DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Nomor: 57
Tahun: 2005
Ditetapkan: 9 Desember 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah . . .
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
8.Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri dan Pemerintah Daerah.
9.Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

(1)Hibah bersumber dari:
1. a.Dalam Negeri; dan/atau
2. b.Luar Negeri.
(2)Hibah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a bersumber dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan/atau
4. d.Kelompok masyarakat/perorangan.
(3)Hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
1. a.Bilateral;
2. b.Multilateral; dan/atau
3. c.Donor lainnya.

Pasal 3

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait.
(3)Hibah daerah yang berasal dari dalam negeri dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.

Pasal 4

(1)Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri.
(2)Hibah . . .
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada Daerah.
(3)Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam NPPH.

Pasal 5

(1)Dalam hal hibah yang bersumber dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mensyaratkan adanya dana pendamping, Pemerintah Daerah wajib menyediakannya.
(2)Dalam hal hibah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakannya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 7

Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat, dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan didalam NPHD dan/atau NPPH.

Pasal 8

(1)Bentuk hibah berupa :
1. a.Uang;
2. b.Barang; dan/atau
3. c.Jasa.
(2)Hibah . . .
(2)Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat berharga.
(3)Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
(4)Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian , dan jasa lainnya.

BAB IV

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 9

Hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur Daerah.

Pasal 10

(1)Hibah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan hibah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikelola melalui mekanisme APBN dan APBD.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, c, dan d dikelola melalui mekanisme APBD.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada APBD.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (102)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.10/2006

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2016