Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2019
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan LRA, SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, CaLK.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan LRA, SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, CaLK.
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
1655);
1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 1 2 . Peraturan Pemerintah I I
1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
� t -------------------··
tentang Republik 1 2 Tahun 2 0 1 9 (Lembaran Negeri
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA
MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8.
1 . Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 1 Tahun Anggaran 2 0 1 8 sebagai berikut: Rpl .096.498.631.327,03 Rpl .083.941.853.650,77 Rp 219.995.706.794, 1 5 Rp 1 1. 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Rp. 208.295.706.794,15 Rp 2 1 9 . 9 9 5 . 7 0 6 . 7 9 4 , 1 5 1 . Pendapatan Belanja Surplus / (defisit)
1 n c c c r c c nc A w + 4 4 4 4 s w Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : R p l. 1 1 9 . 9 8 8 . 1 0 5 . 1 5 1 , 5 3 Rpl.096498631.327,03 Rp (23.489.473.824,50)Selisih lebih / (kurang) 1 . Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (23.489.473.824,50) dengan rincian sebagai e r i k a i .
[ 1 I I I Rp 222.895.706.793,65 Rp 2 1 9 . 9 9 5 . 7 0 6 . 7 9 4 , 1 5 Rp 2.899.999.999,50Selisih lebih / (kurang)
Selisih lebih / (kurang) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 2 per 3 1 Desember 2 0 1 8 sebagai berikut:
Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 3 per 3 1 Desember 2 0 1 8 sebagai berikut:
f ;-
Rp2.048.753.949.034,30 Rp 104.452.330.259,36 Rp 47.996.896.395,05 Rp 0,00 RD 0.00 Rp 1.172.942.276,00 Rp 33.438.438.807,41 Rp 5 . 2 9 6 . 1 4 2 . 6 1 9 , 6 4 Rp 8.089.372.692,00 Rp2.201.203. l 75.688,7 l Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 5 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 8 sebagai berikut:
- Koreksi Nilai Persediaan - Selisih Revaluasi Aset Tetap - Koreksi Ekuitas lainnya - Koreksi Ekuitas Aset Tetap - Koreksi Ekuitas Lancar - Koreksi Ekuitas Aset lainnya Ekuitas Akhir
219.995.706.794, 15 0,00 7 8 . 6 9 7 . 2 8 1. 7 2 1 , 14 223.742.251.650,46 (354.349 .940.198,48) (1. 700.000.000,00) 0 00 ( 132.307 .688.548,02) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 6 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2018 sebagaiberikut: 1 . Arus Kas dari aktivitas operasi
} -R
Pasal 1 0 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi reaiisasi anggaran beianja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan; 1 5 . Lampiran XV . a % go 1 5 . Lampiran XV
Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; Pasal 1 1 Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. ! " TH k Ditetapkan di Negara pada tanggal 23 Agustus 2 0 1 9 (+%oat» RAN, L Diundangkan di Negara pada tanggal 23 Agustus 2 0 1 9 SEKRETARIS DAE H KABUPATEN JEMBRANA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2 0 1 9 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI : ( 4, 39/ 2019)
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen