DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Nomor: 46
Tahun: 1999
Ditetapkan: 4 Oktober 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Maluku, dipandang perlu membentuk Propinsi Maluku Utara sebagai pemekaran dari Propinsi Maluku, Kabupaten Buru sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara;
c.bahwa pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomomi Daerah;
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
4.Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
5.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
6.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
7.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b.Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
c.Propinsi Maluku adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-undang;
d.Kabupaten Maluku Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang;
e.Kabupaten Halmahera Tengah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
f.Kota Ternate adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Maluku Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam wilayah Propinsi Maluku.

Pasal 3

Propinsi Maluku Utara berasal dari sebagian wilayah Propinsi Maluku yang terdiri atas wilayah :

a.Kabupaten Maluku Utara;
b.Kabupaten Halmahera Tengah; dan
c.Kota Ternate.

Pasal 4

Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Buru Utara Timur;
b.Kecamatan Buru Utara Barat; dan
c.Kecamatan Buru Selatan.

Pasal 5

Kabupaten Maluku Tenggara Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
b.Kecamatan Pulau-Pulau Babar;
c.Kecamatan Pulau-Pulau Leti Moa Lakor;
d.Kecamatan Tanimbar Utara; dan
e.Kecamatan Tanimbar Selatan.

Pasal 6

(1)Dengan dibentuknya Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Maluku dikurangi dengan wilayah Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan dibentuknya Kabupaten Buru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dengan dibentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Propinsi Maluku Utara mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
2. b.sebelah timur dengan Laut Halmahera;
3. c.sebelah selatan dengan Laut Seram; dan
4. d.sebelah barat dengan Laut Maluku.
(2)Kabupaten Buru mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara dengan Laut Seram;
2. b.sebelah timur dengan Selat Manipa;
3. c.sebelah selatan dengan Laut Banda; dan
4. d.sebelah barat dengan Laut Buru.
(3)Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara dengan Laut Banda;
2. b.sebelah timur dengan Laut Arafuru;
3. c.sebelah selatan dengan Laut Timor dan Samudera Pasifik; dan
4. d.sebelah barat dengan Laut Flores.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Propinsi Maluku Utara dengan Propinsi Maluku, Kabupaten Buru dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kabupaten Maluku Tenggara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Dengan dibentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.
(2)Ibukota Kabupaten Buru berkedudukan di Namlea.
(3)Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkedudukan di Saumlaki.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Peraturan turunan (16)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32.A Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 3 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 4.4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Peraturan turunan (16)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32.A Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2014