DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam peraturan daerah ini diatur beberapa ketentuan diantaranya: 1. Ketentuan Umum’ 2. Ruang Lingkup; 3. Pemilihan Kepala Desa; 4. Pelaksanaan; 5. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa; 6. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa’ 7. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa; 8. Mekanisme Pengaduan dan penyelesaian masalah; 9. Peran serta masyarakat; 10. Sanksi; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Lain-Lain; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkankebijakan pelaksanaanpemilihankepala.desa secaraserentakdengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa,danhurufb,perlumembentukPeraturan Daerahtentang Pemilihan KepalaDesa, Mengingat.1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, 2.Undang-Undang Nomor29Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkatIIdiSulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1959Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 2 .Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) : .Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): .Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO Menetapkan : dan BUPATI GORCNTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh psmerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pernerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mempercleh pelirnpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas urrum pemerintahan. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupater Gorontalo yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki patas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat seternpat yang diakui dan dihormati dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yangmelaksanakanfungsipemerintahan yanganggotanya 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 4 merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibertuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa adalah baka! calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

19.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20.Daftar Pemilih Tezap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calor. Kepala Desa untuk rneyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya peraungutan suara.
23.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Gorontalo.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini raencakup:

a.Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
b.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa,
c.Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:
d.Pembiayaan Pelaksanaan Pernilihan Kepala Desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

(1)Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten Gorontalo.
(2)Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) Gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tahun 2015, dan selanjutnya pada tahun 2017 dan tahun 2019. 6

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalan Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan tidak memotong masa akhir jabatan Kepala Desa,
2. b.kemampuan keuangan daerah, dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkun:an Kabupaten Gorontalo yang rnernenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten Gorontalo.
(2)Panitia pemilihan Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten,
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa,
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara,
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya,
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan,
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pernilihan kepala desa tingkat kabupaten,
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan, dan 7 h.melaksanakantugasdanwewenanglainyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan,
2. b.pencalonan, C. pemungutan suara, dan
3. d.penetapan.
(2)Waktupelaksanaanpemilihan Kepala Desa sebagairaan: dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu maksimal 104 (seratus empat) hari.

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalain Pasa. 7 a. ayat 1 huruf a, terdiri atas kegiatan: pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, .pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh vadan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, .laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan: 8

d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan: dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 9

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 10

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

a.merencanakan, rnengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat, . melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, .mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, . menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, . menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, » Ra Mm D0 An .memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara,
i.melaksanakan pemungutan suara,
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumurnkan hasil pemilihan, k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan 1.melakukanevaluasi danpelaporanpelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaitar sebagai pemilih.
(2)Pernilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me:nenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih:
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya:
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau suret keterangan penduduk.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020