DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan daerah kabupaten Gorontalo utara tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural, eselonisasi, kelompok jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penataan,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara. :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890): Undang-UndangNomor28Tahun1999tentangPenyelenggaraan Negara yang bebasdariKorupsi,KolusidanNepotisme(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3851), Undang-UndangNomor38Tahun2000tentangPembentukan ProvinsiGorontalo(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000Nomor258,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4060), Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor 125,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4437)sebagaimanatelahbeberapakalidiubah,terakhirdengan Undang-UndangNomor12Tahun2008tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008Nomor59,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4844), Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan KeuanganAntaraPemerintahPusat danPemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor126, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4438), Undang-UndangNomor11Tahun2007tentangPembentukan KabupatenGorontaloUtaradiProvinsiGorontalo(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor13Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4687): Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234), Peraturan PemerintahNomor38Tahun2007 tentangPembagian Urusan PemerintahanAntarPemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi,danPemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor82,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4737), Peraturan Pemerintah Nomor41Tahun2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor15Tahun2006tentang JenisdanBentukProdukHukumDaerah, 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor16Tahun2006tentang ProsedurPenyusunanProdukHukumDaerah, 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor57Tahun2007tentang PetunjukTeknisPenataanOrganisasiPerangkatDaerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALOUTARA

Menetapkan

Menetapkan DAN BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN PERUBAHANPERATURAN DAERAH KABUPATENGORONTALO UTARANOMOR18TAHUN2008TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENGORONTALOUTARATENTANG PEMBENTUKANSTRUKTURORGANISASIDANTATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSADANPOLITIKKABUPATEN GORONTALOUTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
3.Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara,
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo:
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
6.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku:
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
3.Kepala adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara. 9.Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 10.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
11.Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

DenganPeraturan Daerahinidibentuk Organisasi danTata KerjaBadan Kesatuan BangsadanPolitikKabupatenGorontalo Utara.

Pasal 3

BadanKesatuan BangsadanPolitikmerupakanunsur pelaksanapemerintahdaerah yang dipimpinolehseorang Kepala Badanyangberkedudukandibawahdanbertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Pasal 4

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Ormas dan Seni Budaya, dan Bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah,
b.penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis stabilitas keamanan, ketertiban dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Cc. perencanaan dan pengembangan stabilitas keamanan, ketertiban dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
d.pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kerukunan umat beragama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,

(1)
(2)Peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing: Peningkatan pemahaman ideolegi dan penguatan wawasan kebangsaan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ormas dan Seni Budaya, Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Umum Legislatif, Pilpres dan Pilkada.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

SusunanOrganisasiBadanKesatuan BangsadanPolitik KabupatenGorontaloUtaraterdiridari: a.KepalaBadan: b.Sekretaris: c.BidangBinaIdeologidanWawasanKebangsaan: d.BidangKewaspadaanNasional: e.BidangFasilitasKetahananEkonomi,OrmasdanSeni Budayadan, f.BidangPolitikDalamNegeri. SusunanOrganisasiBadan Kesatuan BangsadanPolitik KabupatenGorontaloUtaratercantumpadaLampirandan merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari : a. b. Cc. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum.

Pasal 8

Bidang BinaIdeologidanWawasan Kebangsaanterdiri dari: a. b. Sub BidangIdeologi danWawasan Kebangsaan: Sub Bidang Nilai-nilai Kebangsaan. 6

Pasal 9

Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :

a.Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing,
b.Sub Bidang Penanganan Konflik,

Pasal 10

Bidang Fasilitas Ketahanan Ekonomi, Ormas dan Seni Budaya terdiri dari :

a.Sub Bidang Fasilitas Ketahanan Ekonomi,
b.Sub Bidang Fasilitas Ormas dan Seni Budaya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007