DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I: Mengatur secara terperinci perubahan, penghapusan, dan penambahan beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019, termasuk perubahan pada judul Bab II dan VII, penambahan metode Omnibus, dan penambahan ketentuan terkait Keputusan Sekretaris Daerah. Pasal II: Mengatur penambahan 8 (delapan) dasar hukum yang baru dalam bagian Mengingat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 (menjadi 18 poin). Pasal III: Mengatur perubahan pada Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019. Pasal IV: Mengatur bahwa semua Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal V: Mengatur tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum hukum Daerah dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan hingga pengundangan, serta penambahan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dinamika peraturan perundang-undangan lainnya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 175); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 175), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
8.Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pembentukan produk hukum Daerah.
9.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan badan kehormatan DPRD, dan keputusan kepala Perangkat Daerah.
10.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kayong Utara.
11.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kayong Utara.
12.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
13.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15.Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Perda yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka Propemperda yang sesuai kewenangan, kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
16.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
18.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang- undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20.Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
21.Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai aslinya.
22.Nomor register yang selanjutnya disebut noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
23.Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
24.Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
25.Penjabat Bupati adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan wakil Bupati.
26.Penjabat Sekretaris Daerah adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur untuk melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris Daerah karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.
27.Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan wakil Bupati karena Bupati dan wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan wakil Bupati.
28.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa yang ditugaskan oleh Bupati.
(2)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(3)Pengoordinasian oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan cara identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan guna menentukan skala prioritas penyusunan pembentukan rancangan Perda.
(4)Dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim AKP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Bagian Hukum;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.perancang peraturan perundang-undangan;
4. d.tenaga ahli atau pakar dari perguruan tinggi;
5. e.Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan; dan/atau
6. f.instansi vertikal terkait.
(6)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; dan
  3. 3.kebutuhan.
(7)Hasil identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai hasil penyusunan Propemperda.
(8)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

3.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Untuk membantu tim AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4), dapat dibentuk sekretariat tim.
(2)Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 8B

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan AKP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Pengoordinasian oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan guna menentukan skala prioritas penyusunan pembentukan rancangan Perda.
(3)Dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim AKP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pembentukan tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan DPRD.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
(2)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan hasil AKP yang dilakukan secara koordinatif antara Bapemperda dan Bagian Hukum.
(3)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(4)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat Daerah.
(5)Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

6.Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KesatuA sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan Perda harus ditetapkan dalam Propemperda.

8.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Bupati melalui Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3)Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk:
1. a.tim koordinasi program penyusunan Perbup; dan
2. b.tim koordinasi program penyusunan Peraturan DPRD.
(4)Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13B

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan penyusunan Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Setelah Bagian Kedua Bab IV, ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Di antara Pasal 13B dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13C

Format, bentuk, dan tata cara pengisian Propemperda dan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12A

Pasal 13A

Pasal 13B

Pasal 13C

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12A

Pasal 13A

Pasal 13B

Pasal 13C

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019