dasar skala RW
  1. 3.Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan :
402. a.Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
403. b.Peningkatan penanganan pelanggaran Perda;
404. c.Peningkatan Kondusifitas Kewilayahan di Masyarakat.
  1. 4.Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi, dengan arah kebijakan :
405. a.Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Berpolitik;
406. b.Optimalisasi Pemahaman Ketahanan Nasional dan Ketahanan Bangsa Terhadap NKRI. Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi meliputi : 1) Insentif Guru Ngaji 2) Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan 3) Gerakan Embun Pagi : Semua Siswa Muslim Tingkat SD dan SMP Melaksanakan Mengaji dan Sholat Dhuha bersama BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 70 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 4) Gerakan Magrib Mengaji : Seluruh Mesjid melaksanakan aktivitas mengaji 5) Gerakan Subuh Akbar Berjamaah : Seluruh Mesjid Besar dan Mesjid Agung Melaksanakan Subuh Akbar 6) Gerakan Membangun Nuansa Akhlakul Karimah 7) Gerakan kesadaran masyarakat terhadap Zakat, Infak dan Sodaqoh 8) SIJUTEK (sistem informasi maju posyantek) 9) Gardu Emas (Gerakan Terpadu ekonomi masyarakat) 10) SIPOSLIN (Sistem Informasi Posyandu Online) 11) Gerwamas (Gerakan Swadaya Masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat) 12) Gerakan peningkatan profesionalisme Satpol PP dan Limnas; 13) Gerakan Unit Reaksi Cepat Penegak Perda; 14) Pet siga tibum (Peleton Siaga Penanggulangan Trantibum); 15) Gerakan Linmas Merata (Linmas Melindungi Rakyat Sejahtera). 16) GOTIK (Gerakan Politik Masyarakat), melalui pendidikan dan pelatihan bela negara terhadap masyarakat, pelajar dan mahasiswa, ASN, Kepala Desa; 17) GARNIDA (Gerakan Kewaspadaan Dini) melalui fasilitasi, koordinasi dan kerjasama intelejen, pengawasan orang asing dan penanganan konflik; 18) Gerbang Negeri (Gerakan Elemen Bangsa Membangun Negeri) melalui pembinaan dan peberdayaan peran serta masyarakat dan Orkemas. 6.3.3. Prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga Strategi dan Arah Kebijakan :
  1. 1.Penyelenggaraaan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau, dengan arah kebijakan :
407. a.Rumah Cerdas Satu Desa Satu Kelompok Belajar (One Village One Kober) Paket B-C
408. b.Pelaksanaan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Zonasi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 71
409. c.Pendidikan Kesetaraan untuk Masyarakat yang Putus Sekolah
410. d.Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)
411. e.Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
412. f.Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
413. g.Penghargaan siswa dan mahasiswa berprestasi
414. h.Pemberian Kartu Garut Cerdas
415. i.Penguatan pendidikan karakter peserta didik
  1. 2.Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, dengan arah kebijakan :
416. a.Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Daerah
417. b.Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
418. c.Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan
419. d.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan
  1. 3.Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan arah kebijakan :
420. a.Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
421. b.Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *)
422. c.Membangun 3 rumah sakit baru type pratama*)
423. d.Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*)
424. e.Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)
425. f.Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
426. g.Pemasangan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
427. h.Penanggulangan Stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah
428. i.Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
429. j.Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
430. k.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
431. l.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
432. m.Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
433. n.Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 72 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  1. 4.Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga, dengan arah kebijakan :
434. a.Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
435. b.Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional *)
436. c.Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW *)
437. d.Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi *)
438. e.Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan
439. f.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
  1. 5.Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan :
440. a.Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
441. b.Peningkatan peran institusi masyarakat
442. c.Pengembangan Kampung KB
443. d.Peningkatan KIE dan advokasi
444. e.Peningkatan hubungan kelembagaan
  1. 6.Peningkatan ketahananan keluarga, dengan arah kebijakan :
445. a.Peningkatan kelompok bina ketahanan
446. b.Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
447. c.Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
  1. 7.Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
448. a.Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
449. b.Penguatan regulasi
  1. 8.Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan :
450. a.Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
451. b.Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
452. c.Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 73
453. d.Penguatan lembaga P2TP2A
  1. 9.Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera
  2. 10.Peningkatan informasi kependudukan, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemanfaatan data keluarga
  3. 11.Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak :
454. a.Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
455. b.Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik. Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga pelayanan pendidikan meliputi : 1) Gerakan Embun Pagi, untuk mewujudkan harmoni, empati dan simpati antara siswa dengan warga sekolah melalui pendidikan karakter 2) Gerakan Calakan melalui pemerataan akses dan mutu dengan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan 3) Gerakan Heman melalui optimalisasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 4) Gerakan Tulaten melalui peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan rumah sebagai sekolah kedua 5) Gerakan Kayungyun melalui peningkatan profesionalisme aparatur 6) Gerakan Ngariksa Sakola melalui partisipasi bersama pemerintah, masyarakat, orang tua dan dunia industri 7) Geliat UKM, Gerakan Literasi melalui penguatan perpustakaan desa dan taman baca masyarakat sebagai pusat kegiatan masyarakat 8) Kembang Pustaka (Pengembangan koleksi bahan perpustakaan), melalui peningkatan ragam koleksi bahan pustaka dan fasilitasi ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas 9) Gagah ti Garut (Gerakan Cegah Stunting Garut menuju zero stunting). 10) Asih ti Garut (Gerakan Anak Sehat Ibu Sehat) BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 74 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 11) Sijeruk Garut (Sistem Jejaring Rujukan Garut) dan Unit Reaksi Cepat (URC). 12) Gerakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Madya 30%, Utama 50%, dan Paripurna 20% 13) Rasa Sehat (Gerakan Sadar Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit) 14) Pesan Yakin (Gerakan Pelayanan Kesehatan Semesta Rakyat Miskin) 15) Pembangunan Rumah Sakit Tipe D sebanyak 3 Rumah Sakit 16) Pengembangan RSUD dr. Slamet Kelas B Pendidikan terakreditasi Paripurna 17) Pengembangan layanan sub spesialis RSUD dr. Slamet 18) Gerakan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak 19) Gempur (Gerakan pemuda berwirausaha) 20) Bangun (Berantas Alkohol Narkotika Ganja Untuk Anak Negeri) 21) Gema Gagala (Gerakan Mewujudkan Gelanggang Olahraga) 22) Gerakan Jag Jag Waringkas melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat 23) Gerakan Nyaah Ka Budak, melalui sinergitas lintas sektor dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak 24) Gerakan Ngageder (Gerakan Pengarusutamaan Gender), melalui sinergitas kegiatan lintas sektor dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 25) Gerbang Lungguh (Gerakan Membangun Keluarga Tangguh), melalui pembentukan dan pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga 26) Gema Rehat (Gerakan Masyarakat Reproduksi Sehat), melalui penguatan peran institusi masyarakat dalam kegiatan komunikasi, informasi dan advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga 27) Kirana Garut (Komunitas Remaja Berencana Garut), gerakan membangun generasi berencana peningkatan peran remaja dalam pemahaman perencanaan keluarga 28) SIDAGA (Sistem Informasi Data Keluarga), melalui pengumpulan, pengolahan, analisa dan informasi data keluarga BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 75 1.3.4. Prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata Strategi dan Arah Kebijakan :
  1. 1.Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi, dengan arah kebijakan :
456. a.Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
457. b.Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
458. c.Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
459. d.Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan
  1. 2.Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan :
460. a.Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
461. b.Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
462. c.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
463. d.Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan
  1. 3.Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi memenuhi pelayanan minimal dan universal acces, dengan arah kebijakan :
464. a.Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan
465. b.Penyediaan Air Baku Yang Andal dan Berkelanjutan
466. c.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SPAM
467. d.Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi
468. e.Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi
  1. 4.Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan :
469. a.Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
470. b.Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan
471. c.Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman
472. d.Pembangunan dan peningkatan kualitas Rutilahu
473. e.Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog
474. f.Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung yang layak teknis BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 76 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  1. 5.Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
475. a.Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
476. b.Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
477. c.Peningkatan kinerja jaringan irigasi
478. d.Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata meliputi : 1) Gerakan Ngahieng melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 2) Gerakan Cai Cur Cor melalui penguasaan sumber mata air, kuantitas dan kualitas pendistribusian serta sanitasi berkelanjutan 3) Gerakan Tohaga menjadikan bangunan untuk pelayanan pemerintahan yang “agreng” dan representatif 4) Gerakan Tuus Cileuncang melalui penggelontoran air yang dilakukan secara sistematis melalui sistem drainase perkotaan dan perdesaan yang paripurna 5) Gerakan Sawah Ledok melalui sistem irigasi yang terintegrasi dan teraliri air sepanjang musim 6) Gerakan Raharja melalui rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang akan mewujudkan keselamatan dari bencana dan kesejahteraan lahir bathin 7) Gerakan Kotaku melalui pembangunan terintegrasi untuk menurunkan kawasan kumuh perkotaan 8) Gerbang Cahayaku pembangunan terintegrasi melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan kumuh perkotaan 9) Gerakan Nata Lembur melalui penataan prasarana sarana dan utilitas permukiman yang terintegrasi 10) Gerakan Rutilahu dan Apartemen Transit melalui pembangunan rumah secara gotong royong untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah serta pembangunan apartemen untuk tinggal sementara waktu BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 77 11) Gerakan Gancang Wangun membantu masyarakat membangun kembali rumah yang terkena bencana dan musibah kebakaran 12) Gerakan Caang Mangprang, melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan efisiensi PJU dan sarana lainnya di wilayah perkotaan dan perdesaan 13) Galincar (Gerakan Lalu Lintas Lancar) melalui penataan infrastruktur dan keselamatan lalu lintas 14) Penguin (Pelayanan Pengujian Keliling), melalui pengujian kelaikan kendaraan bermotor berbasis terminal Tipe C 15) Gerbang Sasapu, Peningkatan sumberdaya manusia insan perhubungan yang profesional melalui peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, terminal dan pelatihan teknis serta sarana perhubungan lainnya 16) Gema Desa (Gerakan Membangun Desa) 16.3.5. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya Strategi dan Arah Kebijakan :
  1. 1.Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, dengan arah kebijakan :
479. a.Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
480. b.Peningkatan ketersediaan protein hewani
481. c.Pemanfaatan kemandirian pangan
482. d.Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
483. e.Pengaturan distribusi hasil pertanian
  1. 2.Peningkatan kontribusi pertanian terhadap PDRB, dengan arah kebijakan :
484. a.Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
485. b.Peningkatan intensifikasi lahan pertanian BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 78 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
486. c.Peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian komoditi unggulan
  1. 3.Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan, dengan arah kebijakan :
487. a.Peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata
488. b.Peningkatan pemasaran pariwisata
489. c.Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
490. d.Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata
491. e.Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan kepariwisataan daerah
492. f.Pengembangan desa wisata dan agrowisata
493. g.Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
494. h.Peningkatan Pemajuan kebudayaan
  1. 4.Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal , dengan arah kebijakan :
495. a.Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan
496. b.Peningkatan Inovasi dan Penguasaan IPTEK dalam Pengembangan Produk berorientasi ekspor
497. c.Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar
498. d.Fasilitasi Akses sumber pembiayaan
  1. 5.Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah, dengan arah kebijakan :
499. a.Peningkatan Kualitas SDM, kapasitas usaha serta produk
500. b.Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan pasar
501. c.Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
502. d.Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
503. e.Peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 79
  1. 6.Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan, dengan arah kebijakan :
504. a.Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan
505. b.Peningkatan aksesbilitas terhadap pasar
506. c.Pembenahan Iklim Usaha Perdagangan
507. d.Peningkatan promosi produk IKM Gerakan besar untuk prioritas Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya:
  1. 1.Galura (Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat) melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Desa Mandiri Pangan, Bank Pangan, dan Pengembangan Sumber Daya Pangan
  2. 2.Gerakan Sistem Logistik Pangan melalui pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)
  3. 3.Pentas Pangan (Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan) melalui optimalisasi lahan pekarangan melalui konsep KRPL, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal skala usaha mikro (Model Pengembangan Pangan Lokal), meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok beras (Sosialisasi dan Promosi Konsumsi Pangan B2SA)
  4. 4.Darling Waspadalah (Kendaraan Keliling Laboratorium Pegawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Jajanan Anak Sekolah) melalui pemberian sertifikat Prima sebagai jaminan pangan aman, pengujian PSAT dan jajanan anak sekolah dengan menggunakan Rapid Tes Kit, dan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya penanganan mutu dan keamanan pangan
  5. 5.Promosi, pemasaran, kemitraan dan nilai ekspor meliputi : • Kemitraan Jagung Sebanyak 1000 Ton per tahun di 40 Kecamatan • Ekspor Tanaman Obat/Biofarmaka sebanyak 1.000 Ton atau 5 % kebutuhan Dunia BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 80 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah • Kemitraan Perbenihan Kentang Industri 1 Juta Knol Kentang Industri atau 20 % kebutuhan Nasional • Kemitraan Pengembangan Jeruk Garut 1 Juta Pohon • Pemasaran Green Bean Coffee sebanyak 1.000 ton • Pemasaran Produksi Lump Karet sebanyak 1500 ton • Pemasaran Produksi Tembakau sebanyak 1500 ton • Kemitraan Pengembangan Benih Unggul Bersertifikat 500.000 pohon • Kemitraan pemasaran ubi jalar 100 ton per tahun
  6. 6.Optimalisasi lahan tidur dan pengadaan lahan meliputi : • Pemanfaatan lahan tidur 100 Hektar • Pengadaan Lahan Miniatur Pertanian Terpadu di Kecamatan Kadungora 13 Hektar • Pengadaan Lahan dan Pembangunan Mess TTP seluas 4 Hektar
  7. 7.Gerakan besar sumberdaya pertanian dan infrastruktur meliputi : • Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian seluas 10.000 Hektar • Penumbuhan Wirausahawan Perkebunan 200 orang • Penumbuhan dan Pengembangan 2000 Petani Pengusaha
  8. 8.Gerakan peningkatan produksi hasil perikanan dan peternakan melalui pembangunan Kawasan Peternakan, Pembangunan Sentra Produksi Perikanan (Kampung Nilem dan Mujaer), Pembangunan RPH dan Rumah Sakit Hewan
  9. 9.Gerakan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan dan peternakan melalui Pembangunan Pasar Ikan Modern
  10. 10.Gerakan peningkatan kesejahteraan masyarakat/ penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pelatihan usaha masyarakat pesisir (prioritas masyarakat miskin)
  11. 11.Gerakan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan dan peternakan
  12. 12.Gerakan G-Idea (Garut sebagai Daerah Industri Kreatif berbasis sumberdaya manusia, teknologi dan digital) melalui Klinik industri, BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 81 IKM volounteer yang membantu dari sisi produksi dan pemasaran IKM, santri preneur, inkubasi bisnis dan industri bersama praktisi, akademisi, penyuluh hingga pemagangan di IMB, dan marketplace IKM digital
  13. 13.Gerakan Pasang (Pasar Berdaya Saing) melalui Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 5 pasar
  14. 14.Gerakan Kampung Koperasi melalui pengembangan koperasi berkualitas di setiap kecamatan dengan tujuan memberikan alternatif sumber-sumber permodalan, jejaring pemasaran, peningkatan teknologi dan hal-hal terkait bagi WUB maupun pelaku usaha mikro
  15. 15.Peningkatan destinasi wisata berkelas dunia, nasional dan regional (Top 3, Top 10, dan Destinasi Potensi) melalui : • Peningkatan kualitas Atraksi (daya tarik alam, budaya dan buatan), • Peningkatan kualitas Amenitas, • Peningkatan Aksesibilitas • Digitalisasi pemasaran • Pengembangan Garut Creative Hub • Penyusunan Calender of Event • Pengembangan Wisata Halal 16.3.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengurangan Risiko Bencana Strategi dan Arah Kebijakan :
  16. 1.Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan :
508. a.Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
509. b.Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
  1. 2.Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan : • Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 82 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  2. 3.Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan : • Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
  3. 4.Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan :
510. a.Pengurangan timbulan sampah
511. b.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
512. c.Revitalisasi fungsi TPA dan Pembangunan TPA Wilayah
  1. 5.Internalisasi pengurangan risiko bencana, dengan arah kebijakan :
513. a.Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
514. b.Pengkajian dan pemantauan risiko bencana
515. c.Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB
516. d.Harmonisasi kebijakan dan regulasi
517. e.Panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat
  1. 6.Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan arah kebijakan :
518. a.Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
519. b.Sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
520. c.Penyebarluasan informasi kebencanaan
521. d.Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana
522. e.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
523. f.Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana
  1. 7.Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan :
524. a.Penyediaan sistem peringatan dini bencana
525. b.Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana
526. c.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
527. d.Pengembangan desa tangguh bencana BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 83 Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana : 1) Gerakan Garut Lening melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan sampah 2) Gerakan Taliti Hilir melalui peningkatan kuantitas dan kualitas dokumen lingkungan terintegrasi untuk keselamatan bersama 3) Gerakan Hejo Ngemploh Walungan Bersih melalui konservasi dan kemitraan lingkungan serta pengendalian pencemaran lingkungan 4) Gerakan Nata Mahkota melalui pengembangan dan pembangunan pemakaman umum, hutan kota dan taman 5) Gerakan Pasir Bajing Bersemi melalui pembangunan TPA Pasir Bajing dengan pengelolaan sampah yang sarat edukasi, teknologi, bernilai tambah dan indah 6) Gerakan Silabu Ukur melalui pembangunan laboratorium dan akreditasi laboratorium untuk pengukuran kualitas lingkungan 7) Gerakan Tangguh Bencana, adanya kesadaran masyarakat terhadap bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana 8) Gerakan Reaksi Cepat mewujudkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang terkena bencana 9) Gerakan Pemulihan Fisik dan Mental, melalui program terintegrasi sehingga masyarakat terkena bencana pulih seperti sediakala 16.3.7. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Kinerja Aparatur Strategi dan Arah kebijakan :
  1. 1.Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan :
528. a.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
529. b.Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
530. c.Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
531. d.Pemantapan PATEN BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 84 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  1. 2.Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
532. a.Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis TI
533. b.Pelaksanaan One Agency One Innovation
534. c.Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan publik
  1. 3.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
535. a.Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik
536. b.Survei Kepuasan Masyarakat
  1. 4.Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
537. a.Penguatan monev kinerja pelayanan publik
538. b.Penerapan reward and punishment pelayanan publik
  1. 5.Peningkatan kualitas APBD, dengan arah kebijakan :
539. a.Sinergitas perencanaan dan penganggaran
540. b.Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien
541. c.Peningkatan keandalan laporan keuangan
542. d.Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
  1. 6.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan arah kebijakan :
543. a.Penerapan e-government dan open government
544. b.Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Gerakkan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur meliputi : 1) ERA INTEGRITAS (Gerakan Intensifikasi Garut Bersih dan Tuntas) 2) GOL - APIK (Gerakan Optimalisasi Akuntabilitas Pelayanan Publik) 3) MATA - ASN (Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara) 4) BANGGA SUKA DESA (Pembangunan Garut Suasana Kota di Desa) 5) GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk), melalui sosialisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 85 6) DUKCAPIL GO DIGITAL melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan pendaftaran online 7) GELATIK (Gerakan layanan terintegrasi kependudukan) melalui penerbitan dokumen 3 in 1 8) GARUDA JAYA (Gampil urus data jalaran aya di mana mana) melalui peningkatan dan pengembangan sistem adminduk 9) Gerakan Jempol AKSI (Jemput Bola Akta Catatan Sipil) 10) SIDATUK (Sistem Informasi Data Kependudukan) melalui peningkatan aplikasi data 11) GANSTA (Gerakan Sadar Tertib Arsip) melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perangkat daerah, ormas serta sarana dan prasarana kearsipan dalam rangka penyelamatan arsip 12) SIMPAN ONLINE (Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Online) 13) ELEGAN (Elektronik Garut Melayani), melalui integrasi koneksi internet dan aplikasi 14) NGULISIK (Ngokola Seni Budaya Masyarakat dina ngawangun informasi dan komunikasi) melalui peningkatan kapasitas kelompok informasi masyarakat dan forum komunikasi media tradisional 15) GACOR (Garut Caang Informasi), melalui keterbukaan informasi publik dan penyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 16) GAPAI (Garut Pandai Internet), melalui mobile community access point 17) Rudal Garut (Ruang Pengendali Garut), melalui pengelolaan command center dan data center 18) Gerakan Ningkatkeun Kasugemaan Masyarakat melalui pembangunan kantor dinas pemadam kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan dan Pembangunan 7 unit pos pelayanan pemadam kebakaran 19) Gerakan Sadar Jeung Waspada Kahuruan melalui penguatan kapasitas dan pembentukan satlakar di 100 desa 20) Gerakan Merangan Kahuruan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pengadaan sarana prasarana alat kelengkapan pemadam kebakaran BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 86 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 21) Gerakan Legalisasi Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Sertifikasi 10 bidang tanah milih Pemerintah Kabupaten Garut 16.3.8. Peningkatan Investasi Dan Pendapatan Daerah Strategi dan Arah kebijakan
  1. 1.Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
545. a.Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
546. b.Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
547. c.Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
548. d.Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
  1. 2.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan arah kebijakan :
549. a.Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
550. b.Penyusunan roadmap peningkatan penerimaan pajak
551. c.Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
552. d.Penguatan IT pendapatan daerah Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan investasi dan pendapatan daerah meliputi : 1) Gerakan Gempita (Mewujudkan Pelayanan Investasi berbasis Teknologi Informasi) melalui Pelayan perizinan, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan data dan informasi, Promosi investasi, dan Pemantauan investasi 2) Gerakan Peningkatan Pajak Daerah (Papada) yang terdiri dari kegiatan Pendataan objek dan subjek PBB, Kajian NJOP PBB P2, dan Sensus Pajak Daerah PBB P2 3) Gerakan Pengawasan Pajak Daerah (Waspada) dengan kegiatan Pengendalian Pajak Daerah dan Pengawasan Pajak Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 87 Pelaksanaan gerakan besar dari setiap Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian Program Pembangunan Daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang merupakan janji kampanye gubernur, meliputi :
  1. 1.Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya;
  2. 2.Desentralisasi pelayanan kesehatan;
  3. 3.Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
  4. 4.Pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata;
  5. 5.Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
  6. 6.Infrastruktur konektivitas wilayah;
  7. 7.Gerakan bangun desa (Gerbang desa);
  8. 8.Subsidi gratis golekmah; dan
  9. 9.Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Rencana Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang berlokasi di Kabupaten Garut, meliputi :
  10. 1.Flyover Kadungora di Kabupaten Garut;
  11. 2.Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang;
  12. 3.Pembangunan Alun-Alun;
  13. 4.Pengembangan pusat budaya dan kreativitas;
  14. 5.Pembangunan Command Centre;
  15. 6.Penataan kawasan wisata Situ Bagendit;
  16. 7.Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rancabuaya; dan
  17. 8.Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cilauteureun;
  18. 9.Pengembangan destinasi wisata Sayang Heulang Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2019-2024 disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu untuk program pembangunan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 88 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah daerah pada Tahun 2019 dan program pembangunan daerah Tahun 2020- 2024, mengingat penetapan program Tahun 2019 dilaksanakan sebelum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih. BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 89 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2019 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) VISI: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera MISI 1: Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis TUJUAN: 1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 1.1.1. Indeks Pendidikan Poin 56,8 Indikator Makro 1.1.2. Indeks Kesehatan Poin 78,48 Indikator Makro 1.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,41 Indikator Makro 1.1.4. Indeks Pemberdayaan Gender Poin 81,6 Indikator Makro 1.1.5. Indeks Pembangunan Gender Poin 63,55 Indikator Makro 1.1.6. Persentase Penduduk Miskin % 9,63 Indikator Makro 1.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Usia 15 Th keatas % 4,25 Indikator Makro SASARAN: 1 Meningkatnya akses dan tingkat pendidikan masyarakat 1 Angka melek huruf % 99,53 Indikator Makro 2 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,70 Indikator Makro 3 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,04 Indikator Makro 2 Meningkatnya harapan hidup masyarakat 1 Angka Harapan Hidup Tahun 71,02 Indikator Makro 3 Terkendalinya pertumbuhan penduduk 1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 1,41 Indikator Makro 4 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 1 Indeks Pemberdayaan Gender Poin 63,55 Indikator Makro 2 Indeks Pembangunan Gender Poin 81,6 Indikator Makro 5 Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial 1 Persentase Penduduk Miskin % 9,63 Indikator Makro 6 Meningkatnya kesempatan kerja 1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,25 Indikator Makro BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 90 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) PROGRAM 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Prosentase peningkatan pengunjung per tahun % 2 10.805.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 Program Pendidikan Non Formal 1 Persentase PKBM dan LKP menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik % 100 4.266.715.000 Dinas Pendidikan 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Persentase sekolah PAUD menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik % 100 4.421.792.176 Dinas Pendidikan 4 Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun 1 Persentase sekolah SD dan SMP menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik % 100 390.033.591.650 Dinas Pendidikan 5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Cakupan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kl % 100 11.212.000.000 Dinas Kesehatan 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Persentase pemenuhan layanan kesehatan masyarakat % 100 58.031.423.110 Dinas Kesehatan 7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Cakupan balita kurus/kurus sekali yang naik status gizinya % 100 4.510.153.615 Dinas Kesehatan 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS % 100 35.715.054.939 Dinas Kesehatan 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Prosentase Desa yang menerapkan STBM % 100 500.000.000 Dinas Kesehatan 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Persentase pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular kasus penyakit menular % 100 6.517.234.000 Dinas Kesehatan 11 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Desa UCI % 95 914.800.000 Dinas Kesehatan 12 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar % 100 36.000.000.000 Dinas Kesehatan 13 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kesejahteraan kapasitas sumber daya aparatur % 100 1.192.500.000 Dinas Kesehatan 14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif % 39 600.000.000 Dinas Kesehatan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 91 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1 Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya % 100 23.676.348.724 Dinas Kesehatan 16 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1 Persentase Pembangunan Sarana Gedung Rawat Inap % 100 10.114.150.000 Dinas Kesehatan 17 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 - prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial - Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat - Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar % 100 10.143.282.700 Dinas Kesehatan 18 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan % 100 321.110.000 Dinas Kesehatan 19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Kelahirkan dan Anak Cakupan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kl % 100 11.212.000.000,00 DINAS KESEHATAN 20 Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar % 100 141.387.477.813,00 DINAS KESEHATAN 21 Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1 Persentase pelayanan BLUD RSUD sesuai standar % 100 187.000.000.000 RSUD dr. Slamet 22 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan standar kelas B % 100 33.257.426.846 RSUD dr. Slamet 23 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Persentase Kesertaan ber KB MKJP % 26 815.012.500 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24 Program Keluarga Berencana 1 Persentase Kesertaan ber KB CU/PUS 73 1.055.700.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 92 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 25 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita Tahun 19 145.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1 Angka Age Spesifikasi Fertility Rate (ASFR) ASFR (15-19 Tahun) 48,87/1000 125.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 27 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 Persentase peran serta masyarakat dalam keluarga sehat sejahtera % 100 550.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 28 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan % 100 300.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Persentase pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak % 100 775.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 - Persentase pemenuhan peran dan fungsi kelembagaan perlidungan perempuan dan anak % 100 735.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 93 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 31 Program Pengendalian Penduduk 1 Persentase Pengetahuan Pemahaman Petugas dan Komitmen Lintas Sektoral Tentang Masalah Kependudukan % 100 2.373.996.250 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1 Persentase keberdayaan Fakir Miskin. % 80 2.312.891.000 Dinas Sosial 33 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Persentase Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % 80 5.283.475.800 Dinas Sosial 34 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1 Persentase Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keberdayaan Penyandang DISABILITAS. % 80 119.702.800 Dinas Sosial 35 Program pembinaan anak terlantar 1 Persentase potensi anak terlantar dalam pelatihan dan keterampilan agar menjadi mandiri. % 80 58.739.000 Dinas Sosial 36 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 1 Persentase Pengurus Panti Asuhan yang Kompeten % 80 167.876.000 Dinas Sosial 37 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, WTS, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1 Persentase Keberfungsian Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang Tuna Sosial (Eks Narapidana) % 80 206.038.700 Dinas Sosial 38 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Persentase Keberdayaan PSKS % 80 1.701.277.200 Dinas Sosial 39 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1 Persentase Kelompok UPPKS dibanding Jml Desa % 60 8.339.800.875 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 40 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 Persentase Kader Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS % 80 130.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 94 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 41 Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Prosentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pekerjaan % 85 473.534.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 42 Program Transmigrasi Lokal 2 Prosentase pembinaan transmigran % 80 34.345.100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 43 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Persentase pencari kerja yang terampil % 80 911.717.400 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 44 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan 1 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan pesyaratan kerja % 80 422.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 45 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Prosentase pengembangan wilayah transmigran % 80 50.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi MISI 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal TUJUAN: 2 Meningkatnya perekonomian daerah 2.1.1. Indeks Daya Beli Poin 61,84 Indikator Makro 2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,5 Indikator Makro SASARAN: 7 Meningkatnya pendapatan masyarakat 1 Pendapatan perkapita per tahun (adh konstan 2010) Rupiah 14.577.986 Indikator Makro 8 Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal 1 Jumlah kunjungan wisata juta orang 2,7 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan PROGRAM 1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2 Jumlah penyuluh yang memiliki kompetensi orang 490 Orang 2.002.935.000 Dinas Pertanian 2 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan 1 Indeks Pertanaman (IP) Padi indeks 2,8 6.180.000.000 Dinas Pertanian 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 1 Persentase penerapan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan % 60 814.000.000 Dinas Pertanian 4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2 Persentase pemberdayaan ekonomi masyarakat % 100 1.572.695.000 Dinas Pertanian 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 jumlah produksi pertanian ton 4.745 Ton 5.583.399.000 Dinas Pertanian 6 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1 Produktivitas komoditas Tembakau kw/ha 8,6 5.850.000.000 Dinas Pertanian BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 95 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan 1 - Produktivitas olahan hasil tanaman pangan - Produktivitas olahan hasil hortikultura Ton/Bln 47.177; 560 2.100.000.000 Dinas Pertanian 8 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani % 5 766.409.400 Dinas Pertanian 9 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Produksi Daging ton 7.210 3.155.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Produksi Telur ton 6.300 3 Produksi Susu ton 22.800 10 Program pengembangan perikanan tangkap produksi perikanan tangkap ton 1.440 1.391.594.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 11 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan ton 710 180.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 12 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Produksi olahan hasil peternakan ton 43 55.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan ternak % 5 698.595.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 14 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Produksi perikanan budidaya ton 63.100 551.500.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Kelompok masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan usaha Orang 40 50.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 - Jumlah Desa Mandiri Pangan - Jumlah lumbung pangan Desa & Unit 3 & 7 2.052.351.993 Dinas Ketahanan Pangan 17 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Jumlah wira usaha yang tumbuh WUB 174 1.758.670.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 18 Program Penataan Struktur Industri 1 Jumlah IKM yang meningkat produktivitas dan mutu kualitasnya IKM 8 200.000.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 19 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 jumlah IKM yang meningkat kemampuan teknologi industrinya IKM 50 422.950.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 96 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 20 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 1 Jumlah IKM yang meningkat kapasitas IPTEK sistem produksinya IKM 40 1.102.550.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 21 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 prosentase Industri Kecil yang berorietasi ekspor % 1 187.057.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 22 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1 Jumlah sentra yang dikembangkan - sentra 1 100.000.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 23 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya % 10 45.996.617.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 24 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2 prosentase data ketenaga listrikan yang telah tervalidasi dan terekonsialisasi % 100 137.570.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 25 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 prosentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina % 80 550.000.000 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 26 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1 prosentase pengawasan barang dan/atau jasa % 100 1.831.111.750 Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 27 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Pesentase Koperasi Aktif dan Sehat % 75 1.634.415.000 Dinas Koperasi dan UKM 28 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1 jumlah UKM yang meningkat omsetnya UKM 1000 197.144.000 Dinas Koperasi dan UKM 29 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Jumlah Wirausaha Baru WUB 700 402.642.000 Dinas Koperasi dan UKM 30 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Jumlah Usaha Mikro yang Aktif UKM 1000 1.716.456.000 Dinas Koperasi dan UKM 31 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Persentase kelompok ekonomi masyarakat yang aktif % 65 945.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar % 70 46.167.146.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 97 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 33 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 1 Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan % 25 524.200.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 34 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 1 Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata % 64 814.336.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 35 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Persentase nilai tradisi budaya daerah yang dilestarikan % 25 341.270.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 36 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan % 57,69 185.330.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 37 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan % 56 4.910.000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 38 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Prosentase investor yang dikunjungi dan atau hadir dalam event promosi investasi mengjaukan permohonan pendaftaran penanaman modal % 25 500.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 39 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 1 Prosentase sektor usaha unggulan daerah yang diinformasikan % 20 100.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 40 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Proporsi realisasi investasi dari total minat investasi dalam Pendaftaran Penanaman Modal % 70 547.370.000 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu MISI 3: Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman TUJUAN: 3 Meningkatnya infrastruktur dasar yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya 3.1.1. Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang) % 80,00 Dinas PUPR 3.1.2. Jumlah rumah tidak layak huni Unit 44.000 Dinas Perkim 3.1.3. Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi % 67,00 Dinas PUPR 3.1.4. Prosentase cakupan air minum perkotaan % 75,00 Dinas PUPR BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 98 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 3.1.5. Prosentase cakupan air bersih perdesaan % 80,00 Dinas PUPR 3.1.6. Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 55,00 Dinas PUPR 3.1.7. Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa % 75,10 Dinas PUPR 3.1.8. Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa % 72,46 Dinas PUPR 3.1.9. Tingkat pelayanan sampah % 45 Dinas LH 3.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 48,91 Dinas LH SASARAN: 10 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai 1 Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang) % 80 Dinas PUPR 11 Meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman 1 Jumlah rumah tidak layak huni Unit 44.000 Dinas Perkim 2 Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi % 67 Dinas PUPR 3 Prosentase cakupan air minum perkotaan % 75 Dinas PUPR 4 Prosentase cakupan air bersih perdesaan % 80 Dinas PUPR 12 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang 1 Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 55 Dinas PUPR 13 Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir 1 Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten % 75,1 Dinas PUPR 2 Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa % 72,46 Dinas PUPR 14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1 Tingkat pelayanan sampah % 45 Dinas LH 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 48,91 Dinas LH PROGRAM 1 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 2 Persentase penanganan tanggap darurat Jalan dan Jembatan % 100 70.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 99 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 2 Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 3 Persentase Jasa Konstruksi yang dibina dan diawasi % 100 1.603.500.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Persentase kemantapan Jalan kabupaten % 80 20.536.075.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Persentase saluran drainase/gorong- gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik % 70 1.656.460.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Program Pembangunan turap/talud/ bronjong 1 Persentase turap/talud/Bronjong kabupaten dalam kondisi baik % 70 1.292.500.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1 persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan % 80 2.455.750.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Persentase kemantapan Jalan kabupaten % 80 131.993.830.948 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1 Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan % 100 100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1 Jumlah rumah tidak layak huni Unit 44.000 4.575.000.000 Dinas Perumahan dan Permukiman 10 Program Peningkatan Kualitas Perumahan 1 Persentase permukiman dengan PSU yang layak % 100 262.069.308.750 Dinas Perumahan dan Permukiman 11 Program Infrastruktur Perdesaan 1 Persentase kemantapan jalan desa, Persentase penyediaan /pelayanan air bersih/air minum perdesaan, Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik % 32.32%, 71.48%, 24.17% 128.060.230.570 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 Persentase cakupan pemenuhan air bersih/baku % 80 4.630.100.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 100 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 13 Program Pengendalian Banjir 1 Persentase kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan KPSDA, Tingkat kemantapan Sub DAS pada kawasan KPSDA, % 65,57%, 54,29% 32.800.413.480 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14 Program Pengembangan Perumahan 1 Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik % 100 80.006.244.000 Dinas Perumahan dan Permukiman 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang % 100 1.953.400.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Persentase peningkatan penyelenggaraan Pengendalian pemanfaatan ruang % 53 233.400.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2 Persentase jaringan irigasi tekins dalam kondisi baik % 75 56.809.250.851 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Tingkat kemantapan embung pada kawasan KPSDA dan Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan KPSDA % 24,54% dan 41,58 % 1.400.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Cakupan pelayanan pengelolaan sampah kecamatan 20 23.149.670.800 Dinas Lingkungan Hidup 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1 - Persentase pemenuhan daerah aliran sungai yang dipantau kualitas airnya - Persentase kawasan yang dipantau kualitas udaranya % 100 197.766.000 Dinas Lingkungan Hidup 21 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup % 100 1.858.936.000 Dinas Lingkungan Hidup 22 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Luas wilayah pesisir yang dilestarikan ha 8 ha 100.000.000 Dinas Lingkungan Hidup BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 101 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 23 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 Luas kawasan konservasi/ lahan kritis yang di konservasi/ direhabilitasi Ha 22 400.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 24 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1 Jumlah kampung iklim yang ditata lokasi 7 282.760.000 Dinas Lingkungan Hidup MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur TUJUAN: 4 Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 4.1.1. Predikat penilaian SAKIP Kabupaten Kategori B Inspektorat, Setda, Bappeda 4.1.2. Predikat penilaian LPPD Kabupaten Kategori Tinggi Setda 4.1.3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kategori WTP BPKAD, Inspektorat, Bapenda 4.1.4. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kategori Baik Perangkat Daerah Pelayanan Publik SASARAN: 15 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih 1 Predikat penilaian SAKIP Kabupaten Kategori B Inspektorat, Setda, Bappeda 2 Predikat penilaian LPPD Kabupaten Kategori Tinggi Setda 3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kategori WTP BPKAD, Inspektorat, Bapenda 4 Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % 5 Perangkat Daerah Pelayanan Publik PROGRAM 1 Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Persentase keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah % 100 2.258.811.500 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan % 100 86.245.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 102 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan % 100 353.602.750 Inspektorat 4 Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa 1 Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu % 100 1.105.449.500 Sekretariat Daerah 5 Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan 1 tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur % 100 330.000.300 Sekretariat Daerah 6 Program Penataan Tata Laksana 1 Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah % 100 330.749.800 Sekretariat Daerah 7 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 - Prosentase Kecamatan/Kelurahan Berkinerja Baik - Persentase SKPD yang melengkapi dokumen LPPD tepat Waktu % 100 491.741.600 Sekretariat Daerah 8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Persentase Keberdayaan Masyarakat Pedesaan % 100 2.668.995.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2 Cakupan penyediaan Regulasi, lembaga dan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa % 70 462.223.500 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa % 85 2.417.748.500 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Persentase Linmas yang Aktif dan Terlatih % 75 2.191.084.000 Satpol PP 12 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman Masyarakat % 80 3.523.663.800 Satpol PP 13 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Persentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas % 80 2.600.089.000 Satpol PP BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 103 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 14 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 2 Persentase kesiagaan masyarakat dan Aparat Sat. Pol. PP. dalam penanggulangan bencana alam % 100 44.980.000 Satpol PP 15 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 Cakupan taman/hutan kota yang memiliki fungsi ekologis dan estetika % 70 3.928.177.500 Dinas Lingkungan Hidup 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1 Cakupan TPU dikelola dengan baik % 70 9.750.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 17 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1 jumlah kendaraan wajib yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Unit 15.936 unit 560.000.000 Dinas Perhubungan 18 Program peningkatan pelayanan angkutan 1 -jumlah penanganan lokasi titik rawan kemacetan - jumlah kapal nelayan <7GT yang laik layar Lokasi & Unit - 20 lokasi - 700 unit kapal 951.390.000 Dinas Perhubungan 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 Prosentase perlengkapan penunjang lalu lintas % 95 2.187.328.620 Dinas Perhubungan 20 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaharui Unit 11 unit 100.000.000 Dinas Perhubungan 21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan serta sarana dan fasilitas perhubungan % 100 4.897.826.000 Dinas Perhubungan 22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 Persentase Jumlah wilayah yang memiliki kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana % 50 590.560.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23 Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 1 Persentase pemenuhan logistik dan peralatan yang memadai untuk kesiapsiagaan % 100 389.030.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24 Penanggulangan Bencana Alam 1 Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana % 75 36.108.121.714 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 104 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 25 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 1 Persentase sarana prasarana fisik yang direhabilitasi pasca bencana % 80 2.060.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1 Persentese penanganan kebakaran dengan respon time 15 menit di wilayah manajemen kebakaran % 80 6.577.860.750 Dinas Pemadam Kebakaran 27 Program Peningkatan Pelayanan Non Kebakaran 1 Persentase evakuasi korban non kebakaran % 80 189.582.000 Dinas Pemadam Kebakaran 28 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1 Persentase Penyelesaian Dokumen Kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya % 100 99.999.900 Sekretariat Daerah 29 Program Peningkatan Kehidupan Beragama 1 Persentase Ketercapaian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan % 100 3.028.421.800 Sekretariat Daerah 30 Program Ketahanan Bangsa 1 Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam % 80 158.329.950 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran % 100 139.536.250 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 1 Prosentase Kerlibatan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan % 80 22.550.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33 Porgram Pendidikan Politik Masyarakat 1 Cakupan pembinaan Masyarakat dalam bidang politik dalam Negeri % 70 597.021.750 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34 Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik 1 Persentase penanganan potensi konflik % 100 3.351.125.250 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 35 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam pemantapan wawasan kebangsaan 1 Cakupan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan % 100 196.660.700 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36 Program Pendidikan Kedinasan 1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Sertifikat Pendidikan Pelatihan Kedinasan % 100 8.997.398.186 Badan Kepegawaian dan Diklat 37 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 - Persentase Jabatan Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan Kompetensi % 100 2.864.919.495 Badan Kepegawaian dan Diklat 38 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 1 Persentase Penyelesaian Administrasi % 100 149.977.700 Badan Kepegawaian dan Diklat BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 105 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) Pemberhentian dan Purna Tugas PNS 39 Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan 1 Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi % 61 35.123.742.969 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40 Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan 1 Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi % 61 250.800.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41 Program Peningkatan koordinasi dalam pengendalian pendataan pengawasan penertiban bangunan 1 Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi dalam IMB % 100 322.800.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Persentasen penurunan temuan berulang hasil pengawasan internal % 100 4.866.650.250 Inspektorat 43 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi sesuai standar % 100 552.620.000 Inspektorat 44 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu % 100 18.698.984.500 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 45 Program Peningkatan dan pengembangan Keuangan daerah 1 Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan % 100 261.116.200 Sekretariat Daerah 46 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan % 100 456.499.700 Sekretariat Daerah 47 Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik 1 persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik % 100 373.664.600 Sekretariat Daerah, SKPD terkait pelayanan publik 48 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase Pengembangan Komunikasi dan Informatika % 100 100.000.000 Sekretariat Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 106 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) 49 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah kategori baik 5.222.365.698 Sekretariat Daerah 50 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Prosentase penyelesaian kasus tanah negara % 35 509.617.400 Sekretariat Daerah 51 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji % 100 1.357.515.800 Sekretariat Daerah 52 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase fasilitasi pembentukan DOB % 100 200.000.000 Sekretariat Daerah 53 Program Peningkatan Pendidikan Agama Rasio lembaga pendidikan keagaamaan aktif rasio 8/10000 265.098.000 Sekretariat Daerah 54 Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahananan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah % 90 905.183.300 Sekretariat Daerah 55 Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD % 75 213.094.200 Sekretariat Daerah 56 Penataan Administrasi Kependudukan 1 Persentase pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar % 100 7.901.626.890 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 57 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 23.176.000 Dinas Pemadam Kebakaran 58 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan % 100 5.842.767.362 Dinas Pendidikan 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 71 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 60 Program Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase rumusan bahan kebijakan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti % 75 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 61 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tingkat pemenuhan kebutuhan Peningkatan % 100 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 107 MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGTarget Rp. (Juta) Kapasitas Sumber Daya Aparatur 62 Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana 1 persentase penanganan tanggap darurat dan pengenngulangan bencana % 100 1.530.680.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 63 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase sarana dan prasarana aparatur untuk pelayanan dalam kondisi baik % 100 580.008.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 64 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 Prosentase Perbaikan sistem administrasi kearsipan % 100 36.977.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 65 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Persentase pelayanan informasi arsip % 100 120.263.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 66 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah % 100 106.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 67 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 1 Persentase Sarana dan Prasarana Kerasipan berkondisi baik % 80 46.760.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber : Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerj RPJMD Tahun 2014-2019 dan RAPBD TA. 2019 BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 108 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) VISI: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya Tujuan: 1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 1 Indeks kesalehan sosial masyarakat n/a Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sekretariat Daerah 2 Indeks Kesehatan 78,51 Poin 79,52 80,02 80,53 81,03 81,54 81,54 Indikator Makro 3 Indeks Pendidikan 57,78 Poin 61,26 63,00 64,74 66,49 68,23 68,23 Indikator Makro 4 Jumlah penduduk miskin 241,31 Ribu jiwa 222,00 211,63 201,06 190,27 179,28 179,28 Indikator Makro 5 Persentase penduduk bekerja 92,93 % 93,47 93,74 94,01 94,22 94,45 94,45 Indikator Makro Sasaran: 1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dan budaya daerah 1 Indeks kesalehan sosial masyarakat n/a Kategori Baik - Baik - Baik - Baik - Baik - Baik - Sekretariat Daerah Program: 1 Program Peningkatan Kehidupan Beragama - Jumlah guru ngaji aktif n/a % 68 110 75 121 82 133,1 88 146,4 95 161 95 161,05 Sekretariat Daerah - Prosentase Aktifitas Keagamaan yang di fasilitasi n/a % 20 2.315,18 25 2.944,71 30 2.515,63 35 3.205,01 40 3.245,81 40 3.245,81 Sekretariat Daerah - Prosentase peran DKM aktif 60 % 63 843,21 72 927,53 81 1.020,28 90 1.122,31 99 1.234,54 99 1.234,54 Sekretariat Daerah - Persentase Mesjid dan Pesantren Salafiah dalam kondisi baik n/a % 20 225,00 20 247,50 20 272,25 20 299,48 20 329,42 20 329,42 Sekretariat Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 109 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 2 Program Peningkatan Pendidikan Agama - Rasio lembaga pendidikan keagaamaan aktif 8/10000 Pendudu k 8/10000 568,61 8/10000 625,47 8/10000 688,02 8/10000 756,82 8/10000 832,50 8/10000 832,50 Sekretariat Daerah 3 Program Penguatan Kebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan - Persentase implementasi bahan kebijakan lingkup kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat 100 % 100 230,00 100 253,00 100 278,30 100 306,13 100 336,74 100 336,74 Sekretariat Daerah Program: 1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat - Persentase lembaga Desa /Kel yang aktif 45 % 65 5.725 70 3.810 75 3.735 80 3.760 85 3.825 85 20.855 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase peningkatan keswadayaan masyarakat 1,43 % 1,9 2.273 1,43 2.350 1,9 2.310 1,43 2.370 1,9 2.355 1,9 11.658 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Persentase BUMDES yang sehat 2,8 % 19,8 1.584 36,7 1.475 60,7 1.710 86,2 1.915 100 1.990 100 8.674 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program: 1 Program Kesetaraan dan Keadilan gender Kategori Anugerah Parahita Ekapraya Madya Kategori Utama 1.200 Utama 1.300 Utama 1.300 Utama 1.300 Mentor 1.400 Mentor 6.500 Dinas P2KBP3A 2 Program Pemenuhan Hak Anak Capaian Nilai indikator KLA Pratama Kategori Madya 900 Nindiya 900 Nindiya 900 Utama 1.000 KLA 1.200 KLA 4.900 Dinas P2KBP3A Program: 1 Program Penegakan Perda dan Perkada - Persentase Penegakan Perda dan Perkada 20 % 60 1.100 65 1.265 70 1.380 75 1.518 80 1.670 80 6.934 Satuan Polisi Pamong Praja 2 Program Ketertiban Umum - Prosentase penanganan 35 % 45 6.204 60 6.855 75 7.507 85 8.257 90 9.086 90 37.909 Satuan Polisi Pamong Praja BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 110 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) dan Ketentraman Masyarakat gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3 Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat - Prosentase Linmas aktif dan terlatih 30 % 53 3.295 60 4.174 65 3.164 75 4.977 84 5.400 84 21.010 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Program Pengembangan profesionalisme Satpol PP Presentase Satpol PP yang terlatih 15 % 40 1.690 55 1.142 70 2.018 85 2.220 100 2.442 100 9.513 Satuan Polisi Pamong Praja Prosentase Satpol PP yang mengikuti PPNS n/a % 20 849 25 934 30 1.028 35 1.131 40 1.244 50 5.186 Satuan Polisi Pamong Praja Program: 1 Program Bina Ketahanan Bangsa - Prosentase Bina Ketahanan Bangsa 85 % 90 1.100 91 1.210 92 1.331 93 1.464 94 1.611 94 6.716 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Program Kewaspadaan Dini Daerah - Prosentase Kewaspadaan Dini Daerah 100 % 100 3.600 100 3.960 100 4.356 100 4.792 100 5.271 100 21.978 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Program Bina Politik Dalam Negeri - Prosentase Pemahaman Politik Masyarakat 70 % 72 1.000 72 935 72 1.029 72 1.331 72 1.964 72 6.259 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sasaran: 1.1. 2. Meningkatkan harapan hidup masyarakat 1 Angka Harapan Hidup 71,03 Tahun 71,69 - 72,02 - 72,34 - 72,67 - 73,00 - 73,00 Indikator Makro Program: 1 Program Upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan 1 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar 70,00 % 100,00 3.150,00 100,00 3.465,00 100,00 3.812,00 100,00 4.193,00 100,00 4.612,00 100 19.232 Dinkes 2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana fasilitas kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk 1/10.860 Rasio 1/37.000 36.667 1/36.000 26.636 1/35.000 25.800 1/34.000 29.179 1/33.000 1/33.000 118.282 Dinkes BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 111 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 3 Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk 1/435.000 Rasio 1/416.666 48.257 1/416.666 53.083 1/416.666 58.083 1/416.666 58.391 1/416.666 70.653 1/416.666 288.467 Dinkes 4 Program mutu pelayanan kesehatan Prosentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan 50,00 % 70,00 4.400,00 80,00 4.785,00 90,00 5.264,00 100,00 5.790,00 100,00 6.369,00 100,00 26.608 Dinkes 5 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Prosentase Prosentase tenaga kesehatan berizin praktek di puskesmas dan rumah sakit 100,00 % 100,00 1.800 100,00 1.980 100,00 2.178 100,00 2.396 100,00 2.635 100,00 10.989 Dinkes 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial 95,00 95,00 20.719 95,00 52.791 95 25.070 95,00 30.577 95,00 30.335 95 159.492 Dinkes 2 Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 90,00 % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90 Dinkes 3 Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 65,00 65,00 65 65 65 65 65 Dinkes 7 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Prosentase Laporan BLUD 100,00 % 100,00 122 100,00 134 100,00 148 100,00 162 100,00 179 100,00 745 Dinkes BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 112 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Puskesmas sesuai SAP 8 Program standarisasi Pelayanan kesehatan Hasil Penilaiam IKM dan Dokumen SAKIP B Absolut B 350 B 385 B 424 B 466 B 512 B 2.137 Dinkes 9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas 100,00 % 100,00 44.053 100,00 48.458 100,00 53.304 100,00 58.635 100,00 64.498 100,00 268.948 Dinkes 10 Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Rata -rata Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Keluarga 100,00 % 100,00 22.800 100,00 25.080 100,00 27.588 100,00 30.347 100,00 33.381 100,00 139.196 Dinkes 11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prosentase Penanganan Kurang Gizi pada Balita dan Ibu Hamil 100,00 % 100,00 1.500 100,00 1.650 100,00 1.815 100,00 1.997 100,00 2.196 100,00 9.158 Dinkes 12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri 1,31 % 3,00 2.500 5,00 2.750 10,00 3.025 15,00 3.328 20,00 3.660 20 15.263 Dinkes 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Prosentase Desa yang menerapkan STBM 90,00 % 100,00 2.450 100,00 2.695 100,00 2.965 100,00 3.261 100,00 3.587 100 14.958 Dinkes 14 Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga Persentase Puskesmas yang menyelenggarak an kesehatan kerja dasar dan Olah Raga 70 % 75 400 88 440 85 484 90 532 95,00 586 95 2.442 Dinkes 15 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit persentase Desa UCI 90,00 % 95,00 3.275 95,00 3.603 95,00 3.963 95,00 4.359 95,00 4.795 95,00 19.995 Dinkes Program: 1 1 Persentase pelayanan BLUD 100 % 100 163.000 100 164.000 100 165.000 100 166.000 100 167.000 100 825.000 RSUD dr. Slamet BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 113 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD sesuai standar 2 Persentase pengelolaan penatausahaan BLUD RSUD sesuai standar 100 % 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 3 Persentase pengelolaan keuangan BLUD RSUD sesuai standar 100 % 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 2 Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
  19. 1.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kelas B 60 % 90,00 76.970 90,00 37.000 90,00 60.000 90,00 60.000 90,00 60.000 90,00 293.970 RSUD dr. Slamet Program: 1 Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Persentase pemuda yang berprestasi 20,33 % 21,67 2.650 25,50 2.650 30,00 2.650 36,78 2.650 45,00 2.650 45,00 13.250 Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina 28,91 % 29,09 250 30,91 300 32,73 350 34,55 400 34,55 450 34,55 1.750 Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pemuda yang berwirausaha 0,10 % 0,15 1.100 0,16 1.100 0,17 1.100 0,20 1.100 0,25 1.100 34,55 5.500 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti 100,00 % 100,00 6.200 100,00 6.200 100,00 6.200 100,00 6.200 100,00 6.200 36,50 31.000 Dinas Pemuda dan Olah Raga Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin 19,05 % 38,10 670 57,14 802 76,19 900 97,62 1.000 100 1.100 62,00 4.472 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3 Program Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan 10 % 20,00 70.000 40,00 70.000 60,00 70.000 80,00 75.000 90,00 80.000 62,00 365.000 Dinas Pemuda dan Olah Raga BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 114 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Kepemudaan dan Keolahragaan Sasaran: 1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 1 Rata-rata Lama Sekolah 7,50 Tahun 8,00 8,26 8,51 8,76 9,01 9,01 Indikator Makro 2 Harapan Lama Sekolah 11,8 Tahun 12,45 12,78 13,10 13,43 13,75 13,75 Indikator Makro Program: 1 Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan
  20. 1.Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket B 1466 Orang 7.500 11.250 5.000 7.500 5.000 7.500 5.000 7.500 5.000 7.500 25.000 37.500 Dinas Pendidikan
  21. 2.Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket C 3022 Orang 10.000 9.270 5.150 9.270 5.150 9.270 5.150 9.270 5.150 9.270 25.750 46.350 Dinas Pendidikan
  22. 3.Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat 20 % 38,6 16.400 61 16.400 72 8.200 83 8.200 100 12.956 100 74.397 Dinas Pendidikan 2 Program peningkatan akses pendidikan anak usia dini
  23. 1.Persentase PAUD memenuhi rasio kelas : siswa = 1: 15 (SPM) 63 % 64,00 1.838 65,00 1.929 66,00 2.026 68,00 2.127 70,00 2.233 100,00 48.736,07 Dinas Pendidikan
  24. 2.Persentase Sekolah Memiliki kelas dalam kondisi baik 40 % 60,00 7.140 70,00 7.497 80,00 7.872 90,00 8.265 100,00 8.679 100,00 39.453,01 Dinas Pendidikan 3 Program Peningkatan akses Pendidikan SD
  25. 1.Persentase SD yang memenuhi rasio kelas siswa 1:28(SPM) 61,0 % 73,0 17.450 79,5 18.584 86,0 19.792 92,5 21.079 100,0 22.449 100,0 99.354 Dinas Pendidikan
  26. 2.Persentase ruang kelas 40 % 52 41.036 59 43.908 66 46.982 73 50.270 80 53.789 80 235.985 Dinas Pendidikan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 115 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) dalam kondisi baik 3 Persentase lulusan SD 99,91 % 100 2.461 100 2707,1 100 2.978 100 3.275,59 100 3.603 100 15.025 Dinas Pendidikan 4 Program Peningkatan akses Pendidikan SMP
  27. 1.Persentase SMP yang memenuhi rasio kelas siswa 1:36 49,0 % 50,5 12.784 51,0 12.847 51,5 12.912 52,0 12.976 52,0 13.041 52 64.562 Dinas Pendidikan 2 Persentase ruang kelas dalam kondisi baik 64 % 78 18.924 84 20.060 90 21.263 96 22.539 100 23.891 100 106.677 Dinas Pendidikan 3 persentase lulusan SMP 100 % 100 1550 100 1705 100 1876 100 2063 100 2269 100 9.463 Dinas Pendidikan 5 Program Peningkatan Mutu PAUD 1 Persentase PAUD yang siap diakreditasi 23 % 30 346,5 35,0 363,8 40,0 382,0 45,0 401,1 50,0 421,2 50 1.915 Dinas Pendidikan 6 Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SD 1 persentase SD terakreditasi minimal B 54,0 % 69,0 450 76,5 450 84,0 450 92,0 450 100,0 450 100,0 2.250,0 Dinas Pendidikan 2 jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional 7 orang 5 450 5 450 5 450 5 450 5 450 25 2.250 Dinas Pendidikan 3 Jumlah sekolah inklusi 36 Sekolah 42 420 84 420 128 420 170 420 212 420 254 2.100 Dinas Pendidikan 7 Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SMP 1 persentase SMP terakreditasi minimal B 56 % 70 583,15 77 623,97 84 668 93 714,38 100 764 100 3.354 Dinas Pendidikan 2 jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional 6 orang 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 35 1.750 Dinas Pendidikan 3 Jumlah sekolah inklusi 33 Sekolah 48 300 63 300 78 300 82 300 93 300 364 1.500 Dinas Pendidikan 8 Program Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non formal 1 Persentase lembaga PKBM yang siap diakreditasi 44 % 25 250 60 250 65 250 70 250 75 250 75 1.250 Dinas Pendidikan 2 Persentase LKP terakreditasi 28 % 30 380 31 380 32 380 33 380 34 380 60 1.900 Dinas Pendidikan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 116 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 9 ProgramPeningk atan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan 1 Persentase Guru Bersertifikat 51 % 61 17.034 63 17.375 65 17.722,17 67 18.077 70 18.438,15 100 88.646 Dinas Pendidikan 2 persentase Kepala Sekolah Bersertifikat 47 % 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 5.000 Dinas Pendidikan 3 persentase pengawas Bersertifikat 90 % 100 1.390 100 1.390 100 1.390 100 1.390 100 1.390 100 6.950 Dinas Pendidikan 10 Program Manajemen pelayanan pendidikan Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan 100 % 100 604 100 664 100 731 100 804 100 884 70 3.687 Dinas Pendidikan Program: 1 Program Pengembangan Bahan Pustaka - laju koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah 7,5 % 7,7 725,00 8,8 797,50 9,5 877,25 10 964,98 10,3 1.061,47 10,3 4.426,20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase perpustakaan yang diberi bantuan 0,15 % 0,17 275,00 0,23 302,50 0,28 332,75 0,34 366,03 0,40 402,63 0,40 1.678,90 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Prosentase pengelola perpustakaan terlatih 2 % 2,5 100,00 3 357,50 3,5 393,25 4 432,58 4,5 475,83 4,5 1.759,16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase jumlah pengunjung per tahun 13,25 % 13,64 825,00 14,28 907,50 14,96 998,25 15,64 1.098,04 16,32 1.207,88 16,32 5.036,67 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prosentase koleksi buku yang dibaca 1,2 % 1,4 75,00 1,5 82,50 1,6 90,75 1,7 99,83 1,8 109,81 1,8 457,88 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase sarana prasarana Perpustakaan NA % 85 50,00 85 135,00 85 3.000,00 - - - - 85 3.185,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sasaran: BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 117 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 1.1. 4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
553. a.Persentase penduduk miskin 9,27 % 8,35 7,89 7,43 6,97 6,50 6,50 Indikator Makro
554. b.Tingkat Pengangguran Terbuka 7,07 % 6,53 6,26 5,99 5,78 5,55 5,55 Indikator Makro Program: 1 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial % 0,48 5.010 0,49 2.510 0,50 5.010 0,51 2.510 0,66 5.010 0,66 20.050 Dinas Sosial 2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial % 13,60 2.927 16,30 3.106 17,10 3.510 21,50 3.706 28,20 3.836 28,20 17.085 Dinas Sosial 3 Program Pemberdayaan Sosial Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial % 0,03 975 0,02 980 0,03 1.290 0,03 1.295 0,04 1.605 0,04 6.145 Dinas Sosial 4 Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial Persentase PSKS yang aktif dalam kesejahteraan sosial % 14,00 3.912 16,00 3.874 19,00 4.337 23,00 4.175 32,00 4.533 32,00 20.831 Dinas Sosial Program: 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Prosentase Tenaga Kerja yang kompeten 70 % 75 2.463 77 2.392 78 2.661 79 2.898 80 3.135 80 13.549,0 0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 118 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan 10 % 10 715 10 910,00 10 1.100 11 1.288 11 1.480 11 5.493,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan Prosentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa n 70 % 75 180 78 200 81 220 84 240 87 260 87 1.100,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prosentase kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) per tahun 8,25 % 9 85 9 90,0 9 95 8,8 100,0 9 110,0 9 480,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama 100 % 100,00 508 100,00 560 100,00 608 100,00 661 100,00 719 100,00 3.055,99 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Prngembangan Wilayah Transmigrasi Prosentase Kenaikan Peningkatan Taraf Hidup Transmigran -- % 40 150 50 165 60 180 70 195 80 210 80,00 900 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program: 1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil (prioritas masyarakat miskin) 1 Kelompo k 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 25 1.500 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Program peningkatan kesejahteraan petani/ peternak 1 Pemberdayaan usaha petani/peternak kecil (prioritas masyarakat miskin) - RTM 150 300 150 315 150 330 150 345 150 360 1.500 1.650 Dinas Perikanan dan Peternakan Program: BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 119 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 1 Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS 20,00 % 20,00 30.500,00 20,00 33.550,00 20,00 4.235,00 20,00 4.659,00 20,00 5.124,00 100 78.068 Dinkes Sasaran: 1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
555. a.Laju Pertumbuhan Penduduk 0,68 % 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Dinas P2KBP3A Program: 1 Program Keluarga Berencana Persentase Kesertaan ber KB 70 % 71,5 4.500 72,0 4.600 72,8 4.700 73,0 4.800 73,5 4.900 73,5 23.500 Dinas P2KBP3A Persentase Kesertaan KB MKJP 18,25 % 22,50 24,40 26,70 28,20 30,00 30,00 - 2 Program Ketahanan keluarga Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga 9,5 % 17,0 5.420 25,0 5.425 32,0 5.435 42,0 5.500 50,0 5.520 50,0 27.300 Dinas P2KBP3A 3 Program Pengembangan Data Keluarga Cakupan Pemenuhan Akurasi Data Keluarga 58 % 65,00 2.200 69,00 2.300 73,00 2.400 75,00 2.500 80,00 2.600 80,00 12.000 Dinas P2KBP3A Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih Tujuan: 2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik
556. a.Indeks Reformasi Birokrasi B Kategori B B B BB BB BB Sekretariat Daerah Sasaran: BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 120 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 2.1. 1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah
557. a.Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sekretariat Daerah Program: 1 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik - persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik 60 % 70 250,00 75 275,00 80 302,50 85 332,75 90 366,03 90 219,62 Sekretariat Daerah - Nilai indeks reformasi birokrasi Baik Predikat Baik 110,00 Baik 121,00 Baik 133,10 Baik 146,41 Baik 161,05 Baik 87,85 Sekretariat Daerah - Prosentase inovasi yang terakomodir n/a % 70 50,00 75 55,00 80 60,50 85 66,55 90 73,21 90 73,21 Sekretariat Daerah 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Adminduk 83 % 88,00 8.863 90,00 8.952 95,00 9.131 100,00 9.314 100,00 9.500 100,00 45.760 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 85 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Akurasi Data Kependudukan 78 % 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 88,00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Pemanfataa Data Kependudukan Oleh SKPD 49 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Penataan regulasi
  1. 1.Indeks kepastian hukum berusaha N/a Kategori Baik 210 Baik 396 Baik 436 Baik 479 Baik 527 Baik 2.048 DPMPT BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 121 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) penanaman modal 4 Peningkatan pelayanan pengaduan
  2. 1.Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu 100 % 100 150 100 165 100 182 100 200 100 220 100 916 DPMPT 5 Peningkatan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial
  3. 1.Persentase penyelesaian perizinan infrastruktur dan sosial tepat waktu 75 % 100 180 100 198 100 218 100 240 100 264 100 1.099 DPMPT 6 Peningkatan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam 1 Persentase penyelesaian perizinan ekonomi dan sumber daya alam tepat waktu 82 % 100 130 100 143 100 157 100 173 100 190 100 794 DPMPT 7 Peningkatan pelayanan sistem informasi penanaman modal 1 Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi N/a Kategori Baik 350 Baik 385 Baik 674 Baik 466 Baik 512 Baik 2.387 DPMPT 8 Program Penyelenggaraan PATEN - Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan N/a % 100 4.012 100 4.414 100 4.863 100 5.343 100 5.878 100 24.510,45 Kecamatan N/a % 100 28,42 100 30,5 100 38,28 100 37,5 100 41,5 100 176,20 Banjarwangi N/a % 100 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 610,00 Banyuresmi N/a % 100 126 100 139 100 153 100 168 100 185 100 771,00 Bayongbong N/a % 100 73 100 81 100 89 100 98 100 107 100 448,00 BL. Limbangan N/a % 100 16 100 18 100 20 100 22 100 24 100 100,00 Bungbulang N/a % 100 16 100 18 100 20 100 22 100 24 100 100,00 Caringin N/a % 100 64 100 70 100 77 100 85 100 94 100 390,00 Cibalong BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 122 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) N/a % 100 60 100 66 100 72 100 79 100 87 100 364,00 Cibatu N/a % 100 35 100 38 100 42 100 46 100 51 100 212,00 Cibiuk N/a % 100 35 100 38 100 42 100 46 100 51 100 212,00 Cigedug N/a % 100 76 100 83 100 92 100 101 100 111 100 463,00 Cihurip N/a % 100 49 100 54 100 59 100 65 100 72 100 299,00 Cikajang N/a % 100 85 100 93 100 103 100 113 100 124 100 518,00 Cikelet N/a % 100 301 100 331 100 365 100 401 100 441 100 1.839,00 Cilawu N/a % 100 48 100 52 100 58 100 64 100 70 100 292,00 CISEWU N/a % 100 14 100 16 100 17 100 19 100 21 100 87,00 Cisompet N/a % 100 25 100 28 100 30 100 34 100 37 100 154,00 Cisurupan N/a % 100 368 100 405 100 445 100 490 100 539 100 2.247,00 Garut Kota N/a % 100 71 100 78 100 86 100 94 100 104 100 433,00 Kadungora N/a % 100 84 100 93 100 102 100 112 100 123 100 514,00 Karangtengah N/a % 100 727 100 800 100 880 100 968 100 1.065 100 4.440,00 Karangpawitan N/a % 100 50 100 55 100 61 100 67 100 74 100 307,00 Kersamanah N/a % 100 138 100 152 100 168 100 184 100 203 100 845,00 Leles N/a % 100 15 100 16 100 18 100 20 100 22 100 91,00 Leuwigoong N/a % 100 140 100 154 100 170 100 187 100 205 100 856,00 Malangbong N/a % 100 59,45 100 65,4 100 71,94 100 79,13 100 87,04 100 362,96 Mekarmukti N/a % 100 79,07 100 86,98 100 95,68 100 105,25 100 115,77 100 482,75 Pakenjeng N/a % 100 26,06 100 28,67 100 31,53 100 34,69 100 38,16 100 159,11 Pameungpeuk N/a % 100 75 100 83 100 91 100 100 100 110 100 459,00 Pamulihan N/a % 100 42,82 100 47,1 100 51,81 100 56,99 100 62,69 100 261,41 Pangatikan N/a % 100 36,25 100 39,87 100 43,86 100 48,24 100 53,07 100 221,29 Pasirwangi N/a % 100 22,1 100 24,31 100 26,74 100 29,41 100 32,35 100 134,91 Peundeuy BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 123 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) N/a % 100 30,47 100 33,51 100 36,86 100 40,55 100 44,61 100 186,00 Samarang N/a % 100 166,63 100 183,3 100 201,63 100 221,79 100 243,97 100 1.017,32 Selaawi N/a % 100 66,86 100 73,54 100 80,9 100 88,99 100 97,89 100 408,18 Singajaya N/a % 100 92,55 100 101,8 100 111,98 100 123,18 100 135,5 100 565,01 Sucinaraja N/a % 100 25,035 100 27,53 100 30,29 100 33,32 100 36,65 100 152,83 Sukaresmi N/a % 100 53,72 100 59,09 100 65 100 71,5 100 78,66 100 327,97 Sukawening N/a % 100 18,49 100 20,34 100 22,38 100 24,62 100 27,08 100 112,91 Talegong N/a % 100 108,18 100 119 100 130,9 100 143,99 100 158,39 100 660,46 Tarogong Kaler N/a % 100 350 100 385 100 423,5 100 465,85 100 512,43 100 2.136,78 Tarogong Kidul N/a % 100 15,29 100 16,82 100 18,5 100 20,36 100 22,39 100 93,36 Wanaraja 9 Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa/kelurahan Siaga Kebakaran 0 % 4,50 4.706 9,00 5.281 13,60 5.856 18,10 6.406 27,70 6.956 100,00 29.204,98 Dinas Pemadam Kebakaran 10 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penaggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan
  4. 1.Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan 69 % 35,00 280 40,00 320 45,00 360 50,00 400 55,00 440 90,00 1.800,00 Dinas Pemadam Kebakaran
  5. 2.Persentase Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran 100 % 100,00 24.373 100,00 26.512 100,00 27.802 100,00 31.553 100,00 34.845 100,00 145.083,45 Dinas Pemadam Kebakaran 11 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai 13,3 % 18,10 11.151 38,60 12.540 61,50 15.048 86,80 18.058 100,00 8.737 100,00 65.534 Dinas Pemadam Kebakaran BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 124 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Sasaran: 2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
558. a.Opini BPK WTP Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat
559. b.Nilai Evaluasi SAKIP BB Kategori BB BB BB BB A A Inspektorat
560. c.Nilai Evaluasi LPPD Sangat Tinggi (3,4915) Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sekretariat Daerah Program: 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 72 % 75,00 4.156 80,00 4.239 85,00 4.323 90,00 4.410 95,00 4.498 95,00 21.625,39 Inspektorat Persentase SKPD yang nilai SAKIP-nya minimal BB 70,39 % 75,00 700 80,00 714 85,00 728 90,00 743 95,00 758 95,00 3.642,83 Inspektorat Persentase jumlah SKPD yang mengimplement asikan SPIP 30 % 50,00 480 70,00 490 90,00 499 100,00 509 100,00 520 100,00 2.497,94 Inspektorat Persentase Pengaduan yang tertangani lingkup Irban I, II, III dan IV 100 % 100,00 205 100,00 209 100,00 213 100,00 218 100,00 222 100,00 1.066,83 Inspektorat 2 Program Penegakan Integritas Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi n/a % 84,00 800 85,00 816 86,00 832 87,00 849 87,00 866 87,00 4.163,23 Inspektorat 3 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase pemenuhan Infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP Level 3 DC Level 3,00 900 3,00 918 3,00 936 3,00 955 4,00 974 4,00 4.683,64 Inspektorat BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 125 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat Efisiensi akuntabilitas Kinerja SKPD (SAKIP) 5,04 % 75,00 16 80,00 16 85,00 16 90,00 16 95,00 17 95,00 80,66 Inspektorat 5 Program Pengembangan Data/Informasi - Tingkat ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah 80 % 80 275 81 303 82 333 83 366 84 403 84 1.679 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah 100 % 100 1.729 100 1.902 100 2.092 100 2.301 100 3.431 100 11.455 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Program Perencanaan Sosial Budaya - Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya 100 % 100 800 100 880 100 968 100 1.065 100 1.171 100 4.884 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 100 % 100 1.000 100 715 100 787 100 865 100 952 100 4.318 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang 100 % 100 982 100 1.080 100 1.188 100 1.307 100 1.438 100 5.995 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 126 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Infrastruktur dan Prasarana Wilayah 10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA 100 % 100 1.500 100 1.650 100 1.815 100 1.997 100 2.196 100 9.158 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 Program Perencanaan Tata Ruang - Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang 90 % 100 700 100 770 100 847 100 932 100 1.025 100 4.274 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Program Kerjasama Pembangunan - Persentase dokumen kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % 90 516 90 568 90 625 90 687 90 756 90 3.153 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Persentase sumber daya aparatur perencana yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 10 % 90 590 90 590 90 590 92 590 95 590 95 2.950 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14 Penyusunan Anggaran Daerah
  1. 1.Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP 100 % 100 1.395 100 1.466 100 1.539 100 1.616 100 1.697 100 7.713 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15 Penyusunan Pertanggungjawa ban Keuangan Daerah
  2. 1.Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) 100 % 100 538 100 565 100 593 100 623 100 657 100 2.976 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 127 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) dan Tepat Waktu 16 Penatausahaan Keuangan Daerah
  3. 1.Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% 90 % 90 1.134 95 1.031 95 1.083 98 1.137 100 1.194 100 5.579 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17 Pengelolaan Barang Milik Daerah
  4. 1.Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir 68 % 75 3.740 80 3.927 85 4.160 90 4.368 95 4.467 95 20.662 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 18 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  5. 1.Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu 100 Persen 100 503 100 528 100 554 100 582 100 611 100 2.778 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 19 Peningkatan pelayanan pajak daerah
  6. 1.Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti 100 Persen 100 1.212 100 343 100 377 100 415 100 457 100 2.805 Badan Pendapatan Daerah 2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah 80 persen 81 322 81 354 81 389 81 428 82 471 82 1.965 Badan Pendapatan Daerah 20 Peningkatan ektensifikasi dan intensifikasi pajak daerah
  7. 1.Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi 100 Persen 100 6.072 100 6.110 100 1.151 100 1.196 100 1.245 100 15.773 Badan Pendapatan Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 128 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Sistem pajak 21 Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah
  8. 1.Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah 100 Persen 100 1.353 100 1.489 100 1.637 100 1.801 100 1.981 100 8.262 Badan Pendapatan Daerah 22 Peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah
  9. 1.Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah 100 Persen 100 1.372 100 1.509 100 1.660 100 1.826 100 2.008 100 8.374 Badan Pendapatan Daerah 23 Peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah
  10. 1.Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah 100 Persen 100 2.063 100 1.684 100 1.767 100 1.759 100 1.760 100 9.034 Badan Pendapatan Daerah 24 Peningkatan Pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
  11. 1.Persentase pemenuhan laporan pertanggungjaw aban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 100 Persen 100 436 100 480 100 528 100 581 100 639 100 2.664 Badan Pendapatan Daerah 24 Program Penataan Karir PNS - Persentase Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi n/a % 80 395 82 461 84 529 86 574 88 681 88 2.639 Badan Kepegawaian dan Diklat 26 Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur - Prosentase tingkat disiplin ASN n/a % 99,8 899 99,9 1.345 99,9 1.464 99,9 1.594 99,9 1.738 99,9 7.040 Badan Kepegawaian dan Diklat 27 Pogram Pengadaan ASN dan Pengembangan Infomasi Pegawai - Prosentase terpenuhinya formasi aparatur n/a % 80 1.422 82 1.234 84 1.357 86 1.493 88 1.642 88 7.148 Badan Kepegawaian dan Diklat - Persentase data pegawai yang diperbaharui n/a % 100 395 100 461 100 529 100 574 100 681 100 2.639 Badan Kepegawaian dan Diklat BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 129 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 28 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur - Persentase terpenuhinya pengembangan kompetensi PNS n/a % 80 18.857 82 11.723 84 13.093 86 14.621 88 16.325 88 74.619 Badan Kepegawaian dan Diklat 29 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti 80 % 80,00 250 85,00 250 85,00 250 90,00 250 90,00 250 90,00 1.250,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 Program Pengembangan Sistem Informasi Persentase penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah terintegrasi 80 % 80,00 250 85,00 250 85,00 250 90,00 250 90,00 250 90,00 1.250,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31 Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan - tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur 65 % 70 300,00 70 330,00 70 363,00 70 399,30 70 439,23 70 439,23 Sekretariat Daerah - Prosentase SkPD yang memiliki ketatalaksanaan yang baik 100 % 100 150,00 0 - 100 300,00 100 330,00 0 - 0 - Sekretariat Daerah 32 Program Penataan Tatalaksana - Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah n/a Range Nilai Range Nilai 525,00 Range Nilai 577,50 Range Nilai 635,25 Range Nilai 698,78 Range Nilai 768,65 Range Nilai 768,65 Sekretariat Daerah 33 Program Pengendalian Pembangunan - Prosentase kualitas pengendalian pembangunan 100 % 100 332,00 100 365,20 100 401,72 100 441,89 100 486,08 100 486,08 Sekretariat Daerah 34 Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan - Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD 70 % 80 213,09 85 234,40 90 257,84 95 283,63 100 311,99 100 311,99 Sekretariat Daerah 35 Penataan Kebijakan - Prosentase rumusan bahan kebijakan yang 85 % 80 405,29 85 445,82 90 490,40 95 539,45 100 593,39 100 593,39 Sekretariat Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 130 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Pemerintah Daerah ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahananan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah 36 Penataan Peraturan Perundang- undangan - Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji 80 % 80 2.513,03 80 2.764,33 80 3.040,77 80 3.344,84 80 3.679,33 80 3.679,33 Sekretariat Daerah 37 Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa - Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu 1 Dokumen 1 1.188,08 1 1.306,88 1 1.437,57 1 1.581,33 1 1.739,46 1 1.739,46 Sekretariat Daerah 38 Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah - Prosentase sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 100 % 100 650,00 100 715,00 100 786,50 100 865,15 100 951,67 100 951,67 Sekretariat Daerah 39 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan - Prosentase penyelenggaraa n acara protokol yang sesuai dengan SOP 100 % 100 3.240,47 100 3.564,51 100 3.920,96 100 4.313,06 100 4.744,37 100 4.744,37 Sekretariat Daerah 40 Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH - Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah 100 % 80 1.736,36 85 1.910,00 90 2.101,00 95 2.311,10 100 2.542,21 100 2.542,21 Sekretariat Daerah 41 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Prosentase Kecamatan/Kelu rahan Berkinerja Baik 80 % 80 178,15 80 195,96 80 215,56 80 237,11 80 260,82 80 260,82 Sekretariat Daerah - Nilai LPPD Tinggi kategori Tinggi 251,59 Tinggi 276,75 Tinggi 304,43 Tinggi 334,87 Tinggi 528,36 Tinggi 528,36 Sekretariat Daerah - Prosentase wiayah yang telah memiliki tapal batas 100 % 100 179,90 100 197,88 100 217,67 100 239,44 100 263,38 100 263,38 Sekretariat Daerah BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 131 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 42 Peningkatan Koordinasi Pemerintahan - Prosentase Koordinasi Pemerintahan n/a % 100 944,55 100 1.039,00 100 1.142,91 100 1.257,20 100 1.382,92 100 1.382,92 Sekretariat Daerah 43 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah 100 % 100 99,00 100 108,90 100 119,79 100 131,77 100 144,95 100 144,95 Sekretariat Daerah 44 Penataan Daerah Otonomi Baru - Proses pembentukan DOB Petsiapan Jumlah Tahapan Petsiapa n 200,00 Evaluasi 220,00 Evaluasi 242,00 Evaluasi 266,20 Terse lesaiaka n 292,82 Terse lesaiaka n 292,82 Sekretariat Daerah 45 Pengembangan Komunikasi, Informasi dn Media Masa - Prosentase pengembangan komunikasi dan Media Massa 100 % 100 127,60 100 140,36 100 154,40 100 169,84 100 186,82 100 186,82 Sekretariat Daerah 46 Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Prosentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kapasitas DPRD 100 % 100 14.895 100 16.384 100 18.022 100 19.825 100 21.807 100 90.933 Sekretariat DPRD 47 Program Peningkatan Peran dan Fungsi Legislasi DPRD - Prosentase Perda yang disahkan oleh DPRD n/a % 80 9.415 80 10.357 80 11.392 80 12.531 80 13.785 80 57.480 Sekretariat DPRD 48 Program Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD - Prosentase Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD n/a % 70 698 71 767 72 844 73 929 74 1.022 74 4.260 Sekretariat DPRD 49 Program Pengembangan Jaringan Infrastrukur Daerah cakupan teknologi informasi dan komunikasi N/a Poin 0,64 4.000 0,74 4.520 0,77 5.226 0,79 5.929 1,02 6.846 1,02 26.520,8 3 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 50 Program Pengelolaan aplikasi informatika Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut N/a Poin 0,60 1.775 0,70 1.698 0,75 1.823 0,78 1.753 1,00 1.887 1,00 8.935,88 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 51 Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Cakupan informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi N/a Poin 0,60 1.070 0,70 1.177 0,75 1.299 0,78 1.440 1,00 1.600 1,00 6.585,48 Dinas Komunikasi Dan Infromatika BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 132 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 52 Program Penyelenggaraan Komunikasi Publik Prosentase Komunikasi publik yang dideminasikan kepada masyarakat N/a % 26,00 1.367 46,00 1.378 61,00 1.536 85,00 1.740 100,00 2.000 100,00 8.021,00 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 53 Program Penyelenggaraan Pengembangan Informasi Pemerintah Daerah prosentase ketersediaan Informasi Publik Pememerintah daerah N/a % 48,00 680 58,00 1.540 68,00 840 78,00 1.800 100,00 800 100,00 5.660,00 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 54 Program Pengelolaan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan 25 % 40,00 500 55,00 575 58,00 661 85,00 760 100,00 875 100,00 3.371 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 55 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi % 36,00 1.020 52,00 1.119 68,00 1.233 84,00 1.364 100,00 1.514 100,00 6.249,97 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 56 Program pengelolaan arsip statis - Prosentase arsip yang dipublikasikan NA % 20 700,00 40 540,00 60 580,00 80 620,00 100 660,00 100 3.100,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase Perangkat Daerah, BUMD yang diakuisisi 6,15 % 39,2 300,00 45,5 5.340,00 51,8 380,00 58,2 420,00 64,6 460,00 64,6 6.900,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase sarana prasarana Kearsipan NA % 85 100,00 85 270,00 85 8.000,00 - - - - 85 8.370,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 57 Program pengelolaan arsip dinamis - Prosentasi perangkat daerah yang mengelola arsip tertib 21,53 % 22,3 1.000,00 23,07 1.155,00 23,84 1.270,50 24,61 1.397,55 25,38 1.537,31 25,38 6.360,36 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 58 Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan - Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan 100 % 100 20.385 100 22.423 100 24.666 100 27.137 100 29.855 100 124.466 Kecamatan 100 % 100 233 100 257 100 282 100 311 100 342 100 1.425 Banjarwangi BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 133 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 100 % 100 220 100 242 100 266 100 293 100 323 100 1.344 Banyuresmi 100 % 100 237 100 261 100 287 100 316 100 348 100 1.449 Bayongbong 100 % 100 300 100 330 100 363 100 399 100 439 100 1.831 BL. Limbangan 100 % 100 182 100 200 100 220 100 242 100 267 100 1.111 Bungbulang 100 % 100 159 100 175 100 192 100 212 100 233 100 971 Caringin 100 % 100 187 100 205 100 226 100 249 100 274 100 1.141 Cibalong 100 % 100 720 100 792 100 871 100 958 100 1.054 100 4.395 Cibatu 100 % 100 768 100 844 100 929 100 1.022 100 1.124 100 4.687 Cibiuk 100 % 100 227 100 250 100 275 100 303 100 333 100 1.388 Cigedug 100 % 100 193 100 212 100 234 100 257 100 283 100 1.179 Cihurip 100 % 100 584 100 642 100 707 100 777 100 855 100 3.565 Cikajang 100 % 100 123 100 136 100 149 100 164 100 181 100 753 Cikelet 100 % 100 669 100 736 100 809 100 890 100 979 100 4.083 Cilawu 100 % 100 208 100 229 100 252 100 277 100 305 100 1.271 CISEWU 100 % 100 116 100 127 100 140 100 154 100 170 100 707 Cisompet 100 % 100 258 100 284 100 312 100 344 100 378 100 1.576 Cisurupan 100 % 100 3.670 100 4.037 100 4.440 100 4.884 100 5.373 100 22.404 Garut Kota 100 % 100 284 100 313 100 344 100 378 100 416 100 1.735 Kadungora 100 % 100 247 100 272 100 299 100 329 100 362 100 1.509 Karangtengah 100 % 100 2.176 100 2.393 100 2.633 100 2.896 100 3.186 100 13.284 Karangpawitan 100 % 100 150 100 165 100 181 100 199 100 219 100 914 Kersamanah 100 % 100 622 100 684 100 752 100 828 100 911 100 3.797 Leles 100 % 100 118 100 130 100 143 100 157 100 173 100 721 Leuwigoong 100 % 100 1.016 100 1.118 100 1.230 100 1.353 100 1.488 100 6.205 Malangbong BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 134 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 100 % 100 664 100 730 100 804 100 884 100 972 100 4.054 Mekarmukti 100 % 100 161 100 177 100 194 100 214 100 235 100 981 Pakenjeng 100 % 100 132 100 145 100 160 100 176 100 193 100 806 Pameungpeuk 100 % 100 196 100 216 100 237 100 261 100 287 100 1.197 Pamulihan 100 % 100 153 100 168 100 185 100 204 100 224 100 934 Pangatikan 100 % 100 902 100 992 100 1.091 100 1.201 100 1.321 100 5.507 Pasirwangi 100 % 100 93 100 102 100 113 100 124 100 136 100 568 Peundeuy 100 % 100 184 100 203 100 223 100 245 100 270 100 1.125 Samarang 100 % 100 691 100 760 100 836 100 920 100 1.012 100 4.219 Selaawi 100 % 100 159 100 175 100 193 100 212 100 234 100 973 Singajaya 100 % 100 94 100 104 100 114 100 126 100 139 100 577 Sucinaraja 100 % 100 95 100 104 100 114 100 126 100 139 100 578 Sukaresmi 100 % 100 163 100 180 100 198 100 217 100 239 100 997 Sukawening 100 % 100 86 100 94 100 104 100 114 100 126 100 524 Talegong 100 % 100 621 100 683 100 751 100 827 100 909 100 3.791 Tarogong Kaler 100 % 100 2.212 100 2.433 100 2.677 100 2.945 100 3.239 100 13.506 Tarogong Kidul 100 % 100 112 100 123 100 136 100 149 100 164 100 684 Wanaraja 59 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Prosentase pemuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan n/a % 70 21.243 75 23.367 80 25.704 85 28.273 90 31.102 90 129.689 Kecamatan n/a % 70 8.623 75 9.485 80 10.434 85 11.477 90 12.625 90 52.644 Garut Kota n/a % 70 5.416 75 5.957 80 6.553 85 7.208 90 7.929 90 33.063 Karangpawitan n/a % 70 1.287 75 1.416 80 1.558 85 1.713 90 1.885 90 7.859 Tarogong Kaler n/a % 70 5.917 75 6.509 80 7.159 85 7.875 90 8.663 90 36.123 Tarogong Kidul BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 135 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 60 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan n/a % 80 7.792 85 8.570 90 9.430 95 10.372 100 11.410 100 47.574 Kecamatan n/a % 80 6.575 85 7.232 90 7.956 95 8.751 100 9.626 100 40.140 Garut Kota n/a % 80 119 85 131 90 145 95 159 100 175 100 729 Karangpawitan n/a % 80 96 85 105 90 116 95 128 100 141 100 586 Tarogong Kaler n/a % 80 1.002 85 1.102 90 1.213 95 1.334 100 1.468 100 6.119 Tarogong Kidul 61 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan - Prosentase penyelesaian kasus tanah negara 35 Kasus 35 510 35 561 35 617 35 678 35 746 35 3.111 Sekretariat Daerah MISI 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang Tujuan: 3.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas 1 Indeks Daya Saing Infrastruktur (%) 70,71 % 80,67 84,30 87,99 91,71 95,33 95,33 Dinas PUP, Dinas Perkim, Dishub Sasaran: 3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian
561. a.Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap 77,61 % 82,52 86,67 91,18 95,83 100,00 100 Dinas PUPR Program: BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 136 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
  1. 1.Program peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Persentase kemantapan jalan kabupaten Persentase kemantapan jalan kabupaten % 83,00 147.510 87,00 133.385 92,00 108.501 96,00 111.523 100,00 96.385 100,00 597.304 Dinas PUPR
  2. 2.Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Indeks aksesibilitas Indeks aksesibilitas Poin 1,46 155.473 1,47 346.847 1,48 309.449 1,48 255.008 1,49 143.778 1,49 1.210.556 Dinas PUPR Program:
  3. 1.Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan Tingkat ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan 17,23 % 29,59 4.585 38,97 6.893 53,97 4.955 65,57 2.169 74,35 2.362 74,35 20.964,53 Dinas Perhubungan
  4. 2.Program Rehabilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan PJU Tingkat ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) N/A % 16,97 1.520 21,45 1.544 25,92 1.621 42,90 1.744 47,37 1.782 47,37 8.210,78 Dinas Perhubungan
  5. 3.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tingkat pengawasan, pengendalian, ketertiban lalu lintas dan angkutan 15,12 % 27,92 1.195 41,46 1.134 55,00 1.154 73,54 1.275 87,08 1.205 87,08 5.962,93 Dinas Perhubungan
  6. 4.Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Tingkat ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas 40,15 % 48,03 950 52,32 1.045 56,60 1.150 60,88 1.264 71,42 1.391 71,42 5.799,85 Dinas Perhubungan
  7. 5.Program Peningkatan Keselamatan Perhubungan Persentase Tingkat sosialisasi keselamatan perhubungan N/A % 49,32 905 54,09 625 67,05 425 80,00 725 83,86 375 83,86 3.055,00 Dinas Perhubungan Sasaran: 3.1.2. Meningkatnya kemajuan
562. a.Persentase Desa Mandiri, 72,45 % 87,17 89,55 91,92 94,30 96,67 96,67 Dinas PUPR, DPMD BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 137 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) pembangunan desa Maju dan Berkembang Program: 1 Program Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Desa persentase kemantapan jalan desa 36,17 % 36,69 76.793 37,19 89.268 38,24 77.538 38,78 75.643 39,33 79.328 39,33 398.570 Dinas PUPR 2 Program pembangunan Infrastruktur Permukiman
  1. 1.Persentase Peningkatan Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik 38,22 % 50,00 36.698 53,00 40.813 56,00 43.103 58,00 37.195 60,00 54.525 60,00 212.334 Dinas PUPR 3 Program Pengembangan Potensi Desa - Persentase Jumlah Desa yang menerapkan inovasi dan TTG 7,1 % 9,5 2.240 19 1.248 28,5 1.286 38 1.330 47,5 1.370 47,5 7.473 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa - Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan 10 % 20 2.750 40 2.405 60 2.980 80 2.550 100 2.830 100 13.515 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1 prosentase data kelistrikan yang direkosiliasasi 19 % 21 135 21 149 24 164 26 180 29 198 29 826 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Sasaran: 3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan
563. a.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 76 % 84,00 88,00 92,00 96,00 100,00 100,00 Dinas PUPR
564. b.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 64,6 % 73,60 80,20 86,80 93,40 100,00 100,00 Dinas PUPR BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 138 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Program: 1 Program pembangunan Infrastruktur Permukiman
  1. 2.persentase peningkatan Cakupan air Minum layak 76 % 84,00 45.750 88,00 47.900 92,00 31.300 96,00 27.300 100,00 23.325 100,00 175.575 Dinas PUPR
  2. 3.Cakupan sanitasi layak 64,6 % 73,60 19.900 80,20 19.500 86,80 22.100 93,40 22.100 100,00 17.700 100,00 101.300 Dinas PUPR Sasaran: 3.1.4. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman
565. a.Luas area lingkungan permukiman kumuh 29,71 Ha 19,81 14,86 9,90 4,90 0,00 0,00 Dinas Perumaan dan Pemukiman
566. b.Jumlah rumah tidak layak huni 46.944 Unit 41.000 38.000 35.000 32.000 29.000 29.000 Dinas Perumaan dan Pemukiman Program: 1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi 46.927 Unit 3.000 52.500 3.000 52.500 3.000 52.500 3.000 52.500 3.000 52.500 15.000 262.500,00 Dinas Perumaan dan Pemukiman 2 Program Pengembangan Perumahan Persentase Ketersediaan PSU Perumahan Komersil Yang Sesuai Ketentuan n/a Perumah an 25 25 35 30 25 140,00 0,00 Dinas Perumaan dan Pemukiman Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memeproleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni 100 % 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 18.000,00 Dinas Perumaan dan Pemukiman BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 139 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni 100 % 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 3.600 100,00 18.000,00 Dinas Perumaan dan Pemukiman 3 Program Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani 32.049 Ha 4,95 83.452 4,95 75.562 4,95 60.479 4,95 45.397 4,95 30.315 24,76 295.204,19 Dinas Perumaan dan Pemukiman Luas kawasan permukiman rawan kumuh Yang Tertangani kumuh (7 + 1 ) ha 36,94 56.024 37,72 71.201 39,07 20.714 17,04 11.028 26,73 13.220 157,50 172.186,71 Dinas Perumaan dan Pemukiman 4 Program Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan Luas kawasan permukiman perdesaan yang tertangani 10.416 ha 161,74 196.122 161,74 263.222 161,74 289.544 161,74 318.499 161,74 385.102 808,70 1.452.488,91 Dinas Perumaan dan Pemukiman Sasaran: 3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
567. a.Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 62,89 Persen 76,08 76,08 78,04 79,02 80,00 80,00 Dinas PUPR
568. b.Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir 24 titik 16,00 12,00 8,00 4,00 0,00 0,00 Dinas PUPR Program: 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  1. 1.Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis 63,82 % 76,48 33.458 77,86 46.661 79,24 35.398 80,62 35.386 82,00 28.647 82,00 179.550 Dinas PUPR
  2. 2.Persentase Luas areal yang 69,29 % 73,84 21.500 75,22 27.000 76,60 32.500 77,98 27.000 79,36 26.500 79,36 134.500 Dinas PUPR BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 140 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) terlayani oleh Jaringan irigasi Non Teknis 2 Program Pengendalian Banjir Persentase penurunan waktu genangan air di Perkotaan Garut 70 % 50,00 21.000 40,00 21.050 30,00 21.100 20,00 21.160 10,00 14.700 10,00 99.010 Dinas PUPR 3 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
  3. 1.Persentase penurunan titik rawan banjir 57,89 % 67,95 33.000 72,99 3.450 78,02 3.850 83,05 3.300 88,09 2.800 88,09 46.400 Dinas PUPR
  4. 2.Persentase tampungan air yang tersedia - % 20,00 10.000 40,00 10.500 60,00 10.700 80,00 10.500 100,00 5.000 100,00 46.700 Dinas PUPR Tujuan: 3.2. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan
569. a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 55,97 Poin 56,05 57,62 59,18 60,75 63,21 63,21 Dinas Lingkungan Hidup
570. b.Indeks Risiko Bencana (IRB) 238 Poin 156,00 146,00 136,00 126,00 116,00 116,00 BPBD Sasaran: 3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
571. a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 55,97 Poin 56,05 57,62 59,18 60,75 63,21 63,21 Dinas Lingkungan Hidup Program:
  1. 1.Program Pengendalian Pencemaran Air Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L) 10 % 10,00 11.360 20,00 14.960 30,00 5.110 40,00 7.130 50,00 7.150 50,00 45.710 Dinas Lingkungan Hidup
  2. 2.Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup 100 % 100,00 1.200 100,00 1.705 100,00 1.575 100,00 1.805 100,00 1.825 100,00 8.110 Dinas Lingkungan Hidup
  3. 3.Program Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Persentase parameter yang terakreditasi dokumen pra akreditasi % 10,53 330 52,36 350 68,42 270 84,21 290 100,00 350 100,00 1.590 Dinas Lingkungan Hidup BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 141 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
  4. 4.Program Pencegahan Dampak Lingkungan Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi 20 % 20,00 1.200 20,00 1.600 20,00 1.325 20,00 1.375 20,00 1.700 20,00 7.200 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi - % 100,00 800 100,00 300 100,00 300 100,00 300 100,00 300 100,00 2.000 Dinas Lingkungan Hidup
  5. 5.Program Pengendalian Pencemaran Udara Persentase penurunan konsentrasi parameter SOx 7,22 % 7,22 1.845 7,22 375 7,22 395 7,22 415 7,22 435 7,22 3.465 Dinas Lingkungan Hidup
  6. 6.Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik 0,33 % 0,33 475 0,38 675 0,43 675 0,48 675 0,53 675 0,53 3.175 Dinas Lingkungan Hidup
  7. 7.Program Konservasi Lingkungan Persentase lahan kritis yang dikonservasi 0,1 % 20,00 8.300 20,00 6.800 20,00 6.800 20,00 6.800 20,00 6.800 20,00 35.500 Dinas Lingkungan Hidup Persentase desa/kelurahan/ sekolah yang berbudaya lingkungan 10 % 20,00 1.050 20,00 850 20,00 850 20,00 850 20,00 1.050 20,00 4.650 Dinas Lingkungan Hidup
  8. 8.Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota) 0,115 % 0,12 9.550 0,13 11.970 0,14 12.847 0,16 7.067 0,16 2.025 0,16 43.459 Dinas Lingkungan Hidup
  9. 9.Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum 0,74 % 0,78 7.400 0,79 3.680 0,81 6.963 0,82 3.149 0,84 7.589 0,84 28.782 Dinas Lingkungan Hidup
  10. 10.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tingkat Pengelolaan Sampah 21 % 97,00 339.219 98,00 71.486 98,00 133.782 99,00 139.143 99,00 136.390 99,00 820.019 Dinas Lingkungan Hidup BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 142 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Program: 1 Program Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 76,5 % 82,50 2.795 84,50 2.795 86,50 2.795 88,50 2.795 90,50 2.795 90,50 13.975 Dinas PUPR 2 Program Pembangunan/ Peningkatan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase bangunan yang Layak Teknis 0,011 % 0,03 50.850 0,03 45.375 0,04 45.400 0,04 35.425 0,05 35.450 0,05 212.500 Dinas PUPR 3 Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung Persentase bangunan ber IMB 29,7 % 34,00 350 36,30 375 38,60 400 40,90 425 43,20 450 43,20 2.000 Dinas PUPR 4 Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
  11. 1.Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK 53,4 % 82,00 140 87,00 50 92,00 50 96,00 50 100,00 50 100,00 340 Dinas PUPR
  12. 2.Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih 2,2 % 8,50 840 13,50 840 18,50 840 23,50 840 28,50 840 28,50 4.200 Dinas PUPR
  13. 3.persentase data kajian litbang 10 % 30,00 2.120 60,00 2.290 80,00 2.160 90,00 1.880 100,00 1.950 100,00 10.400 Dinas PUPR Sasaran: 3.2.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
572. a.Indeks Risiko Bencana (IRB) 238 Poin 156,00 146,00 136,00 126,00 116,00 116,00 BPBD Program: 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana 0,333 Poin 0,400 5.600 0,480 5.000 0,550 4.800 0,630 4.800 0,700 4.800 0,700 25.000 BPBD 2 Program Kedaruratan dan Logistik Bencana Tingkat penanganan kedaruratan dan 100 % 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 14.000,00 BPBD BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 143 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) pemenuhan logistik bencana 3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 40 % 60,00 3.200 70,00 3.200 80,00 3.200 90,00 3.200 100,00 3.200 85,00 16.000,0 0 BPBD MISI 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dan industri yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan Tujuan: 4.1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing
573. a.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 4,96 % 5,19 5,29 5,40 5,51 5,57 5,57 Indikator Makro BPS
574. b.Indeks Daya Beli 61,74 poin 64,80 66,22 67,58 68,89 70,14 70,14 Indikator Makro BPS Sasaran: 4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat
575. a.Skor PPH 76,9 poin 77,50 78,60 79,50 80,40 81,30 81,30 Dinas Ketahanan Pangan Program: 1 Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan
  1. 1.Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat 40 % 46 5.080 48 5.293 54 5.798 57 6.104 60 6.733 60 29.007 Dinas Ketahanan Pangan
  2. 2.Persentase penurunan daerah rawan pangan 4 % 7 8 9 10 12 12
  3. 3.Persentase peningkatan kawasan sentra pangan lokal - % 20 30 40 50 60 60 2 Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan
  4. 1.Persentase penguatan kelembagaan distribusi pangan 5 % 12 2.755 14 3.060 16 3.430 19 3.800 21 4.180 21 17.225 Dinas Ketahanan Pangan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 144 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
  5. 2.Persentase ketersediaan informasi harga pangan 73 % 74,6 75,4 76,19 76,98 77,78 77,78
  6. 3.Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah 7 % 25 26 27 28 30 30 3 Peningkatan Kualitas dan Penganekaragam an Konsumsi Pangan
  7. 1.- Tingkat konsumsi Sayur dan Buah 63 % 65,33 2.785 65,5 3.127,50 66,33 3.488,25 67.67 3.869,08 70 4.271,98 70 17.542 Dinas Ketahanan Pangan - Tingkat konsumsi pangan lokal (umbi-umbian) 48 % 56 60 64 66 68 68 4 Peningkatan Keamanan Pangan
  8. 1.Persentase pangan segar yang bersertifikat prima dan diregistrasi PSAT 19,14 % 24,12 1.650 25,32 1.815 26,51 1.996,50 30,7 2.196,15 32,89 2.415,77 32,89 10.073 Dinas Ketahanan Pangan
  9. 2.Persentase pangan yang aman dikonsumsi 74 % 76 77 78 79 80 80 Sasaran: 4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal
576. a.PDRB per kapita 20,33 Juta Rp. 22,04 23,50 24,76 25,62 26,53 26,53 Indikator Makro BPS Program: 1 Program Pengembangan Destinasi Wisata
  1. 1.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar 20 % 30 6.100 33 7.000 38 7.500 41 8.000 44 8.500 44 37.100 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 Program Pengembanan
  2. 1.Persentase destinasi wisata 69 % 72 700 74 750 76 800 78 850 80 900 80 4.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 145 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Pemasaran pariwisata yang dipromosikan/ dipasarkan 3 Program Pengembangan Kemitraan pariwisata
  3. 1.Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata 60 % 68 900 72 920 76 950 80 975 84 1.000 84 4.745 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4 Program Pengembangan Nilai Budaya
  4. 1.Jumlah nilai budaya yang terdokumentasik an 2 jenis 3 1.250 3 1.300 3 1.400 3 1.400 3 1.450 11 6.800 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  5. 1.Jumlah Cagar Budaya dan ODCB yang terinventarisasi 20 unit 15 863 15 900 15 900 15 950 15 950 15 4.563 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  6. 1.Jumlah seni budaya yang dimanfaatkan 75 jenis 35 3.960 35 4.000 35 4.000 35 4.000 35 4.000 175 19.960 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  7. 1.jumlah Koperasi aktif 1.449 Angka 1.574 1.961 1.624 1.566 1.674 1.139 1.724 1.186 1.774 1.190 1.699 7.042 Dinas Koperasi dan UKM 2 Jumlah koperasi baru 117 Angka 147 401 167 433 187 215 207 407 227 415 217 1.872 Dinas Koperasi dan UKM 8 Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 1 Jumlah Koperasi Sehat 445 Angka 50 1.448 50 1.552 50 1.569 50 1.570 50 1.574 695 7.713 Dinas Koperasi dan UKM 9 Program Penciptaan dan Pemberdyaan Koperasi dan UKM
  8. 1.Jumlah wirausaha 4.142 Angka 1.100 4.816 1.100 6.171 1.100 5.200 1.100 5.393 1.100 5.594 9.642 27.173 Dinas Koperasi dan UKM 10 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM
  9. 1.jumlah UKM yang meningkat omsetnya 5.066 Angka 970 3.880 970 4.163 970 3.381 970 3.453 970 3.527 9.916 18.403 Dinas Koperasi dan UKM 11 Program Peningkatan Efisiensi 1 prosentase sarana dan prasarana perdagangan 10 % 12 23.350 12 25.615 12 28.177 12 30.994 12 34.094 60 142.229 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 146 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Perdagangan dalam Negeri yang ditingkatkan kualitasnya 2 posentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa % 4 2.950 4 3.245 4 3.570 4 3.926 4 4.319 20 18.010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 12 Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat 1 prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya 18 % 18 71.725 18 78.898 18 86.787 18 95.466 18 105.013 47 437.888 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya 1 % 1 300 1 375 1 413 1 454 1 499 5 2.040 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 13 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 prosentase Industri Kecil yang berorietasi ekspor 1 % 1 100 1 1.100 1 1.210 1 1.331 1 1.464 4 5.205 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 1 prosentase pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitas kewirausahaann ya 52 % 54 700 54 770 54 847 54 932 54 1.025 54 4.274 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 14 Program Pengembangan IKM (Agro) 1 prosentase industri agro yang ditingkatkan nilai produksinya 6 % 6 3.465 6 3.669 6 4.036 6 4.439 6 4.883 30 20.493 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 jumlah Wirausaha baru Industri Kecil Agro 200 IKM 300 700 300 735 300 809 300 889 300 978 1.500 4.111 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 3 Jumlah sentra IKM agro yang dikembangkan 1 sentra 1 200 1 210 1 231 1 254 1 280 5 1.175 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 147 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 15 Program Pengembangan IKM (Non Agro) 1 prosentase industri non- agro yang ditingkatkan nilai produksinya 3 % 3 1.053 3 1.053 3 1.148 3 1.263 3 1.389 15 5.906 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 Wirausaha baru IKM non-agro 24 IKM 240 200 240 210 240 231 240 254 240 280 1.200 1.175 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 3 Jumlah sentra IKM non-agro yang dikembangkan 1 sentra 1 200 1 220 1 242 1 266 1 293 5 1.221 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 16 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 1 produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan 690 ton 721 1.800 765 1.890 788 2.070 812 2.340 836 2.700 836 10.800 Dinas Perikanan dan Peternakan 17 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan - kelompok 3 150 3 158 3 165 3 173 3 180 15 825 Dinas Perikanan dan Peternakan 18 Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan 1 Produktivitas Kopi 9 kw/ha 9 1.750 9 1.755 9 1.850 9 1.900 10 2.000 10 9.255 Dinas Pertanian 2 Produktivitas Teh 17 kw/ha 17 700 17 220 17 240 18 260 18 280 18 1.700 Dinas Pertanian 3 Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya. 62 kw/ha 62 820 62 840 62 880 62 920 62 960 62 4.420 Dinas Pertanian 4 Produktivitas Tanaman Atsiri 0 kw/ha 0 280 0 305 0 330 0 355 0 380 0 1.650 Dinas Pertanian 5 Produktivitas Tanaman 77 kw/ha 77 875 77 919 77 965 77 1.013 77 1.064 77 4.835 Dinas Pertanian BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 148 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Semusim dan Rempah Lainnya 6 produksi produk olahan tanaman perkebunan 16.435 Ton 16.445 1.775 16.470 1.822 16.495 1.658 16.520 1.600 16.550 1.787 16.550 8.642 Dinas Pertanian 19 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1 Produktivitas komoditas Tembakau 9 kw/ha 8 8.650 8 8.675 8 8.705 8 8.610 8 8.630 8 43.270 Dinas Pertanian 20 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Produktivitas komoditas Tembakau 9 kw/ha 8 725 8 730 8 735 8 740 8 745 8 750 Dinas Pertanian 21 Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
  10. 1.Indeks Penanaman 2 poin 2 12.675 2 11.155 2 1.155 3 11.245 3 12.889 3 67.150 Dinas Pertanian 2 prosentase peningkatan saran prasarana pemasaran pertanian 10 % 20 900 20 1.000 20 1.000 20 1.000 20 1.000 100 4.900 Dinas Pertanian 22 Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia dan Kelembagaan Pertanian 1 Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi 10 % 20 3.476 20 3.726 20 3.726 20 3.476 20 3.726 20 18.130 Dinas Pertanian 2 prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani 10 % 2 1.792 2 1.542 2 1.542 2 1.792 2 1.542 25 8.210 Dinas Pertanian 23 Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan
  11. 1.Produktivitas padi sawah 69 kw/ha 60 835 60 877 61 922 62 968 62 1.019 62 4.621 Dinas Pertanian
  12. 2.Produktivitas jagung 75 kw/ha 75 460 76 483 77 507 77 533 78 559 78 2.542 Dinas Pertanian
  13. 3.Produktivitas kacang tanah 18 kw/ha 18 3.200 19 3.360 19 3.528 19 3.760 19 3.890 19 17.738 Dinas Pertanian
  14. 4.Produktivitas ubi jalar 141,79 kw/ha 142 450 143 473 143 496 143 521 143 547 143 2.487 Dinas Pertanian Produktivitas ubi kayu 234,84 kw/ha 236 450 236 478 237 496 237 521 238 547
  15. 5.produksi produk olahan tanaman pangan 377.996 kw 419.280 750 423.473 788 427.793 823 431.942 868 436.262 912 436.262 4.141 Dinas Pertanian 24 Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya 1 Produktivitas Cabai 149 kw/ha 149 1.954 149 2.554 149 1.883 149 1.956 149 2.054 149 10.402 Dinas Pertanian 2 Produktivitas Bawang Merah 99 kw/ha 99 2.427 99 2.497 99 2.840 99 2.917 100 3.050 100 13.731 Dinas Pertanian BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 149 MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) saing hortikultura berkelanjutan 3 Produktivitas Kentang 233 kw/ha 233 12.900 233 1.620 233 1.890 233 2.160 233 2.430 233 21.000 Dinas Pertanian 4 Produktivitas Sayuran Lainnya 186 kw/ha 186 2.965 187 2.220 187 2.655 187 3.090 187 2.695 187 13.625 Dinas Pertanian 5 Produktivitas Jahe 3 kw/ha 3 770 3 1.190 3 1.610 3 2.030 3 2.450 3 8.050 Dinas Pertanian 6 Produktivitas Kunyit 3 kw/ha 3 770 3 1.190 3 1.610 3 2.030 4 2.450 4 8.050 Dinas Pertanian 7 Produktivitas Tanaman Obat Lainnya 2 kw/ha 2 770 2 1.190 2 1.610 2 2.030 2 2.450 2 8.050 Dinas Pertanian 8 Produktivitas Jeruk 46 kw/ha 47 1.400 47 1.550 47 1.600 48 1.750 48 2.000 48 8.300 Dinas Pertanian 9 Produktivitas Tanaman Buah Lainnya 40 kw/ha 40 1.900 41 1.420 41 1.490 41 1.560 42 1.630 42 8.000 Dinas Pertanian 10 Produktivitas Sedap Malam 280.222 kw/ha 560 1.025 710 1.885 860 2.090 1.010 2.295 1.218 2.500 317.189 9.795 Dinas Pertanian 11 Produktivitas olahan hasil hortikultura 564.321 kw/ha 571.785 775 577.446 775 583.107 775 588.768 775 594.430 775 594.430 3.875 Dinas Pertanian 25 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1 Produksi olahan hasil peternakan 805 ton 846 900 867 945 888 1.035 922 1.170 933 1.350 933 5.400 Dinas Perikanan dan Peternakan 26 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan 5 % 5 7.000 5 7.350 5 8.050 5 9.100 5 10.500 25 42.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 27 Program Pengembangan budidaya perikanan 1 Produksi perikanan budidaya 62.400 ton 63.731 7.900 64.368 8.295 65.012 8.690 65.662 9.085 66.319 9.480 66.319 43.450 Dinas Perikanan dan Peternakan 28 Program pengembangan perikanan tangkap 1 Produksi perikanan tangkap 1.387 ton 1.447 6.050 1.454 6.353 1.461 6.655 1.468 6.958 1.475 7.260 1.475 33.275 Dinas Perikanan dan Peternakan 29 Program peningkatan 1 Produksi Daging 7.189 ton 7.310 9.000 7.456 9.450 7.605 9.900 7.757 10.350 7.913 10.800 7.913 49.500 Dinas Perikanan dan Peternakan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 150 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Satuan CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH/ KET 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) produksi hasil peternakan 2 Produksi Telur 6.258 ton 6.551 500 6.633 525 6.716 550 6.800 575 6.885 600 6.885 2.750 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Produksi Susu 29.132 ton 29.591 2.000 29.739 2.100 29.888 2.200 30.187 2.300 30.488 2.400 30.488 11.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 30 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1 Produksi olahan hasil peternakan 805 ton 846 900 867 945 888 1.035 922 1.170 933 1.350 933 5.400 Dinas Perikanan dan Peternakan 31 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan 5 % 5 7.000 5 7.350 5 8.050 5 9.100 5 10.500 25 42.000 Dinas Perikanan dan Peternakan Sasaran: 4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah
577. a.Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) 1,31 Rp. Triliun 1,54 1,69 1,86 2,05 2,26 2,26 DPMPT Program: 1 Peningkatan Promosi penanaman modal 1 Rasio Penanam Modal (PMA - PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) 14 % 20 1.300 20 1.430 20 1.573 20 1.730 20 1.903 20 7.937 DPMPT 2 Peningkatan Realisasi minat penanaman modal
  1. 1.Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 28 % 33 260 33 286 33 315 33 346 33 381 33 1.587 DPMPT BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 151 16.3.9. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut : Tabel 6.5 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2024 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian SKPD PROGRAM
  2. 1.SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 100% Dinas Pendidikan Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SD Program Peningkatan akses Pendidikan SD Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SMP BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 152 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian SKPD PROGRAM 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan 100% Dinas Pendidikan Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan Program Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non formal 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% Dinas Pendidikan Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan PAUD Program Peningkatan akses Pendidikan anak usia dini
  3. 2.SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Keluarga 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program mutu pelayanan kesehatan 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan 100% Dinas Kesehatan Program Upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 153 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian SKPD PROGRAM layanan kesehatan 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100% Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana fasilitas kesehatan 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 100% RSUD dr. Slamet Program Peningkatan Pelayanan BLUD BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 154 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian SKPD PROGRAM RSUD dr. Slamet Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
  4. 3.SPM PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pembangunan Infrastruktur Permukiman
  5. 4.SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan & rehabiitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% Dinas Perumahan dan Permukiman Program Peningkatan Kualitas Perumahan 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% Dinas Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Perumahan
  6. 5.SPM TRANTIBUMLINMAS 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 100% Satuan Polisi Pamong Praja Program Penegakan Perda dan Perkada BAB 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI - 155 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian SKPD PROGRAM Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% Dinas Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penaggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  7. 6.SPM SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% Dinas Sosial Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi 100% Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial BAB 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VI - 156 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian SKPD PROGRAM 3 Rehabilitasi sosialdasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100% Dinas Sosial Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100% Dinas Sosial Sumber: Hasil analisis Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 1 Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2019-2024 dimuat pada tabel 7.1 dan dilanjutkan dengan tabel 7.2 dan 7.3 yang memuat uraian indikasi rencana program prioritas yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah disertai beserta indikator kinerja, pagu indikatif, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan selama Tahun 2019-2024. BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 2 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 No KAPASITAS RIIL / BELANJA PROYEKSI ( Miliar Rp) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KAPASITAS RIIL KEUANGAN 1.713,98 2.122,59 2.190,72 2.262,39 2.337,89 2.417,56 TOTAL BELANJA 4.842,06 4.717,68 4.830,59 4.947,88 5.069,87 5.196,92 A. Belanja Tidak Langsung 2.594,44 2.596,49 2.641,37 2.687,10 2.733,72 2.781,22 1 Belanja Pegawai 1.752,51 1.787,56 1.823,31 1.859,78 1.896,97 1.934,91 2 Belanja Bunga 3 Belanja Subsidi 4 Belanja Hibah 69,57 70,27 70,97 71,68 72,40 73,12 5 Belanja Bantuan Sosial 47,96 6,75 6,82 6,89 6,95 7,02 6 Belanja Bagi Hasil 14,54 15,26 16,03 16,83 17,67 18,55 7 Belanja Bantuan Keuangan 699,68 705,95 713,01 720,14 727,34 734,62 8 Belanja Tidak Terduga 10,18 10,69 11,23 11,79 12,38 13 B. Belanja Langsung 2.247,62 2.121,19 2.189,23 2.260,78 2.336,16 2.415,70 1 Belanja Pegawai 147,13 172,69 174,41 176,16 177,92 179,70 2 Belanja Barang dan Jasa 1.399,09 1.304,06 1.330,15 1.356,75 1.383,88 1.411,56 3 Belanja Modal 701,40 644,44 684,67 727,87 774,35 824,44 Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD TA. 2014-2019. BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 3 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2019 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.798.821.817.151,00 01.01 PENDIDIKAN 424.238.501.806,00 01.01.01 DINAS PENDIDIKAN 424.238.501.806,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 17.318.353.254,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.964.832.914,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 50.399.550,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 40.049.900,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase sekolah menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik % 100 4.421.792.176,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Persentase penemuhan kebutuhan: sarana-prasarana, tata kelola BOS, dan peningkatan mutu pendidik % 100 390.033.591.650,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal Persentase PKBM dan LKP menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik % 100 4.266.715.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan % 100 5.842.767.362,00 DINAS PENDIDIKAN 01.02 KESEHATAN 575.117.676.457,00 01.02.01 DINAS KESEHATAN 354.860.249.611,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 2.635.471.710,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 339.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 92.925.000,00 DINAS KESEHATAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 4 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial % 100 10.143.282.700,00 DINAS KESEHATAN - Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat - Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas % 100 58.031.423.110,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri % 100 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prosentase Penanganan Kurang Gizi pada Balita dan Ibu Hamil % 100 4.510.153.615,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Prosentase Desa yang menerapkan STBM % 100 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular kasus penyakit menular % 100 6.517.234.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan % 100 321.110.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS % 100 35.715.054.939,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya % 100 23.676.348.724,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Persentase Pembangunan Sarana Gedung Rawat Inap % 100 10.114.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Kelahirkan dan Anak Cakupan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kl % 100 11.212.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.36. Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar % 100 141.387.477.813,00 DINAS KESEHATAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1.02.01.41. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 5.681.790.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.42. Program Mutu Pelayanan Kesehatan Persentase pencapaian mutu pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 5.055.178.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.43. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar % 100 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.44. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular persentase Desa UCI % 95 914.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.45. Program Sumber Daya Kesehatan Persentase pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar % 100 36.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.46. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kesejahteraan kapasitas sumber daya aparatur % 100 1.192.500.000,00 DINAS KESEHATAN 01.02.02 BLUD RSU dr.SLAMET 220.257.426.846,00 BLUD RSU dr.SLAMET 1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan standar kelas B % 100 33.257.426.846,00 BLUD RSU dr.SLAMET 1.02.02.36. Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase pelayanan BLUD RSUD sesuai standar % 82 187.000.000.000,00 BLUD RSU dr.SLAMET 01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 426.082.152.818,00 01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 426.082.152.818,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 2.403.872.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.696.029.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 205.960.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 222.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 262.038.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase kemantapan Jalan kabupaten % 80 131.993.830.948,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 6 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1.03.01.16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik % 70 1.656.460.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.17. Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase turap/talud/Bronjong kabupaten dalam kondisi baik % 70 1.292.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase kemantapan Jalan kabupaten % 80 20.536.075.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.21. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Persentase penanganan tanggap darurat Jalan dan Jembatan % 100 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.22. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan % 100 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan % 80 2.455.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Persentase jaringan irigasi tekins dalam kondisi baik % 75 56.809.250.851,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.25. Program penyediaan dan pengelolaan air baku Persentase cakupan pemenuhan air bersih/baku % 80 4.630.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Tingkat kemantapan embung pada kawasan KPSDA dan Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan KPSDA % 24,54% dan 41,58 % 1.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.28. Program pengendalian banjir Persentase kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan KPSDA, Tingkat kemantapan Sub DAS pada kawasan KPSDA, % 65,57%, 54,29% 32.800.413.480,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.30. Program pembangunan infrastruktur perdesaan Persentase kemantapan jalan desa, Persentase penyediaan /pelayanan air bersih/air minum perdesaan, Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik % 32.32%, 71.48%, 24.17% 128.060.230.570,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.37. Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang % 100 1.953.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.39. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase peningkatan penyelenggaraan Pengendalian pemanfaatan ruang % 53 233.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.42. Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi % 61 250.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 7 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1.03.01.45. Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi % 61 35.123.742.969,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.46. Program Peningkatan Koordinasi Dalam Pengendalian Pendataan Pengawasan Penertiban Bangunan Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi dalam IMB % 100 322.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.48. Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Persentase Jasa Konstruksi yang dibina dan diawasi % 100 1.603.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 348.235.910.870,00 01.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 348.235.910.870,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.062.708.120,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 436.100.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 26.350.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 60.200.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik % 100 80.006.244.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jumlah rumah tidak layak huni unit 44.000 Unit 4.575.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.01.33. Program Peningkatan Kualitas Perumahan Persentase permukiman dengan PSU yang layak % 100 262.069.308.750,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 13.073.582.200,00 01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.043.973.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 419.613.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.124.379.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 841.900.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 8 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 608.445.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 31.146.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 18.490.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 01.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 9.029.609.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 531.531.750,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.533.388.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 124.070.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 50.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 23.176.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.18. Program Peningkatan Pelayanan Non Kebakaran Persentase evakuasi korban non kebakaran % 80 189.582.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.19. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Persentese penanganan kebakaran dengan respon time 15 menit di wilayah manajemen kebakaran Persen 80 6.577.860.750,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 01.06 SOSIAL 12.073.993.000,00 01.06.01 DINAS SOSIAL 12.073.993.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 962.171.100,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.200.066.300,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 15.900.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 45.855.100,00 DINAS SOSIAL BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase keberdayaan Fakir Miskin. % 80 2.312.891.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.16. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % 80 5.283.475.800,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.17. Program pembinaan anak terlantar Persentase potensi anak terlantar dalam pelatihan dan keterampilan agar menjadi mandiri. % 80 58.739.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Persentase Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keberdayaan Penyandang DISABILITAS. % 80 119.702.800,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Persentase Pengurus Panti Asuhan yang Kompeten % 80 167.876.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.20. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, WTS, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Persentase Keberfungsian Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang Tuna Sosial (Eks Narapidana) % 80 206.038.700,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Keberdayaan PSKS % 80 1.701.277.200,00 DINAS SOSIAL 2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 179.430.228.499,00 02.01 TENAGA KERJA 5.419.051.494,00 02.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.419.051.494,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 410.238.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 80 3.102.262.094,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 21.800.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 77.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang terampil Persen 80 911.717.400,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 10 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.01.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pekerjaan Persen 85 473.534.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan pesyaratan kerja % 80 422.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.360.000.000,00 02.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.360.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan - Persentase pemenuhan peran dan fungsi kelembagaan perlidungan perempuan dan anak % 100 735.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak % 100 775.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan % 100 300.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Persentase peran serta masyarakat dalam keluarga sehat sejahtera % 100 550.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.03 PANGAN 2.991.665.000,00 BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 11 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 02.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.991.665.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 542.404.265,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 80 230.722.242,50 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 16.186.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.03.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Jumlah Desa Mandiri Pangan - Jumlah lumbung pangan Desa & Unit 3 & 7 2.052.351.992,50 DINAS KETAHANAN PANGAN 02.04 PERTANAHAN 509.617.400,00 05.01.02 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 509.617.400,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.17. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Prosentase penyelesaian kasus tanah negara % 35 509.617.400,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 02.05 LINGKUNGAN HIDUP 45.342.637.100,00 02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 45.342.637.100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.018.223.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 71 4.100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 89.900.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 71 432.203.100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 12 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.05.01.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Cakupan pelayanan pengelolaan sampah kecamatan 20 23.149.670.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuanadministrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup % 100% dari 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan 1.858.936.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase pemenuhan kualitas Daerah Aliran Sungai yang dipantau kualitas airnya % 100 197.766.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.23. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Luas wilayah pesisir yang dilestarikan ha 8 ha 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Cakupan taman/hutan kota yang memiliki fungsi ekologis dan estetika % 70 3.928.177.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.28. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Cakupan TPU dikelola dengan baik % 70 9.750.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.36. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah kampung iklim yang ditata lokasi 7 282.760.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.37. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Luas wilayah lahan kritis yang direhabilitasi ha 22 Ha 400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.484.438.534,00 02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.484.438.534,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.978.055.644,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.366.256.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 188.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.06.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar % 100 7.901.626.890,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.774.821.000,00 02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.774.821.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 651.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 573.154.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 25.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase Keberdayaan Masyarakat Pedesaan % 100 2.668.995.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Persentase kelompok ekonomi masyarakat yang aktif % 65 945.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa % 100 2.417.748.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Cakupan penyediaan Regulasi, lembaga dan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa % 70 462.223.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 21.491.436.601,00 02.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21.491.436.601,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 805.629.150,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 14 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 7.641.248.826,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 24.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 36.049.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.15. Program Keluarga Berencana Persentase Kesertaan ber KB % 73 1.055.700.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita Tahun 19 145.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.17. Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Kesertaan ber KB MKJP % 26 815.012.500,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.08.01.18. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Persentase Kelompok UPPKS dibanding Jml Desa % 60 8.339.800.875,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Angka Age Spesifikasi Fertility Rate (ASFR) ASFR (15- 19 Tahun) 48,87/1000 125.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Persentase Kader Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS % 80 130.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.38. Program Pengendalian Penduduk Persentase Pengetahuan Pemahaman Petugas dan Komitmen Lintas Sektoral Tentang Masalah Kependudukan % 100 2.373.996.250,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.09 PERHUBUNGAN 10.636.079.620,00 02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 10.636.079.620,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.759.010.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 155.525.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan serta sarana dan fasilitas perhubungan % 100 4.897.826.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaharui Unit 11 unit 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 16 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.09.01.17. Program peningkatan pelayanan angkutan -jumlah penanganan lokasi titik rawan kemacetan - jumlah kapal nelayan <7GT yang laik layar Lokasi & Unit - 20 lokasi - 700 unit kapal 951.390.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Prosentase perlengkapan penunjang lalu lintas % 95 2.187.328.620,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor jumlah kendaraan wajib yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Unit 15.936 unit 560.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.807.177.000,00 02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.707.177.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.272.269.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 414.707.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 21.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 132.489.700,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase Pengembangan Komunikasi dan Informatika % 100 11.118.446.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Persentase pengendalian informasi dan komunikasi publik sesuai standar % 100 534.868.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa Persentase kerjasama informasi pembangunan daerah dan media massa % 100 893.096.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.19. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Persentase pemenuhan kualitas informasi % 100 220.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 05.01.02 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Prosentase pengembangan komunikasi dan Media Massa % 100 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 02.11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 8.040.173.000,00 02.11.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 8.040.173.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 707.870.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 3.320.600.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 14.400.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 46.646.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif jumlah UKM yang meningkat omsetnya UKM 1000 197.144.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah Wirausaha Baru WUB 700 402.642.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah Usaha Mikro yang Aktif UKM 1000 1.716.456.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pesentase Koperasi Aktif dan Sehat % 75 1.634.415.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 02.12 PENANAMAN MODAL 3.297.531.000,00 02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 3.297.531.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 2.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.178.200.907,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 18 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 73 743.062.093,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 2.12.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 53.150.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 2.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 175.748.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 2.12.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Prosentase investor yang dikunjungi dan atau hadir dalam event promosi investasi mengjaukan permohonan pendaftaran penanaman modal % 25 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 2.12.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Proporsi realisasi investasi dari total minat investasi dalam Pendaftaran Penanaman Modal % 70 547.370.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 2.12.01.68. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Prosentase sektor usaha unggulan daerah yang diinformasikan % 100 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 02.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 26.789.937.750,00 02.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 26.789.937.750,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 713.104.450,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.440.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 18.900.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 320.625.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase Kebijakan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan % 100 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan % 100 630.610.750,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 19 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.13.01.17. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Persentase Kewirausahaan Pemuda % 100 230.760.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Persentase Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan % 100 825.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Pembinaan Olahraga Berprestasi di Kalangan Disabilitas % 100 475.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.13.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga % 100 22.135.937.550,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 02.14 STATISTIK 157.553.000,00 04.02.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 157.553.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase pemenuhan data/ informasi/ ststistik daerah % 80 157.553.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 02.16 KEBUDAYAAN 5.436.600.000,00 03.02.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 5.436.600.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase nilai tradisi budaya daerah yang dilestarikan % 25 341.270.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan % 57,69 185.330.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan % 56 4.910.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 02.17 PERPUSTAKAAN 11.581.510.000,00 02.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 11.581.510.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 531.330.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 198.930.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 16.650.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 20 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 2.17.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 19.600.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Prosentase peningkatan pengunjung per tahun % 2 10.805.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 02.18 KEARSIPAN 310.000.000,00 02.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 310.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.15. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Prosentase Perbaikan sistem administrasi kearsipan % 100 36.977.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah % 100 106.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.17. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan Persentase Sarana dan Prasarana Kerasipan berkondisi baik % 80 46.760.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17.01.18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Persentase pelayanan informasi arsip % 100 120.263.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 URUSAN PILIHAN 149.511.608.059,00 03.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.387.006.500,00 03.01.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4.387.006.500,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 641.112.500,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.212.700.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 40.100.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 170.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 106.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 44.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.20. Program pengembangan budidaya perikanan Produksi perikanan budidaya ton 63.100 551.500.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 21 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 3.01.01.21. Program pengembangan perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap ton 1.440 1.391.594.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.38. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan ton 710 180.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.40. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kelompok masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan usaha Orang 40 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 03.02 PARIWISATA 49.495.554.140,00 03.02.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 49.495.554.140,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 854.547.140,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.098.825.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 36.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan % 25 524.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar % 70 46.167.146.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.02.01.17. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata % 64 814.336.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 03.03 PERTANIAN 39.754.101.929,00 03.01.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.908.595.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan ternak % 5 698.595.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.01.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan Produksi Daging ton 7.210 3.155.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Telur 6.300 Produksi Susu 22.800 3.01.01.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Produksi olahan hasil peternakan ton 43 55.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 03.03.01 DINAS PERTANIAN 35.845.506.929,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.016.884.100,00 DINAS PERTANIAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 22 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 3.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 9.573.884.429,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 90.300.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani % 5 766.409.400,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan Produksi Produk Olahan Hasil Tanaman Pangan ton 574.644 Ton 2.100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Persentase penerapan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan % 60 814.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.19. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan jumlah produksi pertanian ton 4.745 Ton 5.583.399.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Jumlah penyuluh yang memiliki kompetensi orang 490 Orang 2.002.935.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.25. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan Indeks Pertanaman (IP) Padi indeks 2,8 6.180.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.32. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Produktivitas komoditas Tembakau kw/ha 8,6 5.850.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.03.01.40. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemberdayaan ekonomi masyarakat % 100 1.572.695.000,00 DINAS PERTANIAN 03.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 137.570.000,00 03.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 137.570.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.17. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Persentase data ketenagalistrikan yang telah tervalidasi dan terekonsialisasi % 100 137.570.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 03.06 PERDAGANGAN 48.564.785.750,00 BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 23 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 03.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 48.564.785.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan prosentase pengawasan barang dan/atau jasa % 100 1.831.111.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor prosentase Industri Kecil yang berorietasi ekspor % 1 187.057.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya % 10 45.996.617.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.19. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan prosentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina % 80 550.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 03.07 PERINDUSTRIAN 7.088.244.640,00 03.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7.088.244.640,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 893.794.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.446.580.140,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 66.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 24 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 3.07.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 97.600.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Jumlah IKM yang meningkat kapasitas IPTEK sistem produksinya IKM 40 1.102.550.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah wira usaha yang tumbuh WUB 174 1.758.670.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri jumlah IKM yang meningkat kemampuan teknologi industrinya IKM 50 422.950.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.18. Program Penataan Struktur Industri Jumlah IKM yang meningkat produktivitas dan mutu kualitasnya IKM 8 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.07.01.19. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Jumlah sentra yang dikembangkan - sentra 1 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 03.08 TRANSMIGRASI 84.345.100,00 02.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 84.345.100,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Persentase pengembangan wilayah transmigran % 80 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.01.01.16. Program Transmigrasi Lokal Persentase pembinaan transmigran % 80 34.345.100,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4 PENUNJANG URUSAN 125.095.153.516,00 04.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 3.319.280.500,00 04.01.01 INSPEKTORAT DAERAH 3.319.280.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.217.207.750,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.086.350.000,00 INSPEKTORAT DAERAH BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 25 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 4.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 79.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 353.602.750,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.01.21. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi sesuai standar % 100 552.620.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 04.02 PERENCANAAN 12.127.121.544,00 04.02.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.127.121.544,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.325.721.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.224.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 49.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 177.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 86.245.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi Persentase pemenuhan data/ informasi untuk perencanaan pembangunan daerah % 80 156.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.16. Program Kerjasama Pembangunan Persentase dokumen kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti % 100 391.562.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur perencana % 10 735.822.744,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah % 100 2.258.811.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 26 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 4.02.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase dokumen perencanaan ekonomi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti % 40 944.090.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.23. Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase dokumen perencanaan sosial budaya, pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti % 40 1.425.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase dokumen perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti % 40 2.494.818.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.26. Program Perencanaan Tata Ruang Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti % 90 857.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 04.03 KEUANGAN 53.016.849.888,00 04.03.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 46.830.290.468,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 24.413.075.468,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.761.970.400,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 31.200.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 400.290.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 456.074.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.03.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 68.695.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.03.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu % 95 18.698.984.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 27 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 04.03.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.925.443.220,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 997.350.209,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 949.302.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.03.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 61.600.050,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 35 35.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.03.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 43.400.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.03.02.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Persentase pengelolaan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah % 80 3.838.790.461,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 05.01.02 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 261.116.200,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan % 100 261.116.200,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 04.04 KEPEGAWAIAN 1.913.152.689,00 04.04.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 1.913.152.689,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 4.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 915.388.960,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 4.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 735.380.129,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 4.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 22.200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 4.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 75.468.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 4.04.01.15. Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 14.737.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 28 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 4.04.01.16. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Persentase Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Purna Tugas PNS % 100 149.977.700,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 04.05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 11.862.317.681,00 04.04.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 11.862.317.681,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 4.04.01.28. Program Pendidikan Kedinasan Persentase Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Sertifikat Pendidikan Pelatihan Kedinasan % 100 8.997.398.186,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 4.04.01.30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Jabatan Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan Kompetensi % 100 2.864.919.495,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 04.06 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 625.000.000,00 04.02.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 625.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.15. Program Pengembangan Sistem Informasi Persentase penerapan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah % 80 525.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.02.01.16. Program Penelitian dan Pengembangan Persentase rumusan bahan kebijakan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti % 75 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 04.07 PENANGGULANGAN BENCANA 42.231.431.214,00 04.07.01 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 42.231.431.214,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 704.803.500,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 580.008.500,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 68.227.500,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 150.000.000,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 29 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 4.07.01.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 50.000.000,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.15. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Persentase pemenuhan logistik dan peralatan yang memadai untuk kesiapsiagaan % 100 389.030.000,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.17. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Persentase jumlah wilayah yang memiliki kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana % 50 590.560.000,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.19. Penanggulangan Bencana Alam Persentase perbaikan dan pembangunan sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik % 75 36.108.121.714,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.20. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase sarana prasarana fisik yang direhabilitasi pasca bencana % 80 2.060.000.000,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.07.01.21. Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana persentase penanganan tanggap darurat dan pengenngulangan bencana % 100 1.530.680.000,00 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5 PENDUKUNG 60.791.937.785,00 05.01 PENDUKUNG KDH DAN WKDH 36.567.437.350,00 04.01.01 INSPEKTORAT DAERAH 4.866.650.250,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.01.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH persentase penurunan temuan berulang hasil pengawasan internal % 100 4.866.650.250,00 INSPEKTORAT DAERAH 05.01.02 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 31.700.787.100,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 8.234.365.084,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 8.018.756.320,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 156.603.998,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 823.777.500,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 30 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 5.01.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 456.499.700,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 87.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah kategori baik 5.222.365.698,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Prosentase Kecamatan/Kelurahan Berkinerja Baik % 100 491.741.600,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT - Persentase SKPD yang melengkapi dokumen LPPD tepat Waktu % 100 5.01.02.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah % 100 99.999.900,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji % 100 1.357.515.800,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase fasilitasi pembentukan DOB % 100 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.39. Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu % 100 1.105.449.500,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.41. Program Peningkatan Kehidupan Beragama Persentase Ketercapaian Fasiliasi Kegiatan Keagamaan % 100 3.028.421.800,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.43. Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur % 100 330.000.300,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.61. Peningkatan Pendidikan Agama Rasio lembaga pendidikan keagaamaan aktif rasio 8/10000 265.098.000,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.80. Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahananan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah % 90 905.183.300,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.81. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD % 75 213.094.200,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 31 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 5.01.02.83. Program Penataan Tata Laksana Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah % 100 330.749.800,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 5.01.02.84. Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik % 100 373.664.600,00 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT 05.02 PENDUKUNG DPRD 24.224.500.435,00 05.02.02 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 24.224.500.435,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 5.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 2.484.464.235,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 5.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 816.939.900,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 5.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 25.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 5.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 438.484.000,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 5.02.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 30.820.000,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 5.02.02.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 144.198.200,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 5.02.02.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi Perda buah 15 20.283.794.100,00 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT 6 URUSAN PEMERINTAHAAN UMUM 13.385.360.550,00 06.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 13.385.360.550,00 01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.359.816.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman Masyarakat % 80 3.523.663.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas % 80 2.600.089.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Persentase Intensitas partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan % 100 2.191.084.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 32 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 1.05.01.22. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Persentase kesiagaan masyarakat dan Aparat Sat. Pol. PP. dalam penanggulangan bencana alam % 100 44.980.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 06.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.025.543.750,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 496.110.550,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 53.109.300,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 11.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran % 100 139.536.250,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Cakupan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan % 100 196.660.700,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Prosentase Kerlibatan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan % 80 22.550.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat Cakupan pembinaan Masyarakat dalam bidang politik dalam Negeri % 70 597.021.750,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.23. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam % 80 158.329.950,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.01.01.24. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Persentase penanganan potensi konflik % 100 3.351.125.250,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 KEWILAYAHAN 61.614.384.713,00 07.01 PEMERINTAHAN 61.614.384.713,00 07.01.01 KECAMATAN BANJARWANGI 2.390.185.000,00 KECAMATAN BANJARWANGI 7.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 189.375.300,00 KECAMATAN BANJARWANGI 7.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.031.145.000,00 KECAMATAN BANJARWANGI 7.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 5.100.000,00 KECAMATAN BANJARWANGI 7.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.050.000,00 KECAMATAN BANJARWANGI BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 33 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.01.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 26.725.000,00 KECAMATAN BANJARWANGI 7.01.01.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 132.789.700,00 KECAMATAN BANJARWANGI 07.01.02 KECAMATAN BANYURESMI 1.097.893.000,00 KECAMATAN BANYURESMI 7.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 165.131.100,00 KECAMATAN BANYURESMI 7.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 172.180.600,00 KECAMATAN BANYURESMI 7.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 8.100.000,00 KECAMATAN BANYURESMI 7.01.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 18.400.000,00 KECAMATAN BANYURESMI 7.01.02.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 611.461.600,00 KECAMATAN BANYURESMI 7.01.02.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 122.619.700,00 KECAMATAN BANYURESMI 07.01.03 KECAMATAN BAYONGBONG 515.924.500,00 KECAMATAN BAYONGBONG 7.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 243.655.100,00 KECAMATAN BAYONGBONG 7.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 123.710.000,00 KECAMATAN BAYONGBONG 7.01.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 9.000.000,00 KECAMATAN BAYONGBONG 7.01.03.07. Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 5.201.000,00 KECAMATAN BAYONGBONG 7.01.03.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 33.905.400,00 KECAMATAN BAYONGBONG 7.01.03.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 100.453.000,00 KECAMATAN BAYONGBONG 07.01.04 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN 1.314.302.090,00 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 34 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 212.685.490,00 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN 7.01.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 398.989.000,00 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN 7.01.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.900.000,00 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN 7.01.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 13.047.000,00 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN 7.01.04.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 576.835.000,00 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN 7.01.04.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 105.845.600,00 KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN 07.01.05 KECAMATAN BUNGBULANG 478.333.000,00 KECAMATAN BUNGBULANG 7.01.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 198.138.000,00 KECAMATAN BUNGBULANG 7.01.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 43.325.000,00 KECAMATAN BUNGBULANG 7.01.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.900.000,00 KECAMATAN BUNGBULANG 7.01.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.580.000,00 KECAMATAN BUNGBULANG 7.01.05.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 38.210.000,00 KECAMATAN BUNGBULANG 7.01.05.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 186.180.000,00 KECAMATAN BUNGBULANG 07.01.06 KECAMATAN CARINGIN 2.388.833.000,00 KECAMATAN CARINGIN 7.01.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 256.743.400,00 KECAMATAN CARINGIN 7.01.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.015.700.000,00 KECAMATAN CARINGIN 7.01.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 3.900.000,00 KECAMATAN CARINGIN 7.01.06.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 27.900.000,00 KECAMATAN CARINGIN 7.01.06.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 84.589.600,00 KECAMATAN CARINGIN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 35 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 07.01.07 KECAMATAN CIBALONG 402.748.000,00 KECAMATAN CIBALONG 7.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 245.505.100,00 KECAMATAN CIBALONG 7.01.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 52.208.100,00 KECAMATAN CIBALONG 7.01.07.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 3.900.000,00 KECAMATAN CIBALONG 7.01.07.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 2.450.000,00 KECAMATAN CIBALONG 7.01.07.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 17.118.000,00 KECAMATAN CIBALONG 7.01.07.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 81.566.800,00 KECAMATAN CIBALONG 07.01.08 KECAMATAN CIBATU 876.118.120,00 KECAMATAN CIBATU 7.01.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 256.395.530,00 KECAMATAN CIBATU 7.01.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 282.386.430,00 KECAMATAN CIBATU 7.01.08.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 8.100.000,00 KECAMATAN CIBATU 7.01.08.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 9.809.000,00 KECAMATAN CIBATU 7.01.08.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 33.953.400,00 KECAMATAN CIBATU 7.01.08.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 285.473.760,00 KECAMATAN CIBATU 07.01.09 KECAMATAN CIBIUK 344.483.000,00 KECAMATAN CIBIUK 7.01.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 155.179.000,00 KECAMATAN CIBIUK 7.01.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 58.065.000,00 KECAMATAN CIBIUK 7.01.09.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 5.400.000,00 KECAMATAN CIBIUK 7.01.09.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 9.020.000,00 KECAMATAN CIBIUK BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 36 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.09.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 20.000.000,00 KECAMATAN CIBIUK 7.01.09.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 96.819.000,00 KECAMATAN CIBIUK 07.01.10 KECAMATAN CIGEDUG 347.317.000,00 KECAMATAN CIGEDUG 7.01.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 168.665.100,00 KECAMATAN CIGEDUG 7.01.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 76.251.900,00 KECAMATAN CIGEDUG 7.01.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 9.375.000,00 KECAMATAN CIGEDUG 7.01.10.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN CIGEDUG 7.01.10.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 32.408.000,00 KECAMATAN CIGEDUG 7.01.10.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 55.617.000,00 KECAMATAN CIGEDUG 07.01.11 KECAMATAN CIHURIP 354.228.900,00 KECAMATAN CIHURIP 7.01.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 175.949.750,00 KECAMATAN CIHURIP 7.01.11.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 54.193.800,00 KECAMATAN CIHURIP 7.01.11.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 3.000.000,00 KECAMATAN CIHURIP 7.01.11.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN CIHURIP 7.01.11.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 31.750.150,00 KECAMATAN CIHURIP 7.01.11.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 84.335.200,00 KECAMATAN CIHURIP 07.01.12 KECAMATAN CIKAJANG 1.067.684.000,00 KECAMATAN CIKAJANG 7.01.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 189.243.500,00 KECAMATAN CIKAJANG 7.01.12.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 80 151.177.000,00 KECAMATAN CIKAJANG 7.01.12.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 7.500.000,00 KECAMATAN CIKAJANG BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 37 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.12.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN CIKAJANG 7.01.12.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 627.625.000,00 KECAMATAN CIKAJANG 7.01.12.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 87.138.500,00 KECAMATAN CIKAJANG 07.01.13 KECAMATAN CIKELET 424.985.000,00 KECAMATAN CIKELET 7.01.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 181.311.500,00 KECAMATAN CIKELET 7.01.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 72.200.000,00 KECAMATAN CIKELET 7.01.13.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.300.000,00 KECAMATAN CIKELET 7.01.13.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.890.000,00 KECAMATAN CIKELET 7.01.13.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 34.000.000,00 KECAMATAN CIKELET 7.01.13.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 125.283.500,00 KECAMATAN CIKELET 07.01.14 KECAMATAN CILAWU 2.134.501.000,00 KECAMATAN CILAWU 7.01.14.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 144.635.700,00 KECAMATAN CILAWU 7.01.14.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.237.516.800,00 KECAMATAN CILAWU 7.01.14.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 9.600.000,00 KECAMATAN CILAWU 7.01.14.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 623.090.500,00 KECAMATAN CILAWU 7.01.14.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 119.658.000,00 KECAMATAN CILAWU 07.01.15 KECAMATAN CISEWU 403.333.000,00 KECAMATAN CISEWU 7.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 163.242.200,00 KECAMATAN CISEWU 7.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 119.191.000,00 KECAMATAN CISEWU 7.01.15.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 4.200.000,00 KECAMATAN CISEWU BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 38 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.15.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN CISEWU 7.01.15.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 20.100.000,00 KECAMATAN CISEWU 7.01.15.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 91.599.800,00 KECAMATAN CISEWU 07.01.16 KECAMATAN CISOMPET 452.991.000,00 KECAMATAN CISOMPET 7.01.16.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 187.544.000,00 KECAMATAN CISOMPET 7.01.16.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 114.300.000,00 KECAMATAN CISOMPET 7.01.16.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 7.800.000,00 KECAMATAN CISOMPET 7.01.16.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN CISOMPET 7.01.16.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 31.000.000,00 KECAMATAN CISOMPET 7.01.16.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 107.347.000,00 KECAMATAN CISOMPET 07.01.17 KECAMATAN CISURUPAN 475.443.000,00 KECAMATAN CISURUPAN 7.01.17.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 158.580.300,00 KECAMATAN CISURUPAN 7.01.17.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 196.218.800,00 KECAMATAN CISURUPAN 7.01.17.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.900.000,00 KECAMATAN CISURUPAN 7.01.17.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 30.380.000,00 KECAMATAN CISURUPAN 7.01.17.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 83.363.900,00 KECAMATAN CISURUPAN 07.01.18 KECAMATAN GARUT KOTA 15.348.709.900,00 KECAMATAN GARUT KOTA 7.01.18.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 1.544.959.400,00 KECAMATAN GARUT KOTA 7.01.18.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 4.148.724.000,00 KECAMATAN GARUT KOTA BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 39 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.18.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 44.700.000,00 KECAMATAN GARUT KOTA 7.01.18.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 4.243.200,00 KECAMATAN GARUT KOTA 7.01.18.44. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik % 100 3.222.447.000,00 KECAMATAN GARUT KOTA 7.01.18.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 106.596.000,00 KECAMATAN GARUT KOTA 7.01.18.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 6.277.040.300,00 KECAMATAN GARUT KOTA 07.01.19 KECAMATAN KADUNGORA 1.888.863.000,00 KECAMATAN KADUNGORA 7.01.19.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 196.598.350,00 KECAMATAN KADUNGORA 7.01.19.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.432.243.950,00 KECAMATAN KADUNGORA 7.01.19.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 9.000.000,00 KECAMATAN KADUNGORA 7.01.19.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 10.380.000,00 KECAMATAN KADUNGORA 7.01.19.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 31.338.900,00 KECAMATAN KADUNGORA 7.01.19.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 209.301.800,00 KECAMATAN KADUNGORA 07.01.20 KECAMATAN KARANGTENGAH 346.333.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 118.833.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 152.900.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.20.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 3.600.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.20.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 16.379.800,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 7.01.20.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 54.620.200,00 KECAMATAN KARANGTENGAH BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 40 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 07.01.21 KECAMATAN KARANGPAWITAN 6.306.396.500,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 7.01.21.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 660.528.000,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 7.01.21.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.060.606.000,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 7.01.21.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 24.900.000,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 7.01.21.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 9.600.000,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 7.01.21.44. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik % 100 884.811.500,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 7.01.21.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 627.264.000,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 7.01.21.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 2.038.687.000,00 KECAMATAN KARANGPAWITAN 07.01.22 KECAMATAN KERSAMANAH 434.118.800,00 KECAMATAN KERSAMANAH 7.01.22.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 179.625.350,00 KECAMATAN KERSAMANAH 7.01.22.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 83.565.948,00 KECAMATAN KERSAMANAH 7.01.22.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 5.400.000,00 KECAMATAN KERSAMANAH 7.01.22.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.500.000,00 KECAMATAN KERSAMANAH 7.01.22.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 11.345.002,00 KECAMATAN KERSAMANAH 7.01.22.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 148.682.500,00 KECAMATAN KERSAMANAH 07.01.23 KECAMATAN LELES 1.201.133.000,00 KECAMATAN LELES 7.01.23.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 186.152.000,00 KECAMATAN LELES 7.01.23.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 298.420.000,00 KECAMATAN LELES 7.01.23.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 10.800.000,00 KECAMATAN LELES BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 41 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.23.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN LELES 7.01.23.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 577.836.000,00 KECAMATAN LELES 7.01.23.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 122.925.000,00 KECAMATAN LELES 07.01.24 KECAMATAN LEUWIGOONG 400.345.000,00 KECAMATAN LEUWIGOONG 7.01.24.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 238.303.400,00 KECAMATAN LEUWIGOONG 7.01.24.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 28.542.000,00 KECAMATAN LEUWIGOONG 7.01.24.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 3.600.000,00 KECAMATAN LEUWIGOONG 7.01.24.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 33.758.600,00 KECAMATAN LEUWIGOONG 7.01.24.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 96.141.000,00 KECAMATAN LEUWIGOONG 07.01.25 KECAMATAN MALANGBONG 1.156.230.403,00 KECAMATAN MALANGBONG 7.01.25.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 221.581.023,00 KECAMATAN MALANGBONG 7.01.25.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 171.698.180,00 KECAMATAN MALANGBONG 7.01.25.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 9.000.000,00 KECAMATAN MALANGBONG 7.01.25.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.730.000,00 KECAMATAN MALANGBONG 7.01.25.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 619.922.200,00 KECAMATAN MALANGBONG 7.01.25.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 128.299.000,00 KECAMATAN MALANGBONG 07.01.26 KECAMATAN MEKARMUKTI 385.785.000,00 KECAMATAN MEKARMUKTI 7.01.26.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 248.793.200,00 KECAMATAN MEKARMUKTI BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 42 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.26.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 11.898.400,00 KECAMATAN MEKARMUKTI 7.01.26.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 4.500.000,00 KECAMATAN MEKARMUKTI 7.01.26.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 22.205.000,00 KECAMATAN MEKARMUKTI 7.01.26.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 98.388.400,00 KECAMATAN MEKARMUKTI 07.01.27 KECAMATAN PAKENJENG 488.222.600,00 KECAMATAN PAKENJENG 7.01.27.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 190.398.300,00 KECAMATAN PAKENJENG 7.01.27.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 121.385.000,00 KECAMATAN PAKENJENG 7.01.27.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.900.000,00 KECAMATAN PAKENJENG 7.01.27.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 2.550.000,00 KECAMATAN PAKENJENG 7.01.27.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 27.239.500,00 KECAMATAN PAKENJENG 7.01.27.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 139.749.800,00 KECAMATAN PAKENJENG 07.01.28 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 1.273.233.000,00 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7.01.28.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 220.249.500,00 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7.01.28.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 342.411.700,00 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7.01.28.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 3.300.000,00 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7.01.28.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7.01.28.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 645.609.900,00 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7.01.28.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 56.661.900,00 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 07.01.29 KECAMATAN PAMULIHAN 1.023.217.000,00 KECAMATAN PAMULIHAN BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 43 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.29.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 181.114.000,00 KECAMATAN PAMULIHAN 7.01.29.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 726.313.700,00 KECAMATAN PAMULIHAN 7.01.29.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 5.100.000,00 KECAMATAN PAMULIHAN 7.01.29.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 31.089.300,00 KECAMATAN PAMULIHAN 7.01.29.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 79.600.000,00 KECAMATAN PAMULIHAN 07.01.30 KECAMATAN PANGATIKAN 457.923.000,00 KECAMATAN PANGATIKAN 7.01.30.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 230.852.400,00 KECAMATAN PANGATIKAN 7.01.30.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 83.830.000,00 KECAMATAN PANGATIKAN 7.01.30.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.600.000,00 KECAMATAN PANGATIKAN 7.01.30.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 21.808.000,00 KECAMATAN PANGATIKAN 7.01.30.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 114.832.600,00 KECAMATAN PANGATIKAN 07.01.31 KECAMATAN PASIRWANGI 412.517.000,00 KECAMATAN PASIRWANGI 7.01.31.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 132.327.000,00 KECAMATAN PASIRWANGI 7.01.31.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 146.900.000,00 KECAMATAN PASIRWANGI 7.01.31.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 7.500.000,00 KECAMATAN PASIRWANGI 7.01.31.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN PASIRWANGI 7.01.31.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 15.450.000,00 KECAMATAN PASIRWANGI 7.01.31.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 105.340.000,00 KECAMATAN PASIRWANGI 07.01.32 KECAMATAN PEUNDEUY 361.313.000,00 KECAMATAN PEUNDEUY BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 44 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.32.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 148.234.100,00 KECAMATAN PEUNDEUY 7.01.32.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 102.339.900,00 KECAMATAN PEUNDEUY 7.01.32.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 3.300.000,00 KECAMATAN PEUNDEUY 7.01.32.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 24.179.000,00 KECAMATAN PEUNDEUY 7.01.32.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 83.260.000,00 KECAMATAN PEUNDEUY 07.01.33 KECAMATAN SAMARANG 1.678.472.000,00 KECAMATAN SAMARANG 7.01.33.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 175.362.500,00 KECAMATAN SAMARANG 7.01.33.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 788.851.700,00 KECAMATAN SAMARANG 7.01.33.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 9.000.000,00 KECAMATAN SAMARANG 7.01.33.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN SAMARANG 7.01.33.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 569.321.800,00 KECAMATAN SAMARANG 7.01.33.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 130.936.000,00 KECAMATAN SAMARANG 07.01.34 KECAMATAN SELAAWI 2.414.583.000,00 KECAMATAN SELAAWI 7.01.34.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 179.876.700,00 KECAMATAN SELAAWI 7.01.34.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 2.027.973.900,00 KECAMATAN SELAAWI 7.01.34.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 4.200.000,00 KECAMATAN SELAAWI 7.01.34.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN SELAAWI 7.01.34.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 21.126.500,00 KECAMATAN SELAAWI 7.01.34.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 176.405.900,00 KECAMATAN SELAAWI 07.01.35 KECAMATAN SINGAJAYA 496.406.800,00 KECAMATAN SINGAJAYA 7.01.35.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 148.713.550,00 KECAMATAN SINGAJAYA BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 45 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 7.01.35.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 211.390.500,00 KECAMATAN SINGAJAYA 7.01.35.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 4.200.000,00 KECAMATAN SINGAJAYA 7.01.35.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.500.000,00 KECAMATAN SINGAJAYA 7.01.35.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 32.857.000,00 KECAMATAN SINGAJAYA 7.01.35.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 93.745.750,00 KECAMATAN SINGAJAYA 07.01.36 KECAMATAN SUCINARAJA 395.343.500,00 KECAMATAN SUCINARAJA 7.01.36.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 127.743.000,00 KECAMATAN SUCINARAJA 7.01.36.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 125.195.000,00 KECAMATAN SUCINARAJA 7.01.36.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.900.000,00 KECAMATAN SUCINARAJA 7.01.36.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.000.000,00 KECAMATAN SUCINARAJA 7.01.36.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 20.061.000,00 KECAMATAN SUCINARAJA 7.01.36.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 110.444.500,00 KECAMATAN SUCINARAJA 07.01.37 KECAMATAN SUKARESMI 390.889.500,00 KECAMATAN SUKARESMI 7.01.37.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 155.218.055,00 KECAMATAN SUKARESMI 7.01.37.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 154.650.724,00 KECAMATAN SUKARESMI 7.01.37.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 5.100.000,00 KECAMATAN SUKARESMI 7.01.37.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 4.645.000,00 KECAMATAN SUKARESMI 7.01.37.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 20.213.500,00 KECAMATAN SUKARESMI 7.01.37.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 51.062.221,00 KECAMATAN SUKARESMI BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 46 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 07.01.38 KECAMATAN SUKAWENING 1.414.088.000,00 KECAMATAN SUKAWENING 7.01.38.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 173.946.100,00 KECAMATAN SUKAWENING 7.01.38.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 1.070.869.900,00 KECAMATAN SUKAWENING 7.01.38.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 5.400.000,00 KECAMATAN SUKAWENING 7.01.38.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 36.636.000,00 KECAMATAN SUKAWENING 7.01.38.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 127.236.000,00 KECAMATAN SUKAWENING 07.01.39 KECAMATAN TALEGONG 678.333.000,00 KECAMATAN TALEGONG 7.01.39.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 169.967.500,00 KECAMATAN TALEGONG 7.01.39.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 256.972.000,00 KECAMATAN TALEGONG 7.01.39.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 5.700.000,00 KECAMATAN TALEGONG 7.01.39.62. Program Pembinaan dan Kepemudaan Olahraga Persentase Pembinaan dan Kepemudaan Olahraga % 100 10.148.000,00 KECAMATAN TALEGONG 7.01.39.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 16.406.500,00 KECAMATAN TALEGONG 7.01.39.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 219.139.000,00 KECAMATAN TALEGONG 07.01.40 KECAMATAN TAROGONG KALER 1.973.067.000,00 KECAMATAN TAROGONG KALER 7.01.40.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 353.702.000,00 KECAMATAN TAROGONG KALER 7.01.40.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 84.272.000,00 KECAMATAN TAROGONG KALER 7.01.40.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 15.900.000,00 KECAMATAN TAROGONG KALER 7.01.40.44. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik % 100 234.676.000,00 KECAMATAN TAROGONG KALER 7.01.40.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 627.390.000,00 KECAMATAN TAROGONG KALER 7.01.40.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 657.127.000,00 KECAMATAN TAROGONG KALER BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 47 Kode Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan CAPAIAN KINERJA Perangkat Daerah TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 07.01.41 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 4.836.836.900,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 7.01.41.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 666.800.000,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 7.01.41.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 315.686.900,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 7.01.41.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 26.100.000,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 7.01.41.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 5.800.000,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 7.01.41.44. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik % 100 1.279.150.000,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 7.01.41.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 36.200.000,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 7.01.41.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 2.507.100.000,00 KECAMATAN TAROGONG KIDUL 07.01.42 KECAMATAN WANARAJA 382.722.200,00 KECAMATAN WANARAJA 7.01.42.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100 162.941.900,00 KECAMATAN WANARAJA 7.01.42.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100 88.152.000,00 KECAMATAN WANARAJA 7.01.42.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 6.600.000,00 KECAMATAN WANARAJA 7.01.42.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 7.400.000,00 KECAMATAN WANARAJA 7.01.42.79. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan % 100 13.480.000,00 KECAMATAN WANARAJA 7.01.42.82. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik % 100 104.148.300,00 KECAMATAN WANARAJA BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 48 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.629.512 2.889.775 2.896.093 2.808.452 2.816.671 14.040.502 Layanan Urusan Wajib Dasar 1.799.076 2.033.223 1.893.320 1.852.130 1.789.644 9.367.393
  8. 1.Pendidikan 171.811 170.991 170.186 178.077 191.257 882.322 1 Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan
  9. 1.Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket B 1466 Orang 7.500 11.250 5.000 7.500 5.000 7.500 5.000 7.500 5.000 7.500 25.000 41.250 Dinas Pendidikan
  10. 2.Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket C 3022 Orang 10.000 9.270 5.150 9.270 5.150 9.270 5.150 9.270 5.150 9.270 25.750 46.350 Dinas Pendidikan
  11. 3.Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat 20 % 38,6 16.400 61 16.400 72 8.200 83 8.200 100 12.956 100 62.156 Dinas Pendidikan 2 Program peningkatan akses pendidikan anak usia dini
  12. 1.Persentase PAUD memenuhi rasio kelas : siswa = 1: 15 (SPM) 63 % 64,00 1.838 65,00 1.929 66,00 2.026 68,00 2.127 70,00 2.233 100,00 10.153 Dinas Pendidikan
  13. 2.Persentase Sekolah Memiliki kelas dalam kondisi baik 40 % 60,00 7.140 70,00 7.497 80,00 7.872 90,00 8.265 100,00 8.679 100,00 39.453 Dinas Pendidikan 3 Program Peningkatan akses Pendidikan SD
  14. 1.Persentase SD yang memenuhi rasio kelas siswa 1:28(SPM) 61 % 73,0 17.450 79,5 18.584 86,0 19.792 92,5 21.079 100,0 22.449 100,0 99.354 Dinas Pendidikan
  15. 2.Persentase ruang kelas dalam kondisi baik 40 % 52 41.036 59 43.908 66 46.982 73 50.270 80 53.789 80 235.985 Dinas Pendidikan 3 Persentase lulusan SD 99,91 % 100 2.461 100 2.707 100 2.978 100 3.276 100 3.603 100 15.025 Dinas Pendidikan 4 Program Peningkatan akses Pendidikan SMP
  16. 1.Persentase SMP yang memenuhi rasio kelas siswa 1:36 49 % 50,5 12.784 51,0 12.848 51,5 12.912 52,0 12.977 52,0 13.042 52 64.562 Dinas Pendidikan 2 Persentase ruang kelas dalam kondisi baik 64 % 78 18.924 84 20.060 90 21.263 96 22.539 100 23.891 100 106.677 Dinas Pendidikan 3 persentase lulusan SMP 100 % 100 1.550 100 1.705 100 1.876 100 2.063 100 2.269 100 9.463 Dinas Pendidikan 5 Program Peningkatan Mutu PAUD 1 Persentase PAUD yang siap diakreditasi 23 % 30 347 35,0 364 40,0 382 45,0 401 50,0 421 50 1.915 Dinas Pendidikan 6 Program Peningkatan dan pemerataan sarana, 1 persentase SD terakreditasi minimal B 54 % 69,0 450 76,5 450 84,0 450 92,0 450 100,0 450 100,0 2.250 Dinas Pendidikan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 49 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) prasarana dan mutu Pendidikan SD 2 jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional 7 orang 5 450 5 450 5 450 5 450 5 450 25 2.250 Dinas Pendidikan 3 Jumlah sekolah inklusi 36 Sekolah 42 420 84 420 128 420 170 420 212 420 254 2.100 Dinas Pendidikan 7 Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SMP 1 persentase SMP terakreditasi minimal B 56 % 70 583 77 624 84 668 93 714 100 764 100 3.354 Dinas Pendidikan 2 jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional 6 orang 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 35 1.750 Dinas Pendidikan 3 Jumlah sekolah inklusi 33 Sekolah 48 300 63 300 78 300 82 300 93 300 364 1.500 Dinas Pendidikan 8 Program Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non formal 1 Persentase lembaga PKBM yang siap diakreditasi 44 % 25 250 60 250 65 250 70 250 75 250 75 1.250 Dinas Pendidikan 2 Persentase LKP terakreditasi 28 % 30 380 31 380 32 380 33 380 34 380 60 1.900 Dinas Pendidikan 9 Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan 1 Persentase Guru Bersertifikat 51 % 61 17.034 63 17.375 65 17.722 67 18.077 70 18.438 100 88.646 Dinas Pendidikan 2 persentase Kepala Sekolah Bersertifikat 47 % 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 5.000 Dinas Pendidikan 3 persentase pengawas Bersertifikat 90 % 100 1.390 100 1.390 100 1.390 100 1.390 100 1.390 100 6.950 Dinas Pendidikan 10 Program Manajemen pelayanan pendidikan Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan 100 % 100 604 100 664 100 731 100 804 100 884 70 3.687 Dinas Pendidikan 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 2.572 100 2.829 100 3.112 100 3.423 100 3.766 100 15.702 Dinas Pendidikan 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 479 100 527 100 580 100 638 100 701 100 2.924 Dinas Pendidikan 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 300 100 330 100 363 100 399 100 439 100 1.832 Dinas Pendidikan 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 100 4.800 100 880 100 968 100 1.065 100 1.171 100 8.884 Dinas Pendidikan
  17. 2.Kesehatan 467.278 466.565 447.732 469.271 465.693 2.316.539 1 Program Upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan 1 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar 70,00 % 100,00 3.150,00 100,00 3.465,00 100,00 3.812,00 100,00 4.193,00 100,00 4.612,00 100 19.232 Dinkes BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 50 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 2 Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS 20,00 % 20,00 30.500 20,00 33.550 20 4.235 20,00 4.659 20,00 5.124 100 78.068 Dinkes 3 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana fasilitas kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk 1/10.860 Rasio 1/37.000 36.667 1/36.000 26.636 1/35.000 25.800 1/34.000 29.179 1/33.000 1/33.000 118.282 Dinkes 4 Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk 1/435.000 Rasio 1/416.666 48.257 1/416.666 53.083 1/416.666 58.083 1/416.666 58.391 1/416.666 70.653 1/416.666 288.467 Dinkes 5 Program mutu pelayanan kesehatan Prosentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan 50 % 70,00 4.400 80,00 4.785 90,00 5.264 100,00 5.790 100,00 6.369 100 26.608 Dinkes 6 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Prosentase Prosentase tenaga kesehatan berizin praktek di puskesmas dan rumah sakit 100 % 100,00 1.800 100,00 1.980 100,00 2.178 100,00 2.396 100,00 2.635 100 10.989 Dinkes 7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial 95 % 95 20.719 95 52.791 95 25.070 95 30.577 95 30.335 95 159.492 Dinkes 2 Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 90 % 90 90 90 90 90 90 Dinkes 3 Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 65 % 65 65 65 65 65 65 Dinkes 8 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP 100,00 % 100,00 122 100,00 134 100,00 148 100,00 162 100,00 179 100,00 745 Dinkes 9 Program standarisasi Pelayanan kesehatan Hasil Penilaiam IKM dan Dokumen SAKIP B Absolut B 350 B 385 B 424 B 466 B 512 B 2.137 Dinkes 10 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas 100,00 % 100,00 44.053 100,00 48.458 100,00 53.304 100,00 58.635 100,00 64.498 100,00 268.948 Dinkes 11 Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Rata -rata Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Keluarga 100,00 % 100,00 22.800 100,00 25.080 100,00 27.588 100,00 30.347 100,00 33.381 100,00 139.196 Dinkes 12 Perbaikan Gizi Masyarakat Prosentase Penanganan Kurang Gizi pada Balita dan Ibu Hamil 100,00 % 100,00 1.500 100,00 1.650 100,00 1.815 100,00 1.997 100,00 2.196 100,00 9.158 Dinkes BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 51 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 13 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri 1,31 % 3 2.500 5 2.750 10 3.025 15 3.328 20 3.660 20 15.263 Dinkes 14 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Prosentase Desa yang menerapkan STBM 90,00 % 100 2.450 100 2.695 100 2.965 100 3.261 100 3.587 100 14.958 Dinkes 15 Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan Olah Raga 70,00 % 75,00 400 88,00 440 85,00 484 90,00 532 95,00 586 95 2.442 Dinkes 16 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit persentase Desa UCI 90,00 % 95,00 3.275 95,00 3.603 95,00 3.963 95,00 4.359 95,00 4.795 95 19.995 Dinkes 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 70 % 80 600 85,00 661 90,00 817 95,00 873 100,00 1.031 100 3.981 Dinkes 18 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 47 100 52 100 57 100 63 100 69 100 288 Dinkes 19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 3.668 100 3.312 100 3.641 100 3.996 100 4.398 100 19.015 Dinkes 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  18. 1.Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 306 Dinkes 21 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 1 Persentase pelayanan BLUD RSUD sesuai standar 100 % 100 163.000 100 164.000 100 165.000 100 166.000 100 167.000 100 825.000 RSUD dr. Slamet 2 Persentase pengelolaan penatausahaan BLUD RSUD sesuai standar 100 % 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 3 Persentase pengelolaan keuangan BLUD RSUD sesuai standar 100 % 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 22 Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
  19. 1.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kelas B 60 % 90,00 76.970 90,00 37.000 90,00 60.000 90,00 60.000 90,00 60.000 90,00 293.970 RSUD dr. Slamet BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 52 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 658.177 838.099 747.184 667.530 534.224 3.445.213 1 Program peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Persentase kemantapan jalan kabupaten 77,42 % 83,00 147.510 87,00 133.385 92,00 108.501 96,00 111.523 100,00 96.385 100,00 597.304 Dinas PUPR 2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Indeks aksesibilitas 1,456 Poin 1,46 155.473 1,47 346.847 1,48 309.449 1,48 255.008 1,49 143.778 1,49 1.210.556 Dinas PUPR 3 Program Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Desa persentase kemantapan jalan desa 36,17 % 36,69 76.793 37,19 89.268 38,24 77.538 38,78 75.643 39,33 79.328 39,33 398.570 Dinas PUPR 4 Program pembangunan Infrastruktur Permukiman
  20. 1.Persentase Peningkatan Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik 38,22 % 50,00 36.698 53,00 40.813 56,00 43.103 58,00 37.195 60,00 54.525 60,00 212.334 Dinas PUPR
  21. 2.persentase peningkatan Cakupan air Minum layak 76 % 84,00 45.750 88,00 47.900 92,00 31.300 96,00 27.300 100,00 23.325 100,00 175.575 Dinas PUPR
  22. 3.Cakupan sanitasi layak 64,6 % 73,60 19.900 80,20 19.500 86,80 22.100 93,40 22.100 100,00 17.700 100,00 101.300 Dinas PUPR 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  23. 1.Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis 63,82 % 76,48 33.458 77,86 46.661 79,24 35.398 80,62 35.386 82,00 28.647 82,00 179.550 Dinas PUPR
  24. 2.Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Non Teknis 69,29 % 73,84 21.500 75,22 27.000 76,60 32.500 77,98 27.000 79,36 26.500 79,36 134.500 Dinas PUPR 6 Program Pengendalian Banjir Persentase penurunan waktu genangan air di Perkotaan Garut 70 % 50,00 21.000 40,00 21.050 30,00 21.100 20,00 21.160 10,00 14.700 10,00 99.010 Dinas PUPR 7 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
  25. 1.Persentase penurunan titik rawan banjir 57,89 % 67,95 33.000 72,99 3.450 78,02 3.850 83,05 3.300 88,09 2.800 88,09 46.400 Dinas PUPR
  26. 2.Persentase tampungan air yang tersedia - % 20,00 10.000 40,00 10.500 60,00 10.700 80,00 10.500 100,00 5.000 100,00 46.700 Dinas PUPR 8 Program Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 76,5 % 82,50 2.795 84,50 2.795 86,50 2.795 88,50 2.795 90,50 2.795 90,50 13.975 Dinas PUPR 9 Program Pembangunan/ Peningkatan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase bangunan yang Layak Teknis 0,011 % 0,03 50.850 0,03 45.375 0,04 45.400 0,04 35.425 0,05 35.450 0,05 212.500 Dinas PUPR 10 Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung Persentase bangunan ber IMB 29,7 % 34,00 350 36,30 375 38,60 400 40,90 425 43,20 450 43,20 2.000 Dinas PUPR BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 53 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 11 Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
  27. 1.Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK 53,4 % 82,00 140 87,00 50 92,00 50 96,00 50 100,00 50 100,00 340 Dinas PUPR
  28. 2.Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih 2,2 % 8,50 840 13,50 840 18,50 840 23,50 840 28,50 840 28,50 4.200 Dinas PUPR
  29. 3.persentase data kajian litbang 10 % 30,00 2.120 60,00 2.290 80,00 2.160 90,00 1.880 100,00 1.950 100,00 10.400 Dinas PUPR 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100,00 3.190 100,00 3.509 100,00 3.190 100,00 3.190 100,00 3.190 100,00 16.270 Dinas PUPR 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 3.499 100 3.849 100 4.234 100 3.499 100 3.499 100,00 18.579 Dinas PUPR 14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur 100 % 100 50 100 150 100 50 100 50 100 50 100,00 350 Dinas PUPR 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 100 150 100 200 100 150 100 150 100 150 100,00 800 Dinas PUPR 16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 181 100 181 100 181 100 181 100 181 100,00 904 Dinas PUPR 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 398.014 472.656 433.708 438.244 492.368 2.234.990 1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi 46.927 Unit 3.000 52.500 3.000 52.500 3.000 52.500 3.000 52.500 3.000 52.500 15.000,00 262.500 Dinas Perumaan dan Pemukiman 2 Program Pengembangan Perumahan Persentase Ketersediaan PSU Perumahan Komersil Yang Sesuai Ketentuan n/a Perumahan 25 25 35 30 25 140,00 0 Dinas Perumaan dan Pemukiman Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memeproleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni 100 % 100 3.600 100 3.600 100 3.600 100 3.600 100 3.600 100,00 18.000 Dinas Perumaan dan Pemukiman Persentase Korban Bencana Yang 100 % 100 3.600 100 3.600 100 3.600 100 3.600 100 3.600 100,00 18.000 Dinas Perumaan dan Pemukiman BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 54 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Memperoleh Rumah Layak Huni 3 Program Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani 32.049 Ha 4,95 83.452 4,95 75.562 4,95 60.479 4,95 45.397 4,95 30.315 24,76 295.204 Dinas Perumaan dan Pemukiman Luas kawasan permukiman rawan kumuh Yang Tertangani kumuh (7 + 1 ) ha 36,94 56.024 37,72 71.201 39,07 20.714 17,04 11.028 26,73 13.220 157,50 172.187 Dinas Perumaan dan Pemukiman 4 Program Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan Luas kawasan permukiman perdesaan yang tertangani 10.416 ha 161,74 196.122 161,74 263.222 161,74 289.544 161,74 318.499 161,74 385.102 808,70 1.452.489 Dinas Perumaan dan Pemukiman 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100,00 1.028 100,00 1.234 100,00 1.480 100,00 1.776 100,00 2.132 100,00 7.650 Dinas Perumaan dan Pemukiman 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100,00 1.200 100,00 1.200 100,00 1.200 100,00 1.200 100,00 1.200 100,00 6.000 Dinas Perumaan dan Pemukiman 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur % 100,00 220 100,00 240 100,00 260 100,00 280 100,00 300 100,00 1.300 Dinas Perumaan dan Pemukiman 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100,00 220 100,00 240 100,00 260 100,00 280 100,00 300 100,00 1.300 Dinas Perumaan dan Pemukiman 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100,00 24 100,00 29 100,00 35 100,00 42 100,00 50 100,00 180 Dinas Perumaan dan Pemukiman 10 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100,00 24 100,00 29 100,00 35 100,00 42 100,00 50 100,00 180 Dinas Perumaan dan Pemukiman 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 90.426 80.712 86.466 98.182 95.989 451.776 1 Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa/kelurahan Siaga Kebakaran 0 % 4,50 4.706 9,00 5.281 13,60 5.856 18,10 6.406 27,70 6.956 100,00 29.205 Dinas Pemadam Kebakaran BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 55 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 2 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penaggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan
  30. 1.Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan 69 % 35,00 280 40,00 320 45,00 360 50,00 400 55,00 440 90,00 1.800 Dinas Pemadam Kebakaran
  31. 2.Persentase Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran 100 % 100,00 24.373 100,00 26.512 100,00 27.802 100,00 31.553 100,00 34.845 100,00 145.083 Dinas Pemadam Kebakaran 3 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai 13,3 % 18,10 11.151 38,60 12.540 61,50 15.048 86,80 18.058 100,00 8.737 100,00 65.534 Dinas Pemadam Kebakaran 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100,00 582 100,00 641 100,00 705 100,00 775 100,00 853 100 3.556 Dinas Pemadam Kebakaran 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100,00 8.873 100,00 2.910 100,00 3.492 100,00 4.190 100,00 5.028 100 24.493 Dinas Pemadam Kebakaran 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur % 100,00 40 100,00 44 100,00 48 100,00 53 100,00 58 100 242 Dinas Pemadam Kebakaran 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100,00 300 100,00 330 100,00 363 100,00 399 100,00 439 100 1.832 Dinas Pemadam Kebakaran 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100,00 54 100,00 59 100,00 65 100,00 72 100,00 79 100 330 Dinas Pemadam Kebakaran 9 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100,00 30 100,00 33 100,00 36 100,00 40 100,00 44 100 183 Dinas Pemadam Kebakaran 10 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana 0,333 Poin 0,400 5.600 0,480 5.000 0,550 4.800 0,630 4.800 0,700 4.800 0,700 25.000 BPBD 11 Program Kedaruratan dan Logistik Bencana Tingkat penanganan kedaruratan dan pemenuhan logistik bencana 100 % 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 2.800 100,00 14.000 BPBD 12 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 40 % 60,00 3.200 70,00 3.200 80,00 3.200 90,00 3.200 100,00 3.200 100,00 16.000 BPBD 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100,00 803 100,00 799 100,00 799 100,00 799 100,00 799 100,00 4.001 BPBD BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 56 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100,00 200 100,00 200 100,00 200 100,00 200 100,00 200 100,00 1.000 BPBD 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100,00 5.130 100,00 980 100,00 980 100,00 980 100,00 980 100,00 9.050 BPBD 16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100,00 75 100,00 270 100,00 270 100,00 270 100,00 270 100,00 1.155 BPBD 17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100,00 80 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 240 BPBD 18 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100,00 30 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 110 BPBD 19 Program Penegakan Perda dan Perkada - Persentase Penegakan Perda dan Perkada 20 % 60 1.100 65 1.265 70 1.380 75 1.518 80 1.670 80 6.934 Satuan Polisi Pamong Praja 20 Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 35 % 45 6.204 60 6.855 75 7.507 85 8.257 90 9.086 90 37.909 Satuan Polisi Pamong Praja 21 Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat - Prosentase Linmas aktif dan terlatih 30 % 53 3.295 60 4.174 65 3.164 75 4.977 84 5.400 84 21.010 Satuan Polisi Pamong Praja 22 Program Pengembangan profesionalisme Satpol PP Presentase Satpol PP yang terlatih 15 % 40 1.690 55 1.142 70 2.018 85 2.220 100 2.442 100 9.513 Satuan Polisi Pamong Praja Prosentase Satpol PP yang mengikuti PPNS n/a % 20 849 25 934 30 1.028 35 1.131 40 1.244 50 5.186 Satuan Polisi Pamong Praja 23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 1.274 100 1.401 100 1.541 100 1.785 100 1.996 100 7.997 Satuan Polisi Pamong Praja 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik 100 % 100 7.582 100 2.824 100 2.792 100 3.072 100 3.380 100 19.651 Satuan Polisi Pamong Praja 25 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 12 % 100 75 100 83 100 91 100 100 100 110 100 458 Satuan Polisi Pamong Praja 26 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan 100 % 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 305 Satuan Polisi Pamong Praja BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 57 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 6 Sosial 24.401 17.141 23.839 20.613 21.186 107.180 1 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehbilitasi sosial. % 533 7.390 552 4.980 563 7.390 649 4.890 692 7.390 692 32.040 Dinas Sosial 2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial. % 3.513 2.927 3.641 3.160 3.851 3.510 3.961 3.706 4.070 3.836 4.070 17.139 Dinas Sosial 3 Program Pemberdayaan Sosial Jumlah PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar. % 292 1.675 272 1.680 352 1.990 332 1.995 412 2.305 412 9.645 Dinas Sosial 4 Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial Jumlah PSKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial. % 830 4.062 788 3.974 850 4.277 788 4.175 866 4.483 866 20.971 Dinas Sosial 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 70,00 2.336 75,50 2.336 75,60 2.336 75,70 2.336 75,80 2.336 75,80 11.680 Dinas Sosial 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 5.763 100 763 100 4.088 100 3.263 100,00 588 100,00 14.465 Dinas Sosial 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan .- % 100 169 100 169 100 169 100 169 100 169 100 845 Dinas Sosial 12 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan - % 100 79 100 79 100 79 100 79 100 79 100 395 Dinas Sosial Layanan Urusan Wajib Non Dasar 257.064 262.706 258.867 250.861 262.257 1.291.756 1 Tenaga Kerja 9.881 5.967 6.634 7.272 7.904 37.658 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Prosentase Tenaga Kerja yang kompeten 70 % 75 2.463 77 2.392 78 2.661 79 2.898 80 3.135 80 13.549 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan 10 % 10 715 10 910 10 1.100 11 1.288 11 1.480 11 5.493 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Prosentase peningkatan 70 % 75 180 78 200 81 220 84 240 87 260 87 1.100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 58 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Lembaga Ketenaga kerjaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Prosentase kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) per tahun 8,25 % 9 85 9 90 9 95 8,8 100 9 110 9 480 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama 100 % 100,00 508 100,00 560 100,00 608 100,00 661 100,00 719 100,00 3.056 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100 % 100 860 100 950 100 1.040 100 1.130 100 1.200 100 5.180 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 4.740 100 510 100 530 100 550 100 570 100 6.900 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 175 100 175 100 175 100 175 100 175 100 875 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 105 100 120 100 135 100 150 100 165 100 675 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan - % 100 50 100 60 100 70 100 80 100 90 100 350 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.291 5.891 5.891 5.991 6.291 30.357 1 Program Kesetaraan dan Keadilan gender Kategori Anugerah Parahita Ekapraya Madya Kategori Utama 1.200 Utama 1.300 Utama 1.300 Utama 1.300 Mentor 1.400 Mentor 6.500 Dinas P2KBP3A 2 Program Pemenuhan Hak Anak Capaian Nilai indikator KLA Pratama Kategori Madya 900 Nindiya 900 Nindiya 900 Utama 1.000 KLA 1.200 KLA 4.900 Dinas P2KBP3A 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 845 100 845 100 845 100 845 100 845 100 4.227 Dinas P2KBP3A 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 3.286 100 2.786 100 2.786 100 2.786 100 2.786 100 14.430 Dinas P2KBP3A 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 120 Dinas P2KBP3A 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 180 Dinas P2KBP3A BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 59 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 3 Pangan 15.135 15.153 16.725 18.153 19.973 85.139 1 Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan
  32. 1.Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat 40 % 46 5.080 48 5.293 54 5.798 57 6.104 60 6.733 60 29.007 Dinas Ketahanan Pangan
  33. 2.Persentase penurunan daerah rawan pangan 4 % 7 8 9 10 12 12
  34. 3.Persentase peningkatan kawasan sentra pangan lokal - % 20 30 40 50 60 60 2 Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan
  35. 1.Persentase penguatan kelembagaan distribusi pangan 5 % 12 2.755 14 3.060 16 3.430 19 3.800 21 4.180 21 17.225 Dinas Ketahanan Pangan
  36. 2.Persentase ketersediaan informasi harga pangan 73 % 74,60 75,40 76,19 76,98 77,78 77,78
  37. 3.Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah 7 % 25 26 27 28 30 30 3 Program Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  38. 1.- Tingkat konsumsi Sayur dan Buah 63 % 65,33 2.785 65,50 3.128 66,33 3.488 67.67 3.869 70,00 4.272 70,00 17.542 Dinas Ketahanan Pangan - Tingkat konsumsi pangan lokal (umbi- umbian) 48 % 56 60 64 66 68 68 4 Program Peningkatan Keamanan Pangan
  39. 1.Persentase pangan segar yang bersertifikat prima dan diregistrasi PSAT 19 % 24,12 1.650 25,32 1.815 26,51 1.997 30,70 2.196 32,89 2.416 32,89 10.073 Dinas Ketahanan Pangan
  40. 2.Persentase pangan yang aman dikonsumsi 74 % 76 77 78 79 80 80 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  41. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 978 100 1.061 100 1.152 100 1.252 100 1.362 100 5.805 Dinas Ketahanan Pangan 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  42. 1.Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 1.535 100 409 100 434 100 463 100 494 100 3.335 Dinas Ketahanan Pangan 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 113 100 124 100 136 100 150 100 165 100 687 Dinas Ketahanan Pangan 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  43. 1.Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 611 Dinas Ketahanan Pangan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 60 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 65 100 72 100 79 100 87 100 95 100 397 Dinas Ketahanan Pangan 10 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 25 100 28 100 30 100 33 100 37 100 153 Dinas Ketahanan Pangan 11 Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
  44. 1.Persentase peningkatan penyusunan dokumen monev SKPD 100 % 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 305 Dinas Ketahanan Pangan 4 Pertanahan 82 91 100 110 121 503 1 Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan - Prosentase penyelesaian kasus tanah negara 35 Kasus 35 82 35 91 35 100 35 110 35 121 35 503 Sekretariat Daerah 5 Lingkungan Hidup 43.510 43.265 37.110 29.856 29.899 183.640 1 Program Pengendalian Pencemaran Air Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L) 10 % 10,00 11.360 20,00 14.960 30,00 5.110 40,00 7.130 50,00 7.150 50,00 45.710 Dinas Lingkungan Hidup 2 Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup 100 % 100,00 1.200 100,00 1.705 100,00 1.575 100,00 1.805 100,00 1.825 100,00 8.110 Dinas Lingkungan Hidup 3 Program Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Persentase parameter yang terakreditasi dokumen pra akreditasi % 10,53 330 52,36 350 68,42 270 84,21 290 100,00 350 100,00 1.590 Dinas Lingkungan Hidup 4 Program Pencegahan Dampak Lingkungan Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi 20 % 20,00 1.200 20,00 1.600 20,00 1.325 20,00 1.375 20,00 1.700 20,00 7.200 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi - % 100,00 800 100,00 300 100,00 300 100,00 300 100,00 300 100,00 2.000 Dinas Lingkungan Hidup 5 Program Pengendalian Pencemaran Udara Persentase penurunan konsentrasi parameter SOx 7,22 % 7,22 1.845 7,22 375 7,22 395 7,22 415 7,22 435 7,22 3.465 Dinas Lingkungan Hidup 6 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik 0,33 % 0,33 475 0,38 675 0,43 675 0,48 675 0,53 675 0,53 3.175 Dinas Lingkungan Hidup 7 Program Konservasi Lingkungan Persentase lahan kritis yang dikonservasi 0,1 % 20,00 8.300 20,00 6.800 20,00 6.800 20,00 6.800 20,00 6.800 20,00 35.500 Dinas Lingkungan Hidup Persentase desa/kelurahan/ sekolah yang berbudaya lingkungan 10 % 20,00 1.050 20,00 850 20,00 850 20,00 850 20,00 1.050 20,00 4.650 Dinas Lingkungan Hidup BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 61 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota) 0,115 % 0,12 9.550 0,13 11.970 0,14 12.847 0,16 7.067 0,16 2.025 0,16 43.459 Dinas Lingkungan Hidup 9 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum 0,74 % 0,78 7.400 0,79 3.680 0,81 6.963 0,82 3.149 0,84 7.589 0,84 28.782 Dinas Lingkungan Hidup 10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tingkat Pengelolaan Sampah 21 % 97,00 339.219 98,00 71.486 98,00 133.782 99,00 139.143 99,00 136.390 99,00 820.019 Dinas Lingkungan Hidup 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 100,00 1.411 100,00 1.134 100,00 1.257 100,00 1.208 100,00 1.231 100,00 6.242 Dinas Lingkungan Hidup 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 100,00 5.150 100,00 465 100,00 275 100,00 85 100,00 100 100,00 6.075 Dinas Lingkungan Hidup 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100,00 400 100,00 440 100,00 440 100,00 784 100,00 484 100,00 2.548 Dinas Lingkungan Hidup 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100,00 900 100,00 425 100,00 450 100,00 525 100,00 550 100,00 2.850 Dinas Lingkungan Hidup 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100,00 50 100,00 51 100,00 52 100,00 53 100,00 54 100,00 260 Dinas Lingkungan Hidup 16 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100,00 35 100,00 35 100,00 35 100,00 35 100,00 35 100,00 175 Dinas Lingkungan Hidup 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.503 16.974 17.554 18.158 18.786 87.976 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Adminduk 83 % 88,00 8.863 90,00 8.952 95,00 9.131 100,00 9.314 100,00 9.500 100,00 45.760 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 85 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Akurasi Data Kependudukan 78 % 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 88,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Pemanfataa Data 49 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 62 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Kependudukan Oleh SKPD 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100,00 2.500 100,00 2.625 100,00 2.756 100,00 2.894 100,00 3.039 100,00 13.814 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100,00 4.050 100,00 4.253 100,00 4.465 100,00 4.688 100,00 4.923 100,00 22.379 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100,00 350 100,00 368 100,00 386 100,00 405 100,00 425 100,00 1.934 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 100,00 525 100,00 551 100,00 579 100,00 608 100,00 638 100,00 2.901 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100,00 215 100,00 226 100,00 237 100,00 249 100,00 261 100,00 1.188 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19.902 13.038 13.831 13.811 14.149 74.731 1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat - Persentase lembaga Desa /Kel yang aktif 45 % 65 5.725 70 3.810 75 3.735 80 3.760 85 3.825 85 20.855 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase peningkatan keswadayaan masyarakat 1,43 % 1,9 2.273 1,43 2.350 1,9 2.310 1,43 2.370 1,9 2.355 1,9 11.658 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Persentase BUMDES yang sehat 2,8 % 19,8 1.584 36,7 1.475 60,7 1.710 86,2 1.915 100 1.990 100 8.674 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Program Pengembangan Potensi Desa - Persentase Jumlah Desa yang menerapkan inovasi dan TTG 7,1 % 9,5 2.240 19 1.248 28,5 1.286 38 1.330 47,5 1.370 47,5 7.473 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa - Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan 10 % 20 2.750 40 2.405 60 2.980 80 2.550 100 2.830 100 13.515 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 608 100 666 100 695 100 719 100 741 100 3.428 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 63 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 70 % 75 4.295 80 535 80 555 85 575 85 590 85 6.550 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pegawai yang disiplin n/a % 100 67 100 69 100 71 100 72 100 74 100 353 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Tingkat Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur n/a % 85 150 85 270 90 275 90 300 90 150 90 1.145 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- Undangan 100 % 100 180 100 180 100 180 100 185 100 185 100 910 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase Perencanaan yang tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 100 % 100 30 100 30 100 35 100 35 100 40 100 170 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.120 12.325 12.535 12.800 13.020 62.800 1 Program Keluarga Berencana Persentase Kesertaan ber KB 70 % 71,5 4.500 72,0 4.600 72,8 4.700 73,0 4.800 73,5 4.900 73,5 23.500 Dinas P2KBP3A Persentase Kesertaan KB MKJP 18,25 % 22,50 24,40 26,70 28,20 30,00 30,00 0 Dinas P2KBP3A 2 Program Ketahanan keluarga Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga 9,5 % 17,0 5.420 25,0 5.425 32,0 5.435 42,0 5.500 50,0 5.520 50,0 27.300 Dinas P2KBP3A 3 Program Pengembangan Data Keluarga Cakupan Pemenuhan Akurasi Data Keluarga 58 % 65,00 2.200 69,00 2.300 73,00 2.400 75,00 2.500 80,00 2.600 80,00 12.000 Dinas P2KBP3A 9 Perhubungan 9.155 11.240 9.305 7.178 7.115 43.993 1 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan Tingkat ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan 17,23 % 29,59 4.585 38,97 6.893 53,97 4.955 65,57 2.169 74,35 2.362 74,35 20.965 Dinas Perhubungan 2 Program Rehabilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan PJU Tingkat ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) N/A % 16,97 1.520 21,45 1.544 25,92 1.621 42,90 1.744 47,37 1.782 47,37 8.211 Dinas Perhubungan 3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tingkat pengawasan, pengendalian, ketertiban lalu lintas dan angkutan 15,12 % 27,92 1.195 41,46 1.134 55,00 1.154 73,54 1.275 87,08 1.205 87,08 5.963 Dinas Perhubungan 4 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Tingkat ketersediaan fasilitas pengendalian 40,15 % 48,03 950 52,32 1.045 56,60 1.150 60,88 1.264 71,42 1.391 71,42 5.800 Dinas Perhubungan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 64 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) dan pengaturan lalu lintas 5 Program Peningkatan Keselamatan Perhubungan Persentase Tingkat sosialisasi keselamatan perhubungan N/A % 49,32 905 54,09 625 67,05 425 80,00 725 83,86 375 83,86 3.055 Dinas Perhubungan 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 20,00 1.774 40,00 1.951 60,00 2.147 80,00 2.270 100,00 2.497 100,00 10.640 Dinas Perhubungan 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 20,00 85 40,00 40 60,00 1.545 80,00 50 100,00 55 100,00 1.775 Dinas Perhubungan 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100,00 700 100,00 700 100,00 700 100,00 700 100,00 700 100,00 3.500 Dinas Perhubungan 9 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 25 100 25 100 25 100 25 100,00 25 100,00 125 Dinas Perhubungan 10 Komunikasi dan Informatika 8.892 10.312 10.724 12.662 13.133 55.723 1 Program Pengembangan Jaringan Infrastrukur Daerah cakupan teknologi informasi dan komunikasi N/a Poin 0,64 4.000 0,74 4.520 0,77 5.226 0,79 5.929 1,02 6.846 1,02 26.521 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 2 Program Pengelolaan aplikasi informatika Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut N/a Poin 0,60 1.775 0,70 1.698 0,75 1.823 0,78 1.753 1,00 1.887 1,00 8.936 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 3 Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Cakupan informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi N/a Poin 0,60 1.070 0,70 1.177 0,75 1.299 0,78 1.440 1,00 1.600 1,00 6.585 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 4 Program Penyelenggaraan Komunikasi Publik Prosentase Komunikasi publik yang dideminasikan kepada masyarakat N/a % 26,00 1.367 46,00 1.378 61,00 1.536 85,00 1.740 100,00 2.000 100,00 8.021 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 5 Program Penyelenggaraan Pengembangan Informasi Pemerintah Daerah prosentase ketersediaan Informasi Publik Pememerintah daerah N/a % 48,00 680 58,00 1.540 68,00 840 78,00 1.800 100,00 800 100,00 5.660 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran % 82,43 1.622 85 1.772 86,46 1.909 88 1.094 100,00 2.189 100,00 8.586 Dinas Komunikasi Dan Infromatika BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 65 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik % 69,00 191 70,00 165 81,00 5.175 88,00 940 100,00 955 100,00 7.426 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 8 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100,00 211 100,00 241 100,00 133 100,00 306 100,00 277 100,00 1.167 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100,00 100 100,00 125 100,00 150 100,00 175 100,00 200 100,00 750 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 14.975 16.454 12.854 13.429 13.780 71.492 1 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  45. 1.jumlah Koperasi aktif 1.449 unit 1574 1.960,99 1624 1.566,17 1674 1.138,82 1724 1.185,75 1774 1.190,34 1.699 7.042 Dinas Koperasi dan UKM 2 Jumlah koperasi baru 117 unit 147 400,93 167 433,26 187 215,41 207 407,37 227 414,59 217 1.872 Dinas Koperasi dan UKM 2 Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 1 Jumlah Koperasi Sehat 445 unit 50 1.448 50 1.552 50 1.569 50 1.570 50 1.574 695 7.713 Dinas Koperasi dan UKM 3 Program Penciptaan dan Pemberdyaan Koperasi dan UKM
  46. 1.Jumlah wirausaha 4.142 Angka 1.100 4.816 1.100 6.171 1.100 5.200 1.100 5.393 1.100 5.594 9.642 27.173 Dinas Koperasi dan UKM 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM
  47. 1.jumlah UKM yang meningkat omsetnya 5.066 Angka 970 3.880 970 4.163 970 3.381 970 3.453 970 3.527 9.916 18.403 Dinas Koperasi dan UKM 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  48. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 866 100 898 100 990 100 1.050 100 1.100 100 4.905 Dinas Koperasi dan UKM 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  49. 1.Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 1.320 100 1.386 100 73 100 80 100 88 100 2.946 Dinas Koperasi dan UKM 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 18 100 18 100 21 100 23 100 26 100 106 Dinas Koperasi dan UKM 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 85 100 87 100 87 100 87 100 87 100 433 Dinas Koperasi dan UKM 9 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan 100 % 100 180 100 180 100 180 100 180 100 180 100 900 Dinas Koperasi dan UKM 12 Penanaman Modal 5.198 9.074 5.905 6.505 6.811 33.493 BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 66 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 1 Peningkatan Promosi penanaman modal 1 Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) 14 % 20 1.300 20 1.430 20 1.573 20 1.730 20 1.903 20 7.937 DPMPT 2 Peningkatan Realisasi minat penanaman modal
  50. 1.Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 28 % 33 260 33 286 33 315 33 346 33 381 33 1.587 DPMPT 3 Penataan regulasi penanaman modal
  51. 1.Indeks kepastian hukum berusaha N/a Kategori Baik 210 Baik 396 Baik 436 Baik 479 Baik 527 Baik 2.048 DPMPT 4 Peningkatan pelayanan pengaduan
  52. 1.Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu 100 % 100 150 100 165 100 182 100 200 100 220 100 916 DPMPT 5 Peningkatan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial
  53. 1.Persentase penyelesaian perizinan infrastruktur dan sosial tepat waktu 75 % 100 180 100 198 100 218 100 240 100 264 100 1.099 DPMPT 6 Peningkatan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam 1 Persentase penyelesaian perizinan ekonomi dan sumber daya alam tepat waktu 82 % 100 130 100 143 100 157 100 173 100 190 100 794 DPMPT 7 Peningkatan pelayanan sistem informasi penanaman modal 1 Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi N/a Kategori Baik 350 Baik 385 Baik 674 Baik 466 Baik 512 Baik 2.387 DPMPT 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 95 % 95 1.327 95 1.460 95 1.606 95 1.767 95 1.943 95 8.103 DPMPT 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 80 % 80 686 85 4.068 85 163 85 479 85 197 85 5.594 DPMPT 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 48 % 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 DPMPT 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 60 % 70 150 75 165 80 182 85 200 90 220 90 916 DPMPT 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan 100 % 100 305 100 228 100 251 100 276 100 303 100 1.363 DPMPT BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 67 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan sesuai ketentuan 13 Kepemudaan dan Olah Raga 83.720 84.052 84.300 89.600 94.850 436.522 1 Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Persentase pemuda yang berprestasi 20,33 % 21,67 2.650 25,50 2.650 30,00 2.650 36,78 2.650 45,00 2.650 45,00 13.250 Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina 28,91 % 29,09 250 30,91 300 32,73 350 34,55 400 34,55 450 34,55 1.750 Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pemuda yang berwirausaha 0,10 % 0,15 1.100 0,16 1.100 0,17 1.100 0,20 1.100 0,25 1.100 34,55 5.500 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti 100,00 % 100,00 6.200 100,00 6.200 100,00 6.200 100,00 6.200 100,00 6.200 36,50 31.000 Dinas Pemuda dan Olah Raga Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin 19,05 % 38,10 670 57,14 802 76,19 900 97,62 1.000 100 1.100 62,00 4.472 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3 Program Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan 10 % 20,00 70.000 40,00 70.000 60,00 70.000 80,00 75.000 90,00 80.000 62,00 365.000 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran 100 % 100 1.300 100 1.400 100 1.500 100 1.600 100 1.700 100 7.500 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Pemuda dan Olahraga 100 % 100 1.300 100 1.300 100 1.300 100 1.300 100 1.300 100 6.500 Dinas Pemuda dan Olah Raga 6 Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 % 100 250 100 300 100 300 100 350 100 350 100 1.550 Dinas Pemuda dan Olah Raga 14 Statistik 500 575 661 85 760 875 3.371 1 Program Pengelolaan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan 25 % 40,00 500 55,00 575 58,00 661 85,00 760 100,00 875 100,00 3.371 Dinas Komunikasi Dan Infromatika 15 Persandian 1.020 1.119 1.233 1.364 1.514 6.250 1 Program Penyelenggaraan Persentase informasi pemerintah yang % 36,00 1.020 52,00 1.119 68,00 1.233 84,00 1.364 100,00 1.514 100,00 6.250 Dinas Komunikasi Dan Infromatika BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 68 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah terfasilitasi melalui keamanan informasi 16 Kebudayaan 4.875 5.545 5.675 5.705 5.800 27.602 1 Program Pengembangan Nilai Budaya
  54. 1.Persentase nilai tradisi budaya daerah yang dilestarikan 20 % 28 700 32 1.300 35 1.400 38 1.400 42 1.450 42 6.250 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  55. 1.Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan 50 % 65,38 215 73,08 245 80,77 275 88,46 305 100,00 350 100 1.392 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  56. 1.Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan 50 % 62 3.960 64 4.000 69 4.000 72 4.000 78 4.000 78 19.960 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17 Perpustakaan 2.050 2.583 5.692 2.961 3.258 16.544 1 Program Pengembangan Bahan Pustaka - laju koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah 7,5 % 7,7 725 8,8 798 9,5 877 10 965 10,3 1.061 10,3 4.426 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase perpustakaan yang diberi bantuan 0,15 % 0,17 275 0,23 303 0,28 333 0,34 366 0,40 403 0,40 1.679 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Prosentase pengelola perpustakaan terlatih 2 % 2,5 100 3 358 3,5 393 4 433 4,5 476 4,5 1.759 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase jumlah pengunjung per tahun 13,25 % 13,64 825 14,28 908 14,96 998 15,64 1.098 16,32 1.208 16,32 5.037 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prosentase koleksi buku yang dibaca 1,2 % 1,4 75 1,5 83 1,6 91 1,7 100 1,8 110 1,8 458 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase sarana prasarana Perpustakaan NA % 85 50 85 135 85 3.000 - 0 - 0 85 3.185 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 18 Kearsipan 3.253 9.048 12.138 4.545 4.978 33.962 1 Program pengelolaan arsip statis - Prosentase arsip yang dipublikasikan NA % 20 700 40 540 60 580 80 620 100 660 100 3.100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase Perangkat Daerah, BUMD yang diakuisisi 6,15 % 39,2 300 45,5 5.340 51,8 380 58,2 420 64,6 460 64,6 6.900 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Prosentase sarana prasarana Kearsipan NA % 85 100 85 270 85 8.000 - 0 - 0 85 8.370 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 Program pengelolaan arsip dinamis - Prosentasi perangkat daerah yang mengelola arsip tertib 21,53 % 22,3 1.000 23,07 1.155 23,84 1.271 24,61 1.398 25,38 1.537 25,38 6.360 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 762 100 887 100 976 100 1.074 100 1.181 100 4.879 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 69 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 282 100 730 100 803 100 883 100 971 100 3.669 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 74 100 90 100 96 100 108 100 119 100 487 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 12 100 15 100 16 100 18 100 19 100 79 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan 100 % 100 24 100 22 100 16 100 25 100 30 100 116 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Layanan Urusan Pilihan 233.675 233.440 350.688 270.091 293.071 1.380.966 1 Kelautan dan Perikanan 14.516 15.242 16.058 16.964 17.960 80.740 1 Program Pengembangan budidaya perikanan 1 Produksi perikanan budidaya 62.400 ton 63.731 4.950 64.368 5.198 65.012 5.445 65.662 5.693 66.319 5.940 66.319 27.225 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Program pengembangan perikanan tangkap 1 Produksi perikanan tangkap 1.387 ton 1.447 3.700 1.454 3.885 1.461 4.070 1.468 4.255 1.475 4.440 1.475 20.350 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 1 produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan 690 ton 721 1.800 765 1.890 788 2.070 812 2.340 836 2.700 836 10.800 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil (prioritas masyarakat miskin) - RTM 200 500 200 525 200 550 200 575 200 600 1.000 2.750 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan - kelompok 3 150 3 158 3 165 3 173 3 180 15 825 Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  57. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 1.108 100 1.163 100 1.219 100 1.274 100 1.330 100 6.094 Dinas Perikanan dan Peternakan 7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
  58. 1.Jumlah unit sarana prasarana yang 5 unit 5 1.833 5 1.925 5 2.017 5 2.108 5 2.200 25 10.083 Dinas Perikanan dan Peternakan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 70 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) ditambah / ditingkatkan fungsinya 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  59. 1.Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya - % 20 150 20 158 20 165 20 173 20 180 100 825 Dinas Perikanan dan Peternakan 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 50 100 53 100 55 100 58 100 60 100 275 Dinas Perikanan dan Peternakan 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 100 100 105 100 110 100 115 100 120 100 550 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Jumlah Sistem Informasi pelayanan publik yang dibangun dan dikembangkan - sistem informasi 2 100 2 105 2 110 2 115 2 120 10 550 Dinas Perikanan dan Peternakan 11 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan 100 % 100 75 100 79 100 83 100 86 100 90 100 413 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Pariwisata 10.215 11.185 11.765 12.340 12.915 58.420 1 Program Pengembangan Destinasi Wisata
  60. 1.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar 20 % 30 6.100 33 7.000 38 7.500 41 8.000 44 8.500 44 37.100 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 Program Pengembanan Pemasaran pariwisata
  61. 1.Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan 69 % 72 700 74 750 76 800 78 850 80 900 80 4.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3 Program Pengembangan Kemitraan pariwisata
  62. 1.Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata 60 % 68 900 72 920 76 950 80 975 84 1.000 84 4.745 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 1.200 100 1.200 100 1.200 100 1.200 100 1.200 100 6.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 700 100 700 100 700 100 700 100 700 100 3.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 71 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Tingkat disiplin aparatur % 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 1.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 1.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan % 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 75 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3 Pertanian 101.854 88.562 192.751 97.665 104.767 585.599 1 Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan
  63. 1.Produktivitas padi sawah 69 kw/ha 60 835 60 877 61 922 62 968 62 1.019 62 4.621 Dinas Pertanian
  64. 2.Produktivitas jagung 75 kw/ha 75 460 76 483 77 507 77 533 78 559 78 2.542 Dinas Pertanian
  65. 3.Produktivitas kacang tanah 18 kw/ha 18 3.200 19 3.360 19 3.528 19 3.760 19 3.890 19 17.738 Dinas Pertanian
  66. 4.Produktivitas ubi jalar 141,79 kw/ha 142 450 143 473 143 496 143 521 143 547 143 2.487 Dinas Pertanian Produktivitas ubi kayu 234,84 kw/ha 236 450 236 478 237 496 237 521 238 547 238 2.492
  67. 5.produksi produk olahan tanaman pangan 377.996 kw 419.280 750 423.473 788 427.793 823 431.942 868 436.262 912 436.262 4.141 Dinas Pertanian 2 Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan 1 Produktivitas Kopi 9 kw/ha 9 1.750 9 1.755 9 1.850 9 1.900 10 2.000 10 9.255 Dinas Pertanian 2 Produktivitas Teh 17 kw/ha 17 700 17 220 17 240 18 260 18 280 18 1.700 Dinas Pertanian 3 Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya. 62 kw/ha 62 820 62 840 62 880 62 920 62 960 62 4.420 Dinas Pertanian 4 Produktivitas Tanaman Atsiri 0 kw/ha 0 280 0 305 0 330 0 355 0 380 0 1.650 Dinas Pertanian 5 Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya 77 kw/ha 77 875 77 919 77 965 77 1.013 77 1.064 77 4.835 Dinas Pertanian 6 produksi produk olahan tanaman perkebunan 16.435 Ton 16.445 1.775 16.470 1.822 16.495 1.658 16.520 1.600 16.550 1.787 16.550 8.642 Dinas Pertanian 3 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1 Produktivitas komoditas Tembakau 9 kw/ha 8 8.650 8 8.675 8 8.705 8 8.610 8 8.630 8 43.270 Dinas Pertanian 4 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Produktivitas komoditas Tembakau 9 kw/ha 8 725 8 730 8 735 8 740 8 745 8 3.675 Dinas Pertanian BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 72 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 0 5 Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing hortikultura berkelanjutan 1 Produktivitas Cabai 149 kw/ha 149 1.954 149 2.554 149 1.883 149 1.956 149 2.054 149 10.402 Dinas Pertanian 2 Produktivitas Bawang Merah 99 kw/ha 99 2.427 99 2.497 99 2.840 99 2.917 100 3.050 100 13.731 Dinas Pertanian 3 Produktivitas Kentang 233 kw/ha 233 12.900 233 1.620 233 1.890 233 2.160 233 2.430 233 21.000 Dinas Pertanian 4 Produktivitas Sayuran Lainnya 186 kw/ha 186 2.965 187 2.220 187 2.655 187 3.090 187 2.695 187 13.625 Dinas Pertanian 5 Produktivitas Jahe 3 kw/ha 3 770 3 1.190 3 1.610 3 2.030 3 2.450 3 8.050 Dinas Pertanian 6 Produktivitas Kunyit 3 kw/ha 3 770 3 1.190 3 1.610 3 2.030 4 2.450 4 8.050 Dinas Pertanian 7 Produktivitas Tanaman Obat Lainnya 2 kw/ha 2 770 2 1.190 2 1.610 2 2.030 2 2.450 2 8.050 Dinas Pertanian 8 Produktivitas Jeruk 46 kw/ha 47 1.400 47 1.550 47 1.600 48 1.750 48 2.000 48 8.300 Dinas Pertanian 9 Produktivitas Tanaman Buah Lainnya 40 kw/ha 40 1.900 41 1.420 41 1.490 41 1.560 42 1.630 42 8.000 Dinas Pertanian 10 Produktivitas Sedap Malam 280.222 kw/ha 560 1.025 710 1.885 860 2.090 1.010 2.295 1.218 2.500 317.189 9.795 Dinas Pertanian 11 Produktivitas olahan hasil hortikultura 564.321 kw/ha 571.785 775 577.446 775 583.107 775 588.768 775 594.430 775 594.430 3.875 Dinas Pertanian 6 Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
  68. 1.Indeks Penanaman 2 poin 2 12.675 2 11.155 2 1.155 3 11.245 3 12.889 3 49.119 Dinas Pertanian 2 prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian 10 % 20 900 20 1.000 20 1.000 20 1.000 20 1.000 100 4.900 Dinas Pertanian 7 Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia dan Kelembagaan Pertanian 1 Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi 10 % 20 3.476 20 3.726 20 3.726 20 3.476 20 3.726 100 18.130 Dinas Pertanian 2 prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani 10 % 2 1.792 2 1.542 2 1.542 2 1.792 2 1.542 10 8.210 Dinas Pertanian 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  69. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 1.140 100 1.209 100 1.283 100 1.362 100 1.447 100 6.440 Dinas Pertanian 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 90 % 90 12.080 90 8.707 90 8.892 90 9.086 90 9.505 90 48.270 Dinas Pertanian BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 73 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 490 100 465 100 490 100 517 100 545 100 2.507 Dinas Pertanian 11 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan 100 % 100 75 100 101 100 106 100 11 100 117 100 409 Dinas Pertanian 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 70 % 70 50 75 53 80 55 85 58 90 61 90 276 Dinas Pertanian 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 100 100 105 100 110.250 100 116 100 122 100 110.692 Dinas Pertanian 14 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Produksi Daging 7.189 ton 7.310 9.000 7.456 9.450 7.605 9.900 7.757 10.350 7.913 10.800 7.913 49.500 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Produksi Telur 6.258 ton 6.551 500 6.633 525 6.716 550 6.800 575 6.885 600 6.885 2.750 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Produksi Susu 29.132 ton 29.591 2.000 29.739 2.100 29.888 2.200 30.187 2.300 30.488 2.400 30.488 11.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 0 15 Program peningkatan kesejahteraan petani/ peternak 1 Pemberdayaan usaha petani/peternak kecil (prioritas masyarakat miskin) - RTM 150 300 150 315 150 330 150 345 150 360 1.500 1.650 Dinas Perikanan dan Peternakan 16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1 Produksi olahan hasil peternakan 805 ton 846 900 867 945 888 1.035 922 1.170 933 1.350 933 5.400 Dinas Perikanan dan Peternakan 17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan 5 % 5 7.000 5 7.350 5 8.050 5 9.100 5 10.500 25 42.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 135 149 164 180 198 826 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1 prosentase data kelistrikan yang direkosiliasasi 19 % 21 135 21 149 24 164 26 180 29 198 29 826 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 5 Perdagangan 99.125 110.003 121.003 133.103 146.413 609.647 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 1 prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya 10 % 12 23.350 12 25.615 12 28.177 12 30.994 12 34.094 60 142.229 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 posentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa % 4 2.950 4 3.245 4 3.570 4 3.926 4 4.319 20 18.010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 74 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 3 Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat 1 prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya 18 % 18 71.725 18 78.898 18 86.787 18 95.466 18 105.013 90 437.888 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya 0,38 % 1,05 300 1,1 375 1,05 413 1,05 454 1,05 499 5,25 2.040 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 prosentase Industri Kecil yang berorietasi ekspor 1 % 1 100 1 1.100 1 1.210 1 1.331 1 1.464 5 5.205 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 prosentase pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitas kewirausahaannya 52 % 54 700 54 770 54 847 54 932 54 1.025 54 4.274 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 6 Perindustrian 7.679 8.135 8.767 9.644 10.609 44.834 1 Program Pengembangan IKM (Agro) 1 prosentase industri agro yang ditingkatkan nilai produksinya 6 % 6 3.465 6 3.669 6 4.036 6 4.439 6 4.883 30 20.493 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 jumlah Wirausaha baru Industri Kecil Agro 200 IKM 300 700 300 735 300 809 300 889 300 978 1.500 4.111 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 3 Jumlah sentra IKM agro yang dikembangkan 1 sentra 1 200 1 210 1 231 1 254 1 280 5 1.175 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 Program Pengembangan IKM (Non Agro) 1 prosentase industri non-agro yang ditingkatkan nilai produksinya 3 % 3 1.053 3 1.053 3 1.148 3 1.263 3 1.389 15 5.906 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 2 Wirausaha baru IKM non-agro 100 IKM 240 200 240 210 240 231 240 254 240 280 1.330 1.175 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 3 Jumlah sentra IKM non-agro yang dikembangkan 1 sentra 1 200 1 220 1 242 1 266 1 293 5 1.221 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 1.044 100 1.138 100 1.081 100 1.190 100 1.309 100 5.762 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 70 % 70 654 75 719 80 791 85 870 85 957 85 3.992 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 60 % 100 66 100 73 100 80 100 88 100 97 100 404 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 75 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 98 100 107 100 118 100 130 100 143 100 596 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM 7 Transmigrasi 150 165 180 195 210 900 1 Program pengembangan Wilayah Transmigrasi Prosentase Kenaikan Peningkatan Taraf Hidup Transmigran -- % 40 150 50 165 60 180 70 195 80 210 80,00 900 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penunjang Urusan 103.199 101.482 107.391 118.105 133.590 563.768 1 Pembinaan dan Pengawasan 15.592 20.021 24.032 28.849 34.634 123.127 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 72 % 75,00 4.624 80,00 6.011 85,00 7.213 90,00 8.655 95,00 10.386 95,00 36.889 Inspektorat Persentase SKPD yang nilai SAKIP-nya minimal BB 70,39 % 75,00 1.428 80,00 1.856 85,00 2.227 90,00 2.672 95,00 3.207 95,00 11.390 Inspektorat Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP 30 % 50,00 555 70,00 722 90,00 866 100,00 1.040 100,00 1.248 100,00 4.431 Inspektorat Persentase Pengaduan yang tertangani lingkup Irban I, II, III dan IV 100 % 100,00 422 100,00 506 100,00 608 100,00 729 100,00 875 100,00 3.140 Inspektorat 2 Program Penegakan Integritas Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi n/a % 84,00 1.872 85,00 2.433 86,00 2.920 87,00 3.504 87,00 4.205 87,00 14.934 Inspektorat 3 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Persentase pemanfaatan teknologi informasi n/a % 100,00 750 100,00 900 100,00 1.080 100,00 1.296 100,00 1.555 100,00 5.581 Inspektorat 4 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase pemenuhan Infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP Level 3 DC Level 3,00 2.945 3,00 3.828 3,00 4.594 3,00 5.512 4,00 6.615 4,00 23.493 Inspektorat 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 5,04 % 75,00 16 80,00 23 85,00 35 90,00 52 95,00 78 95,00 204 Inspektorat BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 76 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100,00 1.636 100,00 2.127 100,00 2.553 100,00 3.063 100,00 3.676 100,00 13.056 Inspektorat 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100,00 1.215 100,00 1.458 100,00 1.750 100,00 2.100 100,00 2.519 100,00 9.042 Inspektorat 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100,00 130 100,00 156 100,00 187 100,00 225 100,00 270 100,00 967 Inspektorat 2 Perencanaan Pembangunan 10.912 11.559 12.656 13.862 16.089 65.077 1 Program Pengembangan Data/Informasi - Tingkat ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah 80 % 80 275 81 303 82 333 83 366 84 403 84 1.679 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah 100 % 100 1.729 100 1.902 100 2.092 100 2.301 100 3.431 100 11.455 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Perencanaan Sosial Budaya - Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya 100 % 100 800 100 880 100 968 100 1.065 100 1.171 100 4.884 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 100 % 100 1.000 100 715 100 787 100 865 100 952 100 4.318 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah 100 % 100 982 100 1.080 100 1.188 100 1.307 100 1.438 100 5.995 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA 100 % 100 1.500 100 1.650 100 1.815 100 1.997 100 2.196 100 9.158 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 77 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 7 Program Perencanaan Tata Ruang - Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang 90 % 100 700 100 770 100 847 100 932 100 1.025 100 4.274 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Program Kerjasama Pembangunan - Persentase dokumen kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % 90 516 90 568 90 625 90 687 90 756 90 3.153 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Persentase sumber daya aparatur perencana yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 10 % 90 590 90 590 90 590 92 590 95 590 95 2.950 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 95 272 95 299 95 329 95 362 95 399 95 1.662 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 90 1.327 90 1.459 90 1.605 90 1.766 90 1.942 90 8.100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 90 1.155 90 1.270 90 1.397 90 1.537 90 1.691 90 7.050 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 90 65 90 72 90 79 90 87 90 96 90 400 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Keuangan 52.013 52.210 51.017 53.666 57.737 266.644 1 Program Penyusunan Anggaran Daerah
  70. 1.Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP 100 % 100 1.445 100 1.466 100 1.539 100 1.616 100 1.697 100 7.763 BPKAD 2 Program Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  71. 1.Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu 100 % 100 538 100 565 100 593 100 623 100 657 100 2.976 BPKAD 3 Program Penatausahaan Keuangan Daerah
  72. 1.Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% 90 % 90 1.134 95 1.031 95 1.083 98 1.137 100 1.194 100 5.579 BPKAD BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 78 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 4 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  73. 1.Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir 68 % 75 3.740 80 3.927 85 4.160 90 4.368 95 4.467 95 20.662 BPKAD 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  74. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 Persen 100 24.653 100 25.735 100 27.321 100 28.662 100 29.808 100 136.179 BPKAD 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  75. 1.Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 3.325 100 3.052 100 3.955 100 3.976 100 5.613 100 19.921 BPKAD 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 50 100 50 100 60 100 65 100 70 100 295 BPKAD 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  76. 1.Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 100 325 100 330 100 335 100 340 100 345 100 1.675 BPKAD 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 553 100 528 100 554 100 582 100 611 100 2.828 BPKAD 10 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan 100 % 100 42 100 45 100 47 100 49 100 51 100 234 BPKAD 11 Program Peningkatan pelayanan pajak daerah
  77. 1.Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti 100 Persen 100 1.212 100 343 100 377 100 415 100 457 100 2.805 Badan Pendapatan Daerah 2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah 80 persen 81 322 81 354 81 389 81 428 82 471 82 1.965 Badan Pendapatan Daerah 12 Program Peningkatan ektensifikasi dan intensifikasi pajak daerah
  78. 1.Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak 100 Persen 100 6.072 100 6.110 100 1.151 100 1.196 100 1.245 100 15.773 Badan Pendapatan Daerah BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 79 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 13 Program Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah
  79. 1.Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah 100 Persen 100 1.353 100 1.489 100 1.637 100 1.801 100 1.981 100 8.262 Badan Pendapatan Daerah 14 Program Peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah
  80. 1.Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah 100 Persen 100 1.372 100 1.509 100 1.660 100 1.826 100 2.008 100 8.374 Badan Pendapatan Daerah 15 Program Peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah
  81. 1.Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah 100 Persen 100 2.063 100 1.684 100 1.767 100 1.759 100 1.760 100 9.034 Badan Pendapatan Daerah 16 Program Peningkatan Pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
  82. 1.Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 100 % 100 436 100 480 100 528 100 581 100 639 100 2.664 Badan Pendapatan Daerah 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  83. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 90 Persen 90 1.418 90 1.560 90 1.716 90 1.888 90 2.077 90 8.659 Badan Pendapatan Daerah 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  84. 1.Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 90 % 90 1.658 90 1.622 90 1.780 90 1.954 90 2.146 90 9.160 Badan Pendapatan Daerah 19 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 100 97 100 106 100 117 100 129 100 142 100 591 Badan Pendapatan Daerah 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  85. 1.Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 10 % 10 119 12 131 13 144 14 158 15 174 15 727 Badan Pendapatan Daerah 21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 Persen 100 52 100 58 100 63 100 70 100 77 100 320 Badan Pendapatan Daerah BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 80 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 22 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan % 100 33 100 36 100 40 100 44 100 48 100 200 Badan Pendapatan Daerah 4 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 24.383 17.363 19.324 21.329 24.701 107.099 1 Program Penataan Karir PNS - Persentase Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi n/a % 80 395 82 461 84 529 86 574 88 681 88 2.639 Badan Kepegawaian dan Diklat 2 Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur - Prosentase tingkat disiplin ASN n/a % 99,8 899 99,9 1.345 99,9 1.464 99,9 1.594 99,9 1.738 99,9 7.040 Badan Kepegawaian dan Diklat 3 Pogram Pengadaan ASN dan Pengembangan Infomasi Pegawai - Prosentase terpenuhinya formasi aparatur n/a % 80 1.422 82 1.234 84 1.357 86 1.493 88 1.642 88 7.148 Badan Kepegawaian dan Diklat - Persentase data pegawai yang diperbaharui n/a % 100 395 100 461 100 529 100 574 100 681 100 2.639 Badan Kepegawaian dan Diklat 4 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur - Persentase terpenuhinya pengembangan kompetensi PNS n/a % 80 18.857 82 11.723 84 13.093 86 14.621 88 16.325 88 74.619 Badan Kepegawaian dan Diklat 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 1.538 100 1.562 100 1.719 100 1.893 100 2.684 100 9.396 Badan Kepegawaian dan Diklat 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya n/a % 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 336 Badan Kepegawaian dan Diklat 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 623 100 300 100 325 100 243 100 578 100 2.068 Badan Kepegawaian dan Diklat 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 199 100 219 100 241 100 265 100 291 100 1.215 Badan Kepegawaian dan Diklat BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 81 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 5 Penelitian dan Pengembangan 300 330 363 399 429 1.822 1 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti 75 % 80,00 300 85,00 330 85,00 363 90,00 399 90,00 429 90,00 1.822 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pendukung KDH dan WKDH 33.448 37.096 40.197 44.465 48.258 203.463 1 Program Peningkatan Kehidupan Beragama - Jumlah guru ngaji aktif n/a % 68 110 75 121 82 133 88 146 95 161 95 672 Sekretariat Daerah - Prosentase Aktifitas Keagamaan yang di fasilitasi n/a % 20 2.315 25 2.945 30 2.516 35 3.205 40 3.246 40 14.226 Sekretariat Daerah - Prosentase peran DKM aktif 60 % 63 843 72 928 81 1.020 90 1.122 99 1.235 99 5.148 Sekretariat Daerah - Persentase Mesjid dan Pesantren Salafiah dalam kondisi baik n/a % 20 225 20 248 20 272 20 299 20 329 20 1.374 Sekretariat Daerah 2 Program Peningkatan Pendidikan Agama - Rasio lembaga pendidikan keagaamaan aktif 8/10000 Penduduk 8/10000 569 8/10000 625 8/10000 688 8/10000 757 8/10000 832 8/10000 3.471 Sekretariat Daerah 3 Program Penguatan Kebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan - Persentase implementasi bahan kebijakan lingkup kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat 100 % 100 230 100 253 100 278 100 306 100 337 100 1.404 Sekretariat Daerah 4 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik - persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik 60 % 70 250 75 275 80 303 85 333 90 366 90 1.526 Sekretariat Daerah - Nilai indeks reformasi birokrasi Baik Predikat Baik 110 Baik 121 Baik 133 Baik 146 Baik 161 Baik 672 Sekretariat Daerah - Prosentase inovasi yang terakomodir n/a % 70 50 75 55 80 61 85 67 90 73 90 305 Sekretariat Daerah BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 82 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 5 Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan - tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur 65 % 70 300 70 330 70 363 70 399 70 439 70 1.832 Sekretariat Daerah - Prosentase SkPD yang memiliki ketatalaksanaan yang baik 100 % 100 150 0 0 100 300 100 330 0 0 0 780 Sekretariat Daerah 6 Program Penataan Tatalaksana - Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah n/a Range Nilai Range Nilai 525 Range Nilai 578 Range Nilai 635 Range Nilai 699 Range Nilai 769 Range Nilai 3.205 Sekretariat Daerah 7 Program Pengendalian Pembangunan - Prosentase kualitas pengendalian pembangunan 100 % 100 332 100 365 100 402 100 442 100 486 100 2.027 Sekretariat Daerah 8 Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan - Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD 70 % 80 213 85 234 90 258 95 284 100 312 100 1.301 Sekretariat Daerah 9 Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah - Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahananan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah 85 % 80 405 85 446 90 490 95 539 100 593 100 2.474 Sekretariat Daerah 10 Penataan Peraturan Perundang-undangan - Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji 80 % 80 2.513 80 2.764 80 3.041 80 3.345 80 3.679 80 15.342 Sekretariat Daerah 11 Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa - Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu 100 % 100 1.188 100 1.307 100 1.438 100 1.581 100 1.739 100 7.253 Sekretariat Daerah 12 Program Penegasan Batas daerah Prosentase batas desa yang ditetapkan n/a % 100 366 100 402 100 443 100 487 100 536 100 2.233 Sekretariat Daerah 13 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi Prosentase data rupa bumi yang terinventarisasi n/a % 100 61 100 67 100 74 100 82 100 90 100 375 Sekretariat Daerah 14 Program Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan - Prosentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP 100 % 100 3.240 100 3.565 100 3.921 100 4.313 100 4.744 100 19.783 Sekretariat Daerah BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 83 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH - Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah 100 % 80 1.736 85 1.910 90 2.101 95 2.311 100 2.542 100 10.601 Sekretariat Daerah 16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Prosentase Kecamatan/Kelurahan Berkinerja Baik 80 % 80 178 80 196 80 216 80 237 80 261 80 1.088 Sekretariat Daerah - Nilai LPPD Tinggi kategori Tinggi 252 Tinggi 277 Tinggi 304 Tinggi 335 Tinggi 528 Tinggi 1.696 Sekretariat Daerah - Prosentase wiayah yang telah memiliki tapal batas 100 % 100 180 100 198 100 218 100 239 100 263 100 1.098 Sekretariat Daerah 17 Peningkatan Koordinasi Pemerintahan - Prosentase Koordinasi Pemerintahan n/a % 100 945 100 1.039 100 1.143 100 1.257 100 1.383 100 5.767 Sekretariat Daerah 18 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah 100 % 100 99 100 109 100 120 100 132 100 145 100 604 Sekretariat Daerah 19 Penataan Daerah Otonomi Baru - Proses pembentukan DOB Petsiapan Jumlah Tahapan Persiapan 200 Evaluasi 220 Evaluasi 242 Evaluasi 266 Terselesaiakan 293 Terselesaiakan 1.221 Sekretariat Daerah 20 Pengembangan Komunikasi, Informasi dn Media Masa - Prosentase pengembangan komunikasi dan Media Massa 100 % 100 128 100 140 100 154 100 170 100 187 100 779 Sekretariat Daerah 21 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Prosentase sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 650,00 100 715,00 100 786,50 100 865,15 100 951,67 100 3.968 Sekretariat Daerah 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 8.713 100 9.737 100 10.597 100 11.508 100 12.497 100 53.051 Sekretariat Daerah 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 5.114 100 5.626 100 6.188 100 6.807 100 7.488 100 31.222 Sekretariat Daerah 24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 100 734 100 740 100 742 100 775 100 840 100 3.831 Sekretariat Daerah BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 84 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 25 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 449 100 486 100 535 100 589 100 651 100 2.710 Sekretariat Daerah 26 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan 100 % 100 75 1 75 1 83 1 91 1 100 1 423 Sekretariat Daerah Pendukung DPRD 31.371 32.338 35.623 39.171 43.037 181.539 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Prosentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kapasitas DPRD 100 % 100 14.895 100 16.384 100 18.022 100 19.825 100 21.807 100 90.933 Sekretariat DPRD 2 Program Peningkatan Peran dan Fungsi Legislasi DPRD - Prosentase Perda yang disahkan oleh DPRD n/a % 80 9.415 80 10.357 80 11.392 80 12.531 80 13.785 80 57.480 Sekretariat DPRD 3 Program Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD - Prosentase Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD n/a % 70 698 71 767 72 844 73 929 74 1.022 74 4.260 Sekretariat DPRD 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 2.880 100 3.139 100 3.453 100 3.798 100 4.178 100 17.447 Sekretariat DPRD 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 2.961 100 1.091 100 1.183 100 1.287 100 1.399 100 7.921 Sekretariat DPRD 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 100 279 100 332 100 434 100 478 100 491 100 2.014 Sekretariat DPRD 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 100 % 100 165 100 182 100 200 100 220 100 242 100 1.009 Sekretariat DPRD 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 100 78 100 86 100 94 100 104 100 114 100 475 Sekretariat DPRD Urusan Kesatuan Bangsa dan Potilik 7.536 8.124 8.937 10.030 11.533 46.161 1 Kesatuan Bangsa dan Potilik 7.536 8.124 8.937 10.030 11.533 46.161 BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 85 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 1 Program Bina Ketahanan Bangsa - Prosentase Bina Ketahanan Bangsa n/a % 90 1.100 91 1.210 92 1.331 93 1.464 94 1.611 94 6.716 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Program Kewaspadaan Dini Daerah - Prosentase Kewaspadaan Dini Daerah n/a % 100 3.600 100 3.960 100 4.356 100 4.792 100 5.271 100 21.978 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Program Bina Politik Dalam Negeri - Prosentase Pemahaman Politik Masyarakat n/a % 72 1.000 72 935 72 1.029 72 1.331 72 1.964 72 6.259 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 75 % 100 567 100 624 100 686 100 754 100 830 100 3.461 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik 75 % 100 1.095 100 1.205 100 1.325 100 1.457 100 1.603 100 6.685 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Prosentase Prestasi Kerja Pegawai 75 % 100 25 100 28 100 30 100 33 100 37 100 153 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 75 % 100 17 100 19 100 21 100 23 100 25 100 104 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase Kinerja perencanaan SKPD 75 % 100 40 100 44 100 48 100 53 100 59 100 244 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Prestasi Kerja Pegawai 75 % 100 62 100 68 100 75 100 83 100 91 100 379 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Prosentase Kinerja perencanaan SKPD 75 % 100 30 100 33 100 36 100 40 100 44 100 183 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Kewilayahan 153.113 168.424 185.275 203.810 224.206 934.829 1 Pemerintahan Umum 153.113 168.424 185.275 203.810 224.206 934.829 1 Program Penyelenggaraan PATEN - Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan 100 % 100 4.012 100 4.414 100 4.863 100 5.343 100 5.878 100 24.510,45 Kecamatan 100 % 100 28,42 100 30,5 100 38,28 100 37,5 100 41,5 100 176,20 Banjarwangi 100 % 100 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 610,00 Banyuresmi BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 86 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 100 % 100 126 100 139 100 153 100 168 100 185 100 771,00 Bayongbong 100 % 100 73 100 81 100 89 100 98 100 107 100 448,00 BL. Limbangan 100 % 100 16 100 18 100 20 100 22 100 24 100 100,00 Bungbulang 100 % 100 16 100 18 100 20 100 22 100 24 100 100,00 Caringin 100 % 100 64 100 70 100 77 100 85 100 94 100 390,00 Cibalong 100 % 100 60 100 66 100 72 100 79 100 87 100 364,00 Cibatu 100 % 100 35 100 38 100 42 100 46 100 51 100 212,00 Cibiuk 100 % 100 35 100 38 100 42 100 46 100 51 100 212,00 Cigedug 100 % 100 76 100 83 100 92 100 101 100 111 100 463,00 Cihurip 100 % 100 49 100 54 100 59 100 65 100 72 100 299,00 Cikajang 100 % 100 85 100 93 100 103 100 113 100 124 100 518,00 Cikelet 100 % 100 301 100 331 100 365 100 401 100 441 100 1.839,00 Cilawu 100 % 100 48 100 52 100 58 100 64 100 70 100 292,00 CISEWU 100 % 100 14 100 16 100 17 100 19 100 21 100 87,00 Cisompet 100 % 100 25 100 28 100 30 100 34 100 37 100 154,00 Cisurupan 100 % 100 368 100 405 100 445 100 490 100 539 100 2.247,00 Garut Kota 100 % 100 71 100 78 100 86 100 94 100 104 100 433,00 Kadungora 100 % 100 84 100 93 100 102 100 112 100 123 100 514,00 Karangtengah 100 % 100 727 100 800 100 880 100 968 100 1.065 100 4.440,00 Karangpawitan 100 % 100 50 100 55 100 61 100 67 100 74 100 307,00 Kersamanah 100 % 100 138 100 152 100 168 100 184 100 203 100 845,00 Leles 100 % 100 15 100 16 100 18 100 20 100 22 100 91,00 Leuwigoong 100 % 100 140 100 154 100 170 100 187 100 205 100 856,00 Malangbong 100 % 100 59,45 100 65,4 100 71,94 100 79,13 100 87,04 100 362,96 Mekarmukti 100 % 100 79,07 100 86,98 100 95,68 100 105,25 100 115,77 100 482,75 Pakenjeng 100 % 100 26,06 100 28,67 100 31,53 100 34,69 100 38,16 100 159,11 Pameungpeuk 100 % 100 75 100 83 100 91 100 100 100 110 100 459,00 Pamulihan 100 % 100 42,82 100 47,1 100 51,81 100 56,99 100 62,69 100 261,41 Pangatikan 100 % 100 36,25 100 39,87 100 43,86 100 48,24 100 53,07 100 221,29 Pasirwangi 100 % 100 22,1 100 24,31 100 26,74 100 29,41 100 32,35 100 134,91 Peundeuy BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 87 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 100 % 100 30,47 100 33,51 100 36,86 100 40,55 100 44,61 100 186,00 Samarang 100 % 100 166,63 100 183,3 100 201,63 100 221,79 100 243,97 100 1.017,32 Selaawi 100 % 100 66,86 100 73,54 100 80,9 100 88,99 100 97,89 100 408,18 Singajaya 100 % 100 92,55 100 101,8 100 111,98 100 123,18 100 135,5 100 565,01 Sucinaraja 100 % 100 25,035 100 27,53 100 30,29 100 33,32 100 36,65 100 152,83 Sukaresmi 100 % 100 53,72 100 59,09 100 65 100 71,5 100 78,66 100 327,97 Sukawening 100 % 100 18,49 100 20,34 100 22,38 100 24,62 100 27,08 100 112,91 Talegong 100 % 100 108,18 100 119 100 130,9 100 143,99 100 158,39 100 660,46 Tarogong Kaler 100 % 100 350 100 385 100 423,5 100 465,85 100 512,43 100 2.136,78 Tarogong Kidul 100 % 100 15,29 100 16,82 100 18,5 100 20,36 100 22,39 100 93,36 Wanaraja 2 Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan - Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan 100 % 100 20.385 100 22.423 100 24.666 100 27.137 100 29.855 100 124.466 Kecamatan 100 % 100 233 100 257 100 282 100 311 100 342 100 1.425 Banjarwangi 100 % 100 220 100 242 100 266 100 293 100 323 100 1.344 Banyuresmi 100 % 100 237 100 261 100 287 100 316 100 348 100 1.449 Bayongbong 100 % 100 300 100 330 100 363 100 399 100 439 100 1.831 BL. Limbangan 100 % 100 182 100 200 100 220 100 242 100 267 100 1.111 Bungbulang 100 % 100 159 100 175 100 192 100 212 100 233 100 971 Caringin 100 % 100 187 100 205 100 226 100 249 100 274 100 1.141 Cibalong 100 % 100 720 100 792 100 871 100 958 100 1.054 100 4.395 Cibatu 100 % 100 768 100 844 100 929 100 1.022 100 1.124 100 4.687 Cibiuk 100 % 100 227 100 250 100 275 100 303 100 333 100 1.388 Cigedug 100 % 100 193 100 212 100 234 100 257 100 283 100 1.179 Cihurip 100 % 100 584 100 642 100 707 100 777 100 855 100 3.565 Cikajang 100 % 100 123 100 136 100 149 100 164 100 181 100 753 Cikelet 100 % 100 669 100 736 100 809 100 890 100 979 100 4.083 Cilawu 100 % 100 208 100 229 100 252 100 277 100 305 100 1.271 CISEWU 100 % 100 116 100 127 100 140 100 154 100 170 100 707 Cisompet BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 88 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 100 % 100 258 100 284 100 312 100 344 100 378 100 1.576 Cisurupan 100 % 100 3.670 100 4.037 100 4.440 100 4.884 100 5.373 100 22.404 Garut Kota 100 % 100 284 100 313 100 344 100 378 100 416 100 1.735 Kadungora 100 % 100 247 100 272 100 299 100 329 100 362 100 1.509 Karangtengah 100 % 100 2.176 100 2.393 100 2.633 100 2.896 100 3.186 100 13.284 Karangpawitan 100 % 100 150 100 165 100 181 100 199 100 219 100 914 Kersamanah 100 % 100 622 100 684 100 752 100 828 100 911 100 3.797 Leles 100 % 100 118 100 130 100 143 100 157 100 173 100 721 Leuwigoong 100 % 100 1.016 100 1.118 100 1.230 100 1.353 100 1.488 100 6.205 Malangbong 100 % 100 664 100 730 100 804 100 884 100 972 100 4.054 Mekarmukti 100 % 100 161 100 177 100 194 100 214 100 235 100 981 Pakenjeng 100 % 100 132 100 145 100 160 100 176 100 193 100 806 Pameungpeuk 100 % 100 196 100 216 100 237 100 261 100 287 100 1.197 Pamulihan 100 % 100 153 100 168 100 185 100 204 100 224 100 934 Pangatikan 100 % 100 902 100 992 100 1.091 100 1.201 100 1.321 100 5.507 Pasirwangi 100 % 100 93 100 102 100 113 100 124 100 136 100 568 Peundeuy 100 % 100 184 100 203 100 223 100 245 100 270 100 1.125 Samarang 100 % 100 691 100 760 100 836 100 920 100 1.012 100 4.219 Selaawi 100 % 100 159 100 175 100 193 100 212 100 234 100 973 Singajaya 100 % 100 94 100 104 100 114 100 126 100 139 100 577 Sucinaraja 100 % 100 95 100 104 100 114 100 126 100 139 100 578 Sukaresmi 100 % 100 163 100 180 100 198 100 217 100 239 100 997 Sukawening 100 % 100 86 100 94 100 104 100 114 100 126 100 524 Talegong 100 % 100 621 100 683 100 751 100 827 100 909 100 3.791 Tarogong Kaler 100 % 100 2.212 100 2.433 100 2.677 100 2.945 100 3.239 100 13.506 Tarogong Kidul 100 % 100 112 100 123 100 136 100 149 100 164 100 684 Wanaraja 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Prosentase pemuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan n/a % 70 21.243 75 23.367 80 25.704 85 28.273 90 31.102 90 129.689 Kecamatan n/a % 70 8.623 75 9.485 80 10.434 85 11.477 90 12.625 90 52.644 Garut Kota BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 89 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) n/a % 70 5.416 75 5.957 80 6.553 85 7.208 90 7.929 90 33.063 Karangpawitan n/a % 70 1.287 75 1.416 80 1.558 85 1.713 90 1.885 90 7.859 Tarogong Kaler n/a % 70 5.917 75 6.509 80 7.159 85 7.875 90 8.663 90 36.123 Tarogong Kidul 4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan n/a % 80 7.792 85 8.570 90 9.430 95 10.372 100 11.410 100 47.574 Kecamatan n/a % 80 6.575 85 7.232 90 7.956 95 8.751 100 9.626 100 40.140 Garut Kota n/a % 80 119 85 131 90 145 95 159 100 175 100 729 Karangpawitan n/a % 80 96 85 105 90 116 95 128 100 141 100 586 Tarogong Kaler n/a % 80 1.002 85 1.102 90 1.213 95 1.334 100 1.468 100 6.119 Tarogong Kidul 5 Program pelayanan administasi perkantoran - Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 13.787 100 15.168 100 16.682 100 18.357 100 20.197 100 84.191 Kecamatan 100 % 100 282 100 310 100 341 100 375 100 413 100 1.721 Banjarwangi 100 % 100 234 100 257 100 283 100 311 100 343 100 1.428 Banyuresmi 100 % 100 243 100 267 100 294 100 324 100 356 100 1.484 Bayongbong 100 % 100 234 100 257 100 283 100 311 100 343 100 1.428 BL. Limbangan 100 % 100 231 100 255 100 280 100 308 100 339 100 1.413 Bungbulang 100 % 100 292 100 321 100 354 100 389 100 428 100 1.784 Caringin 100 % 100 376 100 414 100 455 100 501 100 551 100 2.297 Cibalong 100 % 100 262 100 288 100 317 100 349 100 384 100 1.600 Cibatu 100 % 100 380 100 419 100 460 100 507 100 557 100 2.323 Cibiuk 100 % 100 190 100 209 100 230 100 253 100 278 100 1.160 Cigedug 100 % 100 299 100 329 100 361 100 398 100 437 100 1.824 Cihurip 100 % 100 428 100 471 100 518 100 570 100 627 100 2.614 Cikajang 100 % 100 237 100 261 100 287 100 316 100 348 100 1.449 Cikelet 100 % 100 356 100 392 100 431 100 474 100 522 100 2.175 Cilawu 100 % 100 317 100 348 100 383 100 422 100 464 100 1.934 CISEWU 100 % 100 283 100 312 100 343 100 377 100 415 100 1.730 Cisompet BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 90 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 100 % 100 353 100 389 100 427 100 470 100 517 100 2.156 Cisurupan 100 % 100 1.583 100 1.741 100 1.915 100 2.107 100 2.318 100 9.664 Garut Kota 100 % 100 283 100 311 100 343 100 377 100 415 100 1.729 Kadungora 100 % 100 255 100 281 100 309 100 340 100 374 100 1.559 Karangtengah 100 % 100 993 100 1.092 100 1.201 100 1.321 100 1.454 100 6.061 Karangpawitan 100 % 100 212 100 233 100 256 100 282 100 310 100 1.293 Kersamanah 100 % 100 298 100 328 100 361 100 397 100 437 100 1.821 Leles 100 % 100 217 100 239 100 263 100 289 100 318 100 1.326 Leuwigoong 100 % 100 227 100 249 100 274 100 302 100 332 100 1.384 Malangbong 100 % 100 311 100 342 100 376 100 414 100 455 100 1.898 Mekarmukti 100 % 100 238 100 261 100 288 100 317 100 348 100 1.452 Pakenjeng 100 % 100 263 100 290 100 319 100 351 100 386 100 1.609 Pameungpeuk 100 % 100 139 100 153 100 168 100 185 100 204 100 849 Pamulihan 100 % 100 288 100 317 100 348 100 383 100 422 100 1.758 Pangatikan 100 % 100 160 100 176 100 193 100 213 100 234 100 976 Pasirwangi 100 % 100 130 100 143 100 157 100 173 100 191 100 794 Peundeuy 100 % 100 240 100 264 100 290 100 319 100 351 100 1.464 Samarang 100 % 100 255 100 281 100 309 100 340 100 374 100 1.559 Selaawi 100 % 100 224 100 247 100 271 100 299 100 329 100 1.370 Singajaya 100 % 100 170 100 187 100 205 100 226 100 248 100 1.036 Sucinaraja 100 % 100 216 100 237 100 261 100 287 100 316 100 1.317 Sukaresmi 100 % 100 241 100 265 100 292 100 321 100 353 100 1.472 Sukawening 100 % 100 323 100 355 100 391 100 430 100 473 100 1.972 Talegong 100 % 100 527 100 580 100 638 100 702 100 772 100 3.219 Tarogong Kaler 100 % 100 753 100 828 100 911 100 1.002 100 1.103 100 4.597 Tarogong Kidul 100 % 100 244 100 269 100 296 100 325 100 358 100 1.492 Wanaraja 6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya n/a % 100 420 100 462 100 508 100 559 100 615 100 2.564 Kecamatan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 91 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Banjarwangi n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Banyuresmi n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Bayongbong n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 BL. Limbangan n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Bungbulang n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Caringin n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cibalong n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cibatu n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cibiuk n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cigedug n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cihurip n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cikajang n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cikelet n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cilawu n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 CISEWU n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cisompet n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Cisurupan n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Garut Kota n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Kadungora n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Karangtengah n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Karangpawitan n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Kersamanah n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Leles n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Leuwigoong n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Malangbong n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Mekarmukti n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Pakenjeng n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Pameungpeuk n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Pamulihan BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 92 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Pangatikan n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Pasirwangi n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Peundeuy n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Samarang n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Selaawi n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Singajaya n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Sucinaraja n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Sukaresmi n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Sukawening n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Talegong n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Tarogong Kaler n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Tarogong Kidul n/a % 100 15 100 16 100 18 100 19 100 21 100 89 Wanaraja 7 Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan n/a % 100 420 100 462 100 508 100 559 100 615 100 2.564 Kecamatan n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Banjarwangi n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Banyuresmi n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Bayongbong n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 BL. Limbangan n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Bungbulang n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Caringin n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cibalong n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cibatu n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cibiuk n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cigedug n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cihurip n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cikajang n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cikelet BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 93 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cilawu n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 CISEWU n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cisompet n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Cisurupan n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Garut Kota n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Kadungora n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Karangtengah n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Karangpawitan n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Kersamanah n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Leles n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Leuwigoong n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Malangbong n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Mekarmukti n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Pakenjeng n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Pameungpeuk n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Pamulihan n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Pangatikan n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Pasirwangi n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Peundeuy n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Samarang n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Selaawi n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Singajaya n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Sucinaraja n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Sukaresmi n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Sukawening n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Talegong n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Tarogong Kaler n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Tarogong Kidul n/a % 100 50 100 55 100 60 100 66 100 73 100 304 Wanaraja BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 94 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik 100 % 100 85.054 100 93.558 100 102.914 100 113.210 100 124.534 100 519.270 Kecamatan 100 100 180 100 198 100 218 100 240 100 264 100 1.100 Banjarwangi 100 100 3.541 100 3.895 100 4.285 100 4.714 100 5.185 100 21.620 Banyuresmi 100 100 2.183 100 2.401 100 2.641 100 2.905 100 3.196 100 13.326 Bayongbong 100 100 983 100 1.081 100 1.189 100 1.308 100 1.439 100 6.000 BL. Limbangan 100 100 457 100 503 100 553 100 608 100 669 100 2.790 Bungbulang 100 100 732 100 806 100 886 100 975 100 1.073 100 4.472 Caringin 100 100 929 100 1.022 100 1.124 100 1.237 100 1.361 100 5.673 Cibalong 100 100 751 100 826 100 908 100 999 100 1.099 100 4.583 Cibatu 100 100 519 100 571 100 628 100 691 100 760 100 3.169 Cibiuk 100 100 2.726 100 2.999 100 3.299 100 3.629 100 3.992 100 16.645 Cigedug 100 100 991 100 1.090 100 1.199 100 1.319 100 1.451 100 6.050 Cihurip 100 100 2.115 100 2.326 100 2.559 100 2.815 100 3.096 100 12.911 Cikajang 100 100 2.225 100 2.447 100 2.692 100 2.962 100 3.258 100 13.584 Cikelet 100 100 2.431 100 2.674 100 2.941 100 3.235 100 3.559 100 14.840 Cilawu 100 100 694 100 763 100 839 100 923 100 1.016 100 4.235 CISEWU 100 100 1.919 100 2.111 100 2.322 100 2.555 100 2.810 100 11.717 Cisompet 100 100 117 100 129 100 142 100 156 100 172 100 716 Cisurupan 100 100 5.970 100 6.567 100 7.224 100 7.947 100 8.741 100 36.449 Garut Kota 100 100 706 100 777 100 854 100 940 100 1.034 100 4.311 Kadungora 100 100 2.267 100 2.493 100 2.743 100 3.017 100 3.319 100 13.839 Karangtengah 100 100 3806 100 4186 100 4605 100 5065 100 5572 100 23.234 Karangpawitan 100 100 3555 100 3910 100 4301 100 4731 100 5205 100 21.702 Kersamanah 100 100 226 100 249 100 274 100 301 100 331 100 1.381 Leles 100 100 846 100 930 100 1.023 100 1.126 100 1.238 100 5.163 Leuwigoong 100 100 1.758 100 1.933 100 2.127 100 2.339 100 2.573 100 10.730 Malangbong 100 100 1.262 100 1.389 100 1.528 100 1.680 100 1.848 100 7.707 Mekar mukti 100 100 2.120 100 2.332 100 2.565 100 2.821 100 3.104 100 12.942 Pakenjeng BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII - 95 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab2018 2020 2021 2022 2023 2024 Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) 100 100 953 100 1.049 100 1.154 100 1.269 100 1.396 100 5.821 Pameungpeuk 100 100 161 100 177 100 195 100 214 100 236 100 983 Pamulihan 100 100 4.674 100 5.141 100 5.655 100 6.221 100 6.843 100 28.534 Pangatikan 100 100 2.548 100 2.803 100 3.083 100 3.392 100 3.731 100 15.557 Pasirwangi 100 100 1.754 100 1.929 100 2.122 100 2.335 100 2.568 100 10.708 Peundeuy 100 100 989 100 1.088 100 1.196 100 1.316 100 1.448 100 6.037 Samarang 100 100 3.786 100 4.164 100 4.581 100 5.039 100 5.543 100 23.113 Selaawi 100 100 2.157 100 2.373 100 2.610 100 2.871 100 3.158 100 13.169 Singajaya 100 100 6.972 100 7.670 100 8.437 100 9.280 100 10.208 100 42.567 Sucinaraja 100 100 434 100 477 100 525 100 578 100 635 100 2.649 Sukaresmi 100 100 3.211 100 3.532 100 3.885 100 4.274 100 4.701 100 19.603 Sukawening 100 100 2.396 100 2.636 100 2.900 100 3.190 100 3.509 100 14.631 Talegong 100 100 3.047 100 3.352 100 3.687 100 4.056 100 4.462 100 18.604 Tarogong Kaler 100 100 5.332 100 5.865 100 6.452 100 7.097 100 7.807 100 32.553 Tarogong Kidul 100 100 631 100 694 100 763 100 840 100 924 100 3.852 Wanaraja BAB 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VII - 96 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 1 Pada tabel 8.1 diuraikan Indikator Makro Pembangunan Daerah yang memuat indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia, indikator demografi, indikator ekonomi makro, indikator kemiskinan dan indikator ketenagakerjaan. Pada tabel 8.2 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. IKU Daerah, secara berjenjang akan dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Pada tabel 8.3 diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024. BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Tabel 8.1 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 No Indikator Makro Satuan Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 65,42 66,77 68,09 69,37 70,63 71,86 73,07 73,07 2 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,68 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,96 5,09 5,19 5,29 5,40 5,51 5,57 5,57 4 Persentase Penduduk Miskin % 9,27 8,81 8,35 7,89 7,43 6,97 6,50 6,50 5 Persentase Pengangguran Terbuka % 7,07 6,79 6,53 6,26 5,99 5,78 5,55 5,55 6 Indeks Gini Poin 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 7 Inflasi % 2,30 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Sumber : Hasil Pengolahan Data Indikator Makro BPS Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 No Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Indeks kesalehan sosial masyarakat Kategori n/a n/a Baik Baik Baik Baik Baik Baik 2 Angka Harapan Hidup Tahun 71,03 71,36 71,69 72,02 72,34 72,67 73,00 73 3 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,50 7,75 8,00 8,26 8,51 8,76 9,01 9,01 4 Harapan Lama Sekolah Tahun 11,80 12,13 12,45 12,78 13,10 13,43 13,75 13,75 5 Persentase penduduk miskin % 9,27 8,81 8,35 7,89 7,43 6,97 6,50 6,50 6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,07 6,79 6,53 6,26 5,99 5,78 5,55 5,54 7 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,68 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 3 No Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 9 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 10 Nilai Evaluasi SAKIP Kategori BB BB BB BB BB BB A A 11 Nilai Evaluasi LPPD Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 12 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap % 77,61 80 82,52 86,67 91,18 95,83 100 100 13 Persentase Desa Mandiri, Maju dan berkembang % 72,45 85,27 87,17 89,55 91,92 94,30 96,67 96,67 14 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. % 76 80 84 88 92 96 100 100 15 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. % 64,6 67 73,6 80,2 86,8 93,4 100 100 16 Luas area lingkungan permukiman kumuh Ha 29,71 24,76 19,81 14,86 9,9 4,9 0 0 17 Jumlah rumah tidak layak huni unit 46.944 44.000 41.000 38.000 35.000 32.000 29.000 29.000 18 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 62,89 75,1 76,08 77,06 78,04 79,02 80 80 19 Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir titik 24 20 16 12 8 4 0 0 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 55,97 56 56,05 57,62 59,18 60,75 63,21 63,21 21 Indeks Risiko Bencana (IRB) Poin 238 197 156 146 136 126 116 116 22 Skor PPH Poin 76,90 77,00 77,50 78,60 79,50 80,40 81,30 81,30 23 PDRB per kapita Juta Rp. 20,33 21,28 22,04 23,50 24,76 25,62 26,53 26,53 24 Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Triliun Rp 1,31 1,40 1,54 1,69 1,86 2,05 2,26 2,26 Sumber : Indikator sasaran strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan PDRB % 4,96 5,09 5,19 5,29 5,40 5,51 5,57 5,57 Indikator Makro 2 Laju inflasi % 2,30 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Indikator Makro 3 PDRB per kapita ADHB Juta Rp 20,33 21,28 22,04 23,50 24,76 25,62 26,53 26,53 Indikator Makro 4 Indeks Gini Poin 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 Indikator Makro 5 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan % 90,73 91,19 91,65 92,11 92,57 93,04 93,50 93,50 Indikator Makro 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 65,42 66,77 68,09 69,37 70,63 71,86 73,07 73,07 Indikator Makro 7 Angka melek huruf % 99,86 99,06 99,21 99,29 99,37 99,45 99,53 99,53 Dinas Pendidikan 8 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 7,50 7,75 8,00 8,26 8,51 8,76 9,01 9,01 BPS 9 Angka harapan lama sekolah Tahun 11,80 12,13 12,45 12,78 13,10 13,43 13,75 13,75 BPS 10 Angka usia harapan hidup Tahun 70,92 71,01 71,07 71,13 71,19 71,25 71,31 71,31 BPS 11 Persentase balita gizi buruk % 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Dinas Kesehatan 12 Prevalensi balita gizi kurang % 3,38 2,95 2,53 2,12 1,70 1,28 0,86 0,86 Dinas Kesehatan 13 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan 14 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 60,13 60,35 60,56 61,04 61,66 61,46 61,71 61,71 BPS 15 Tingkat pengangguran terbuka % 7,07 6,79 6,53 6,26 5,99 5,78 5,55 5,55 BPS 16 Rasio penduduk yang bekerja % 92,93 93,21 93,47 93,74 94,01 94,22 94,45 94,45 BPS 17 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja % 50,32 54,06 55,47 58,45 60,76 62,76 64,46 64,46 BPS 18 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas % 55,88 56,26 56,62 57,25 58,01 57,95 58,34 58,34 BPS BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 5 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja % 29,05 34,21 34,25 34,47 40,45 42,10 44,44 44,44 BPS 20 Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Setda 21 Persentase PAD terhadap pendapatan % 15,65 9,79 15,75 15,85 16,00 16,15 16,25 16,25 Bapenda, BPKAD 22 Opini BPK Kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat 23 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) poin 76,90 77,00 77,50 78,60 79,50 80,40 81,30 81,30 DKP 24 Penguatan cadangan pangan % 8,00 11,25 15,00 18,00 22,00 26,00 30,00 30,00 DKP 25 Penanganan daerah rawan pangan % 3,62 5,88 6,28 7,24 7,92 8,60 9,28 9,28 DKP 26 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 37,78 37,64 37,45 37,26 37,05 36,93 36,81 36,81 BPS 27 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % 7,81 7,88 7,94 7,99 8,03 8,07 8,10 8,10 BPS 28 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 19,63 19,47 19,36 19,25 19,19 19,11 19,04 19,04 BPS 29 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 3,50 3,52 3,55 3,59 3,62 3,64 3,66 3,66 BPS 30 Pertumbuhan Industri % 6,12 6,13 6,19 6,20 6,21 6,25 6,68 6,68 BPS ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Rp 461.524 515.095 568.665 622.236 675.489 728.980 782.472 782.472 BPS 2 Nilai tukar petani Poin 110,9 110,93 110,97 111,09 111,17 111,26 111,38 111,38 Distan 3 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita % 328.783 342.978 371.979 403.940 427.332 458.001 483.845 483.845 BPS 4 Produktivitas total daerah juta 44,35 46,51 46,57 46,63 46,69 46,75 46,81 46,81 BPS BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 0 0 0,24 0,48 0,71 0,95 1,19 1,19 DPMD 6 Angka kriminalitas yang tertangani Angka 1,69 1,7 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 BPS 7 Rasio ketergantungan Angka 57,75 57,72 57,70 56,90 56,85 56,80 56,75 56,75 BPS ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN UMUM WAJIB DASAR 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01. PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 74,2 74,50% 75,00% 75,30% 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% Disdik Angka partisipasi kasar Disdik 1 APK SD sederajat % 110,02% 111,11% 110,43% 110,93% 111,43% 111,93% 112,43% 112,43% Disdik 2 APK SMP sederajat % 113,82% 99,54% 106,80% 107,60% 108,40% 109,22% 110,04% 110,04% Disdik Angka pendidikan yang ditamatkan Disdik 1 APT SD sederajat % 40 40 39,92 39,84 39,77 39,69 39,61 39,53 Disdik 2 APT SMP sederajat % 18 18 18,08 18,17 18,25 18,34 18,42 18,51 Disdik Angka Partisipasi Murni Disdik 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 99,17 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Disdik 2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 97,99 93,37% 94,73% 95,68% 96,64% 97,60% 98,58% 98,58% Disdik 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Disdik Angka partisipasi sekolah : Disdik 1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disdik 2 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disdik 3 Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Disdik BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 7 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Angka Putus Sekolah: Disdik 1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI poin 0,0008 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Disdik 2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs poin 0,0070 0,00015 0,00011 0,00009 0,00007 0,00005 0,00003 0,00003 Disdik 3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA poin n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Disdik Angka Kelulusan: Disdik 1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 100 100 100 100 100 Disdik 2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100 100 Disdik 3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Disdik Angka Melanjutkan (AM): Disdik 1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 99,79 99,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disdik 2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % n/a 67,30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik Fasilitas Pendidikan: Disdik 1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 77,91% 77,91% 78,20% 78,48% 78,77% 79,05% 79,34% 79,62% Disdik 2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 85,67% 85,67% 86,82% 87,96% 89,11% 90,25% 91,40% 92,54% Disdik 3 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar satuan 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 Disdik 4 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Disdik 5 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar angka 500,08 500,08 500,08 500,08 500,08 500,08 500,08 500,08 Disdik 6 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah angka n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Disdik BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar angka 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Disdik 8 Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata- rata angka 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Disdik 9 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar % 99,54 99,54 99,59 99,64 99,69 99,74 99,79 99,84 Disdik 10 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disdik 11 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 99,54 99,54 99,60 99,66 99,72 99,78 99,84 99,90 Disdik 12 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 90,15 90,15 91,03 91,91 92,79 93,67 94,55 95,43 Disdik 1.02. KESEHATAN 1 Persentase pelayanan medis % 100 100 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 2 Persentase pelayanan penunjang medis % 100 100 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 3 Persentase pelayanan profesi medis % 100 100 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 4 Persentase pelayanan keperawatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 5 Persentase pelayanan asuhan keperawatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 RSUD dr. Slamet 6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup orang 45,62 45 45 45 45 44 44 44 Dinkes 7 Angka kelangsungan hidup bayi orang 54697 54752 54806 54861 54916 54971 55026 55081 Dinkes 8 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup orang 23 23 22 21 19 17 15 15 Dinkes 9 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup orang 4,7 4,7 4,47 4,3 4,10 3,9 3,7 3,7 Dinkes 10 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup orang 149,42 148,97 148,72 148,47 148,22 147,97 147,72 147,92 Dinkes 11 Rasio posyandu per satuan balita rasio 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 Dinkes BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 9 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk rasio 1/38000 1/38000 1/37000 1/36000 1/35000 1/34000 1/33000 1/33000 Dinkes 13 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk rasio 1/500000 1/500000 1/ 416666 1/ 416666 1/ 416666 1/ 416666 1/ 416666 1/ 416666 Dinkes 14 Rasio dokter per satuan penduduk rasio 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 Dinkes 15 Rasio tenaga medis per satuan penduduk rasio 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 Dinkes 16 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani rasio 1/5000 1/5000 1/5000 1/5000 1/5000 1/5000 1/5000 1/5000 Dinkes 17 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 89,98 89,98 100 100 100 100 100 100 Dinkes 18 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 84,16 95 95 95 95 95 95 95 Dinkes 19 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 20 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 21 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % 90,28 95 95 95 95 95 95 95 Dinkes 22 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Rate 2,42 2 2 2 2 2 2 2 Dinkes 23 Cakupan balita pneumonia yang ditangani % 71,64 71,64 100 100 100 100 100 100 Dinkes 24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 54,78 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 25 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) rasio 124 124 119 114 109 104 99 94 Dinkes BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 10 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) rasio 1,06 1,01 0,96 0,91 0,86 0,81 0,76 0,71 Dinkes 27 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS % 54,78 54,78 100 100 100 100 100 100 Dinkes 28 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS % 57,3 57,3 100 100 100 100 100 100 Dinkes 29 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 30 Penderita diare yang ditangani % 82,51 82,51 100 100 100 100 100 100 Dinkes 31 Angka kejadian Malaria Kasus/ 100.000 10 10 10 10 10 10 10 10 Dinkes 32 Tingkat kematian akibat malaria Kasus/ 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinkes 33 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida % 15 15 15 15 15 15 15 15 Dinkes 34 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 35 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Dinkes 36 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Dinkes 37 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS % 10 15 20 25 25 25 25 25 Dinkes 38 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 3,5 3,5 20 20 20 20 20 100 Dinkes 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 11 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Persentase kemantapan Jalan kabupaten(%) % 77,61 80 82,5 86,7 91,2 95,2 100 100 Dinas PUPR 2 Indeks aksesibilitas Poin 1,456 1,457 1,464 1,470 1,477 1,483 1,490 1.490 Dinas PUPR 3 Persentase Tingkat kemantapan jalan desa (%) % 36,17 36,20 36,69 37,19 38,24 38,78 39,33 39,33 Dinas PUPR 4 Cakupan air Minum layak (%) % 76 80 82,00 85,00 88,00 90,00 92,50 92,50 Dinas PUPR 5 Cakupan sanitasi layak (%) % 64,6 67 69,00 71,50 74,00 77,00 79,50 79,50 Dinas PUPR 6 Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (%) % 41,3 47,5 50,00 53,00 56,00 58,00 60,00 60,00 Dinas PUPR 7 Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis (%) % 62,89 75,1 76,48 77,86 79,24 80,62 82,00 82,00 Dinas PUPR 8 Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi non teknis (%) % 70,79 72,46 73,84 75,22 76,60 77,98 79,36 79,36 Dinas PUPR 9 Persentase penurunan waktu genangan air di Perkotaan Garut (%) % 70 60 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00 Dinas PUPR 10 Persentase penurunan titik rawan banjir (%) % 57,89 62,92 67,95 72,99 78,02 83,05 88,09 88,09 Dinas PUPR 11 Persentase tampungan air yang tersedia % - - 20 40 60 80 100 100 12 Persentase bangunan ber IMB (%) % 29,7 31,7 34,00 36,30 38,60 40,90 43,20 43,20 Dinas PUPR 13 Persentase bangunan yang Layak Teknis (%) % 0,011 0,023 0,028 0,033 0,038 0,043 0,048 0,048 Dinas PUPR 14 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (%) % 73,8 80,5 82,50 84,50 86,50 88,50 90,50 90,50 Dinas PUPR 15 Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK (%) % 53,4 76,9 79,9 82,9 84,9 86,9 89,9 89,9 Dinas PUPR 16 Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih (%) % 2,2 3,2 8,5 13,5 18,5 23,5 28,5 28,5 Dinas PUPR BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 12 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 Persentase data kajian litbang (%) % 10 25 30 60 80 90 100 100 Dinas PUPR 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh (7 + 1 ) Ha 29,71 24,76 19,81 14,86 9,90 4,90 0 0 Dinas Perkim 2 Cakupan Penurunan Luasan permukiman rawan kumuh Ha n/a n/a 440,61 402,89 363,82 346,78 320,05 320,05 Dinas Perkim 3 Luasan Kawasan permukiman Perdesaan Yang Tertata Ha 10416 8087,00 161,74 323,48 485,22 646,96 808,7 808,7 Dinas Perkim 4 Jumlah rumah tidak layak huni Unit 46.927 41.990 38.990 35.990 32.990 29.990 26.990 26.990 Dinas Perkim 5 Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memeproleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perkim 6 Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perkim 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 1 Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda % 85 83 80 75 70 65 60 60 Satpol PP 2 Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas % 35 40 45 60 75 85 90 90 Satpol PP 3 Rasio Linmas/10.000 Penduduk Per 10.000 penduduk 40 45 53 60 65 75 84 84 Satpol PP 4 Desa/kelurahan Siaga Kebakaran % 0 0 4,5 9 13,6 18,1 27,7 27,7 Dinas Damkar 5 Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan % 69 73 35 40 45 50 55 55 Dinas Damkar 6 Persentase Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Damkar BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 13 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai % 0 0 18,1 20,5 22,9 25,3 27,7 22,7 Dinas Damkar 8 Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Poin 0,333 0,360 0,400 0,480 0,550 0,630 0,700 0,700 BPBD 9 Tingkat penanganan kedaruratan dan pemenuhan logistik bencana % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD 10 Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana % 40 50 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 BPBD 1.06. SOSIAL 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 5,4 5,4 6,28 6,95 7,70 8,67 9,8 9,8 Dinsos 2 Persentase PMKS yang tertangani % 6,4 6,4 6,78 7,45 8,2 9,17 10,3 10,3 Dinsos 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 0,5 0,5 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 Dinsos 4 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial % 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4 Dinsos 5 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinsos 6 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 60 60 70 72 75 77 80 80 Dinsos 7 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak % 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 Dinsos BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 14 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 potensial yang telah menerima jaminan sosial 2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 2.01. TENAGA KERJA 1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Kasus 30 35 24 22 20 18 16 16 Disnakertrans 2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kasus 30 35 24 22 20 18 16 16 Disnakertrans 3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Orang 2500 2600 2300 2530 2783 3061 3367 14.041 Disnakertrans 4 Keselamatan dan perlindungan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Disnakertrans 5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Orang 100 Perusahaan 125 Perusahaan 30000 orang 31000 orang 32000 orang 33000 orang 33000 orang 34000 orang Disnakertrans 6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kasus 30 35 24 22 20 18 16 16 Disnakertrans 7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Orang 890 942 528 560 592 624 656 2.960 Disnakertrans 8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Orang 32 64 32 48 54 70 86 290 Disnakertrans 9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang 32 64 32 48 64 72 72 288 Disnakertrans 10 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 7,57 7,66 7,75 7,84 7,93 8,02 8,11 8,11 Disnakertrans 2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 49,34 49,34 50 50 50 50 50 50 Dinas P2KBP3A 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 14 16 16 16 16 16 16 16 Dinas P2KBP3A BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 15 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 37,33 39,53 41,73 43,93 46,13 48,33 50,53 50,53 Dinas P2KBP3A 4 Rasio KDRT % 0,023 0,022 0,021 0,020 0,019 0,018 0,017 0,016 Dinas P2KBP3A 5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 3,90 3,60 3,30 3,00 2,70 2,40 2,10 2,10 Dinas P2KBP3A 6 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 22,63 24,63 26,63 28,63 30,63 32,63 34,63 34,63 Dinas P2KBP3A 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 11 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 16 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 14 Rasio APM perempuan/laki‐ laki di SD % 95,76 96,23 96,07 96,47 96,87 97,27 97,67 97,67 Dinas P2KBP3A 15 Rasio APM perempuan/laki‐ laki di SMP % 75,77 76,24 76,64 77,04 77,44 77,84 78,24 78,24 Dinas P2KBP3A 16 Rasio APM perempuan/laki‐ laki di SMA % 53,76 54,23 54,63 55,03 55,43 55,83 56,23 56,23 Dinas P2KBP3A 17 Rasio APM perempuan/laki‐ laki di Perguruan Tinggi % 17,56 18,04 18,44 18,84 19,24 19,64 20,04 20,04 Dinas P2KBP3A 18 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐ laki pada kelompok usia 15‐24 tahun % 99,03 99,13 99,23 99,33 99,43 99,53 99,63 99,73 Dinas P2KBP3A 19 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian % 24,05 26,25 28,45 30,65 32,85 35,05 37,25 37,25 Dinas P2KBP3A 2.03. PANGAN 1 Ketersediaan pangan utama ton 586.294,69 492.442,25 398.589,81 402.575,94 355.689,51 359.211,19 362.803,01 362.803,01 Dinas Ketahanan Pangan 2 Ketersediaan energi dan protein perkapita kkal/kap/hari 2604 2644 4271,1 4287,5 4387,4 4393,5 4432,3 4432,3 Dinas Ketahanan Pangan Energi per kapita kkal/kap/hari 2527 2566 4152 4168 4263 4269 4306 4306 Dinas Ketahanan Pangan Protein Perkapita kkal/kap/hari 77 78 119,1 119,5 124,4 124,5 126,3 126,3 Dinas Ketahanan Pangan 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % 70 75 76 77 78 79 80 80 Dinas Ketahanan Pangan 2.04. PERTANAHAN 1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat % Setda 2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara kasus 35 35 35 35 35 35 35 35 Setda BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 17 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Penyelesaian Izin Lokasi % Setda 2.05. LINGKUNGAN HIDUP

1.Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L) % 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 50,00 Dinas LH
2.Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas LH
3.Persentase parameter yang terakreditasi % dokumen pra akreditasi dokumen pra akreditasi 10,526 52,362 68,421 84,211 100,00 100,00 Dinas LH
4.Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 Dinas LH 5 Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas LH 6 Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX % 7,2202 7,2202 7,2202 7,2202 7,2202 7,2202 7,2202 36,1011 Dinas LH 7 Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik % 0,33 0,33 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 2,15 Dinas LH 8 Persentase lahan kritis yang dikonservasi % 0,10 0,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 Dinas LH 9 Persentase desa/kelurahan/ sekolah yang berbudaya lingkungan % 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 Dinas LH 10 Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota) % 0,115 0,115 0,115 0,125 0,144 0,164 0,16 0,712 Dinas LH 11 Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum % 0,74 0,75 0,780 0,790 0,810 0,820 0,84 4,040 Dinas LH 12 Tingkat Pengelolaan Sampah % 21 25 97,00 98,00 98,00 99,00 99,00 99,00 Dinas LH 2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 18 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk % 97,45 99,8 99,8 99,8 99,9 100 100 100 Disdukcapil 2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran % 22,58 25 30 40 45 49 54 54 Disdukcapil 3 Rasio Pasangan Berakte Nikah % 37,46 40 42 45 47 49 53 53 Disdukcapil 4 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disdukcapil 5 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Disdukcapil 6 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 97,49 99,8 99,8 99,8 100 100 100 100 Disdukcapil 7 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran % 66,06 68 69 70 71 72 73 73 Disdukcapil 2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik % 10 15 20 30 40 50 60 60 DPMDesa 2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nilai 42 42 42 42 42 42 42 42 DPMDesa 3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Nilai 442 442 442 442 442 442 442 442 DPMDesa 4 Persentase LSM Aktif % 60 65 70 72 75 78 80 80 DPMDesa 5 Persentase LPM Berprestasi % 5,88 6 7 8 9 10 11 11 DPMDesa 6 Persentase PKK Aktif % 45 55 65 70 80 85 90 90 DPMDesa 7 Persentase Posyandu Aktif % 45 55 65 70 80 85 90 90 DPMDesa 8 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat % 62,5 65 70 72 75 78 80 80 DPMDesa 9 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100 DPMDesa 2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 19 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 0,68 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Dinas P2KBP3A 2 Total Fertility Rate (TFR) % 2,36 2,35 2,34 2,33 2,32 2,31 2,30 2,30 Dinas P2KBP3A 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB % 3,.25 46,87 56,25 62,5 71,87 78,12 87,5 87,5 Dinas P2KBP3A 4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 5 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Perda - - - - - - 1 1 Dinas P2KBP3A 6 Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor - - 8 8 8 8 8 8 Dinas P2KBP3A 7 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Sekolah 2 2 3 5 5 6 6 6 Dinas P2KBP3A 8 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga anak 2,85 2,83 2,81 2,77 2,73 2,69 2,65 2,65 Dinas P2KBP3A 9 Ratio Akseptor KB % 72,86 70,44 68,02 68,72 69,42 70,12 70,82 70,82 Dinas P2KBP3A 10 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi % 72,86 70,44 68,02 68,72 69,42 70,12 70,82 70,82 Dinas P2KBP3A BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 20 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perempuan Menikah Usia 15 - 49 11 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15– 19) Angka 49/1000 49/1000 49/1000 49/1000 48.87/1000 48.80/1000 48/1000 48/1000 Dinas P2KBP3A 12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun % 3,89 3,85 3,89 3,44 3,18 2,96 2,66 2,66 Dinas P2KBP3A 13 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) % 13,06 12,56 13,66 13,41 13,16 12,76 12,58 12,58 Dinas P2KBP3A 14 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 29 29,60 19,30 20,20 21,10 22,00 22,09 22,09 Dinas P2KBP3A 15 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi % 72,86 70,44 68,02 68,72 69,42 70,12 70,82 70,82 Dinas P2KBP3A 16 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber- KB % 78,03 79,5 79,7 79,8 79,9 8 8,5 8,5 Dinas P2KBP3A 17 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB % 77,6 78,5 79 79,05 80 80,05 81 81 Dinas P2KBP3A 18 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber- KB % 75,23 77 77,5 78 78,5 79 79,5 79,5 Dinas P2KBP3A 19 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan % 2 3 5 6 7 8 9 9 Dinas P2KBP3A 20 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa % 49,83 52 55 57 59 62 65 65 Dinas P2KBP3A 21 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk % 291 291 291 297 309 311 315 315 Dinas P2KBP3A BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 21 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri % 85,59 86 87 88 89 90 91 91 Dinas P2KBP3A 23 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan % 442 442 442 442 442 442 442 442 Dinas P2KBP3A 24 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 25 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan % 38 70 71 72 73 74 76 76 Dinas P2KBP3A 26 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P2KBP3A 27 Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) % - - - - - - - - Dinas P2KBP3A 28 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga % 45,65 50 55 60 65 70 75 75 Dinas P2KBP3A 29 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak % 55,45 60 65 70 75 80 85 85 Dinas P2KBP3A 30 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita % 18,97 18,98 18,99 19,01 19,02 19,03 19,05 19,05 Dinas P2KBP3A BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 22 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes % 1,22 1,22 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,45 Dinas P2KBP3A 2.09. PERHUBUNGAN 1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum % 0,378 0,383 0,3870 0,3909 0,3948 0,3988 0,4027 0,4027 Dinas Perhubungan 2 Rasio Ijin Trayek % 0,127 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 Dinas Perhubungan 3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Unit 12.543 15.936 15.018 15.319 15.625 15.781 15.939 15.939 Dinas Perhubungan 4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Lokasi 13 13 13 13 13 13 13 13 Dinas Perhubungan 5 Persentase Layanan Angkutan Darat % 0,378 0,383 0,387 0,391 0,395 0,399 0,403 0,403 Dinas Perhubungan 6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum % 19,991 16,994 15,000 13,986 13,007 11,981 11,002 11,002 Dinas Perhubungan 7 Pemasangan Rambu- Rambu % 80,67 85,00 75,71 78,57 81,43 84,29 87,14 87,14 Dinas Perhubungan 8 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan kend/Km 5.628,14 5.803,38 6.006,50 6.205,71 6.368,41 6.527,62 6.690,81 6.690,81 Dinas Perhubungan 9 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Org 65.994.190 65.156.064 64.491.472 63.846.557 63.208.091 62.576.010 61.950.250 61.950.250 Dinas Perhubungan 10 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun Org/Thn 65.994.190 65.156.064 64.491.472 63.846.557 63.208.091 62.576.010 61.950.250 61.950.250 Dinas Perhubungan 2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Diskominfo 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Diskominfo 3 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon % 70,2 71,00 71,80 72,60 73,40 74,20 75,00 75,00 Diskominfo BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 23 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet % 34,1 37,1 40,1 43,1 46,1 49,1 52,1 52,10 Diskominfo 5 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi % 2,33 7,33 12,33 17,33 22,33 27,33 32,33 32,33 Diskominfo 6 Persentase SKPD Pemerintah yang Terintegrasi Layanan Berbasis Elektronik % 18 24 42 50 58 64 100 100 Diskominfo 7 Persentase Informasi Pemerintah yang Terfasilitasi Melalui Keamanan Informasi % 5 20 36 52 68 84 100 100 Diskominfo 8 Persentase Ketersediaan Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik % 16 20 52 65 75 90 100 100 Diskominfo 9 Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan % 10 25 40 55 58 85 100 100 Diskominfo 2.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1 Persentase Koperasi Aktif % 80,26 80,5 81 82 83 84 85 85 Dinas Koperasi dan UKM 2 jumlah Koperasi aktif Angka 1449 1524 1574 1624 1674 1724 1774 1774 Dinas Koperasi dan UKM 3 Jumlah koperasi baru Angka 117 10 20 20 20 20 20 227 Dinas Koperasi dan UKM 4 Jumlah Koperasi Sehat Angka 445 50 50 50 50 50 50 745 Dinas Koperasi dan UKM 5 Jumlah wirausaha Angka 4142 850 1100 1100 1100 1100 1100 10492 Dinas Koperasi dan UKM 6 jumlah UKM yang meningkat omsetnya Angka 5066 1000 970 970 970 970 970 10916 Dinas Koperasi dan UKM 2.12. PENANAMAN MODAL 1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PMD/PMA 4.200 4300 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800 4.800 DPMPT BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 24 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Trilyun Rp 1,31 1,40 1,54 1,69 1,86 2,05 2,25 2,25 DPMPT 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja % N/a N/a 33 33 33 33 33 33 DPMPT 4 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Milyar Rp 177,866 35,543 89,646 98,616 108,472 119,319 131,251 547,301 DPMPT 2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif % 25,45 25,45 27,27 29,09 30,91 32,73 34,55 34,55 Dispora 2 Persentase Pemuda yang berprestasi % 20,33 20,33 21,67 25,50 30,00 36,78 45,00 45,00 Dispora 3 Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina % 28,91 28,91 29,09 30,91 32,73 34,55 34,55 34,55 Dispora 4 Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dispora 5 Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin % 19,05 19,05 38,10 57,14 76,19 97,62 100 100 Dispora 6 Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan % 10 10 20,00 40,00 60,00 80,00 90 100 Dispora 7 Persentase Wirausaha Muda % 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 Dispora 8 Cakupan Pembinaan Olahraga % 71,43 71,43 76,19 80,95 85,71 90,48 95,24 95,24 Dispora 9 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi % 80,95 80,95 80,95 80,95 85,71 90,48 95,24 95,24 Dispora 10 Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 29,2 29,2 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 34,00 Dispora 11 Jumlah Atlet Berprestasi Atlet 133 133 135 145 155 165 175 175 Dispora 12 Jumlah Prestasi Olahraga Atlet 15 15 15 25 30 35 40 40 Dispora 10 2.14. STATISTIK 1 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Diskominfo 2 Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BPS BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 25 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Buku "PDRB" Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BPS 4 Buku " Profil Daerah" Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 2.15. PERSANDIAN 1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam kornunkasi Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 Diskominfo 2.16. KEBUDAYAAN 1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Pagelaran 5 5 5 5 5 5 5 25 Disparbud 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan CB/ODCB 20 20 20 20 20 20 20 20 Disparbud 3 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Buah 5 5 5 5 5 5 5 25 Disparbud 4 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu CB/ODCB 5 5 5 5 5 5 5 5 Disparbud 2.17. PERPUSTAKAAN 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun orang 102.365 110.500 307.095 380.000 450.000 500.000 550.000 550.000 Dispusip 2 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Eksemplar 25.992 45.483 75.483 105.483 135.483 165.483 195.483 225.483 Dispusip 3 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk % 0,09 0,1 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 Dispusip 4 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun orang 205 221 614 760 900 1.000 1.100 1.100 Dispusip 5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Judul 4480 5.854 6.504 7.204 7.954 8.754 9.704 9.704 Dispusip 6 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat orang 0 0 10 10 10 10 10 50 Dispusip 2.18. KEARSIPAN 1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku % 15,38 21,53 46,05 48,68 51,31 53,94 56,67 56,67 Dispusip BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 26 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan % 4 2 18 17 17 17 17 87 Dispusip 3 URUSAN PILIHAN 3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Konsumsi Ikan kg 26,19 26,45 26,72 26,98 27,25 27,53 27,80 27,80 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 14,06 15,63 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Ton 482,33 500,76 503,19 505,63 508,06 510,50 512,93 512,93 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman % 17,34 18,00 18,09 18,18 18,26 18,35 18,44 18,44 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial % 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Nilai Tukar Nelayan poin 107,86 108,36 108,86 109,36 109,86 110,36 110,86 110,86 Dinas Perikanan dan Peternakan 7 Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) ton 63.787 64.540 65.178 65.822 66.473 67.130 67.794 67.794 Dinas Perikanan dan Peternakan 8 Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan ton 690 710 721 765 788 812 836 836 Dinas Perikanan dan Peternakan 3.02. PARIWISATA 1 Kunjungan Wisata orang 2.650.135 2.700.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 15.000.000 Disparbud 2 Lama Kunjungan Wisata hari 2 2 2 2 2 2 2 2 Disparbud 3 PAD Sektor Pariwisata Rp 1.390.276.500 973.801.885 1.051.706.036 1.135.842.519 1.226.709.921 1.324.846.715 1.430.834.088 6.169.939.279 Disparbud 3.03. PERTANIAN 1 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB % 37,69 37,64 37,45 37,26 37,05 36,93 36,81 36,81 Dinas Pertanian 2 Produktivitas padi sawah kw/ha 69,21 63,14 59,71 60,31 60,93 61,52 62,14 62,14 Dinas Pertanian 3 Produktivitas jagung kw/ha 75,38 70,27 75,09 75,84 76,61 77,36 78,13 78,13 Dinas Pertanian 4 Produktivitas kacang tanah kw/ha 17,76 18,02 18,28 18,54 18,8 19,06 19,32 19,32 Dinas Pertanian BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 27 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Produktivitas ubi jalar kw/ha 141,79 142,02 142 143 142,7 142,96 143,2 143,2 Dinas Pertanian 6 Produktivitas ubi kayu kw/ha 234,84 234,94 236 236 237 237 238 238 Dinas Pertanian 7 produksi produk olahan tanaman pangan kw 377.996 275.594 419.280 423.473 427.793 431.942 436.262 436.262 Dinas Pertanian 8 Produktivitas Kopi kw/ha 9,3 9,3 9,3 9,32 9,34 9,35 9,5 9,5 Dinas Pertanian 9 Produktivitas Teh kw/ha 17,07 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,6 Dinas Pertanian 10 Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya. kw/ha 61,97 61,99 62,17 62,18 62,19 62,2 62,21 62,21 Dinas Pertanian 11 Produktivitas Tanaman Atsiri kw/ha 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 Dinas Pertanian 12 Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya kw/ha 77,08 77,1 77,17 77,18 77,19 77,2 77,21 77,21 Dinas Pertanian 13 produksi produk olahan tanaman perkebunan Ton 16.435 16.440 16.445 16.470 16.495 16.520 16.550 16.550 Dinas Pertanian 14 Produktivitas komoditas Tembakau kw/ha 8,59 8,6 8,07 8,08 8,09 8,1 8,11 8,11 Dinas Pertanian 15 Produktivitas komoditas Tembakau kw/ha 8,59 8,6 8,07 8,08 8,09 8,1 8,11 8,11 Dinas Pertanian 16 Produktivitas Cabai kw/ha 148,88 148,88 148,99 149,08 149,17 149,29 149,38 149,38 Dinas Pertanian 17 Produktivitas Bawang Merah kw/ha 98,97 98,97 99,09 99,17 99,31 99,43 99,57 99,57 Dinas Pertanian 18 Produktivitas Kentang kw/ha 232,69 232,69 232,71 232,93 233,07 233,16 233,27 233,27 Dinas Pertanian 19 Produktivitas Sayuran Lainnya kw/ha 186,33 186,33 186,44 186,52 186,65 186,77 186,92 186,92 Dinas Pertanian 20 Produktivitas Jahe kw/ha 2,6 2,6 2,73 2,81 2,96 3,07 3,18 3,18 Dinas Pertanian 21 Produktivitas Kunyit kw/ha 2,75 2,75 2,94 3,03 3,22 3,35 3,51 3,51 Dinas Pertanian 22 Produktivitas Tanaman Obat Lainnya kw/ha 2 2 2 2 2 2 2 2 Dinas Pertanian 23 Produktivitas Jeruk kw/ha 46 46 47 47 47 48 48 48 Dinas Pertanian BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 28 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 Produktivitas Tanaman Buah Lainnya kw/ha 40 40 40 41 41 41 42 42 Dinas Pertanian 25 Produktivitas Sedap Malam kw/ha 280.222 280.222 560 710 860 1.010 1.218 317.189 Dinas Pertanian 26 Produktivitas olahan hasil hortikultura kw/ha 564.321 564.321 571.785 577.446 583.107 588.768 594.430 594.430 Dinas Pertanian 27 Indeks Penanaman poin 2 2 2 2 2 3 3 3 Dinas Pertanian 28 Cakupan bina kelompok petani % 1,94 3,72 5,50 7,27 9,05 10,83 12,61 12,61 Dinas Pertanian 29 Prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian % 10 20 20 20 20 20 20 20 Dinas Pertanian 30 Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi % 10 20 20 20 20 20 20 20 Dinas Pertanian 31 prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani % 10 10 25 25 25 25 25 25 Dinas Pertanian 32 Produksi Peternakan (daging, telur, susu) ton 63,787 64,54 65,18 65,82 66,47 67,13 67,79 67,79 Dinas Perikanan dan Peternakan 33 Produksi Olahan Hasil Peternakan pada kelompok Binaan ton 805 827 846 867 888 922 933 933 Dinas Perikanan dan Peternakan 34 Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan % 5 5 5 5 5 5 5 25 Dinas Perikanan dan Peternakan 3.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 Prosentase data kelistrikan yang direkosiliasasi % 19 19 21,43 21,43 23,81 26,19 28,57 28,57 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 2 Persentase rumah tangga pengguna listrik; % 83,00 87,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 93 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 3.06. PERDAGANGAN BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 29 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal % 7,92 8,32 8,71 9,11 9,50 9,90 10,30 10,30 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 2 Prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya % 0,38 1 1 1 1 1 1 5,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 3 Prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya % 10 10 12 12 12 12 12 60,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 4 Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa % n/a 4 4 4 4 4 4 20,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 5 Prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya % 18 18 18 18 18 18 18 90,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 6 Prosentase Industri Kecil yang berorietasi ekspor % 0,5 0,5 1 1 1 1 1 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 7 Prosentase pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitas kewirausahaannya % 50 60 54 54 54 54 54 100 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 3.07. PERINDUSTRIAN 1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin % 10,12 11,35 13,24 15,32 17,57 19,65 21,90 21,90 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 3 prosentase industri agro yang ditingkatkan nilai produksinya % 6 13 6 6 6 6 6 30 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 4 jumlah Wirausaha baru Industri Kecil Agro IKM 200 200 300 300 300 300 300 1500 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 30 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Jumlah sentra IKM agro yang dikembangkan sentra 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 6 prosentase industri non- agro yang ditingkatkan nilai produksinya % 3 3 3 3 3 3 3 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 7 Wirausaha baru IKM non- agro IKM 24 130 240 240 240 240 240 1200 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 8 Jumlah sentra IKM non- agro yang dikembangkan sentra 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 3.08. TRANSMIGRASI 1 Jumlah MOU Antar Daerah dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian mou 5 5 5 5 5 5 7 7 Disnakertrans 4 PENUNJANG URUSAN 4.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA Nilai BB BB BB BB BB A A A Inspektorat Daerah 2 Persentase SKPD Nilai SAKIP "A" Persen 65 75 75 80 85 90 95 95 Inspektorat Daerah 3 Tingkat Maturitas SPIP Level Level 2 Level 2 L.3 L.3 L.3 L.3 L.3 L.3 Inspektorat Daerah 4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Persen 68,42 72 75 78 82 85 90 90 Inspektorat Daerah 5 Persentase Pengaduan yang tertangani Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat Daerah 6 Tingkat Kapabilitas APIP Level Level 2 Level 2 L.3 L.3 L.3 L.3 L.3 L.3 Inspektorat Daerah 7 Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Persen 83 72,00 75,00 77,50 80,00 82,50 85,00 85,00 Inspektorat Daerah 8 Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM unit n/a - 1 1 1 1 1 5 Inspektorat Daerah BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 31 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dari TPN (Tim Penilai Nasional) 4.02. PERENCANAAN 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 4 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kategori Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda 6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD % 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda 7 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW % 76 78 80 82 84 86 88 88 Bappeda 4.03. KEUANGAN 1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD 2 Persentase SILPA Terhadap APBD % 3,83 3,82 3,81 3,80 3,79 3,78 3,77 3,77 BPKAD 3 Persentase Belanja Pendidikan (20%) % 20,22 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 BPKAD 4 Persentase Belanja Kesehatan (10%) % 19,63 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 BPKAD BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 32 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD % 44,13 46,42 44,96 45,32 45,69 46,08 46,48 46,48 BPKAD 6 Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD % 55,87 53,58 55,04 54,68 54,31 53,92 53,52 53,52 BPKAD 7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa % 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,36 BPKAD 8 Penetapan APBD Kategori Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD 9 Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP % 100 100 100 100 100 100 100 100 BPKAD 10 Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 100 BPKAD 11 Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% % 90 90 90 95 95 98 100 100 BPKAD 12 Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir % 68 72 75 80 85 90 95 95 BPKAD 13 Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan Pendapatan Daerah 14 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah persen 80,02 80,25 80,5 80,75 81 81,25 81,5 81,5 Badan Pendapatan Daerah 15 Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan Pendapatan Daerah BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 33 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan Pendapatan Daerah 17 Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan Pendapatan Daerah 18 Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan Pendapatan Daerah 19 Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Persen 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Pendapatan Daerah 4.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah orang 37 37 39 39 39 39 39 39 BKD 2 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah orang 231 231 258 258 258 258 258 258 BKD 3 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah orang 10891 10891 10891 10891 10891 10891 10891 10891 BKD 4 Kebijakan kepegawaian kabupaten garut yang ditetapkan Kebijakan 3 2 16 - - - - 16 BKD 5 Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi Persen 80 80 80 82 84 86 88 88 BKD 6 Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Pegawai Persen 80 80 80 82 84 86 88 88 BKD 7 Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui. Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 BKD 8 Peresntase ASN yang Disiplin Persen 99,89 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 BKD BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 34 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan JP 20 20 20 20 20 20 20 20 BKD 10 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal % 75 75 100 100 100 100 100 100 BKD 11 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural % 43 56 100 100 100 100 100 100 BKD 12 Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS % 54 67 80 82 84 86 88 88 BKD 4.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan. % 65 70 75 80 85 90 95 95 Bappeda 2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan. % 60 65 70 75 80 85 90 90 Bappeda Penerapan SIDa: 3 Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah. % 30 35 40 50 60 70 80 80 Bappeda 4 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah. % 70 70 70 75 80 85 90 90 Bappeda 5 PENDUKUNG 5.01. PENDUKUNG KDH DAN WKDH 1 Rasio Guru Ngaji Aktif Dalam "Garut Mengaji" % 68% 68% 68% 75% 82% 88% 95% 95% Setda 2 Cakupan Magrib Mengaji % 63% 63% 63% 72% 81% 90% 99% 99% Setda 3 Rasio Dewan Masjid Indonesai (DMI Tingkat Kabupaten Garut Aktif Mengelola Masjid % 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Setda 4 Persentase Masjid Dalam Kondisi Baik % 50% 50% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Setda BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 35 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Persentase Pesantren Salafiah Dalam Kondisi Baik % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Setda 6 Rasio Lembaga Pendidikan Keagamaan Aktif % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Setda 7 Persentase SKPD Yang Menerapkan Aktifitas Keagamaan Di Lingkungannya % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Setda 8 Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Setda 9 Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indek Reformasi Birokrasi Nilai 3,01 3,1 3,2 3,3 3,5 4 4,5 4,5 Setda 10 Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indek Reformasi Birokrasi Nilai 2,89 3 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,5 Setda 11 Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja Nilai 3,93 ( Baik ) 3,93 ( Baik ) 3,93 ( Baik ) 4,00 ( Baik ) 4,01 ( Sangat Baik) 4,50 ( Sangat Baik) 4,51 ( Pelayanan Prima) 4,51 ( Pelayanan Prima) Setda 12 Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Perbankan Dan Non Perbankan Daerah Sebagai Daya Dukung Ekonomi Kerakyatan % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Setda 13 Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Setda 14 Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan Produk Hukum 12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup 12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup 12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup 12 Perda, 20 perbup, 400 kepbup 12 Perda, 25 perbup, 425 kepbup 12 Perda, 30 perbup, 450 kepbup 12 Perda, 35 perbup, 475 kepbup 12 Perda, 35 perbup, 475 kepbup Setda 15 Prosentase Capaian Kinerja KDH/WKDH % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 95% 95% Setda BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 36 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 95% 95% Setda 17 Prosentase Kasus Pertanahan Yang Difasilitasi % 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% Setda 18 Nilai LPPD Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Setda 19 Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Setda 20 Prosentase Kesepakantan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Setda 21 Prosentase Penetapan Dan Penegasan Batas Desa % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Setda 22 Prosentase Pelayanan Publik Dan Pembinaan Pegawai % 80% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Setda 23 Persentase Sarana Dan Prasarana Berkondisi Baik % 65% 65% 65 70 75 80 85 85 Setda 24 Prosentase Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah % 75% 75% 75 80 85 90 95 95 Setda 5.02. PENDUKUNG DPRD 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setwan 2 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setwan BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 37 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setwan 4 tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setwan 6 URUSAN PEMERINTAHAAN UMUM 6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 Tingkat Kebebasan Berkeyakinan % n/a n/a 75 75 75 75 75 80 Bakesbangpol 2 Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat % n/a n/a 80 80 80 80 80 85 Bakesbangpol 3 Tingkat Kebebasan Berpendapat % n/a n/a 90 90 90 90 90 95 Bakesbangpol 4 tingkat Partisipasi Masyarakat dalam politik % 70 70 72 72 72 72 72 73 Bakesbangpol 5 kapasitas Aparatur Bakesbangpol % 75 75 100 100 100 100 100 100 Bakesbangpol 7 KEWILAYAHAN 7.01. PEMERINTAHAN 1 Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Banjarwangi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Banyuresmi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Bayongbong % 100 100 100 100 100 100 100 100 BL. Limbangan BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 38 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 100 100 100 100 100 100 100 100 Bungbulang % 100 100 100 100 100 100 100 100 Caringin % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cibalong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cibatu % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cibiuk % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cigedug % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cihurip % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cikajang % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cikelet % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cilawu % 100 100 100 100 100 100 100 100 CISEWU % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cisompet % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cisurupan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Garut Kota % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kadungora % 100 100 100 100 100 100 100 100 Karang tengah % 100 100 100 100 100 100 100 100 Karang pawitan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kersamanah % 100 100 100 100 100 100 100 100 Leles BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 39 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 100 100 100 100 100 100 100 100 Leuwigoong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Malangbong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Mekar mukti % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pakenjeng % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pameungpeuk % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pamulihan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pangatikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pasirwangi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Peundeuy % 100 100 100 100 100 100 100 100 Samarang % 100 100 100 100 100 100 100 100 Selaawi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Singajaya % 100 100 100 100 100 100 100 100 Sucinaraja % 100 100 100 100 100 100 100 100 Sukaresmi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Sukawening % 100 100 100 100 100 100 100 100 Talegong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Tarogong Kaler % 100 100 100 100 100 100 100 100 Tarogong Kidul % 100 100 100 100 100 100 100 100 Wanaraja BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 40 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Banjarwangi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Banyuresmi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Bayongbong % 100 100 100 100 100 100 100 100 BL. Limbangan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Bungbulang % 100 100 100 100 100 100 100 100 Caringin % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cibalong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cibatu % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cibiuk % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cigedug % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cihurip % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cikajang % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cikelet % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cilawu % 100 100 100 100 100 100 100 100 CISEWU % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cisompet % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cisurupan BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII - 41 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 100 100 100 100 100 100 100 100 Garut Kota % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kadungora % 100 100 100 100 100 100 100 100 Karang tengah % 100 100 100 100 100 100 100 100 Karang pawitan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kersamanah % 100 100 100 100 100 100 100 100 Leles % 100 100 100 100 100 100 100 100 Leuwigoong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Malangbong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Mekar mukti % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pakenjeng % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pameungpeuk % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pamulihan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pangatikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pasirwangi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Peundeuy % 100 100 100 100 100 100 100 100 Samarang % 100 100 100 100 100 100 100 100 Selaawi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Singajaya % 100 100 100 100 100 100 100 100 Sucinaraja BAB 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 VIII - 42 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 100 100 100 100 100 100 100 100 Sukaresmi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Sukawening % 100 100 100 100 100 100 100 100 Talegong % 100 100 100 100 100 100 100 100 Tarogong Kaler % 100 100 100 100 100 100 100 100 Tarogong Kidul % 100 100 100 100 100 100 100 100 Wanaraja 3 Prosentase pemuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan % n/a 60 70 75 80 85 90 90 Kecamatan % n/a 60 70 75 80 85 90 90 Garut Kota % n/a 60 70 75 80 85 90 90 Karang pawitan % n/a 60 70 75 80 85 90 90 Tarogong Kaler % n/a 60 70 75 80 85 90 90 Tarogong Kidul 4 Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan % 60 65 80 85 90 95 100 100 Kecamatan % 60 65 80 85 90 95 100 100 Garut Kota % 60 65 80 85 90 95 100 100 Karang pawitan % n/a 60 70 75 80 85 90 90 Kecamatan % n/a 60 70 75 80 85 90 90 Garut Kota Penutup IX - 1 RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai dokumen bersama seluruh stakeholders pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Garut selama periode Tahun 2019 – 2024, serta menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun, serta pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD yang disusun setiap tahun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Garut : ”Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, dengan ukuran keberhasilan pencapaian visi pada tahun 2024 sebagai akhir periode RPJMD sebagai berikut : ✓ Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat. ✓ Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. ✓ Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran BAB 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 IX - 2 Penutup dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya dokumen RPJMD ini menjadi pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut untuk Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan empat misi pembangunan kabupaten Garut Tahun 2019-2024, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah. Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen RPJMD ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ini terjadi kondisi dan peristiwa yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Garut, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah disusun dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten Garut untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. BUPATI GARUT, ttd RUDY GUNAWAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah P e m e r i n t a h K a b u p a t e n G a r u t Jl. Patriot No. 8, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151 Telp. (0262)233063 | Fax. (0262) 540321 | email: bappeda@garutkab.go.id website: bappeda.garutkab.go.id

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (26)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020