A
(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(3)Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Daerah diundangkan. Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 23 September 2015 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Dae rah m1 dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 23 September 2015 BUPATIKARANGANYAR, JULIYATMONO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, SAMSI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH: (4/2015) oa:i~:!SUai dengan aslinya T DAERAH NGANYAR Hcepa:ram~~ Hukurn,_0-tf DIDH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah punya hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan denagn peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan perolehan hak atas tanah. Dalam pelaksanaan pungutan BPHTB selama ini peran PPAT /Notaris sangat besar. BPHTB ditctapkan berdasarkan self assesment artinya fungsi pemeriksaan membutuhkan data laporan dari PPAT / Notaris se bagai data awal bahan verifikasi. Guna menjamin ketertiban pelaporan dan updating data, maka pengaturan mengenai hal ini perlu dipertegas. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukupjelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ..Ea