DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri. Setiap pendirian usaha Industri wajib memperoleh IUI dari Bupati melalui Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perusahaan Industri wajib: melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki wajib memperoleh Izin Perluasan. Izin Perluasan diberikan oleh Bupati. Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan IUI baik dilokasi lama maupun baru. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan berupa peringatan tertulis, Pembentukan Sementara IUI dan Pencabutan IUI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha-usaha industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Jayapura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-Ind/Per/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan Tanda Daftar Industri; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Jayapura.
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
7.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 3
9.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10.Rancang Bangun Industri adalah Kegiatan Industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
11.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri.
12.Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13.Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hokum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Izin Penyelenggaraan Usaha Industri didasarkan pada asas:

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.keterbukaan;
d.profesionalitas;
e.akuntabilitas.

Pasal 3

Izin Penyelenggaraan Usaha Industri bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum;
b.memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
c.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kegiatan usaha industri;
d.menata dan menetapkan pelayanan perizinan, penyelenggara kegiatan usaha industri berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenisnya;
e.meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha industri; dan
f.memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan usaha industri.

Pasal 4

Sasaran Izin Penyelenggaraan Usaha Industri yaitu:

a.tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
b.berkurangnya konflik dan sengketa hukum sebagai dampak penyelenggaraan perizinan;
c.adanya kemudahan akses pelayanan perizinan penyelenggara kegiatan usaha industri; dan 4
d.terwujudnya koordinasi dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan penyelenggara kegiatan usaha industri.

Pasal 5

Izin Penyelenggaraan Usaha Kegiatan usaha industri yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

a.instrumen pelayanan publik;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi; dan
e.pengawasan publik.

BAB III

IZIN USAHA INDUSTRI DAN KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI

Pasal 6

(1)Setiap pendirian usaha Industri wajib memperoleh IUI dari Bupati melalui Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
1. a.menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. b.menyediakan jasa industri.
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:.hukumonlin
1. a.identitas perusahaan;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.jumlah tenaga kerja;
4. d.nilai investasi;
5. e.luas lahan lokasi Industri;
6. f.kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
7. g.kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri;
8. h.Sumber bahan baku industri dalam negeri atau import.

Pasal 7

(1)Jenis Izin Usaha Industri diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.IUI kecil;
2. b.IUI menengah; 5
(2)Penentuan klasifikasi IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
1. a.jenis Usaha Industri dengan Nilai Investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI kecil;
2. b.jenis Usaha Industri dengan nilai Investasi seluruhnya diatas Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI Menengah;
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:
1. a.berlokasi di daerah Kabupaten yang:
  1. 1.belum memiliki Kawasan Industri; atau
  2. 2.telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
2. b.termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
3. c.Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
(4)Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:
1. a.berlokasi di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau;
2. b.termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 9

(1)Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri wajib mengganti IUI.
(2)Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3)Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian Izin Usaha Industri dikenakan sanksi administrasi berupa : 6
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis;
3. c.Pemberhentian sementara izin usaha industri
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2015