DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang penambahan penyertaan modal daerah, pelaksanaan penambahan penyertaan modal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, maka perlu untuk melakukan Penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), “katat cexga Twapuel HU hri Nami as nj MEA VABUPR PA4 te J rean DEWAN

Menetapkan

Menetapkan : Ai

8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147),
0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 1993 Nomor 6 Seri Dj), Dengan Persetujuan Bersama PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ASsa| SEKDA |WABUP gi ? | adi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan kekayaan daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Perusahaan Daerah Air Minum atau dapat disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo. hHudum In SenuA Anu

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditambah sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran berkenan.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Sisa |SKPD | AS3 | SEKDA JWABUP Lo PNS

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo. Ditetapkan di Limboto pada tanggal 3 Maret 2016 Diundangkan di Limboto pada tanggal 3 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (3/2016)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014