Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2014
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pasal 1, Pasal 2. PERDA No.16 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pasal 1, Pasal 2. PERDA No.16 Tahun 2014.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Nomor …) diubah sebagai berikut:
Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
Bagian Kesepuluh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014 BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIRN Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, H. MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (16)/(2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU I. UMUM Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat
Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Adapun yang menjadi dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian untuk merumuskan besaran organisasinya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah menetapkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi bagi seluruh penyelenggara negara. Adapun tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi menuntut perubahan dalam segala aspek birokrasi pemerintah salah satunya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelaksanaan SPM merupakan keharusan bagi seluruh penyelenggara negara. Beberapa SPM yang harus dipenuhi antara lain adalah bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memandang perlu untuk melakukan penataan kembali (restrukturisasi) organisasi perangkat daerah dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun nomenklatur perangkat daerah yang dibentuk baru terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Memahami bahwa tuntutan pelayanan umum selalu berkembang dinamis seiring dengan perubahan tingkat kebutuhan masyarakat maka dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang besaran organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing- masing organisasi pemerintah daerah tanpa mengikutsertakan rincian nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dari masing-masing perangkat daerah dengan pertimbangan bahwa nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi bersifat lebih dinamis sesuai dengan tuntutan perubahan strategis dan kondisi lingkungan, sehingga dalam implementasinya akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen