DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/4796/Otda tanggal 23 Mei 2018 hal Persetujuan Penandatanganan Peraturan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 17 diubah, dan angka 16 dihapus, serta diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 15a dan angka 15b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
7.Bagian Hukum dan HAM atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13.Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 4
15.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. 15a. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Peraturan Daerah. 15b.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama monitoring dan evaluasi yang dilakukan Gubernur kepada Daerah Kabupaten terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
16.Dihapus.
17.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.pembinaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
e.evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
f.nomor register; dan
g.penyebarluasan.
1. 3.Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

a.Propemperda; dan
b.Naskah Akademik. 5
1. 4.Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 8 diubah, sehingga Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

a.jenis;
b.tentang;
c.materi pokok;
d.status;
e.pelaksanaan;
f.unit/instansi terkait;
g.target penyampaian; dan
h.keterangan.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sebelum penetapan APBD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas. 6
(2)Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
1. a.merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.terkait dengan Peraturan Daerah lain;
3. c.merupakan kelanjutan Propemperda tahun sebelumnya;
4. d.merupakan percepatan pembangunan daerah;
5. e.merupakan kelanjutan rencana pembangunan daerah;
6. f.berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
7. g.mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. h.mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
9. i.secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  1. 9.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Propemperda memuat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/4796/Otda tanggal 23 Mei 2018 hal Persetujuan Penandatanganan Peraturan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 17 diubah, dan angka 16 dihapus, serta diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 15a dan angka 15b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
7.Bagian Hukum dan HAM atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13.Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 4
15.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. 15a. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Peraturan Daerah. 15b.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama monitoring dan evaluasi yang dilakukan Gubernur kepada Daerah Kabupaten terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
16.Dihapus.
17.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.pembinaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
e.evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
f.nomor register; dan
g.penyebarluasan.
1. 3.Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

a.Propemperda; dan
b.Naskah Akademik. 5
1. 4.Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 8 diubah, sehingga Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

a.jenis;
b.tentang;
c.materi pokok;
d.status;
e.pelaksanaan;
f.unit/instansi terkait;
g.target penyampaian; dan
h.keterangan.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sebelum penetapan APBD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas. 6
(2)Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
1. a.merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.terkait dengan Peraturan Daerah lain;
3. c.merupakan kelanjutan Propemperda tahun sebelumnya;
4. d.merupakan percepatan pembangunan daerah;
5. e.merupakan kelanjutan rencana pembangunan daerah;
6. f.berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
7. g.mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. h.mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
9. i.secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  1. 9.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Propemperda memuat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016