DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Kewenangan, 5. Perencanaan dan Pelaksanaan, 6. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, 7. Peran Serta Masyarakat, 8. Pembinaan, 9. Pembiayaan, 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarus-utamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
c.bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,• PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN i. Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 15 ttg Pengarusutamaan Gender

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Oalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); •
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Oiskriminasi Oalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Oiskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);•
1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Ort. Tahun 1953 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaerah tentang Pengarusutamaan Gender Oalam Pembangunan Oaerah; e. 2 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 15 ttB Penqarusutamaan Gender

15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 6);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. 3 • • Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 15 ttg Pengarusutamaan Gender Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang se1anjutnya disingkat BPPPA adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 1

Menetapkan : MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENHULU SUNGAIUTARA dan BUPATIHULU SUNGAIUTARA •

18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nemer 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nemer 26 );
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nemer 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nemer 8);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nemer 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nemer 14); 4 Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 15 ttg Pengarusutamaan Gender Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

BAB I

KETENTUANUMUM • PERATURANDAERAHTENTANGPENGARUSUTAMAAN GENDER DALAMPEMBANGUNANDAERAH.

Pasal 2

6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari hasil bentukan atau rekonstruksi keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan .
11.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12.Perencanaan berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13.Anggaran berperspektif Gender ( Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansiflembaga di Daerah.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. • 5 Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 15 ttg Pengarusutamaan Gender Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi:

a.penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUGdi kabupaten;
b.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten;
c.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembaga non pemerintah skala kabupaten;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;
f.pemberian bantuan teknis, dan fasilitasi pelaksanaan PUG, meliputi analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG skala kabupaten; • Pasa15 BABIV KEWENANGAN seluruh perencanaan, penyu sunan, evaluasi kebijakan dan program Ruang lingkup PUG meliputi pelaksanaan, pemantauan dan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN •

Pasal 4

BABIII RUANGLINGKUP Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. • Pasal 3 6 Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 15 ttg Pengarusutamaan Gender pemerintahan, pemberdayaan Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang perempuan dan PUG skala kabupaten.

Pasal 9

(1)BPPPA mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPDberperspektif gender.

Pasal 8

•

(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya .
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPDyang bersangkutan.
(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.

Pasal 7

(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. •
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 6

g.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,politik skala kabupaten; dan
h.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten. 7 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 15 ttg Pengarusutamaan Gender

(2)Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j memuat :
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di daerah.
(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.

Pasal 13

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut: mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-rnasing SKPD; melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa; menyusun program kerja setiap tahun; mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender; menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; bertanggungjawab kepada Bupati dan Wakil Bupati; merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Prom Gender Kabupaten; melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; membentuk Tim Teknis dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG; dan

k.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-rnasing SKPD.

Pasal 12

Pokja PUG(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh KepalajPimpinan SKPD.
(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG kabupaten. Pasalll Bupati menetapkan BPPPA sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah. Pasall0 8 • a. b. c. d. e. f. g. h. l. J. Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 15 ttg Penqarusutamaan Gender
(3)Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat DesajKelurahan dan Kecamatan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2)Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelaksanaan program dan kegiatan;
2. b.instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. c.sa saran kegiatan;
4. d.penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
5. e.permasalahan yang dihadapi; dan
6. f.upaya yang telah dilakukan.
(1)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 15 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM • PERATURANDAERAHTENTANGPENGARUSUTAMAAN GENDER DALAMPEMBANGUNANDAERAH.

Pasal 2

MAKSUDDANTUJUAN •

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM • PERATURANDAERAHTENTANGPENGARUSUTAMAAN GENDER DALAMPEMBANGUNANDAERAH.

Pasal 2

MAKSUDDANTUJUAN •

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008