(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah tahun 2014 sebagai berikut :
a.PD.BPR BKK Purwodadi sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta rupiah ).
b.PT. Bank Jateng sejumlah Rp. 2.000.000.000,- ( Dua milyar rupiah).
c.PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sejumlah Rp. 9.000.000.000,- ( Sembilan milyar rupiah ).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada PD. BPR BKK Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pengembangan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Grobogan.
(3)Penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk dipergunakan sebagai modal kerja serta pengembangan dalam penyaluran kredit.
(4)Penyertaan modal Daerah kepada PDAM Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk mendukung program pengembangan sistem pengendalian air minum dan peningkatan cakupan PDAM pada zona potensi perkotaan Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Puwodadi pada tanggal 15 – 07 - 2014 BUPATI GROBOGAN, BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 16 – 08 -2014 SEKRETARIS DAERAH, SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 7 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (125/2014) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2014 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. 8 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR