b.bahwa berdasarkan prtinrTbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peneabutam Perafi.lram Daerah Kabupaten Matuku Utara Nomor 2 Tahun f986 tentang PD. Gama Karya;
Mengingai 1. rJndang-undang Nomor 60 Tahun 1958 ientang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam Witayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Rt Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-undang Nomor5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rltahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3845); Undang-undang Nomoi"6 Tahun 2000 ientang Ferubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RlTahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4338); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Rl l.lomoi' a389); Undang-undang Nomor fi fahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupateniKota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. 3, 4. 6. 7. o 10. 11. Dengan Percetujuan Bersama DEWAH FERYYAKILAH RAKYAT DAERAH KAEUPATEil HALilAHERA BARAT Meneiapkan DAtl BUPAT} HALiIAHERA BARAT