DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini di atur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang Demokratis aman dan tertib perlu adanya pengaturan yang jelas terhadap proses dan tahapan serta keterlibatan pihak yang terkait dalam ketentuan pelaksanaanya, b.bahwa guna terlaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disempurnakan pengaturannya, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, KN -.2.-

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) kaeaMaAanAARaTanga PPA MU P 7 / sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 10.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1), Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALO

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: :PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENGORONTALO NOMOR 1TAHUN2015TENTANGPEMILIHAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 23 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: PEREAG TSypothnCEKDAWAR| « PKIIe LeL am 7 " /

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. S Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan sebagai WNI dari pejabat tingkat kabupaten, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir, bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, «3KABAG|SugolAy4| SEKDA IWABUP "III Laman

h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan surat keterangan dari Ketua Pengadilan: ii tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan surat keterangan dari Ketua Pengadilan,
j.berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah,
k.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan, dan
1. 1.menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai adat dan budaya masyarakar, yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertassegelataubermeterai cukup. 2.Ketentuanayat(2)Pasai29diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengankondisisosialbudaya masyarakatDesa. SEKOA IWABUP 2gT—”..sea HyU
(2)Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. 3.Ketentuanayat(1)Pasal34diubah,sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 34

(1)Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 4,KetentuanPasal35diubah,sehinggakeseluruhanberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 35

(1)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
(2)Peraberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos atau secara elektronik (E-Voting) salah satu calon dalam surat suara.
(3)Pemberian suara secara elektronik (E-Voting) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila sarana dan prasarana penunjang telah tersedia. WAPUP aa TaKpSpa bbA7
(4)Tata Cara Pelaksanaar Pemberian suara secara elektronik (E-Voting) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5.Penambahanlima PasaldiantaraPasal51danPasal52, yakniPasal51A,Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, dan Pasal 51E,yangberbunyisebagaiberikut:

Pasal 51A

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan,
b.pencalonan,
c.pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan
d.penetapan.

Pasal 51B

Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf a, meliputi :

a.pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 15 hari terhitung sejak Kepala Desa di berhentikan,
b.penentuan dan penetapan Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Cc. penyusunan dan pengajuan Rancangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak Panitia terbentuk.
d.persetujuan Penjabat Kepala Desa terhadap Rancangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pelaksana. engudat. Kagai(yauAPUSENPA |WABUP AN NA EA AN -.8-

Pasal 51C

Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal SIA huruf b, meliputi:

a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon pengganti antar waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak disetujuinya Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa, pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, .dalamhalbakalcalonyangmemenuhipersyaratan sebagaimana dimaksudpada hurufc,kurangdari2(dua) orang, panitiapemilihan“memperpanjangwaktu pendaftaran selama7(tujuh)hari, dalamhalbakalcalonyangmemenuhipersyaratantetap kurangdari2(dua)orangsetelahperpanjangan waktu pendaftaransebagaimana dimaksudpadaayat(1),Bupati menundapelaksanaanpemilihankepaladesasampai dengan waktuyang ditetapkankemudian, .dalamhalbakal calonyangmemenuhipersyaratan sebagaimana dimaksudpada pada hurufc,lebihdari3 (tiga)orang, panitiapemilihankepala desa antarwaktu melakukanseleksitambahandenganmenggunakankriteria KAERGSaoDAYASERAWAPUP Ta YKOX lan ver : -.9- pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain, persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada hutuf f adalah uji kompetensi, kepatutan dan kelayakan tentang pengelolaan dan atau manajemen Pemerintahan Desa, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51D

PelaksanaanMusyawarahDesa PemilihanKepalaDesaAntar Waktu sebagaimana dimaksuddalamPasalSIAhurufc, meliputi: a.penyelenggaraanmusyawarahDesa dipimpinolehKetua BadanPermusyawaratanDesa yangteknispelaksanaan pemilihannyadilakukanolehpanitiapemilihan, pelaksanaanpemilihancalonkepalaDesaolehpanitia pemilihanmelaluimekanismemusyawarahmufakatatau melaluipemungutansuara, penentuanmekanismepemilihan PemilihanKepala Desa AntarWaktu sebagaimana dimaksudpada hurufa,sesuai hasilkesepakatanmusyawarahdesaPemilihanKepala DesaAntarWaktu, calonKepala Desadapatmelakukan kampanyedalam musyawarahDesa yangpengaturannyaditetapkanoleh panitiapemilihan, pelaporanhasilpemilihancalonkepala Desaoleh panitiapemilihankepadamusyawarahDesa, pengesahancalonterpilih olehmusyawarahDesa, pelaporanhasilpemilihankepala Desaolehpanitia pemilihanmelaluimusyawarahDesakepada Badan PermusyawaratanDesa dalam jangka waktu7(tujuh)Hari setelahmusyawarahDesamengesahkancalonkepala Desa terpilih. KASAH |Sip3AYI2SEKOAIWABUP 7GTA ENI. .”S Ll

Pasal 51E

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf d, meliputi :

a.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan,
b.penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa,
c.pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.KetentuanPasal52diubah,sehinggaPasal52berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…