DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan 3. Kriteria, Syarat Dan Jenis Pembangunan RSUD Kabupaten Hulu Sungai Utara 4. Sumber Pendanaan 5. Mekanisme Pembangunan RSUD Dan Alokasi Anggaran 6. Kontrak Pekerjaan 7. Pengawasan Dan Pengendalian 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Tahun Jarnak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;
b.bahwa Program Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, membutuhkan kepastian, kesinambungan dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien;
a.bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, diperlukan program percepatan pembangunan dan akselerasi tempat pelayanan keschatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, PEMBIAYAAN TAHUN JAMAR PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2021 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mengingat

9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20] 8 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah.un 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 248, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6402);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421); 2 PERATURANDAERAHTENTANGPEMBIAYAANTAHUN JAMAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAHPAMBALAHBATUNG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAIUTARA dan BUPATIHULU SUNGAIUTARA

14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3 Menetapkan Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3.Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Rurnah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dirniliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalarn rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11.Kontrak Tahun Jarnak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Uasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan keten tuan pera turan perundang -undangan.
12.Kegiatan Tahun Jarnak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
13.Koritrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
14.Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jarnak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pernbiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan peningkatan pembangunan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 1

(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan dalam hal Kegiatan Tahun Jamak merupakan prioritas nasional
(1)Kriteria Pembangunan RSUD Pambalah Batung dan Pemeliharaannya serta penyediaan Peralatan Kesehatan dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah:
1. a.pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari l(satu) tahun;
2. b.penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun mas a jabatan Bupati;
3. c.penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Bupati;
4. d.program dan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan Peralatan Kesehatan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat dan ' atau kesejahteraan rakyat;
5. e.Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang mernerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
6. f.Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Pasal 3

(2)Tujuan pengaturan peraturan daerah ini sebagai panduan pemerintah daerah dalam:
1. a.memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan zatau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. b.mernperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per t.ahun dan kepastian penyelesaian proyek;
3. c.mernpermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
4. d.mernberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan.
(1)Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman pemerintah daerah un tuk:
1. a.mernbangun dan meningkatkan sarana, prasarana RSUD Pambalah Ba.tung Amuntai;
2. b.pen:ingkatan pelayanan kepada masyarakat terutama pengguna fasilitas Kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di RSUD Parnbalah Batung Amuntai; dan
3. c.penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasa12
(3)Mekanisme penganggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahuri Jarnak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2021 sebesar Rp 73.499.918.254,-
2. b.tal-run anggaran 2022 sebesar Rp 136.499.848.186,-
(1)Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Parnbalah Batung di Muara Tapus dengan Pola Pembiayaan Tahun Jarnak sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6 bersurnber dari APBD sebesar Rp.209.999.766.440,- (Dua Ratus Sembilan Miliyar Sembilan Ratus Sernbilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enarn Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk pembiayaan pembangunan dan penyediaan peralatan kesehatan.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN 5

Pasal 7

BABIV SUMBERPENDANAAN Pengelolaan pelaksanaan Pernbangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Parnbalah Batung dengan Pola Pernbiayaan Tahun Jarnak sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selarna 2 (dua) Tahun Anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2021 sarnpai dengan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pernbiayaan Tahun Jarnak, rneliputi kegiatan :

a.pernbangunan layanan poliklinik,farrnasi dan ruang Adrninistrasi serta peralatannya;
b.pembangunan layanan IGD, ICU, ICCU, CSSD dan instalasi bedah sentral serta peralatannya;
c.pernbangunan Layanan Radiologi, laboratoriurn, Hernodialisa, Rehab Medik, NICU, kebidanan dan kandungan serta peralatannya; dan
d.pernbangunan IRNANon Infeksi kelas 3, IRNANon Infeksi kelas 2, IRNANon Infeksi kelas 1,VIPdan WIP serta peralatannya. Pasa15 Syarat pembangunan, perneliharaan dan pengadaan peralatan kesehatan RSUD dengan Pola Pernbiayaan Tahun Jarnak adalah:
a.program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalarn dokurnen perencanaan; dan
b.disesuaikan dengan kernarnpuan keuangan daerah.

Pasal 4

dan ' atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 Dalam hal terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonornian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program' ang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(3)Koritrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
(1)Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai dengan keterituan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

BABVI KONTRAKPEKERJAAN Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(2)Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jarnak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
1. a.program prioritas percepatan pembangunan Infrastruktur Kesehatan merupakan prakarsa daerah;
2. b.dapat manfaat maksimal baik internal dan eksternal untuk daerah dan masyarakat; dan
3. c.program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
(1)Tata cara dan mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran, besaran pernbiayaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman (PT.SMiPersero).

Pasal 8

BABV MEKANISMEPEMBANGUNANRSUD DANALOKASIANGGARAN 7 NOMOR "REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNG-AIUTARA PROVINSI KALIMANTANSELATAN(10-71/2021 ). . LEMBARANDAERAH KABUPATENHULU SUNGAI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10. Ditetapkan di Amuntai r>ada~nggal II, Juli 2021 <, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019