DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN; BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IV KETENTUAN LARANGAN; BAB V PENYIDIKAN; BAB VI KETENTUAN PIDANA; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Eksploitasi Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum, Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Putas atau Sejenisnya; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Page 1 of 10 jdih.katingankab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembararan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12 /PERMEN-KP/ 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.49/PERMEN-KP/ 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; Page 2 of 10 jdih.katingankab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN BUPATI KATINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN EKSPLOITASI PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM, BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3.Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubunganan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6.Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7.Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitaranya.
8.Benih/anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
9.Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus ;
10.Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan umum (sungai, danau dan lain-lain) yang tidak menjadi tempat budidaya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/perahu/jukung untuk memuat dan mengangkut.
11.Alat Setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun dari ACCU maupun sejenisnya.
12.Putas atau dengan sebutan lainnya adalah bahan yang mengandung zat kimia dan atau jenis senyawa lainnya yang sifatnya dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan sumber daya ikan.
13.Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi Page 3 of 10 jdih.katingankab.go.id sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya .
14.Kerusakan Sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sember daya ikan.

BAB II

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 2

Perlindungan sumber daya ikan sebagai bentuk pengelolaan perikanan di Daerah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan di Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

1.Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2.Mendorong perluasan dan kesempatan keija ;
3.Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protien ikan ;
4.Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan ;
5.Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing ;
6.Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan ;
7.Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optim al;
8.Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang;
9.Dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 4

(1)Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kabupaten Katingan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Katingan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati berwenang menetapkan ketentuan mengenai :

a.Bahan dan alat penangkapan ikan ;
b.Jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis serta anak ikan yang tidak boleh ditangkap ;
c.Daerah / zonasi dan waktu atau musim penangkapan ;
d.Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan pengangkatan sumber daya ikan serta lingkungannya ; Page 4 o f 10 jdih.katingankab.go.id
e.Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Ikan ;
f.Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan ;
g.Hal-hal yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 6

(1)Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sumber daya ikan, Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengelolaan perikanan di Daerah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.
(2)Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pada lokasi tersebut.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan- ketentuan dibidang perikanan.
(2)Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pengaturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

(1)Alat setrum dan bahan-bahan kimia berbahaya dan Putas atau sejenisnya digolongkan sebagai alat penangkap ikan yang dilarang.
(2)Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat setrum dan bahan-bahan kimia berbahaya dan putas atau sejenisnya.

Pasal 9

(1)Dilarang melakukan penangkapan ikan dalam Daerah ini dengan menggunakan alat setrum dan bahan-bahan kimia berbahaya dan putas atau sejenisnya.
(2)Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007