DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Nomor: 4
Tahun: 1979
Ditetapkan: 23 Juli 1979
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
c.Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
d.bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
e.bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
f.bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang- undang yang mengatur kesejahteraan anak; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan : 1.a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

b.Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
1. 2.Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 3.a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
b.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
1. 4.Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.
2. 5.Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
3. 6.Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
4. 7.Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
5. 8.Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
6. 9.Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

BAB II

HAK ANAK

Pasal 2

(1)Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2)Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
(3)Anak …
(3)Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
(4)Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

(1)Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
(2)Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

(1)Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2)Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1)Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
(2)Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

BAB III

TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 9

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2019